Mamuju - Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Reviu Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Rabu (23/7/2025).

Kegiatan ini sebagai bagian dari evaluasi tahunan untuk memperkuat kualitas layanan statistik. Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor BPS Sulbar, kegiatan ini dihadiri lintas pemangku kepentingan, seperti perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan media lokal.

Dalam forum yang dibuka oleh Plt. Kepala BPS Sulbar, M. La’bi, peserta bersama-sama membahas pentingnya pembaruan standar pelayanan publik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan informasi dan tata kelola berbasis data.

Kehadiran Bapperida Sulbar, yang diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Muh. Faried Fadal, menegaskan peran krusial BPS dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang dinilai strategis dalam membangun sinergi kelembagaan.

“Kami memberikan apresiasi terkait penyelenggaraan acara FGD tersebut, selama ini koordinasi kami berjalan baik dengan BPS. BPS juga banyak membantu kami dalam hal data yang kami gunakan untuk merencanakann dokumen pembangunan daerah, baik dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. BPS juga merupakan pembina data statistik sectoral, sehingga kami sangat membutuhkan bantuan dan bimbingannya baik dalam hal perencanaan data dan publikasi,” ujar Faried.

Ia juga menekankan harapan Bapperida agar ke depannya, publikasi data dari BPS dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong keterbukaan dan keefektifan kebijakan gubernur.

Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menyampaikan FGD ini tak hanya berfungsi sebagai ruang konsultasi teknis, tetapi juga menjadi media strategis untuk memastikan standar pelayanan statistik mendukung perencanaan berbasis data yang diusung dalam dokumen – dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan kebijakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“Dengan data yang akurat dan mudah diakses, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dirumuskan secara lebih terukur dan responsif terhadap isu daerah. Kita mendorong agar layanan statistik BPS diintegrasikan lebih dalam dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah, demi hasil kebijakan yang berdampak dan terpercaya,” ujar Junda.

Naskah : Bapperida Sulbar

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar