Mamuju--Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Selasa 07 Mei 2024. Bartempat di Kantor Biro Ekbang Setda Sulbar, kegiatan ini dilaksanakan menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas kinerja pada Biro Ekbang, sekaligus sebagai wadah mendukung pelaksanaan Pelatihan Tingkat Dasar salah satu CPNS pada OPD tersebut. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Hamdani Hamdi menyampaikan, pada Biro Ekbang terdapat tiga Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya dan delapan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda. “Jabatan Fungsional tersebut merupakan hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhaaan birokrasi sebagaimana amanah Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,” kata Hamdani. Hamdani juga menyampaikan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk menambah wawasan kepada ASN pada Biro Ekbang bagaimana seharusnya Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. “Jabatan Fungsional pasca terbitnya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional tidak lagi berbasis butir kegiatan, tetapi berbasis kinerja yang sesuai dengan Jabatan masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi,” ucapnya. Pada kesempatan ini juga, memberikan wadah bagi salah satu CPNS pada Biro Ekbang yang sedang melaksanakan Pelatihan Tingkat Dasar Saudara Hamri Andriansyah untuk menyampaikan aktualisasi kegiatan Pendidikan Latsar yang dilakukan. Penulis: Biro Ekbang Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Yakub F. Solon mewakili Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Sosialisasi Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Hotel Maleo Mamuju, Senin (6/5/2024). Sosialisasi dan hearing UU Desa ini diprakarsai delapan organisasi desa, yakni APDESI, AKSI, ANPEDNAS, DPN PPDI, PP PPDI, KOMPAKDESI dan DESA NUSANTARA yang tergabung dalam organisasi Indonesia Bersatu. Mengawali sambutannya,Kadis PMD Sulbar Yakub F. Solon menyampaikan permohonan maaf dari Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh atas ketidakhadirannya dalam kegiatan itu. "Seyogyanya Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan yang akan menghadiri kegiatan yang sangat membanggakan ini, namun Pak Pj. Gubernur menghadiri kegiatan lainnya yang berlangsung bertepatan dengan acara ini,” kata Yakub. “Pak Pj. Gubernur Sulbar sangat berkerinduan hadir di acara kita ini, namun sedang menghadiri acara berbeda, mohon dimaklumi," sambungnya. Mewakili Pj. Gubernur Sulbar, Yakub mengucapkan selamat datang kepada para pejuang desa dan seluruh lembaga desa, yang tergabung dengan delapan lembaga dalam Desa Bersatu. "Selamat datang Pak Asri Anas dan para pejuang desa, kita semua menyaksikan perjuangaan bapak dan ibu yang tak kenal lelah sehingga revisi UU Desa No. 6 Tahun 2014 bisa berhasil dan atas perjuangan saudara-saudara kami mengucakan beribu-ribu terimakasih,"ucapanya. Pada kesempatan itu pula, mewakili Pemprov Sulbar mengapresiasi kinerja para kepala desa di Sulbar dengan segala ketekunan dan kerja kerasnya, sehingga Sulbar bisa menekan angka stunting, program srikandi berhasil dan banyak lagi kegiatan Pemprov lainnya yang terintegrasi dengan desa bisa berjalan lancar dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat pata tahun 2023 dan 2024. "Pj. Gubernur Sulbar berpesan bahwa kami hari ini (Senin 6 Mei red.) dan selanjutnya selalu membuka pintu silaturahmi dan koordinasi para Kepala Desa se-Sulbar untuk saling bahu membahu, saling mengisi satu sama lain demi kemajuan dan kejayaan daerah ini," imbuh Yakub, mengakhiri sambutannya. Hadir dalam kegiatan ini,…

Mamuju—Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana, diwakili Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir, menjadi narasumber utama pada Forum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Senin, 6 Mei 2024. Adapun materi yang disampaikan bertema “Arah dan Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2025”. Dalam paparannya yang disampaikan Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir mengatakan, forum OPD itu dilaksanakan untuk mensinkronkan dan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Selain itu, untuk mempertajam indikator serta target kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah bidang Kesbangpol. Forum OPD yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Sulbar tersebut dibuka Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muh. Yusuf Tahir, dan dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten se-Sulbar, para Kabid dan Pejabat Fungsional Badan Kesbangpol Sulbar, stakeholder atau mitra kerja Badan Kesbangpol. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Kesbangpol Sulbar. Kegiatan Forum OPD ini di akhiri dengan penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan peserta dan disaksikan oleh narasumber yang hadir. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana bersama Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Seremoni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024). Kegiatan ini digelar dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Musrenbangnas ini dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Daerah beserta Kepala Bappeda Seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, rangkaian Musrenbangnas tersebut telah berlangsung sejak tanggal 29 April, dengan adanya pelaksanaan desk pembahasan usulan kewilayahan dan SDGs hingga tanggal 8 Mei nanti. “Musrenbangnas tadi dibuka langsung oleh Bapak Presiden. Presiden mengingatkan mengenai harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pembangunan bisa sejalan dan seirama,” tutur Junda Maulana yang ditemui usai kegiatan seremoni. Selain itu, lanjut Junda, Presiden juga menekankan pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan program-program kerja yang berorientasi pada hasil, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. “Inilah yang kita dorong bersama Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di jajaran Pemprov Sulbar, agar mengubah mindset. Jangan sampai anggaran habis tapi tidak memiliki dampak ke masyarakat,” tutupnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana turut menghadiri acara Press Release "Berita Resmi Statistik" di Provinsi Sulbar, Senin, 6 Mei 2024, bertempat di Gedung Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar. Acara yang dilaksanakan BPS Sulbar ini juga dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri , sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lain. Dalam acara tersebut BPS Sulbar mengumumkan tentang: 1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1 Tahun 2024. 2. Perkembangan Tenaga Kerja Februari Tahun 2024. 3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir menyampaikan, sesuai hasili rilis yang disampaikan Kepala Perwakilan BPS Sulbar bahwa perekonomian Sulbar triwulan I tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,02 persen dibanding dengan triwulan I tahun 2023, dan terjadi kontraksi sebesar 2,71 persen dibanding triwulan IV tahun 2023 lalu. Sedangkan, pada skala regional Kasulampua, Sulbar menempati posisi tertinggi ke 4 dari sepuluh provinsi. Berikutnya, lanjut Darwis , Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,02 persen, mengalami penurunan 0,02 persen dibandingkan Februari 2023. Dan dalam kesempatan rilis tersebut juga disampaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulbar mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 0,510 menjadi 0,494 pada tahun 2023. “Hal ini menunjukan perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender. IKG ini juga dipengaruhi oleh perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan,” kata Darwis, via telepon seluler usai mengahadiri acara itu. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Husain Mansyur mengatakan kebutuhan pasca bencana di wilayah Sulbar terus dilakukan koordinasi ke kabupaten di berbagai lembaga terkait, sudah sampai sejauh mana dalam upaya untuk menyusun strategi pemulihan dan rekonstruksi yang tepat akibat bencana alam, dimana kajian ini dikenal dengan nama Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), yang bertujuan untuk memahami dan merespon kebutuhan mendesak masyarakat pasca bencana. Hasil kajian Jitupasna menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan berbagai hal, mulai dari infrastruktur yang rusak, kebutuhan bahan pangan dan air bersih, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial bagi korban bencana. “Dengan data yang terkumpul dari kajian ini, diharapkan langkah-langkah pemulihan dan rekonstruksi yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih terarah dan efektif,” kata Husain Mansyur, Selasa 07 Mei 2024. Husain Mansyur menyatakan, hasil kajian Jitupasna akan menjadi pedoman utama dalam penyaluran bantuan dan penyediaan fasilitas pasca bencana di Sulbar. “Kami berkomitmen untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana dengan memprioritaskan kebutuhan yang teridentifikasi melalui kajian Jitupasna ini,” ujarnya. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat lokal dan kerja sama lintas sektor dalam implementasi rencana pemulihan dan rekonstruksi juga menjadi fokus utama dalam menanggapi kebutuhan pasca bencana di Sulbar. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah yang terdampak bencana. Dengan kajian Jitupasna sebagai landasan, diharapkan Sulbar dapat bangkit lebih kuat dan lebih tahan bencana, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakatnya di masa depan. Semangat gotong royong dan solidaritas akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pemulihan pasca bencana ini, menuju Sulbar yang lebih baik dan lebih tangguh. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat persiapan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Senin 06 Mei 2024. Rapat bertujuan untuk mempersentasikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang akan berjalan guna meningkatkan serapan realisasi anggaran. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat BPBD Sulbar. Dipimpin Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta, rapat ini dihadiri Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnida, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi serta Pejabat Fungsional lingkup BPBD Sulbar. Pembahasan persiapan kegiatan peningkatan kapasitas TRC dipersentasikan oleh Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Herman, meliputi rundown kegiatan, pembagian struktur serta penugasan dalam kegiatan, pemaparan susunan dan narasumber, jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam tiga tahap (tahap 1 di bulan Mei dan tahap 2 dan 3 di bulan Juni) serta pengupayaan koordinasi dengan BPSDM Sulbar, agar pelaksanaan peningkatan kapasitas dapat memperoleh sertifikat selaku lembaga yang berwenang. Dalam rapat, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fatta mengingatkan agar secepatnya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan semua persiapan sebelum hari pelaksanaan benar-banar matang, sehingga tidak ada kesalahan baik dari panitia, peserta, serta petugas yang bertugas pada saat kegiatan berlangsung. