Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar yang digelar pada Selasa (09/09/2025)

Rapat berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, rapat ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus persiapan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Halim, serta dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Sulbar lainnya.

Dalam kesempatan itu, hadir dari BPKPD Sulbar Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Gaffar serta jajaran staf teknis. Kehadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini menjadi bukti nyata sinergi eksekutif dan legislatif dalam memastikan penyusunan APBD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua I DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, menekankan pentingnya keselarasan visi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan anggaran.

"Rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

"Kami memastikan proses evaluasi dan pembahasan APBD ini berjalan sesuai koridor hukum serta prinsip transparansi. Sinergi bersama DPRD menjadi kunci dalam menghadirkan APBD yang berpihak pada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Ali Chandra.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat lebih matang, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan pembangunan di Sulbar ke depan.

Naskah : BPKPD Sulbar

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar