Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak seluruh pemerintah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) bersinergi untuk menopang dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Itu disampaikan dalam rangkaian Pembukaan Kegiatan Konreg PDRB Kasulampua dan Musrenbang Regional Sulawesi Tahun 2024 di Ballroom Grand Maleo Hotel dan Convention Mamuju, Kamis (16/5/2024). “Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan beberapa aspek penting dalam mengintegrasikan Kasulampua sebagai bagian dalam pengembangan IKN,” kata Junda, saat menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan itu. Menurut Junda, aspek tersebut antara lain : 1. Pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas antar Kasulampua dan IKN yang baik untuk memastikan mobilitas yang lancar. 2. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia di Kasulampua, melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di IKN. 3. Pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar tetap menjaga kelestarian alam dan kehidupan masyarakat lokal. Kepala Bapperida Sulbar pun menyebut perlunya pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Kasulampua. “Kita perlu memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendorong pembangunan fondasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam, kekuatan riset dan inovasi serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di wilayah Kasulampua,”ucapnya. “Selain itu, kita perlu mengembangkan strategi bersama untuk mengoptimalkan potensi masing – masing daerah dengan fokus pada sektor – sektor prioritas untuk menunjang IKN,” imbuhnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melalui Bidang Barang Milik Daerah mulai tanggal 13-15 Mei 2024 melakukan Verifikasi terhadap Usulan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilakukan selama Tiga hari dalam rangka memverifikasi usulan perangkat daerah guna mendapatkan data faktual usulan SHS tahun anggaran 2025. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri 24 perangkat daerah yang melakukan pengusulan dengan total usulan 6.123 item. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Andi Muhammad Bisyri Nur, menegaskan bahwa tujuan dari penyusunan SHS memiliki fungsi agar mendapatkan harga batas paling tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan pelaksanaan belanja APBD. Dalam hal terdapat belanja ada kenaikan harga disebabkan kondisi tertentu misalnya kenaikan harga pasar, perubahan harga atau terdapat jenis barang tidak tercantum dalam SHS dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Masriadi Nadi Atjo, memberikan pengarahan agar Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun anggaran 2025 tetap mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Jakarta -Inspektorat, Dinas PMD dan dinas Kominfo Sulbar mendapat apresiasi atas keikutsertaannya pada Bimbingan Teknis Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI 15-16 Mei 2024. Kepala Dinas Kominfo Peras Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, OPD Pemprov Sulbar sebagai peserta Bimtek teraktif. "Tiga provinsi yang menjadapatkan apresiasi ini, Pemprov Sulbar bersama dua Provinsi lainnya yaitu Gorontalo dan Kepulauan Riau," kata Mustari. Lebih lanjut Mustari menjelaskan, Bimtek tersebut bertujuan untuk menyusun sejumlah indikator untuk penilaian perluasan percontohan Desa Anti Korupsi di tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan pada 2025.(rls)

Mamuju-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Sosialisasi Penanggulangan Bencana kepada 40 Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Rudhatul Marwah Yayasan Ar-Rasyidin Mamuju. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 16 Mei 2024, Pukul 09.00 Wita ini juga dihadiri oleh tujuh orang guru pendamping. Sosialisasi ini diselenggarakan berdasarkan surat permohonan kunjungan studi (field trip) dari Kepala TK Rudhatul Marwah Yayasan Ar-Rasyidin Mamuju, yang telah mendapat disposisi dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Suhardi, bersama Penata Penanggulangan Bencana, Inaldy, hadir untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kesiapsiagaan dan tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana. Dalam sesi ini, murid-murid diajak untuk mengenal berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan diri. Suhardi menekankan, edukasi sejak dini sangat penting untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. “Kami berharap anak-anak dapat memahami dasar-dasar keselamatan dan dapat mengaplikasikannya jika terjadi bencana," kata Suhardi. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusiasme dari para murid yang juga berkesempatan untuk melihat dan mencoba peralatan dasar penanggulangan bencana. Guru-guru pendamping mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah positif dalam menanamkan nilai-nilai kesiapsiagaan sejak dini. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana, tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Arnidah, turut menghadiri acara Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi Tahun 2024 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel d'Maleo, Mamuju, Kamis 16 Mei 2024. Arnidah, menghadiri acara ini mewakili Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah. Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan stakeholder lainnya, yang membahas tentang perencanaan pembangunan dan strategi peningkatan PDRB Kasulampua. Dalam rangkaian acara, dibahas berbagai topik strategis terkait pertumbuhan ekonomi regional dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Diskusi-diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kolaborasi antar wilayah dan instansi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan bencana alam,” ujar Arnidah, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar dalam kesempatan tersebut. Arnidah menyatakan, BPBD Sulbar siap mendukung segala bentuk inisiatif yang dapat memperkuat kesiapsiagaan dan tanggap darurat khususnya di Sulbar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan dan pedoman pembangunan di Sulbar, khususnya dalam hal peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pembangunan di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan tangguh terhadap berbagai potensi bencana. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana, guna mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengapresiasi kehadiran para peserta Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi Tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam Welcome Dinner yang digelar dalam rangka menyambut kedatangan seluruh peserta kegiatan. Welcome Dinner digelar di Area Maleo Waterpark Mamuju pada Rabu (15/5/2024) malam. “Kami atas nama Pemprov Sulbar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar – besarnya karena kami ketahui perjuangan Bapak Ibu bisa sampai ke tempat ini, ada yang melalui udara dengan penerbangan yang sangat terbatas, ada yang melalui darat, bahkan tadi saya masih mendapat telepon bahwa ada peserta yang masih kesasar di Makassar,” ucap Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar. Dalam kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar juga memperkenalkan Sulbar, baik gambaran administrasi kewilayahan hingga potensi – potensinya, yang kemudian ditutup dengan sambutan selamat datang. “Selamat menikmati Sulbar ini, khususnya Kota Mamuju dengan kondisi apa adanya. Mudah – mudahan nanti Bapak Ibu datang kembali ke Sulbar ini, wajah Sulbar akan lebih indah dan bagus lagi di masa akan datang,” tutup Junda. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelenggarakan rapat yang membahas penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sulawesi Barat tentang Assessment Center Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 16 Mei 2024. Rapat ini diadakan untuk menentukan poin-poin utama yang akan dimasukkan dalam Pergub tersebut, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penilaian ASN di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengatakan, dalam rapat pihaknya fokus untuk menyusun regulasi yang dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan assessment center di Sulbar. Menurutnya, Ranpergub itu sangat penting untuk memastikan proses penilaian ASN dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Olehnya itu, pihaknya berharap regulasi tersebut nantinya dapat membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah provinsi. "Kami mengajak seluruh pihak terkait untuk memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan ini, agar Pergub yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak, serta mampu menghadapi tantangan kepegawaian di masa mendatang," ucapnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) UPTD BPTPH Sulbar melakukan uji antagonis agens hayati Trichoderma sp. terhadap patogen cendawan Fusarium sp. yang telah diinkubasi selama sembilan hari di UPTD BPTPH, Selasa, 14 Mei 2024. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui dan melihat kemampuan daya hambat agens hayati cendawan Trichoderma sp. dalam menekan pertumbuhan cendawan Fusarium sp. Agens hayati ini diperoleh dari hasil pengambilan beberapa sampel di Pertanaman Padi di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju oleh Tim LAH UPTD BPTPH Sulbar pada Januari 2024 lalu. Trichoderma sp. merupakan salah satu cendawan antagonis yang banyak terdapat di tanah, ditemukan dihampir seluruh lahan pertanian dan berkembang biak dengan cepat pada daerah perakaran. Mikroorganisme antagonis adalah mikroorganisme yang mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap mikroorganisme lain yang tumbuh dan berasosiasi dengannya, terutama mikroorganisme pathogen tanaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Trichoderma menjadi salah satu cendawan penting karena potensinya sebagai agens pengendali hayati Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Kepala UPTD BPTPH, Hasdiq Ramadhan menjelaskan, setelah dilakukan beberapa tahapan di Laboratorium Agens Hayati hingga identifikasi (secara makroskopis dan mikroskopis) ini, maka hasil identifikasi tersebut diperoleh agens hayati cendawan/jamur Trichoderma sp. spesifik lokasi Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang mampu mengendalikan beberapa penyakit tanaman, seperti layu fusarium pada tanaman jagung, busuk buah pada cabai, penyakit blas pada tanaman padi dan lain-lain. “Bahkan, Trichoderma sp. ini juga mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, selanjutnya akan dilakukan pula pengujian lain, yaitu uji kerapatan spora, uji viabilitas dan uji patogenesitas sebelum diaplikasikan secara luas di pertanaman,” terang Hasdiq Ramadhan. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyatakan, Dinas TPHP sangat mendukung apa yang dilakukan UPTD BPTPH tersebut, sebab ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia (pupuk kimia) apalagi bahan yang bersifat racun (insektisida, fungisida, bakterisida) harus segera ditinggalkan. “Kita harus menggali bahan-bahan disekitar kita yang…

Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran konten negatif, hoax, dan informasi menyesatkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diharapkan memperkuat upaya kewaspadaan dini. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Yusuf Tahir Plt. Kepala Badan Kesbapol Provinsi Sulawesi Barat usai menghadiri rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan informasi dan media yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri di Hotel Horison Grand Serpong Kota Tangerang Provinsi Banten, Selasa 14 Mei 2024. Yusuf Tahir menekankan pentingnya Kesbangpol dalam mendeteksi dan menangkal potensi ancaman dari penyebaran informasi yang tidak benar. "Kesbangpol memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan stabilitas informasi di tengah masyarakat. Upaya preventif dan edukatif perlu ditingkatkan guna meminimalisir dampak negatif dari hoax dan konten berbahaya lainnya," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Kewaspadaan Nasional Audy Murfi Syarifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan berbagai langkah preventif, termasuk kerjasama dengan instansi terkait dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. "Kami terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Program literasi digital yang kami jalankan bertujuan untuk membangun ketahanan informasi nasional di Daerah," kata Audy. Selain itu, Kesbangpol juga telah menginisiasi pembentukan tim Kewaspadaan Dini di Daerah untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) di Daerah serta memantau dan mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi meresahkan masyarakat. "Dengan adanya tim ini, kami dapat lebih responsif dalam menghadapi isu-isu hoax dan menyebarkan klarifikasi secara cepat," tambahnya. Audy Murfi menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. "Kolaborasi antara Kesbangpol, Kominfo, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan informasi di era digital. Langkah-langkah proaktif dan sinergi antar lembaga adalah cara efektif dalam mengantisipasi penyebaran konten negatif. Kewaspadaan dini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan" tutup Audy. Penulis : Badan Kesbangpol Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Pemantapan Persiapan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, yang bertempat di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 14 Mei 2024. Rapat dipimpin Plh. Gubernur Sulawesi Barat , Muhammad Idris didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh Jaun , Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, yang hadir melalui via zoom, serta Kabid. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Darwis , dan PJF Kesbangpol Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan juga seluruh Panitia Tim Seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari unsur TNI, Polri, DPPI, Tenaga Medis/Kesehatan Dalam rapat disampaikan hal-hal yang perlu dipersiapan dalam seluruh tahap pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka. Dalam seleksi tahun ini jumlah Peserta sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) yang berasal dari 6 (enam) Kabupaten. Dalam kesempatan tersebut Plh. Gubernur Sulawesi Barat yang juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 berpesan kepada seluruh Panitia Seleksi agar dalam menjalankan tugas hendaknya mengedepankan integritas yaitu dengan melepaskan segala kepentingan apapun kecuali untuk melaksanakan aturan yang menjadi acuan kita dalam bekerja sehingga nantinya proses seleksi menghasilkan kader-kader calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Pasca terbitnya Pepres 51 tahun 2022 maka tugas dan tanggungjawab Pembentukan Paskibraka didaerah diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada tahun ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas perdana sebagai pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Oleh karena itu, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (H. Muhammad Yusuf Tahir) berharap dalam tugas perdana ini agar seluruh Panitia Seleksi dapat bekerja secara Profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Penulis : Badan Kesbangpol Editor : humassulbar