MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mendorong agar revolusi mental di Sulbar dilakukan dengan membangun identitas dan kebanggaan sebagai orang Sulbar. Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), dengan Rapat Koordinasi Strategis Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sehingga revolusi mental di Sulbar harus dimulai dengan membangun identitas sebagai orang Sulbar. "Mental yang harus dirubah, adalah mental bergantung pada APBD," ucap Akmal Malik pada Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 29 Agustus 2022 Ia juga mengatakan, Sulbar dinilai kurang beruntung dari segi geografis karena posisi Sulbar memanjang itu terlihat dari Paku ke Suremana, butuh waktu lama untuk mengakses setiap daerah. "Butuh perjuangan cukup berat untuk sampai ke ibukota apalagi ekonomi daerah yang mengalir di Sulbar itu diapit daerah besar seperti Sulteng dan Sulsel," kata Akmal. Terkait mental reformasi di Sulbar, Ia mengatakan, bagaimana memaknai diri sebagai orang Sulbar. "Sulbar tidak hanya sebagai simbolik saja tetapi saya ingin memahami lebih dalam sehingga saya bisa menjadi Sulbar yang kaffah, Sulbar yang Malaqbi," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melakukan audiensi dengan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan (OKP), di Jln. Yos Sudarso, Mamuju, Minggu , 28 Agustus 2022 Akmal mengatakan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau setiap permasalahan di setiap kabupaten. Sehingga penting membuka kanalisasi dengan mahasiswa untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun lanjut Akmal, dalam menyikapi setiap persoalan tentu butuh proses serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Demikian , Ia berharap dengan kehadiran sejumlah OKP melalui dialog itu dapat bersama-sama menyikapi persoalan di daerah. Beberapa permasalahan yang menjadi diskusi itu terkait kegiatan industri di Sulbar termasuk di Kalumpang, akses jalan ke Kalumpang RTRW Sulbar yang belum jelas, penanganan pasca gempa 21 Januari yang mengelola bantuan dari masyarakat se Indonesia, Progres data desa presisi, reklamasi di Labuan Rano Tapalang Barat, konflik agraria di Pasangkayu, pemanfaatan rumah singgah Bala-Balakang, masalah yang dihadapi nelayan di Mamuju, hingga evaluasi kinerja OPD. Dari sekian permasalahan itu, beberapa telah mendapat solusi, seperti persoalan rumah singgah Balabalakang, Ia akan memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar untuk segera menyerahkan kunci kepada pihak yang akan mengelola Rumah Singgah Bala-balakang untuk dipergunakan bagi siswa yang menempuh pendidikan di Mamuju. Akmal pun berterima kasih sebab beberapa informasi dari mahasiswa menjadi bahan untuk mengkroscek kinerja OPD. Seperti tindak lanjut dari pemanfaatan dana bantuan untuk korban gempa. Diketahui sari salah seorang perwakilan OKP menyampaikan terkait sumbangan dari sejumlah masyarakat mencapai 4 miliar lebih. Itu mengalir ke sejumlah OPD namun tidak ada realisasi. “Kita akan panggil OPD nya,” ungkapnya Soal rehabilitasi rekonstruksi rumah rusak, Akmal menyebutkan pihaknya masih menunggu respon dari BNPB terkait surat yang dilayangkan pemprov Sulbar. Surat tersebut intinya meminta agar penanganan rumah rusak ringan dan sedang tak lagi dibebankan kepada daerah, alasannya kondisi fiskal yang sangat minim. Namun beberapa masalah lain, Akmal mengaku perlu waktu untuk mempelajari dan memetakan yang berwenang…

JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Jakarta, Jumat (26/8/2022). Pada pertemuan tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik memaparkan tentang potensi investasi dan kekayaan sumber daya alam (SDA) Sulawesi Barat. "Sulbar ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Di daratan dan lautan. Potensi perikanan misalnya kalau dikelola dengan investor yang tepat akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sana," terang Akmal Malik. Data yang dihimpun menunjukkan, Provinsi Sulbar mengandung potensi batu bara sebanyak 232 juta ton dan cadangan sebesar 19 juta ton di Kabupaten Mamuju. Potensi lainnya adalah bijih besi yang ditemukan di Kabupaten Polewalimandar dengan potensi mencapai 81,7 juta ton floating ore tersebar di Kecamatan Tapango, 328 ribu ton di Kecamatan Anreapi, dan 6.000 ton di Kecamatan Binuang. Terkait dengan potensi sumber daya alam Sulbar yang melimpah tersebut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia kepada Pj Gubernur Akmal Malik menyebutkan akan segera melakukan kunjungan ke Tanah Mandar. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memantau langsung potensi sumber daya alam Sulbar yang bisa dipasarkan kepada para calon investor. "Kami dalam waktu dekat akan berkunjung ke Sulbar untuk melihat potensi sumber daya alam di sana yang baik untuk investasi," tutur Bahlil kepada Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik. (rls)

MAMUJU – Pemprov Sulbar bersama Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Rapat Evaluasi OPD lingkup Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Jumat 26 Agustus 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyebutkan, pertemuan itu fokus membahas 12 poin yang menjadi temuan dan harus menjadi perhatian pemerintah. Beberapa poin dimaksud diantaranya soal aset, program pengembangan SDM yang tidak ada di setiap OPD, serta efisiensi pengelolaan barang milik daerah. "Hasil rapat ini harus menuai tindak lanjut monitoring dari Kementerian Dalam Negeri untuk terus memantau sehingga kita ada laporan untuk itu," ujar Idris. Perwakilan Tim Itjen Kemendagri, Reita mengapresiasi Pemprov Sulbar, sebab memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan atas temuan-temuan tersebut. "Saya bersama tim bertugas melakukan pendampingan di mana Kita berharap Sulbar bisa menjadi daerah yang di depan. Kenapa tidak karena walaupun daerah baru bisa saja menjadi daerah yang terbaik intinya komitmen dari setiap opd," ujarnya.(farid)

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bertemu dengan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022 . Pada pertemuan tersebut, Akmal Malik menegaskan kesiapan Sulbar untuk berkontribusi pada kemandirian pangan nasional. Pertemuan antara Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Akmal Malik lebih banyak membahas hal-hal teknis terkait dengan pengembangan sektor tanaman pangan dan holtikultura di wilayah Sulbar. Mentan Syahrul misalnya kepada Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik meminta agar Pemprov Sulbar menyiapkan lahan seluas 10.000 hektare untuk tanaman jagung dan kedelai. "Siapkan lahannya, tanam, rawat, kita akan bantu," kata Mentan Syahrul. Bantuan yang disiapkan oleh pihak Kementerian Pertanian bukan hanya sekedar bibit, tapi juga menghubungkan petani dengan layanan pembiayaan lembaga keuangan perbankan untuk produk seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) skala ekonomi untuk sektor pertanian. Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan terima kasih kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo atas respon positifnya terhadap upaya pengembangan sektor pertanian di wilayah Sulawesi Barat. "Kami akan segera menyiapkan lahannya, khusus untuk sementara pengembangan tanaman jagung dan kedelai. Pembicaraan dengan Pak Mentan semua hal teknis dan kami siap tindaklanjuti," tutur Akmal Malik. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengatakan, potensi sektor pertanian Sulbar sangat besar, tapi kendalanya selama ini adalah akses petani ke lembaga keuangan perbankan itu masih sangat rendah. Tapi dengan adanya intervensi dari Kementerian Pertanian pihaknya optimistis akses petani ke perbankan untuk pinjamam KUR bisa terbuka dan dengan sendirinya mendorong pertanian di Sulbar bisa tumbuh lebih positif lagi. Apalagi, potensi Sulbar untuk sektor lain, seperti peternakan juga cukup menjanjikan. "Sulbar siap untuk menjadi bagian untuk berkontribusi pada kemandirian pangan nasional. Potensi sektor pertanian Sulbar sangat besar. Tapi di awal ini untuk dikembangkan fokus pada komoditi jagung dan kedelai," tutup Akmal Malik. (rls)

Melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022, di Hotel Berkah Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, Jumat 26 Agustus 2022. Rakor ini diselenggarakan Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. Dikatakan, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional. “Tidak ada kedaulatan pada daerah. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggara pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat” tegas Idris Dia juga mengatakan, semakin berkembangnya demokrasi di Indonesia, maka demokrasi di suatu wilayah dapat diukur melalui suatu indeks, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menambahkan, IDI dikembangkan untuk mengukur kinerja demokrasi Tahun 2007. Penyusunan IDI periode kedua dimulai pada tahun 2009, yang menghasilkan indikator komponen IDI yang khas di Indonesia. “IDI menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui kinerja demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Karena itu, IDI menjadi penting bagi perencanaan pembangunan politik di Indonesia di tingkat provinsi”ujarnya. Di akhir sambutannya, Idris berharap peran serta aktif seluruh peserta Rakor, utamanya kritikan, memberi masukan indikator, dan metodologi IDI, mensosialisasikan IDI kepada masyarakat yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan data IDI di Provinsi Sulbar. (jemmi)

MAMUJU -- Peran Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) diharap lebih optimal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan semakin terbuka. Melalui itu Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Provinsi Sulbar diharap mampu menjadi solusi menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, mengatakan tuntutan reformasi agar semakin terbukanya informasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. "Informasi tidak hanya sebagai informasi semata, tetapi menjadi kebutuhan untuk mendorong aspek informasi agar semakin dikelola dengan baik, termasuk PPID bagaiman mensukseskan sebauh misi bukan instrumen belaka,"ucap Idris saat membuka rakor PPID, Kamis 25 Agustus di Tribun Kantor Gubernur Sulbar Apalagi kata Idris, informasi merupakan hak dasar kebutuhan pokok di era sekarang, sehingga keterbukaan informasi harus dikelola dengan baik. "Pemerintah harus terlibat untuk mengelola, karena ini menjadi investasi dan ini bisa menjadi masalah bagi yang menyalahgunakan, sehingga harus dikelola agar tidak terjadi kesalahpahaman"ucapnya. Ia pun berharap, PPID terus meningkatkan keahliannya dan kompetensi agar setiap informasi dapat terkelola dan semakin mudah di akses. "Karena kita bertarung pada level tingkatan keahlian. Saatnya Sulbar bergerak pendidikan informasi yang semakin terbuka,"kata Idris. Pengelolaan informasi harus dikelola dengan integrasi yang tinggi. Sulbar harus mencoba cara-cara kerja kolaboratif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk menyatukan kesepahaman bersama terkait jenis informasi yang layak dibuka dan dikecualikan. Ia berharap, dengan hadirnya seluruh pihak yang menjadi mitra PPID, baik itu sebagai penyedia dan pemohon informasi dapat melahirkan kesepahaman terutama terkait jenis informasi yang layak dibuka dan dikecualikan. "Semakin rendah sengketa informasi berarti itu PPID semakin terbuka," tutup Mustari. (rls)

JAKARTA -- Pemprov Sulbar menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Susi Air untuk pembukaan rute penerbangan baru dari Mamuju, Sulbar ke Balikpapan, Kalimantan Timur. MoU ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Arianto Burhan Makka dan Direktur Utama PT Asi Pudjiastuti Aviation (Susi Air) Zulkarnaen Adinegara. Penandatanganan ini disaksikan oleh Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dan Komisaris Utama Susi Air, Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu , 24 Agustus 2022 “Penerbangan ini rencananya akan dimulai pada tanggal 1 (September 2022) mendatang,” kata Susi Pudjiastuti usai penandatanganan MoU. Penerbangan dengan rute Mamuju, Sulbar-Balikpapan;Kalimantan Timur yang dilayani oleh Susi Air akan menggunakan pesawat baru. Dengan menggunakan pesawat baru tersebut juga diklaim dapat menghemat biaya operasional. “Nantinya dengam menggunakan pesawat baru ini akan menghemat 8 persen dari cost (biaya operasional pesawat-red) dan juga menghemat 80 persen waktu (waktu terbang dari Mamuju ke Balikpapan),” terang Susi Pudjiastuti. Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengungkapkan kebahagiaannya setelah menandatangani MoU dengan pihak Susi Air untuk rute penerbangan Mamuju-Balikpapan. “Kalau selama ini kita kalau mau ke Balikpapan harus ke Makassar dulu, maka sekarang bisa langsung Mamuju-Balikpapan. Ini tentunya secara ekonomi dan waktu, tentu menghemat serta efisien,” terang Akmal Malik. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menegaskan, dengan dibukanya rute penerbangan Mamuju-Balikpapan dengan menggunakan pesawat Susi Air, pihaknya juga sudah menjalankan amanat Presiden RI Joko Widodo. “Dengan dibukanya rute penerbangan Mamuju ke Ibu Kota Negara (IKN) baru ini kami sudah menjalankan amanat Pak Presiden untuk menopang pembangunan IKN salah satunya dengan penerbangan langsung,” terang Akmal Malik. Dia menegaskan, posisi Sulbar sangat strategis sebagai salah satu daerah penyangga utama pembangunan IKN Nusantara. “Hebatnya lagi rute penerbangan ke IKN yang dilayani Susi Air ini pakai pesawat baru,” tutur Akmal. Di sisi lain, Akmal Malik menyebutkan, roda perekonomian masyarakat Sulbar juga…

