Mamuju — Merespons keluhan masyarakat dan maraknya pemberitaan terkait kelangkaan LPG subsidi tabung 3 Kg di berbagai wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dalam sebulan terakhir, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar bersama tim gabungan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG di Kabupaten Mamuju, Selasa15 Juli 2025.
Sidak ini merupakan bagian dari langkah penguatan pengawasan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat. Tim terdiri dari unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar, Dinas ESDM Sulbar, Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, PT Pertamina Patra Niaga, serta aparat Kepolisian. Dinas ESDM Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil distribusi LPG subsidi dan memastikan tidak ada penyimpangan, terutama di tingkat pangkalan,” ujar Andi Rahmat saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.
Selain itu, lanjut Andi Rahmat, juga ingin mendengarkan langsung keluhan masyarakat dan pelaku UMKM, agar semua persoalan bisa segera dicarikan solusi bersama dengan lintas sektor.
Dalam sidak tersebut, tim menemukan sejumlah pangkalan mengalami kehabisan stok sebelum jadwal distribusi berikutnya. Bahkan, ditemukan indikasi adanya distribusi yang tidak tepat sasaran serta penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Kita tidak ingin LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Ini sangat merugikan,” tegas Andi Rahmat.
Pihak Dinas ESDM Sulbar menegaskan bahwa langkah evaluasi terhadap agen dan sub-penyalur akan segera dilakukan. Mekanisme sanksi, termasuk pengurangan pasokan hingga pencabutan izin pangkalan, akan diberlakukan bagi yang terbukti melanggar.
Dinas ESDM Sulbar pun menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan menertibkan distribusi energi bersubsidi agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Kami akan terus berada di lapangan bersama instansi terkait untuk memastikan tidak ada penyimpangan, karena distribusi LPG subsidi adalah bagian dari hak dasar masyarakat miskin dan rentan,” pungkas Andi Rahmat.
Ia menambahkan, sidak ini sejalan dengan Panca Daya, visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Penyaluran LPG subsidi 3 Kg yang tepat sasaran menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin akses energi bagi kelompok masyarakat miskin dan pelaku UMKM, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat lokal," tutupnya.
Sementara, perwakilan Dinas Koperindag Sulbar menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina untuk mengoptimalkan pengawasan distribusi LPG subsidi, dari agen hingga ke tingkat pangkalan.
“Kami akan melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk memperketat pengawasan terhadap agen dan sub-penyalur, serta memastikan harga jual di pangkalan tetap sesuai HET,” ungkap salah satu pejabat dari Koperindag Sulbar.
Naskah : Dinas ESDM Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
