Mamuju – Dalam upaya memperkuat komitmen bersama untuk percepatan transformasi ekonomi daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Sulbar.
Rakor ini digelar menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.2.3/4768/SJ tanggal 27 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025, yang diikuti serentak oleh seluruh pemerintah daerah secara daring. Di Sulbar, kegiatan ini dirangkaikan dengan Rakor TPID–TP2DD yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 29 Agustus 2025 pukul 14.30 WITA.
Dari BPKPD Sulbar hadir Nuruddin Rahman, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman bersama Indah Mustika Sari, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Rosianah M. Nadir, Kasubid IT Pendapatan dan Keuangan, serta staf Elvy Suhartaty Amir.
Rakor dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Farid Wajdi bersama Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, Moh. Romadhon.
Rakor ini memiliki tujuan strategis yakni memperkuat langkah bersama dalam peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan, stabilisasi harga, serta penguatan digitalisasi keuangan daerah. Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Sulbar mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong akselerasi transformasi digital di bidang keuangan daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan momentum penting untuk menyatukan komitmen dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik.
"BPKPD Sulbar berkomitmen mendukung penuh sinergi TPID dan TP2DD. Stabilisasi harga dan penguatan digitalisasi keuangan adalah kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi Sulbar yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Chandra.
Agenda ini juga sejalan dengan program prioritas Panca Daya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
BPKPD Sulbar mengajak seluruh OPD, ASN, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung upaya stabilisasi harga dan transformasi digital di sektor keuangan daerah. Partisipasi aktif semua pihak menjadi kunci agar Sulbar mampu menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
