Mamuju – Menanggapi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil mengungkapkan berbagai tantangan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat Sulbar.
"Saat ini, rasio elektrifikasi listrik PLN di Sulbar mencapai 90,62 persen pada akhir tahun 2024. Namun, masih terdapat sekitar 36.000 rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik (kWh) sendiri, sehingga terpaksa menyambung dari rumah tetangga akibat keterbatasan ekonomi," kata Qamaruddin, Kamis 27 Februari 2025.
Qamaruddin menuturkan, untuk mengatasi permasalahan itu, Pemprov Sulbar mengusulkan anggaran Rp 1,6 miliar dalam program Listrik Hemat dan Murah (LHM) tahun 2026 guna memberikan bantuan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, setiap tahun Dinas ESDM Sulbar juga mengusulkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM. Pada tahun 2025, melalui surat Gubernur kepada Menteri ESDM, diusulkan 12.000 rumah tangga penerima BPBL yang tersebar di 140 desa dari 650 desa di Sulbar. Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, Dinas ESDM mengimbau para kepala desa dan lurah untuk segera menyampaikan usulan agar cakupan penerima manfaat dapat diperluas.
"Program listrik gratis dari Pemprov Sulbar, yaitu LHM memang sangat terbatas dibandingkan BPBL Kementerian ESDM. Tahun 2024, BPBL mencakup hampir 2.000 rumah tangga sasaran (RTS), sedangkan LHM hanya 120 RTS. Pada 2025, kami menargetkan 180 RTS untuk program LHM, namun tetap berharap program BPBL dari Kementerian ESDM dapat diperluas guna mencakup lebih banyak penerima manfaat," jelas Qamaruddin.
Qamaruddin juga menyoroti capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sulbar yang masih 24 persen, jauh dari target 46 persen. Salah satu penyebabnya adalah terhambatnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) akibat belum adanya kuota pembangunan dari Kementerian ESDM dan PLN.
“Kami sangat berharap dukungan dari berbagai pihak agar proyek PLTA dapat segera direalisasikan demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan jaringan listrik desa di 19 desa yang belum berlistrik PLN juga menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama meliputi akses jalan yang sulit dan ekstrem, serta perizinan kawasan hutan lindung dari Kementerian Kehutanan yang belum terbit. Di beberapa wilayah, pembangunan jaringan listrik juga terkendala oleh masyarakat yang keberatan pohon produktifnya ditebang untuk jalur jaringan listrik PLN.
Untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang, Kabupaten Mamuju, Dinas ESDM Sulbar telah berkoordinasi dengan PLN untuk memasang Super Sun (pembangkit listrik tenaga surya berbasis hybrid) di beberapa pulau.
"Hal ini dilakukan mengingat kawasan tersebut dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berpotensi menjadi destinasi wisata serta tempat rekreasi bagi masyarakat Kalimantan dan IKN," tutupnya.
Dinas ESDM Sulbar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan guna memastikan seluruh masyarakat Sulbar mendapatkan akses listrik yang layak serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga.
Penulis : Dinas ESDM Sulbar
Editor : humassulbar
