Mamasa – BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten melakukan monitoring kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 22 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat Kantor BKAD Kabupaten Mamasa.

Langkah ini sejalan dengan implementasi Pancadaya Pembangunan Sulbar yang diusung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Tim BPKPD Sulbar yang diwakili oleh staf Bidang Anggaran, Lukman, dan staf Bina Kabupaten, Barusan, diterima langsung oleh jajaran BKAD Mamasa. 

Agenda tersebut tidak hanya fokus pada monitoring pelaksanaan DBH Sawit, tetapi juga dilanjutkan dengan diskusi terkait Standar Harga Satuan (SHS) yang disusun oleh Pemprov Sulbar untuk diadaptasi oleh Pemkab Mamasa.

Kasubid Penganggaran BKAD Mamasa, Donny menyampaikan apresiasi atas langkah monitoring sekaligus diskusi yang dilakukan BPKPD Sulbar.

"Pendampingan ini sangat membantu kami di daerah, khususnya dalam memastikan DBH Sawit dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Mamasa. Diskusi terkait SHS juga menjadi acuan penting agar penyusunan anggaran kami lebih terarah dan sesuai ketentuan,” ungkap Donny .

Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

"Kami memastikan pengelolaan DBH Sawit tepat sasaran serta mendorong pemerintah kabupaten agar mengadopsi SHS yang sesuai dengan regulasi provinsi. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran,” tegas Ali Chandra. 

Naskah : BPKPD Sulbar 

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar