Mamuju — Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Farid Asyhadi, mewakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulbar, Kamis 17 Juli 2025.
Dalam forum yang membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting tersebut, Farid menegaskan bahwa program-program kelistrikan yang dilaksanakan Dinas ESDM memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di desa-desa terpencil yang belum dijangkau jaringan listrik PLN.
"Biasanya desa atau dusun yang belum berlistrik disebabkan oleh sulitnya akses ke wilayah tersebut. Ironisnya, justru di sanalah banyak masyarakat miskin ekstrem tinggal. Maka dari itu, program kelistrikan menjadi sangat relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan stunting," ujar Farid.
Ia menjelaskan bahwa inisiatif seperti program listrik gratis serta pembangunan pembangkit listrik skala mikro seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) merupakan bentuk intervensi nyata yang memberikan efek berantai terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
"Ketika masyarakat miskin memiliki akses listrik, mereka bisa memulai usaha produktif untuk menambah pendapatan. Selain itu, orang tua bisa menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Dampaknya, stunting dapat dicegah dari hulunya," tambahnya.
Farid juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data P3KE (Peta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dari Kemenko PMK tahun 2022, masih terdapat lebih dari 27.000 warga miskin ekstrem di Sulawesi Barat yang belum menikmati akses listrik dari PLN. Sebagian di antaranya hanya mengandalkan sambungan listrik dari tetangga, menggunakan genset, atau memasang sistem PLTS mandiri—bahkan tidak sedikit yang hidup tanpa listrik sama sekali.
"Kondisi ini merupakan keadaan darurat yang perlu segera dijawab melalui kebijakan afirmatif," tegas Farid.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Dinas ESDM Sulbar telah mengintervensi 16 desa dari total 45 desa Penanganan Stunting Terpadu (PASTI PADU) melalui program listrik gratis sejak tahun 2019 hingga 2025. Untuk tahun 2026 mendatang, program ini akan diprioritaskan pada desa-desa yang telah teridentifikasi dalam lokus PASTI PADU, guna memastikan intervensi benar-benar menjangkau kelompok sasaran.
"Kami akan terus menyinergikan program kelistrikan dengan sistem data terintegrasi PASTI PADU milik Pemprov Sulbar, agar program seperti PLTS, PLTMH, dan bantuan sambungan listrik gratis dapat diarahkan secara tepat sasaran," jelasnya.
Langkah ini, menurut Farid, merupakan bagian dari komitmen Dinas ESDM Sulawesi Barat dalam mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga dalam bingkai Panca Daya, khususnya pada aspek percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar—termasuk akses terhadap energi listrik yang andal dan berkelanjutan.
Naskah : Dinas ESDM Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