MAMUJU -- Pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat segera dikerjakan. Pengerjaan tersebut akan dilaksanakan PT Brantas Abipraya. Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Pengerjaan oleh PT Brantas Abipraya merupakan pemenang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Tanggal 1 September kita akan ground break, sekaligus tanda dimulainya pembangunan gedung," ucap Sekprov Muhammd Idris, usai rapat bersama pihak PT Brantas dan Dinas PU serta Balai di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 24 Agustus. Durasi pengerjaan akan dilakukan selama satu tahun, pengerjaan tersebut di target selesai pada 2023. "Paling lambat September, tapi janjinya mereka 10 bulan sudah selesai," ungkapnya. Kepala Dinas PU Provinsi Sulbar, Muh Aksan mengatakan, penganggaran tersebut dilakukan menggunakan APBN Kementerian PU, sebesar Rp 103 miliar. "Rencana peresmian nanti akan dirangkaikan dengan Seminar pembangunan infrastruktur IKN, sekaligus dengan ground breaking kantor Gubernur," kata Aksan. Untuk desain kantor Gubernur, mengadopsi pada konsep awal, yaitu dengan konsep arsitektur lokal. Bangunan Gedung Baru Kantor Gubernur Sulbar juga nanti akan berlantai tiga. (rls)

Pemprov Sulbar mendapatkan Indeks RB Tahun 2021 yakni 62,01 dengan kategori B, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 60,04. Meski demikian hal itu masih sangat lambat. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat menghadiri kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (RB dan SAKIP) Tahun 2022 secara virtual di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu, 24 Agustus 2022. "Kalau kita melihat secara nasional Pemprov Sulbar termasuk pemerintah daerah yang melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan RB dan peningkatan akuntabilitas publik. Namun saya merasakan masih sangat lemah, masih sangat lambat, meskipun angka kita pada 2021 RB kita sudah mencapai 62,01 atau dengan kategori B,"kata Idris Idris menilai Indeks RB 2021 yang didapatkan Pemprov Sulbar yang masih sangat lambat atau rendah tersebut masih sangat ditentukan oleh komitmen OPD. "Saya yakin ini masih sangat ditentukan oleh komitmen kawan-kawan di OPD. Jadi Sulbar ini menjadi akumulasi, tapi kalau kita ingin periksa satu persatu OPDnya, maka kita bisa mengatakan masih sangat jauh dari harapan. Nilai 62,01 ini betul masuk kategori B RB kita, tetapi nilainya masih rendah,"ucap Idris Melalui kesempatan itu, Idris mengungkapkan, untuk nilai sementara dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 mendapatkan nilai 74,89, dengan kategori BB. "Penilaian RB kita untuk 2022 ini mencoba mendapatkan nilai diangka kira-kira 74,89. Tapi nilai SAKIPnya nanti akan divalidasi oleh Kementerian. Harapan kami apa yang menjadi penilaian mandiri bagi kami dan juga Kedeputian mudah-mudahan tidak jauh berbeda,"tutur Idris Sementara itu, untuk nilai SAKIP pada 2021 Pemprov Sulbar mendapatkan nilai 68,00 dengan kategori B, juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 63,14. "Walaupun demikian kita masih diangka 60an. Untuk itu, harapan kita mudah-mudahan setelah ada perbaikan pada 2021, nilai SAKIP kita tahun ini akan meningkat,"tutupnya (mhy)