MAMUJU–Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan adanya pemetaan pengguna Televisi di Sulbar. Dengan begitu, upaya mendorong migrasi Tv Analog ke Tv Digital dapat dimaksimalkan. Petakan berapa diantaranya, misalnya berapa KK sudah beralih ke Tv Digital. Berapa belum dan apa kendalanya," ujar Akmal, saat melakukan audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 19 Agustus 2022. Hal itu juga disampaikan kepada KPID Sulbar. Meskipun KPID hanya pada tataran edukasi pengawasan konten, namun penting membangun sinergi untuk menghadirkan roadmap tersebut. "Saran saya fungsi KPID disinkronkan dengan Kominfo agar memiliki roadmap data pengguna tv analog," ungkapnya. Ketua KPID Sulbar Mukmin sepakat akan pentingnya data tersebut dalam mengawal program pemerintah. Dia pun membicarakan dalam mendorong migrasi Tv analog, salah satu yang dilakukan adalah pembagian Set Top Box (STB). Tercatat 7.000 sasaran di Sulbar hingga kini realisasinya masih dibawah 10 persen. "Masih sangat sedikit," kata Mukmin. Dia pun mengaku sudah memegang data dimaksud, hanya saja menjadi kendala sebab masih perlu memetakan data penerima manfaat yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal lain disampaikan Mukmin, melalui pertemuan Gubernur Sulbar, pihaknya ingin mengambil bagian berpartisipasi mendorong, Sulbar menjadi penyangga IKN. Salah satunya dengan melakukan penguatan konten lokal. "Sekiranya bisa bersinergi misi Sulbar sebagai penyokong IKN kedepan. Dalam waktu dekat memanggil Lembaga Penyiaran se -Sulbar untuk menjalankan itu," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen agar seluruh warga negara khususnya Sulbar layak mendapat pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar saat membuka Seminar Nasional Kesadaran dan Perlindungan Hak Konstitusional di Bidang Pendidikan sekaligus Penandatangan Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Tribun Merah Putih Pemprov Sulbar, Jumat 19 Agustus. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, menyampaikan selamat datang di Mamuju, Sulawesi Barat kepada Wakil Ketua Mahkama Konstitusi Prof. Dr. Aswanto bersama Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ia mengaku, rencana kerjasama yang dilakukan Pemprov Sulbar bersama MKRI telah lama Ia rencanakan. Itu sesuai amanat negara yang mewajibkan untuk melakukan intervensi 20 persen, dari APBN atau APBD. "Untuk Sulbar berkat dukungan DPRD Sulbar itu alokasinya 30 persen. Itu karena kami memahami bersama betapa pentingnya pendidikan untuk mengejar ketertinggalan Sulbar,"kata Akmal. Pemprov bersama DPRD Sulbar, lanjut Akmal sangat memiliki perhatian tinggi sebagai komitmen dalam bentuk kolaborasi untuk mendorong dana pendidikan di atas 20 persen. Ia menyampaikan, tingginya angka anak tidak sekolah dan pernikahan dini menjadi perhatian serius, sehingga Ia ingin menggandeng ormas untuk bergerak menanggulangi itu. Wakil Ketua MK, Prof. Dr Aswanto Karaeng Sitaba mengatakan , kesadaran berbangsa dan bernegara dan perlindungan konstitusional khususnya dalam hal pendidikan menjadi hal yang utama. "Implementasi negara dalam hukum bukan hanya sederetan rasa atau diksi didalam kitab undang-undang, tetapi itu harus menjadi sesuatu yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari," kata Aswanto. Kesempatan itu, Ia juga menjelaskan terkait latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sulbar menurutnya, telah melaksanakan amanat konstitusi dengan melakukan intervensi anggaran untuk pendidikan diatas rata-rata nasional. "Kita bangga bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan melebihi apa yang seharusnya dialokasikan APBN," kata Wakil Ketua MKRI itu. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar bekerja sama Pemkab Mamuju dan Instansi Vertikal Sulbar menggelar Senam Bersama di Stadion Manakarra Mamuju, Jumat 19 Agustus 2022 Ratusan peserta dari ASN, TNI/POLRI dan perusahaan swasta tergabung dalam Senam itu, bahkan hadir juga perwakilan Pemkab Polman. Senam digelar sekaligus melakukan pembersihan Stadion Manakarra. PJ . Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, senam tersebut merupakan inisiatif Polda Sulbar. Pihaknya pun mendukung dan menurutnya masyarakat Sulbar sangat mudah diajak berkolaborasi untuk melakukan hal-hal positif untuk daerahm "Kalau kita mau berbuat pasti bisa. Kami berterima kasih Polda dan Pemkab Polman yang juga turut hadir," ujar Akmal. Dipilihnya di Stadion Manakarra juga dalam rangka persiapan Porprov Sulbar. Dia pun mengaku, dalam waktu dekat akan duduk bersama Pemkab mendesain Porprov sehingga Porprov Sulbar sesuai yang diharapkan masyarakat. Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud, mengatakan Senam Bersama yang dilaksanakan merupakan semangat kebersamaan pemerintah daerah dan masyarakat bangkit dari kondisi keterpurukan akibat bencana. "Semangat baru dalam rangka kita bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Atas nama masyarakat dan Pemkab Mamuju mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya," ujar Ado. Kapolda Sulbar , Irjen Pol Verdianto. I Bitticaca mengatakan, selama Ia di Sulbar baru pertama kali melihat antusias dan kerjasama dari sejumlah instansi melakukan pembersihan. Karenanya Ia berharap kegiatan Senam Bersama dan pembersihan itu berkelanjutan. "Kita harapkan terus seperti ini di Sulbar. Dan dapat dilaksanakan setiap bulan," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Sulbar menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, melalui Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Sulbar atas proses pembahasan sehingga KUA PPAS dapat secepatnya diselesaikan. "KUA PPAS menjadi wujud sinergitas pemerintah daerah dan DPRD Sulbar," ujar Akmal. Ia juga mengharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2023 dapat segera disetujui bersama sesuai dengan ketentuan yakni paling lambat tanggal 30 November Tahun 2022 dan ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun 2022. Adapun proyeksi APBD yang dituangkan dalam KUA PPAS, Pendapatan ditarget Rp1,9 triliun dengan uraian; Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 428,3 miliar, pendapatan transfer Rp1,4 Triliun , Lain-lain pendapatan yang sah Rp 1,9 juta. Belanja, Rp1,8 triliun dengan uraian Belanja Operasi Rp1,4 Triliun, Belanja Modal Rp280 miliar, Belanja Tak Terduga Rp 11 miliar, belanja Transfer Rp 202 miliar. Pembiayaan Daerah, Rp33,4 miliar, berupa penerimaan pembiayaan dalam bentuk asumsi sisa lebih diperhitungkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp 82,1 miliar. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan cicilan pokok utang daerah sebesar Rp 62,5 miliar, kedua pembentukan dana cadangan untuk membiayai Pilkada serentak pada tahun 2014 sebesar Rp50 miliar. Kata Akmal, perencanaan penganggaran 2023 merupakan awal dalam mengimplementasikan RPD 2023-2026 sehingga diharapkan APBD 2023 nantinya sejalan dengan tema pembangunan yang sudah ditetapkan yaitu Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Tema tersebut fokus pada empat prioritas pembangunan daerah. Pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah; Kedua meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya; Ketiga, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; serta mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan, KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar terus mendorong investasi daerah dengan memudahkan masuknya Investor ke Sulbar. Salah satunya dengan mengajak PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. mengelola potensi Sulbar. PJ . Gubernur Sulbar, Akmal Malik membeberkan salah satu sektor yang dilirik di Sulbar adalah Jagung, kata dia selama ini produk jagung di Sulbar dikirim ke Makassar dengan biaya yang cukup besar. "Kalau mereka mau menambah industri disini, mereka menyasar pasar di Kalimantan. Begitu juga daging beku," ujar Akmal Malik melalui audiensi dengan pihak PT Japfa, di di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus malam. Dijelaskan, salah satu program Pemprov saat ini adalah merdeka Pangan. Melalui program itu, ia mengajak OPD Pemprov Sulbar membangun Kolaborasi melakukan pembukaan lahan perkebunan dan mengajak petani mengelola lahan tersebut. "Saya mengajak warga Sulbar agak kembali berkebun,"sebutnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan dunia. Sebab itu juga ia menyambut kehadiran PT. JAPFA di Sulbar. "Saya welcome Japfa masuk, silahkan berkoordinasi dengan OPD," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan rapat bersama PT. Charoen Pokphand Indonesia terkait upaya pengembangan potensi jagung di Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Agustus 2022 Dalam pertemuan tersebut, Akmal mengharapkan dengan kehadiran PT Charoen Pokphand menjadi solusi atas kendala yang dihadapi petani jagung di Sulbar. Utamanya persoalan biaya produksi. Dengan begitu, kedepan Sulbar dapat bersaing dengan daerah lain. "Kami di Sulbar akan berusaha, yang penting adalah kita memulai dulu, sehingga kita menawarkan bagaimana melakukan investasi di Sulbar,"ujarnya. Sementara Marketing Information Sistem PT Charoen Pokphand, Rino mengatakan bakal mengarahkan timnya untuk memberikan perhatian lebih kepada Sulbar. Menurutnya potensi dan kualitas jagung di Sulbar menjanjikan. "Itu tentu menguntungkan untuk pabrik pakan ternak,"tutupnya. Sebab itu, menurutnya sangat cocok menanam investasi di Sulbar, khususnya pada pengembangan agro Industri. Dalam pertemuan tersebut, Pj.Gubernur Sulbar didampingi Asisten Bidang Ekbang, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Muhtar, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Bau Akram Da'i , Kepala DPMPTSP, Rahmat Sanusi, Kepala Dinas Ketapang, Abdul Waris Bestari, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Munadir Mubarak (rls)

MAMUJU--Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik siap membantu pembangunan Kantor Perwakilan (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Keuangan (DJPb) Sulbar Kementerian Keuangan RI. Namun, Akmal berharap Kemenkeu pun memperjuangan Bea Cukai Sulbar. " Tolong perjuangan bea cukai. Kami siapkan tapi satu paket dengan bea cukai," ujar Akmal, saat melakukan audiensi dengan Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Biro Umum Kemenkeu Aris Wibowo, S.T., M.M. didampingi Kepala Kanwil DJPb Sulbar, M. Saybani, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. Diketahui, Gedung Keuangan Negara yang sebelumnya menjadi Kantor Kanwil DJPb Sulbar mengalami rusak berat akibat Gempa Bumi 15 Januari 2021. Akmal menjelaskan, Sulbar sangat membutuhkan Bea Cukai sehingga setiap produk dari Sulbar yang keluar tercatat sebagai produk asal Sulbar. "Agar kita tidak kita kehilangan pendapatan. bayangkan kita tidak dapat mencatat produksi kita sendiri. Karenanya, Ia berharap lahan yang diberikan sekaligus diarahkan untuk rencana pembangunan Bea Cukai di Sulbar," ujar Akmal Soal pembangunan, Akmal mengingatkan bahwa tidak ada lahan di Sulbar yang bisa terbebas dari gempa. Sehingga satu-satunya jalan adalah membangun dengan konstruksi tahan gempa. (rls)

MAMUJU -- Pernikahan Usia Anak Dibawah Umur masih menjadi permasalahan utama di Sulbar. Untuk itu Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta Pengurus Wilayah Muhammadiyah Mamuju mencetuskan program penanganan pernikahan usia dini. Hal itu disampaikan saat PJ Gubernur menyambut kunjungan silaturahmi Ketua Muhammadiyah Sulbar Wahyun Mawardi beserta jajaran di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. "Tolong carikan solusi, untuk menekan perkawinan anak dibawah umur," ujar Akmal. Kata Akmal, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, sebab itu diperlukan keterlibatan organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah menangani persoalan di daerah. Salah satu usulan Dirjen Otoda Kemendagri ini, Muhammadiyah bergerak mengidentifikasi usia anak yang rentan menikah, seperti anak putus sekolah, agar dirangkul, dan diberikan ruang untuk melanjutkan sekolah. "Sekolahnya ini disiapkan Muhammadiyah, dibiayai, nanti pemerintah dan Muhammadiyah bekerjasama upayakan biayanya," ujar Akmal. Serta menunda mereka yang akan menikah dengan usia yang masih dibawah umur," Ketika ada yang mau menikah itu dimasukkan ke sekolah, minimal dapat menunda dulu pernikahan, utamanya perempuan, dibiayai sampai dia betul-betul matang," sambung Akmal. Tidak lupa, Akmal mengajak Muhammadiyah turut berkolaborasi pada program penanaman Mangrove yang akan digelar dalam waktu dekat. (rls)

