Mamuju - Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029.
Itu disampaikan saat menanggapi seluruh saran dan masukan dari berbagai kementerian dan lembaga pada Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 melalui rapat virtual, Jumat, 11 Juli 2025.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menjelaskan pertimbangan keterbatasan ruang fiskal daerah sebagai penghambat dalam penentuan target kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen itu.
“Ada beberapa indikator-indikator yang memang diharapkan itu muncul, tapi kami di daerah dengan ruang fiskal yang sangat terbatas, sehingga indikator-indikator itu yang memang kami pilah,” jelas Junda.
“Jangan sampai kami memaksakan semua indikator yang ada, kami masukkan dalam RPJMD kami sedangkan fiskal kami di Provinsi Sulawesi Barat sangat sangat terbatas. Kami informasikan dalam forum ini, kami komitmen semua saran masukan-masukan ini akan kami tindaklanjuti. Namun, mungkin ada kebijakan - kebijakan yang kami pertimbangkan dan mungkin masih perlu kita diskusikan beberapa saran-saran tersebut,” sambungnya.
Menurutnya, sejak dimekarkan hingga saat ini Sulawesi Barat berusia 22 tahun, masalah fundamental yang menjadi prioritas adalah kemiskinan.
“Sejak terbentuk 22 tahun yang lalu, kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat itu di atas 19 persen. Di tahun 2025, kami dalam waktu 22 tahun ini hanya mampu menurunkan sekitar 9 persen. Saat ini masih ada pada angka 10, 71 persen. Permasalahan ini menjadi permasalahan pembangunan yang juga kami di Sulawesi Barat menganggap ini prioritas dan sudah menjadi masalah kemanusiaan yang harus ditangani,” bebernya.
Oleh karena itu, Junda menegaskan, Sulbar lebih memprioritaskan program – program yang berdampak kepada masyarakat.
“Kita lebih prioritasnya bagaimana upaya membuka kesempatan bagi masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain kita punya tantangan. Seperti pertumbuhan ekonomi kami semu, dimana angka kemiskinan kami masih sangat tinggi. Sehingga 2029 kami optimis bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa sampai 8 persen. Mungkin dari tren kenaikan pertumbuhan ekonomi ini sangat rasional dan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mana mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan tadi kita targetkan menurun 1 persen per tahun. Oleh sebab itu, kita fokus bagaimana menurunkan kemiskinan,” ujarnya.
Meski demikian, Junda juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya sinkronisasi Asta Cita dengan Panca Daya pembangunan akan tetap berjalan, dengan menyesuaikan permasalahan kewilayahan di Sulbar, sesuai Visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).
“Kami berkomitmen untuk tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang harus menyinkronkan rencana pembangunan di tingkat daerah dengan rencana pembangunan di tingkat pusat,” pungkasnya.
Junda pun menggambarkan keterbatasan kemampuan fiskal Sulbar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang dibagi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai gambaran, fiskal kami yang 1.9 Triliun tersebut, untuk belanja pembangunan dikeluarkan belanja wajib dan mengikat yang sekitar 1,2 Triliun, kita hanya mampu belanjakan anggaran kita hanya tersisa sekitar 600 Miliar yang di dalamnya ada DAU Earmark dan DAK yang sudah tidak bisa kita berakselerasi karena sudah ada program-program di dalamnya. Jadi 350 sampai 450 Miliar yang inilah kita jadikan belanja pembangunan kami di OPD," jelas Junda.
"Keterbatasan fiskal inilah yang membuat Sulawesi Barat dalam mencapai target-target ini tidak begitu cepat. Namun, pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, besar harapan kami terhadap dukungan pemerintah pusat. Bagaimana memandang daerah Sulawesi Barat ini dengan berbagai dukungan program prioritas yang bisa dijalankan dan diberikan antara lain yang masih sangat kami butuhkan di bidang infrastruktur, termasuk program-program lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Naskah : Bapperida Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
