Mamuju – Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel kembali ditunjukkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
PadaSelasa, 5 Agustus 2025, BPKPD Sulbar menerima kunjungan audiensi dari rombongan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar.
Rombongan DPRD Polman diterima langsung oleh Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Syaharuddin, mewakili Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, pertemuan membahas sejumlah isu penting terkait kelembagaan dan mekanisme pencairan anggaran di lingkup Pemprov Sulbar.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pemisahan kelembagaan BPKPD Sulbar menjadi dua entitas terpisah, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang mulai efektif per Januari 2026.
Syaharuddinmenjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memperkuat fokus kerja masing-masing lembaga.
“BKAD nantinya akan fokus pada pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, sementara Bapenda akan menangani secara khusus pengelolaan pendapatan daerah. Pemisahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam hal perencanaan dan pengawasan anggaran,” jelas Syaharuddin.
Selain isu kelembagaan, turut dibahas pula implementasi sistem pencairan anggaran. Syaharuddin menyampaikan bahwa sejak 14 Juli 2025, Pemprov Sulbar telah mulai mengimplementasikan SP2D Online, sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini menjadi salah satu bentuk nyata peningkatan transparansi dan efisiensi birokrasi dalam proses pencairan APBD.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra dalam keterangannya menyampaikan bahwa BPKPD Sulbar senantiasa terbuka terhadap masukan dan sinergi bersama DPRD kabupaten/kota di Sulbar sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.
“Diskusi seperti ini sangat penting agar proses kebijakan fiskal di tingkat provinsi dan kabupaten dapat berjalan seirama, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas,” ujar Chandra.
Dengan semangat kolaborasi dan komunikasi yang terbuka, diharapkan hubungan kelembagaan antara Pemprov Sulbar dan DPRD kabupaten terus terjaga demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