MAMUJU -- Menghadapi ancaman Inflasi, Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mendorong seluruh pihak bergerak bersama melakukan intervensi. Akmal Malik mengatakan, setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terkait ancaman inflasi, harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi inflasi di Indonesia juga cukup tinggi. "Kondisi kita saat ini sudah dalam kondisi tidak biasa. Walaupun Sulbar tidak masuk top Five tapi kita tidak harus bangga dengan kondisi itu karena angka Sulbar juga cukup tinggi posisi kita saat ini 5,23 persen inflasi kita," kata Akmal. Menurutnya, komoditas penyumbang inflasi cukup tinggi terjadi pada komoditas cabai merah, bawang , sabun dan angkutan udara. "Saya melihat ada distribusi barang dan jasa yang kurang baik, mungkin karena keluar dan masuknya," ucap Akmal usai menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022 secarw virtual di Kantor Gubernur Sementara (Rujab Wagub Sulbar) Begitu juga pada angkutan udara, sambungnya, meskipun , Ia sudah berusaha membuka angkutan udara penerbangan masuk di Sulbar, namun yang menjadi kendala adalah persoalan bisnis. "Ternyata tidak mudah bisnis penerbangan itu, belum lagi harga aftur terus melonjak, kenapa pesawat mencari jalur yang menguntungkan, sayangnya penerbangan Sulbar tidak ada fasilitas," jelasnya. Sehingga upaya menghadapi itu, Ia meminta dinas terkait untuk bergerak melakukan penanaman bibit cabai dan bawang sebagai antisipasi menghadapi ancaman inflasi. "Saya minta Sekda dan Asisten untuk diarahkan dana yang telah di alokasikan untuk beli bibit," tutup Akmal. (rls)

Mamuju -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Masyarakat atau Sukarelawan Tanggap Bencana di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 18 Agustus 2022. Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar bekerjasama dengan TP. PKK Sulbar. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, tragedi yang menimpa Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021 silam, cukuplah menjadi catatan bahwa masyarakat tidak boleh mengabaikan apa yang seharusnya dikerjakan, karena jka mengulik kembali dari kejadian tersebut banyaknya korban jiwa yang berjatuhan disebabkan konstruksi bangunan yang ada di Sulbar tidak memenuhi standar. "Apa yang kita kerjakan hari ini adalah suatu hal yang sangat substansial untuk memastikan bahwa siapapun yang ada di sini harus mengambil inisiatif untuk sadar terhadap standar teknis,"tandas Idris Idris mengungkapkan, ada beberapa indikator yang membentuk resiko bencana di Sulbar, salah satu yang terpenting adalah pendidikan yang diproduksi oleh lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan pendidikan kebencanaan, termasuk di dalamnya ada PKK, sekolah-sekolah dan komunitas, untuk mengedukasi bahwa di dalam keluarga itu pendidikan kebencanaan yang paling urgent dihasilkan oleh rumah tangga. "Jadi kebencanaan itu kuncinya ada di kemandirian, karena tidak ada yang bisa menolong yang lain pada situasi chaos. Oleh karena itu, Saya sangat mengapresiasi forum ini karena Insya Allah larinya akan ke sana bahwa Indeks Resiko Bencana sangat ditentukan oleh faktor-faktor lain,"ucap Idris Hal lain yang disampaikan pada sosialisasi teknis tersebut, bahwa dalam tanggap kebencanaan tidak mungkin hanya PKK dan LSM saja, tetapi pemerintah juga memiliki tugas yang lebih berat untuk merancang sehingga semua bisa ikut berkontribusi. "Seperti yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar bahwa kita harus melipatgandakan energi kita karena ini daerah baru yang memiliki banyak keterbatasan, sehingga ajakan beliau adalah bergerak dengan cepat. Hal ini saya sampaikan di forum ini agar bisa menjadi rujukan dinas-dinas terkait, termasuk juga PKK yang saya tahu ini sangat memiliki kapasitas untuk sampai…