Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi Ketua DPC VII Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sulbar bersama jajaran pengurus organisasi, Kamis 17 Juli 2025.
Kunjungan ke Pemprov Sulbar ini diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Plt. Sekretaris Dinas, Abdi Yansya Hijrah, serta Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat.
Dalam pertemuan di Kantor Dinas ESDM Sulbar tersebut, Ketua DPC VII Hiswana Migas, H. Rukmana Salim menyampaikan sejumlah usulan strategis, salah satunya terkait dengan penambahan kuota LPG subsidi tabung 3 kilogram untuk wilayah Sulawesi Barat. Usulan ini diajukan menyusul adanya penurunan alokasi kuota LPG 3 kg di beberapa kabupaten pada tahun 2025.
"Berdasarkan data alokasi tahun ini, terjadi penurunan kuota di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, dan Mamuju Tengah. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat," ungkap H. Rukmana.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan penyediaan pangkalan khusus LPG subsidi bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, keberadaan pangkalan tersebut akan memudahkan akses kelompok rentan terhadap energi bersubsidi secara adil dan manusiawi.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada menyampaikan usulan kuota LPG dari kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.
"Pemprov hanya meneruskan usulan dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat melalui Direktorat Migas. Namun, kami akan memastikan proses tersebut berjalan sesuai mekanisme dan tetap mengawal aspirasi masyarakat," tegas Chandra .
Terkait usulan pangkalan khusus untuk penyandang disabilitas, Chandra menyatakan dukungannya. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut bisa direalisasikan sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mendukung gagasan tersebut dan mendorong agar Hiswana Migas terus menjalin komunikasi dengan Direktorat Migas untuk menyampaikan dan memperkuat usulan ini," ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pelaku usaha sektor energi dan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan serta pemerataan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat.
Upaya ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yakni mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Penyediaan energi bersubsidi yang lebih merata, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah Sulbar dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan dan penguatan kesejahteraan sosial di provinsi ini.
Naskah : Dinas ESDM Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
