MAMUJU, -- Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar, Hary Bowo, di Rujab Gubernur Senin 11 Juli. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, menyambut baik kehadiran kepala BPKP yang baru di Sulbar. Dirinya berharap agar pengawasan BPKP terhadap bangunan di Sulbar terus ditingkatkan, mengingat Sulbar merupakan daerah rawan gempa. Tingginya intensitas kejadian gempa di Sulbar mengakibatkan sejumlah bangunan mudah runtuh itu akibat lemahnya pengawasan. Hal itu menjadi perhatian serius sebab daerah ini akan rugi jika melakukan pembangunan tanpa kualifikasi bangunan yang baik. "Selama ini, pengawasan kita belum berjalan maksimal, sehingga saya meminta dukungan BPKP agar meningkatkan pengawasan," ucap Akmal Akmal mengatakan, dirinya akan bersurat kepada BPKP sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut. "Kita akan bersurat meminta bantuan BPKP untuk mengawasi kualifikasi struktur bangunan agar tahan gempa,"jelasnya. Sementara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hary Bowo yang didampingi Kepala BPKP Hasoloan Manalu yang kini bertugas di Kaltim mengatakan pihaknya akan mendukung penuh keinginan Gubernur. Hary menambahkan, tingginya instensitas gempa di Sulbar, menjadi perhatian serius BPKP terutama dalam melakukan Pengawasan. "Apa yang disampaikan Gubernur akan menjadi konsen kita," tutup Hary. (rls)

MAMUJU,--Apel Pagi, hari pertama kerja Pemprov Sulbar pasca perayaan Idul Adha 1443 H, langsung dipimpin Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, di Halaman Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Juli 2022. Seluruh ASN, Khususnya Pejabat Tinggi Pratama atau pimpinan OPD diwajibkan hadir. Tak hanya itu, pada Apel Pagi itu, seluruh Kendaraan Dinas (Randis) yang digunakan para pimpinan OPD dihadirkan pada bagian sisi samping lapangan untuk dicek langsung oleh Gubernur Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan, kendaraan dinas digunakan untuk memaksimalkan pelayanan. Untuk itu penting mengecek kelayakan Randis. "Bagaimana caranya melayani kalau kendaraan dinas tidak bagus, tapi saya lihat mobilnya (Pimpinan OPD) sudah bagus-bagus," ujar Akmal Saat melakukan pengecekan, Akmal pun melakukan dialog dengan seluruh OPD, memastikan penggunaan kendaraan dinas dijalankan sesuai aturan. Regulasi dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Sedangkan mengenai penjualan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik beserta unsur Forkopimda Sulbar melakukan pertemuan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, Minggu 10 Juli 2022. Pertemuan itu disebut pertemuan bagi komunitas Pagi Siang Malam (PSM), beranggotakan Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar. Pertemuan itu juga sebagai perpisahan Kepala BPKP Sulbar Hasoloan Manalu, yang pindah tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur sekaligus menyambut Kepala Perwakilan BPKP Sulbar yang baru. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar termasuk daerah terisolasi dari sisi akses transportasi udara. Meski begitu, melihat kebersamaan Forkopimda Sulbar , Ia mengapresiasi dan turut merasakan kekompakan yang terbangun dalam menyelesaikan setiap permasalahan. "Grup Pagi Siang Malam (PSM) kita sering kumpu,l saya suka cara teman menyelesaikan masalah dengan pendekatan-pendekatan informal. Kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi inti disini," ujar Akmal dalam sambutannya Ia pun mengucapkan selamat kepada Hasoloan Manalu yang akan menjalani tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Serta mengucapkan selamat datang Kepala Perwakilan BPKP Sulbar yang baru. "Kita berharap silaturahmi kita tetap terbangun," ujar Akmal. Lebih lanjut Akmal berharap kontribusi dari Forkopimda Sulbar turut menjadi pengarah dalam pelaksanaan Event Festival Sandeq 2022," Insya Allah kita bisa berbuat lebih baik dimasa yang akan datang," ungkapnya. Kepala BPKP Sulbar Hasoloan Manalu mengatakan, rencananya bakal berangkat dan mulai menjalankan tugas sebagai Kapala Perwakilan Kaltim Selasa, 12 Juli 2022. "Saya merasa belum pernah menemukan seperti ini, (Kebersamaan dan kekompakan Instansi Vertikal. Rasanya pengen lebih lama disini. Silaturahmi kita tetap berjalan apalagi akan sering bertemu di IKN," ungkapnya. