Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana, saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badko HMI Sulbar di Caffe DAP Mamuju, Selasa, Selasa 23 September 2025.
Mengusung tema “Sinergi HMI untuk Sulawesi Barat – Landscape Pembangunan, Investasi, dan Pengelolaan PAD”, kegiatan ini menghadirkan ruang strategis bagi generasi muda dan pemerintah dalam menyelaraskan arah pembangunan Sulbar periode 2025–2029.
Junda menegaskan bahwa visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” akan diwujudkan melalui lima misi pembangunan atau Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga. Kelima misi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, pembangunan SDM unggul, pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Pertumbuhan ekonomi Sulbar yang sempat berada di angka 4,83% pada triwulan I 2025 turun menjadi 4,29% pada triwulan II, masih di bawah rata-rata nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi PDRB dengan kontribusi 48,53%, sementara angka kemiskinan tercatat 10,41% per Maret 2025, mayoritas berada di pedesaan.
“APBD kita masih sekitar Rp2 triliun, dengan kontribusi PAD hanya 27,14% dari total penerimaan daerah pada 2024. Ini tantangan sekaligus peluang untuk berinovasi,” ungkap Junda.
Sebagai respons, Bapperida Sulbar menyiapkan empat program Quick Wins yakni Sulbar Sehat (pencegahan stunting dan perluasan UHC), Sulbar Cerdas (bantuan pendidikan dan digitalisasi sekolah), Sulbar Responsif (Rp50 miliar per kabupaten untuk percepatan pembangunan), serta Sulbar Berdaya (penguatan UMKM, asuransi nelayan, dan pengembangan kawasan industri).
Junda juga menyoroti iklim investasi yang semakin kondusif. Sejak 2019, sistem OSS telah memfasilitasi 71.319 penerbitan NIB, mayoritas dari pelaku UMK dan sektor perdagangan, makanan, serta industri rumah tangga. Namun, tantangan fiskal tetap ada. Data menunjukkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah 2020–2024 turun -1,07%, meski PAD tumbuh positif 8,05%.
“PAD yang kuat memberi ruang fiskal untuk program prioritas, sementara investasi yang terkelola baik menciptakan basis ekonomi berkelanjutan. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Ia menutup paparannya dengan ajakan kepada HMI dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan Sulbar yang progresif, inklusif, dan berdaya saing.
