Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat turut hadir sebagai salah satu mitra dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulbar, Jumat 4 Juli 2025, dipimpin oleh Ketua Komisi I Syamsul Samad, didampingi Wakil Ketua Komisi I Haluddin dan Sekretaris Komisi I Irbad Kaimuddin. 

Turut hadir Anggota Komisi I dan Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM serta Kabag Penganggaran dan Pengawasan, Irma Trisnawati.

Rapat ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan evaluasi tahunan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD Pemprov Sulbar yang mitra kerja, termasuk Sekretariat DPRD sebagai perangkat pendukung kerja kelembagaan DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Sekretariat DPRD memaparkan realisasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja program kerja tahun 2024, serta tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan. 

Laporan ini menjadi dasar evaluasi bagi Komisi I untuk menyusun pertimbangan dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh jajaran struktural menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan dukungan terhadap kelancaran tugas-tugas kedewanan.

"Kami siap terus bersinergi dengan DPRD khususnya Komisi I dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan," ujar Kabag Persidangan, Musra Awaluddin.

"Hal ini selaras dengan Misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas," lanjutnya.

Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam rangka menyusun Ranperda yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, seiring dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah daerah Sulawesi Barat. 

Naskah : Humas DPRD Sulbar 

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar