Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menghadiri Puncak Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap II Provinsi Sulbar di Mall Matos, Mamuju, Senin, 19 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap I yang telah sukses dilaksanakan beberapa bulan lalu. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menegaskan pentingnya pelaksanaan PIN Polio sebagai upaya preventif dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. "Kita harus memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dari program imunisasi ini. Polio adalah ancaman nyata bagi anak-anak kita, dan melalui PIN ini, kita berharap dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh anak di Sulbar," ujar Asran Masdy. Pada kesempatan itu, Asran Masdy menyampaikan laporan terkait progres pelaksanaan PIN Polio Tahap II. Ia mengungkapkan, pada tahap ini sudah ada peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat dibandingkan dengan tahap I. Asran Masdy mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan pihak terkait yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari perwakilan pemerintah, tenaga medis, hingga masyarakat umum yang membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi. Suasana acara berjalan dengan tertib dan lancar, disertai antusiasme masyarakat yang tinggi. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar di Aula Lantai 3 RSUD Sulbar, Senin 19 Agustus 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Tujuan monev ini adalah untuk mengevaluasi hasil penginputan IP ASN di lingkup RSUD sebagaimana diinstruksikan melalui surat edaran dari Kepala BKD Sulbar dan Sekretaris Daerah. Monev ini dilakukan guna memastikan bahwa nilai IP ASN di Sulbar dapat ditingkatkan, mengingat pentingnya indikator tersebut dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di setiap perangkat daerah. IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri menyambut baik kunjungan tim dari BKD dan mengharapkan agar IP ASN di lingkup RSUD dapat ditingkatkan. Tim BKD Sulbar Zulfan Sulo bersama Yovanita S. Alamako, pada kesempatan itu menyampaikan materi tentang Sosialisasi Pengukuran IP ASN tahun 2023. Dalam pemaparannya, Zulfan Sulo menjelaskan bahwa sistem penilaian IP ASN ini mencakup beberapa komponen, antara lain kualifikasi pendidikan maksimal 25 poin, kompetensi 40 poin, kinerja 30 poin, dan disiplin 5 poin, dengan total maksimal 100 poin. Zulfan menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan-pelatihan. Penulis : RSUD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa 20 Agustus 2024. Monev bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan tingkat profesionalitas ASN dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar. Monev yang dilakukan oleh BKD ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan terhadap ASN, khususnya di instansi-instansi pemerintahan daerah, termasuk di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas ASN di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. Menurut Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, kedatangan Tim BKD ke Sekretariat DPRD Sulbar bertujuan untuk melakukan monev terhadap IP ASN di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. "Berdasarkan penilaian, IP ASN di Sekretariat DPRD saat ini masih berada dalam kategori sedang,” jelasnya. Oleh karena itu, Tim BKD berupaya untuk melakukan sosialisasi ulang terkait pengisian aplikasi My ASN serta memberikan arahan kepada para ASN di Sekretariat DPRD Sulbar agar lebih aktif dalam meningkatkan IP ASN mereka. Sebagaimana diketahui IP ASN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sulbar. Sekretariat DPRD Sulbar menyambut baik monev tersebut dan menyatakan bahwa hasilnya akan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan di internal Sekretariat DPRD. Hasil dari monev nilai IP ini diharapkan dapat mendorong ASN di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengajak sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke kantor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Mamuju, Selasa, 20 Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan Pelabuhan Fery Mamuju, Sulbar, ini dalam mengangkut komoditi-komoditi dan penumpang dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) dan sebaliknya. Termasuk kesiapan pelabuhan tersebut melayani pedagang dan pengusaha dalam melakukan pengiriman bahan pangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Balikpapan. Di sini Bahtiar menyaksikan deretan mobil pengangkut pisang kepo dan kelapa yang akan dikirim ke Kalimantan Timur. Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, selain melakukan peninjauan, pihaknya juga melakukan penanaman pohon sukun di lokasi Pelabuhan Fery Mamuju yang bertujuan untuk penghijauan demi menurunkan emisi karbon. "Saya bersama kawan-kawan Pemprov menyempatkan waktu untuk berkunjung, silaturahmi ke kantor ASDP Mamuju yang merupakan wilayah kerja ASDP Balikpapan. Hari ini juga kami menyempatkan waktu untuk tanam pohon sukun, biar tempatnya rindang," kata Bahtiar8 Baharuddin. Apalagi, kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79, Pemprov Sulbar merayakannya dengan mengusung tema, merayakan kemerdekaan dengan menyelamatkan lingkungan. "Kita dalam rangkaian merayakan HUT kemerdekaan kita buat tema besarnya itu merayakan kemerdekaan dengan menyelamatkan lingkungan , karena ini tantangan kita yang besar. Cuman, kita tanam pohon-pohon yang punya nilai ekonomi," ungkapnya. Menurut Bahtiar Baharuddin, jika sekadar menanam pohon yang tidak memiliki nilai ekonomi, tidak bakalan bisa bertahan lama. Dirinya meyakini, dalam jangka waktu kurang lebih 20 tahun ke depan, pohon yang tidak memiliki nilai ekonomi akan hilang. "Kalau sekadar tanam pohon tidak ada nilai ekonominya, nanti 20 tahun ditebang lagi, jadi hilang lagi itu. Tapi kalau ada nilai ekonominya, apapun mau pohon aren, mau pohon mangga, mau pohon manggis, mau pohon sukun, itu pasti masyarakat akan jaga, ketimbang sekadar hijau saja. Jadi,…

MAMUJU - Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menerima silaturahmi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar Rudy Mulyanto, Selasa 20 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov maupun BNN Sulbar membangun kolaborasi dalam memberantas narkotika di tanah malaqbi. Kepala BNN Sulbar Rudy Mulyanto mengatakan, sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Pj Gubernur Sulbar. "Kita sebagai pejabat baru sowan dan silaturahmi sama Pj Gubernur sebagai pemimpin di Sulbar," kata Rudy. Bahkan, kata Rudy dirinya juga berkordinasi lebih lanjut dalam penanganan narkotika di Sulbar. "Kedepannya kita membangun program-program indonesia bersinar yang diterapkan di Sulbar. Dimana bebas dari narkoba," ungkapnya. Apalagi, respon Pj Gubernur juga sangat senang atas kedatangannya di rumah jabatan Gubernur. "Pemprov dan BNN akan melaksanakan program Indonesia bersinar tampa narkoba. Intinya kita bekerjasama terus kedepannya," tandasnya.(rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Bapperida telah menyerahkan dokumen Rancangan Teknokratik (Rantek) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar seusai Upacara HUT ke-79 RI pada Sabtu lalu (17/8/2024) di Kantor KPU Sulbar. Dalam acara penyerahan dokumen tersebut, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana diwakili oleh Sekretaris Muh. Darwis Damir, Kepala Bidang Bapperida diterima langsung oleh Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar beserta jajarannya. “Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, sebelumnya, kami telah mengoordinasikan Rantek RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan waktu penyerahannya dengan KPU pada Kamis, 1 Agustus yang lalu, sehingga baru bisa terlaksana usai upacara pengibaran bendera HUT RI kemarin (17/8/2024),” terang Junda kepada media, Senin (19/8/2024). Junda menyampaikan, agenda ini penting karena Rantek RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024. Ia berharap dengan Rantek RPJMD tersebut, visi dan misi yang akan diusung oleh Calon Gubernur Sulbar dapat selaras dengan perencanaan pembangunan yang ada saat ini. “Harapan kami, visi misi para calon gubernur nantinya benar – benar memperhatikan isi dokumen Rantek RPJMD. Karena dalam dokumen tersebut telah memuat gambaran umum Sulbar lima tahun terakhir, permasalahan dan isu strategis di level makro dan per bidang urusan, hingga rekomendasi – rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan peran Sulbar sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dan tentunya mengacu pada Visi pembangunan jangka panjang Sulbar tahun 2025 – 2045 yaitu Sulawesi Barat Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif,” tutup Junda. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar berbagai kegiatan lomba, salah satunya adalah pertandingan sepak takraw putra. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar turut ambil bagian dalam ajang tersebut dan berhasil meraih Juara 2. Pertandingan yang diadakan di Lapangan Olahraga Pemprov Sulbar ini berlangsung dengan penuh semangat dan sportifitas. Tim Sepak Takraw Biro Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan performa yang luar biasa sejak babak penyisihan hingga ke babak final. Meskipun harus puas di posisi kedua, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi tim, mengingat persaingan yang sangat ketat dengan tim-tim lain dari berbagai biro dan dinas di lingkungan Pemprov Sulbar. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap tim yang telah memberikan usaha terbaik. "Ini adalah bukti bahwa semangat kerja sama dan sportivitas yang kita bangun di lingkungan kerja juga bisa diwujudkan di lapangan. Saya sangat bangga dengan tim kita yang telah berjuang dengan penuh dedikasi," kata Yamin Saleh, Senin 19 Agustus 2024. . Kegiatan olahraga ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar pegawai di lingkungan Pemprov Sulbar. Dengan semangat HUT Kemerdekaan RI ke-79, Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik, baik dalam pelayanan publik maupun dalam kegiatan lainnya. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-79 Tahun, Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Marintani Erna Dochri memberikan bingkisan kepada tiga bayi yang lahir tepat pada tanggal 17 Agustus 2024. Hal ini merupakan bagian dari upaya RSUD Sulbar untuk turut merayakan semangat kemerdekaan yang dijiwai oleh setiap individu. Pemberian bingkisan berlangsung pada Sabtu 17 Agustus 2024, di Ruang Perawatan RSUD Sulbar. Ny. Fitra Arifin , dari Mamuju (Salupangi) yang juga merupakan salah seorang Bidan di RSUD Sulbar melahirkan seorang putra dengan berat badan 2.880 gram dan panjang 47 cm melalui proses operasi caesar. Ny. Ita Purnamasi dari Bonehau melahirkan seorang putri melalui operasi caesar. Bayi perempuan ini memiliki berat badan sebesar 2.730 gram dan panjang 50 cm. Ny. Rani Diniarti dari Mamasa melahirkan seorang putra dengan berat badan 2.650 gram dan panjang 46 cm melalui persalinan normal. Proses persalinan ketiga bayi ini ditangani oleh dr. Yusran Antonius. Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri memberikan selamat kepada ketiga ibu atas kelahiran putra dan putri mereka yang istimewa ini. Hadiah dalam bentuk bingkisan dan ucapan selamat dan doa turut diberikan kepada ketiga keluarga. “Semoga ketiga bayi ini tumbuh sehat, kuat, dan menjadi bagian yang berharga dalam membangun masa depan bangsa,” harap Marintani. Diharapkan momen ini semakin mengukuhkan semangat kemerdekaan yang terus berkobar di hati setiap warga Indonesia, khususnya di lingkungan RSUD Sulbar seiring dengan upaya RSUD Sulbar dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selamat HUT RI ke-79 Tahun! Merdeka, Merdeka, Merdeka!!. Penulis : RSUD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Lokakarya Penyusunan Roadmap Penanganan Stunting Terpadu (PASTIPADU) di Aula Kantor Gubernur Sulbar pada Senin (19/8/2024). Kegiatan dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sulbar Amujib, dan dihadiri oleh Prof. Abdul Razak Thaha sebagai narasumber. Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto, dan Perwakilan dari Kepolisian Daerah Sulbar, Komando Resor Militer 142 Tatag, Tim Penggerak PKK Sulbar, BPKP Sulbar, Kanwil Kementerian Agama Sulbar, BPOM Mamuju, Politeknik Kesehatan Mamuju, Perangkat Daerah Lingkup Sulbar, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas Stunting tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menekankan, keterpaduan intervensi terhadap dukungan stunting perlu didukung dengan sebuah dokumen roadmap yang dapat dipedomani seluruh pemangku kepentingan. “Dalam rangka mendukung keterpaduan intervensi penurunan stunting, maka diperlukan penyusunan sebuah dokumen roadmap sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan aksi intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang lebih fokus dan tepat sasaran,” kata Junda. Junda pun menjelaskan, pembahasan dalam lokakarya ini dibagi ke dalam 3 (tiga) desk, yaitu Desk Promotif dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Desk Intervensi Sasaran, serta Desk Tata Kelola. “Dengan lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat. Kolaborasi yang solid akan mampu mempercepat pelaksanaan program penanganan stunting secara terpadu di berbagai wilayah,” pungkasnya. Selain untuk mendukung program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Junda pun mengungkap roadmap ini nantinya menjadi bagian dari laporannya sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN Tk.I) pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). Merespon hal tersebut, penyusunan roadmap ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari para peserta lokakarya yang hadir. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana (PB) Tahap III, di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Senin 19 Agustus 2024. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 24 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan kesiapsiagaan petugas BPBD dalam menangani bencana, khususnya dalam manajemen penanganan darurat dan reaksi cepat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Sulbar. Materi utama dalam kegiatan ini disampaikan oleh para narasumber berkompeten dari Direktorat Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pemulihan (FPKP), Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Indri Sriarti Ginting, Novita, dan Muhammad Nafis, yang masing-masing merupakan perwakilan dari Direktorat FPKP, memberikan pemaparan mendalam tentang manajemen penanganan darurat bencana serta pembentukan dan pengoperasian Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana multi sektor. Kegiatan ini dipandu oleh Muhammad Ali Rahman selaku moderator, yang memfasilitasi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta yang terdiri dari petugas BPBD Sulbar dan instansi terkait lainnya aktif berpartisipasi dalam sesi ini, mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan dengan kondisi dan tantangan di lapangan. Dalam materi yang disampaikan, Indri Sriarti Ginting menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan logistik yang efisien dalam situasi darurat. Sementara, Novita membahas peran TRC dalam merespon cepat insiden bencana. Muhammad Nafis melengkapi sesi dengan membahas strategi komunikasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor terkait, yang merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan darurat bencana. Sementara, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan kegiatan itu sangat penting dalam upaya memperkuat kemampuan dan kesiapsiagaan petugas BPBD di seluruh Sulbar. "Peningkatan kapasitas ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa petugas kami memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai situasi darurat,” tandasnya. “Dengan materi yang disampaikan oleh para ahli dari BNPB, kami yakin bahwa para…