Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Pengendalian Ketersediaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Penguatan Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Terintegrasi, yang berlangsung di Hotel Matos Mamuju mulai 29 September hingga 1 Oktober 2025.

Kegiatan ini sebagai salah satu upaya nyata dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat sektor kesehatan melalui ketersediaan obat yang merata dan berkesinambungan di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya dituntut untuk memberikan layanan prima sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ketersediaan obat.

“Pengelolaan obat adalah komponen vital dalam menjamin mutu layanan kesehatan. Dengan manajemen logistik yang baik, kita dapat memastikan obat tersedia tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu untuk masyarakat,” ucap dr. Nursyamsi.

Menurutnya, ketersediaan obat yang rendah di fasilitas kesehatan dapat berdampak serius pada kualitas pelayanan. 

"Masalah ini seringkali terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta tingginya tingkat pergantian petugas. Kondisi tersebut berimbas pada rendahnya ketepatan pelaporan, tidak berjenjang, dan kurang terverifikasi," ungkapnya.

Pertemuan ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk meminimalisir kekurangan maupun kelebihan stok obat di daerah. Melalui penguatan pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Terintegrasi, akurasi data pelaporan ketersediaan obat dapat lebih terjamin, sekaligus meningkatkan kapasitas pengelola farmasi di tingkat kabupaten/kota.

“Kami berharap, dengan pertemuan ini, tenaga farmasi dan pengelola obat di daerah semakin siap mengimplementasikan sistem logistik yang terintegrasi, sehingga distribusi obat lebih efisien, merata, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Selama tiga hari, peserta akan mendapatkan penguatan kapasitas, pembekalan teknis, serta diskusi strategis untuk memperkuat tata kelola logistik obat di Sulawesi Barat. (Rls)