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Informasi Geofasial (BIG) melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menyelenggarakan Rapat Asistensi Penyelenggaraan Nama Rupabumi, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar pada Senin, 6 Mei 2024. Rapat tersebut dipimpin dan dibuka Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto. Adapun peserta rapat berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov Sulbar, seperti Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Perkim, BPKPD, Dinas Perhubungan, DLH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas TPHP, Dinas Kesehatan dan Biro Pemkesra. Hadir juga unsur dari Pemkab Mamuju dan Pemkab Pasangkayu. Rapat ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan Peta Dasar Skala Besar Wilayah Sulawesi Tahun 2024 melalui Penamaan Rupabumi yang lebih efektif. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dengan fokus utama pada penginputan data melalui aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi). Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto, pada kesempatan itu menyampaikan materi awal tentang pentingnya penamaan Rupabumi. Dalam pernyataannya, Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama dari semua peserta rapat dalam hal pengumpulan informasi yang dibutuhkan. “Hal ini dikarenakan data yang digunakan berasal dari berbagai OPD yang memiliki wewenang terkait objek-objek bernama dan asset,” kata Arianto. Olehnya, Arianto meminta semua pihak dapat bekerjasama secara efektif guna memastikan keberhasilan dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga tujuan rapat dapat tercapai dengan baik. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi Pegawai ASN di wilayah Sulbar, yaitu Webinar bertajuk "Ngobrol Seputar IP ASN", Senin 6 Mei 2024. Webinar ini diadakan melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan secara live di kanal YouTube BKD Sulbar. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan didampingi Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukita Sari, dan diikuti Pegawai ASN sebanyak 160 orang melalui Zoom Meeting dan 16 orang melalui streaming YouTube BKD. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyampaikan, tujuan utama dari kegiatan itu adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada ASN Pemerintah Provinsi Sulbar mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN. “IP ASN ini akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi di Sulbar,” kata Rini. Sementara, Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan, menyatakan sangat senang dirinya bisa turut serta dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Sulbar. “Dengan pemahaman yang baik tentang IP ASN, diharapkan para Pegawai ASN dapat lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," ucap Bujaeramy. Semangat dan antusiasme para peserta dalam mengikuti webinar ini menunjukkan komitmen mereka untuk terus berkembang dan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulbar. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi langkah awal yang berarti dalam meningkatkan kualitas SDM ASN di Sulbar dan membawa dampak positif bagi reformasi birokrasi serta kemajuan wilayah tersebut. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Sebagai upaya melakukan percepatan pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 dan sosialisasi program kerja MCP tahun 2024, di Rujab Sekprov Sulbar Selasa 7 Mei 2024. Rapat MCP dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir dan diikuti sejumlah jajaran pimpinan OPD. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, bersyukur karena bisa melakukan rapat bersama, apalagi saat ini capaian MCP Sulbar saat ini mengalami kemerosotan. "Capaian MCP kita merosot jauh dimana dari 2022 sebesar 83 persen menjadi 58 persen pada tahun 2023 dan jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 75 persen," kata Muhammad Idris. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kompenen yang mempengaruhi hasil capaian MPC Sulbar. Meskipun secara rela seluruh komponen sudah dikerjakan namun karena perubahan indikator menjadi hal ini perlu perbaikan. "Indikator yang masih perlu perbaikan kedepan seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, ada juga di perizinan lalu kosong di Manajemen ASN, Paling parah yang membuat kita terjun dari 83 ke angka 58 persen," jelasnya. Sehingga rapat ini menjadi evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan menata dan menyusun program dengan baik.8 "Instrumen ini menjadi penting bukan hanya sebagai pencegahan tetapi juga bagaimana manejemen sehingga penyempurnaan internal harus dilakukan yang berdampak pada pencegahan korupsi," jelasnya. Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir mengatakan pertemuan yang digelar sebagai bagian dari evaluasi capaian MCP 2023. Sekaligus menyusun program untuk tahun 2024. "KPK RI meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention MCP untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah," kata M Natsir. Menurutnya, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Natsir menambahkan, perbaikan area intervensi akan terus dioptimalkan, sekaligus melalui pertemuan tersebut menjadi upaya untuk menentukan program strategis kedepan. "Insyaallah di tahun 2024 dengan berbagai masukan dan hasil evaluasi berkomitmen untuk menata lebih baik," ucapnya. Percepatan…