Mamuju – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dalam rangka Persetujuan Bersama antara DPRD Sulbar dengan Pemprov Sulbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Pada kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar hadir didampingi Kasubid Perencanaan Anggaran dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah dan Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus.

Rapat Paripurna digelar pada Selasa (12/8/2025) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sulbar, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya bersama Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Halim. Hadir, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, anggota DPRD Sulbar, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Pemprov dan DPRD Sulbar secara resmi menyepakati APBD-P 2025 yang menjadi instrumen penting dalam penyesuaian kebijakan fiskal daerah, guna memastikan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan dan prioritas terkini.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa persetujuan APBD-P 2025 merupakan bentuk komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

“Selaras dengan Panca Daya Pembangunan Sulbar yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas untuk masyarakat,” ujarnya.

Melalui persetujuan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Sulbar.

Naskah : BPKPD Sulbar 

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar