Polman –Kunjungan kerja PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin kali ini menyasar daerah pedalaman Polewali Mandar, Tubbi Taramanu (Tutar), Kamis 22 Agustus 2024. Turut mendampingi, PJ Bupati Polman Ilham Borahima, serta Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim dan sejumlah anggota DPRD Sulbar. Hadir pula Camat Tutar serta para kepala desa dan lurah se kecamatan Tutar. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim berterima kasih atas kunjungan PJ Gubernur, utamanya dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dan mendorong potensi SDA di Kecamatan Tutar. “PJ Gubernur ini kita tahu mendorong sektor pertanian perkebunan, perikanan, makanya saya dampingi, karena PJ Gubernur ini betul-betul ingin memajukan masyarakat. Idenya pak gubernur mendorong bagaimana Sulbar ini bisa betul-betul siap menjadi penyangga IKN,” kata Rahim. Oleh karena itu, Rahim menyampaikan bangga dan memberi gelar pada PJ Bahtiar sebagai “Gubernur Pejuang Petani”. “Kalau Anwar Adnan Saleh, Bapak Pembangunan, Maka bolehlah saya bilang Dr. Baharuddin sebagai Gubernur Pejuang Petani,” kata Rahim. Kata Rahim, Perjuangan PJ Gubernur untuk petani dapat dilihat dari Rancangan 2025, PJ Bahtiar telah mengusulkan puluhan miliar buat pengadaan bibit tanaman, ternak, hingga benih untuk budidaya ikan tawar. “Makanya DPRD hadir disini berkomitmen mendukung pak gubernur. DPRD mendukung karena seluruhnya bukan untuk pak gubernurnya tapi untuk 1,5 juta masyarakat Sulbar,” kata Rahim. Hanya saja, Rahim mengatakan salah satu persoalan di Tutar adalah akses jalan. Dan salah satu kendala dihadapi adalah persoalan kawasan, beberapa jalan masih masuk kawasan hutan lindung, selain itu jalan tersebut bukan menjadi kewenangan provinsi. Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas dukungan dari DPRD Sulbar. Bahtiar menyampaikan dengan APBD yang sangat kecil maka yang harus dikerjakan adalah skala prioritas, yaitu mengisi dompet masyarakat. “Olehnya harus terbuka pikiran, ini uang sedikit mau kita apakan sementara semua penting.Maka infrastuktur sebaiknya di diusulkan ke Pusat saja melalui Inpres Jalan Daerah. Kalau saya yang prioritas isi dompet masyarakat dulu.…

MAMUJU - Sulbar merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam tinggi. Sehingga, dibutuhkan kesiapsiagaan petugas penanggulangan bencana, bahkan masyarakat. Merespon hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar menggelar pelatihan kapasitas petugas penanggulangan bencana yang diikuti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mamuju, serta BPBD kabupaten se Sulbar dan dibuka langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Muhammad Idris mengungkapkan, provinsi Sulbar adalah salah satu daerah yang sangat rentan dengan bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, cuaca buruk, angin kencang, serta kebakaran. "Saya sangat pengapresiasi kegiatan ini, yang esensinya memberikan pemahaman kepada petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan darurat bencana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ASN dilingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten," kata Muhammad Idris. Ia pun berharap, pelatihan itu dapat memberikan pemahaman membangun kesiapsiagaan terhadap satuan pelaksana penanggulangan bencana di gaerah, memberikan penguatan kapasitas bagi petugas penanggulangan bencana untuk penanganan pada masa taggap darurat bencana, serta meningkatkan sinergitas koordinasi dan komunikasi dalam upaya penanganan bencana. "Berada di daerah rawan bencana diperlukan adanya tim penanggulangan bencana yang dapat bereaksi cepat, bekerja dengan ikhlas, siap dan bertanggungjawab," ujarnya. Muhammad Idris juga mengungkapkan, bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia. Bencana alam terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. "Risiko bencana bisa berupa kematian, luka, sakit, rasa aman terganggu, serta kehilangan harta benda dari masyarakat dalam kurun waktu tertentu," ungkap Muhammad Idris. Ia pun menjelaskan, cara pandang terhadap penanggulangan bencana yang sebelumnya dianggap sebagai tindakan yang terbatas bada keadaan darurat, harus dirubah. Kedepannya, kata dia, penanggulangan bencana dipandang sebagai suatu upaya yang menitikberatkan kepada pengurangan risiko bencana. "Berbagai bencana yang telah terjadi ditanah air secara…

POLMAN -- Pernah menyaksikan video seorang kepala desa yang memandu warganya ke rumah sakit? Lantaran kondisi jalan dan desa terisolir? Pemandangan miris tersebut terjadi di Desa Besoangin Kecataman Tutar Kabupaten Polman. "Tabe Pak Gubernur. Saya pernah mengangkut warga desa ku yang sakit. Tapi karena lokasinya jauh sehingga wargaku meninggal dalam perjalanan" ungkap Baharuddin Tamae Kepala Desa Besoangin Polman. Dia melanjutkan, lantaran video itulah sehingga dirinya viral sampai ke istana. "Sudah naik di televisi, di media, sudah ditonton oleh pejabat sampai ke Jakarta tapi tidak ada perubahan pak Gubernur" tambahnya lagi. Itulah sepenggal curhatan Baharuddin salah seorang kades saat mendapat kesempatan berdialog dengan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin di lapangan Tutar Kamis, 22 Agustus 2024. Selain Pj Bahtiar ikut juga mendampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, Hatta Kainang Haji Syarifuddin Andi Kusairi serta anggota DPRD lainnya. Ikut pula mendampingi Pj Gubernur yakni Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima. Sementara dari pihak Pemprov juga hadir sejumlah pimpinan OPD Pemprov seperti Asisten 1 Muh.Jaun, Asisten III Amujib, Kadis Ketahanan Pangan Abdul Waris, Kadis Transmigrasi dan Kadis Kehutanan. "Saya sangat terharu pak karena ini baru pertamakali ada Pj Gubernur sampai di tempat ini dan saya bisa komunikasi langsung. Terus terang saja, Pj Gubernur lama pernah menjanji tapi tidak ada realisasi" tandasnya. Selain hadir 12 kepala desa se kecamatan Tutar juga nampak duduk seratusan lebih masyarakat setempat. Ada duduk di bawah tenda yang telah disiapkan oleh pihak kecamatan namun sebagian pula duduk di bawah pohon. Mereka menyimak secara seksama setiap penjelasan dan arahan yang disampaikan oleh Pj Bahtiar. Saat Kades Baharuddin masih menyampaikan curhatnya, Pj Bahtiar nampak berbisik dengan Wakil Ketua DPRD Sulbar A.Rahim dan memanggil Asisten III Amujib. "Baik pak kades. Singkat saja. Tidak perlu menunggu tahun depan 2025. Setelah saya diskusi bersama pimpinan DPRD atas izin beliau maka Insya Allah tahun ini…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar oleh Tim Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar. Monev IP ASN ini dilaksanakan di Ruang Pembuktian Cafe Project Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pada Selasa 20 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memastikan ASN memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pertemuan ini, Tim Kerja BKD Sulbar memberikan penjelasan dan panduan kepada seluruh pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengenai strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memaksimalkan nilai IP ASN. "Kami sangat mengapresiasi kehadiran Tim Kerja BKD yang telah memberikan arahan yang jelas dan terstruktur mengenai peningkatan IP ASN. Ini adalah momentum penting bagi kami untuk melakukan evaluasi internal dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang, sehingga ke depan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat semakin profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," ujar Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh. Melalui monev ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa berharap dapat mencapai hasil yang optimal dalam penilaian IP ASN, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor: humassulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Wilayah Mantap Praja Marano 2024, yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Sulbar. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar. Apel ini berlangsung di depan Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 21 Agustus 2024, dihadiri oleh berbagai unsur terkait, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mendukung jalannya Pilkada serentak dengan aman, tertib, dan lancar. Dalam arahannya, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, menekankan pentingnya sinergi antara seluruh elemen, baik dari TNI, Polri, maupun instansi pemerintahan terkait, termasuk BPBD, dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, BPBD Sulbar sebagai bagian dari dalam penanggulangan bencana, akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada, termasuk potensi bencana alam yang mungkin terjadi. “Dengan keterlibatan aktif dalam operasi ini, BPBD Sulbar berkomitmen untuk turut menjaga stabilitas dan keamanan wilayah selama Pilkada serentak 2024 berlangsung, sehingga masyarakat Sulbar dapat melaksanakan hak pilihnya dengan rasa aman dan damai," kata Yasir Fattah. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar telah menyelesaikan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat finalisasi pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Rumah Aspirasi Sekretariat DPRD Sulbar, Selasa 20 Agustus 2024. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim. Hadir Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, para anggota DPRD Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang juga Ketua TAPD Sulbar, serta anggota TAPD Sulbar. Finalisasi pembahasan ini merupakan salah satu langkah penting dalam penyusunan APBD yang bertujuan mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim sebagai pemimpin rapat mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan tersebut. Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025 serta KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini mencakup berbagai sektor, termasuk program-program yang telah disepakati telah menjadi acuan dalam penyusunan APBD untuk tahun anggaran yang akan datang, sehingga pembangunan di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menekankan, dalam penyusunan APBD harus ada praktek-praktek mengarah ke model efesiensi yang selaras. "Artinya hak-hak anggota DPRD tidak berkurang, tetapi memang ada proses di dalamnya," ujarnya. Dengan terselesaikannya tahapan ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang demi kemajuan Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Majene –Kabar baik bagi nelayan di Sulawesi Barat khususnya wilayah Polman dan Majene. Pasalnya saat ini Pemprov Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar tengah mempersiapkan mendorong percepatan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Hal tersebut terungkap saat Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Rabu (21/08/2024) Kelak para nelayan tak perlu lagi jauh jauh hingga ke Pinrang dan Parepare untuk mengisi bahan bakar bagi kapal yang akaj digunakan untuk mencari ikan di laut. Maka dari itu Pj Bahtiar mendorong percepatan kelengkapan fasilitas di PPN Palipi, salah satunya percepatan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di mana akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut Kadis Kelautan dan Perikanan Andi Suyuti, pihaknya telah beberapakali melakukan pembahasn dengan Pertamina sebagai pihak ketiga. Jika tak ada aral melintang pembangunannya akan mulai berlangsung pada September 2024. “Bagaimana agar kawasan ini berfungsi optimum,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini. Jika SPBN telah berdiri lanjut Bahtiar maka secara otomatis akan terbentuk ekosistem perikanan di wilayah Palipi. Seperti akan ada unit usaha yang terbentuk dalam mendukung SPBN tersebut yang tentunya berhubungan dunia nelayan dan perikanan. Salah satunya pengoptimalan fungsi pabrik es. Termasuk penyediaan rumah susun. Termasuk juga percepatan breakwater yang saat ini tahap pembangunan melalui APBN. Menurutnya penahan ombak untuk PPN Palipi masih memerlukan tambahan hingga 100 meter agar masyarakat lebih nyaman dan aman untuk parkir kapal. “Kalau semuanya sudah berfungsi ke depan sebaiknya ditingkatkan menjadi BLUD, dengan BLUD manajemen bisnis berjalan. Jadi kita kelola secara bisnis agar dapat berkembang. Dan ini juga bisa menjadi model bagaimana agar UPTD perikanan dapat berkembang, tidak lagi dikelola berbasis APBD yang sifatnya stimulan,” ucap Bahtiar. (Rls)

Majene –Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengajak pengajar di SMK 3 Majene agar menerapkan tentang Budidaya Ikan Tawar. Bahkan lebih luas memberikan materi tentang Manajemen Bisnis Budidaya Ikan Tawar sehingga ilmu budidaya yang diperoleh siswa nantinya dapat menjadi peluang menambah pundi-pundi uang. Menurutnya, pengetahuan manajemen bisnis bisa memperkaya wawasan siswa dan kelak menjadi lulusan yang produktif. “Harus dibangun menjadi sebuah ekosistem bisnis. Jadi SMK jangan sekedar belajar imun budidayanya tetapi bagaimana tahu tentang perputaran bisnis budidaya itu. Perlu wawasan ekosistem bisnis dari budidaya tersebut sehingga ketika selesai, anak-anak dapat berpenghasilan,” ucap Bahtiar. Termasuk memberikan edukasi siswa bagaimana memanfaatkan fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk memperoleh modal usaha. Seperti KUR. “Sulbar memiliki banyak KUR yang belum terserap. Ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk mengembangkan usaha kelautan, perikanan, perkebunan,” kata Bahtiar. Rizki, salah seorang siswa SMK 3 Majene berterima kasih atas kunjungan Pj Gubrrnur Bahtiar disekolah tersebut. " Dari sekian sekolah yang ada di Majene, sekolah kami menjadi tujuan kunjungan pak Gubernur. Ini adalah kebanggan bagi kami, kami pun berharap didatangi orang nomor satu di Sulbar ini menjadi motivasi bagi kami untuk bisa terus beprestasi sehingga bisa mengharumkan nama sekolah," ucap Rizki (Rls)

MAMUJU - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris membuka pelatihan berbasis kompetensi angkatan VIII 2024 yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar, Rabu, 21 Agustus 2024. Pada pelatihan berbasis kompetensi angkatan terakhir tahun ini, diikuti sebanyak 96 peserta yang merupakan para pencari kerja yang tersebar di seluruh wilayah Sulbar. Mereka terbagi dalam enam paket pelatihan, seperti tata busana, komputer, barista, akuntansi, administrasi perkantoran dan barbershop. Muhammad Idris mengungkapkan, para pencari kerja dari sejumlah wilayah di Sulbar yang menjadi peserta latihan tahun ini bakal dibentuk dengan pelatihan-pelatihan untuk menjadi pekerja profesional, sehingga dapat mengisi tempat kerja yang memang membutuhkan profesionalitas kerja dan mampu bersaing dalam dunia kerja kedepannya. "Saya sudah sampaikan, jangan sampai peluang-peluang kerja disejumlah tempat baik di Sulbar maupun di tempat lain, akhirnya diisi oleh orang-orang yang di luar dari Sulbar karena kita lalai menyiapkan diri menjadi pekerja yang profesional. Pekerja profesional itu tadi, harus memiliki pengetahuan teknis dan sikap yang disebut dengan kompetensi best training," kata Muhammad Idris. Apalagi, kata dia, lapangan kerja di Sulbar masih sangat kurang, sehingga, para pencari kerja Sulbar dituntut untuk bisa mandiri dalam membuka usaha, bahkan mencari pekerjaan di luar daerah. Ia pun berharap, bekal pelatihan yang menjadi program pemerintah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. "Nah, seperti yang kita tahu, lapangan kerja itu kurang, sementara pencari kerja banyak dan oleh karena itu, seleksi alamnya muncul. Seleksi alam ini, termasuk didalamnya kemampuan para pencari kerja untuk memenuhi standar di tempat-tempat kerja itu. Jadi, ini keterpenuhan standar," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mendongkrak penyelesaian masalah antara lapangan kerja dengan pencari kerja yang masih sangat tinggi di Sulbar, jika gagal menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar atau bahkan profesional. "Itulah yang saya harapkan, tadi 96 peserta ini tidak boleh main-main. Kalau disiapkan oleh pemerintah sebuah instrumen…

MAMUJU, –Dalam rangka HUT ke 79 RI, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama seluruh Forkopimda Sulbar kembali menebar benih kepiting di hutan bakau area Pangkalan Polairud Polda Sulbar, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Selasa 20 Agustus 2024. PJ Bahtiar, penebaran kepiting ini merupakan ikhtiar menjadikan Sulbar sebagai provinsi pengekspor kepiting. Ribuan kepiting ini didatangkan dari Kabupaten Wajo oleh Pj Gubernur Bahtiar. Jika hal ini rutin dilakukan maka 2 hingga 3 tahun ke depan, Sulbar akan menjadi salah satu penghasil kepiting di Indonesia. Untuk itu, PJ Bahtiar berkomitmen mengalokasikan anggaran dalam APBD,yang langsung berdampak ke masyarakat.Bukan hal yang tidak mungkin disebabkan Sulbar dengan panjang pantai 600 km lebih telah ditumbuhi mangrove 8.000 hektar. Penebaran benih kepiting di area mangrove ini sudah dilakukan di beberapa titik di Mamuju. Hal ini diharapkan menjadi pemicu atau pendorong masyarakat secara alamiah untuk memperluas mangrove di sepanjang pesisir Sulbar. “Mangrove bisa menjadi sebagai bisnis usaha tanpa melakukan tindakan pidana dan justru memperbaiki mangrove. Mangrove selain menurunkan emisi karbon, baik untuk wisata, tempat mengembangkan Kepiting. Ini sejarah bagi Sulbar yang tidak pernah dikenal sebagai penghasil kepiting,” kata Bahtiar. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar mengatakan dengan lahan mangrove di area pangkalan Polairud, selain bermanfaat untuk menahan ombak, juga dapat menjadi lokasi pengembangbiakan kepiting. “Terima kasih kepada PJ Gubernur Sulbar dengan melepas benih kepiting. Ini baik untuk kita dan untuk masyarakat Sulbar,” kata Kapolda. Kapolda juga memerintahkan personil, khususnya Polairud untuk menjaga pengembangbiakan kepiting di area mangrove Pangkalan Polairud Polda Sulbar.(rls)