Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2025, Senin 14 April 2025. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program HAM dengan rencana.

Dilaksanakan secara virtual dari Kantor Bapperida Sulbar, rakor dihadiri Direktur Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Kementerian HAM RI, Henny Tri Rama Yanti, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, A. Almah Aliuddin, perwakilan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulbar dan Pelaksana Bidang PPM Bapperida Sulbar. 

Dikonfirmasi usai rakor, Kepala Bidang PPM Bapperida Sulbar, A. Almah Aliuddin menyebut pelaksanaan evaluasi terhadap pelaporan sebelumnya merupakan langkah dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam memajukan HAM dilakukan secara efektif. 

"Evaluasi ini bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga sebuah refleksi mendalam atas capaian dan tantangan yang muncul dari implementasi Pelaporan RANHAM sebelumnya," kata Almah.

Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan bahwa RANHAM Tahun 2025 merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Selain itu, rencana ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

“Kami berharap RANHAM Tahun 2025 dapat menjadi pedoman bagi semua pihak untuk bekerjasama dalam memajukan HAM di Indonesia. Mari kita bekerjasama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan," ajak Junda.

Penulis : Bapperida Sulbar

Editor : humassulbar