Mamuju - Dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar tampil sebagai motor penggerak strategi lintas sektor.
Melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Hotel Maleo Mamuju pada Senin 25 Agustus 2025, Bapperida menegaskan peran sentralnya dalam mengawal efektivitas program dari perencanaan hingga pengendalian.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, hadir sebagai narasumber mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana. Dalam paparannya, Darwis menyampaikan potret prevalensi stunting Sulbar.
“Gambaran dari Prevalensi Stunting saat ini untuk nasional sebesar 19,8 persen Balita mengalami Stunting. Sedangkan, Sulbar sebesar 35,4 persen. Secara nasional sampai akhir periode RPJMN 2025-2029 dapat diturunkan sebesar 14 persen. Tentu saja seiring target nasional, maka Pemprov Sulbar juga diharapkan dapat menurunkan setiap tahun sebesar 2 persen sehingga di akhir Periode dapat diperoleh dan dicapai sebesar 25 persen,” ujar Darwis.
Lanjut kata Darwis, Bapperida tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga mengawal pelaksanaan program lintas sektor agar selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan lapangan, ucapnya.
Dalam forum yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Wakil Bupati se-Sulbar, serta kepala OPD dan TPPS kabupaten, Bapperida menegaskan empat pilar utama strategi penurunan stunting.
Pentingnya strategi dalam mencegah peningkatan jumlah Pravelensi Stunting, diantaranya : Pertama, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah yang lebih optimal lagi. Kedua, diperlukan kekuatan sumber daya, baik SDM, sarana dan fasilitas dalam mendukung percepatan penurunan stunting, serta anggaran yang cukup.
Ketiga, adalah diperlukan sebuah komitmen dari para pemangku kepentingan, dan yang terakhir dalam setiap kebijakan yang diambil, diharapkan ada regulasi yang mendukung, sebut Darwis.
Selain itu, Bapperida memastikan bahwa intervensi stunting masuk dalam RKPD dan APBD secara konsisten dan terukur.
Rapat ini menjadi ruang evaluasi capaian semester I tahun 2025 sekaligus penguatan komitmen bersama.
Sementara, Wakil Gubernur Salim S. Mengga menegaskan bahwa stunting bukan hanya isu gizi, tetapi juga menyangkut sanitasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini mendorong pendekatan terpadu dan komunikasi yang bijak dengan masyarakat agar program dapat diterima dan didukung di tingkat akar rumput.
Kehadiran Wakil Bupati Majene, Wakil Bupati Mamasa, Sekda Mamuju Tengah, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, serta para kepala OPD menunjukkan bahwa penanganan stunting telah menjadi agenda bersama. Namun, Bapperida tetap menjadi poros koordinasi yang menjembatani antara kebijakan makro dan aksi mikro. (Rls)