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali mendorong Organisasi Perangkat Daerah agar menghadirkan Event berskala nasional. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menjelaskan, tentunya ASN menginginkan peningkatan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Namun perlu realistis sebab fiskal daerah memang sangat kecil. Untuk itu, ia terus mendorong agar OPD membuat kalender event di lingkup Pemprov Sulbar. "Semakin sedikit pergerakan barang dan jasa itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Aktivitas yang dilakukan pimpinan OPD menjadi kunci lebih baik kedepan," terang Akmal saat menjadi Pembina Apel di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Juli 2022 Akmal membeberkan, di bulan pertama sebagai penjabat Gubernur mencoba memancing OPD melalui kegiatan di Dinas Perhubungan dengan mengundang sejumlah provinsi. Namun setelah itu tak ada lagi event menyusul dari OPD lainnya. "Sudah sekali melalui Dinas Perhubungan, setelah itu senyap," ungkapnya. Dibeberkan, melalui kegiatan nasional Dishub belum lama ini, itu hanya menghabiskan Rp 70 Juta. Menurutnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan dampaknya menggerakkan perekonomian daerah, khususnya pelaku UMKM "Apa susahnya mengalokasikan anggaran Rp70 juta sehingga ekonomi berdenyut," tegas Akmal. Atas dasar itu, Akmal kembali menagih OPD melaksanakan Event. Dia berharap Pimpinan OPD lebih maksimal dalam bekerja. "Yang paling riil ajalah dulu, buatlah event. Kita harus bergerak. Kepala OPD tolong lebih kreatif. Plis buatlah kegiatan, buatlah Event, tidak susah kok, bapak cuma butuh tanda tangan saya," tutup Akmal. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik meyerahkan sapi kurban Joko Widodo kepada Panitia Korban Masjid Al Ikhlas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu 10 Juli. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap Sapi Kurban Presiden RI dengan bobot 1 Ton 27 Kg ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Mamuju. "Harapan beliau (Presiden Joko Widodo) sapi ini bisa didistribusikan kepada warga yang berhak menjadi penerima," ujar Akmal 10 Juli. Selain itu dirinya mengimbau agar pendistribusian daging kurban tidak menggunakan plastik, itu sebagai komitmen bersama dalam menjaga lingkungan. "Gunakan bahan lokal saja, seperti daun. Kita harap dapat jaga lingkungan," ungkapnya. Panitia Masjid Al Ikhlas Jupri berterima kasih atas bantuan sapi kurban tersebut. Pihaknya pun sudah membagikan 600 Kupon yang berhak menerima bantuan sapi kurban tersebut. "Sisanya untuk warga disini, keseluruhan di distribusikan kepada warga yang terdampak gempa dan banjir," ujarnya. *Akmal Malik: Berkurban, Spirit Pemulihan Ekonomi Selain menyiapkan Kurban untuk enam kabupaten, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik juga menyiapkan sapi kurban. "Ini kurban keluarga, Sapi Bali, kita bagikan disini," ujar Akmal. Penyembelihan Sapi PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik berlangsung di Masjid Baitul Anwar Komplek Perkantoran Gubernur Sulbar, Minggu 10 Juli 2022. Dia mengharapkan Idul Adha menjadi momen spirit berkurban di tengah Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya di daerah. "Menghadapi pemulihan ekonomi, spirit berkurban sangat relevan," ungkapnya. (rls)

MAMUJU --Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melaksanakan Salat Idul Adha 1443 hijriah, di Masjid Nurul Huda Lengke, Kecamatan Kalukku, Minggu 10 Juli 2022. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Sulbar, Mustari Mula mengatakan, sebenarnya PJ Gubernur sudah menjadwalkan, bersama Penjabat Ketua TP PKK Sulbar Yulia Zubir Akmal beserta jajaran Pemprov Sulbar melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Baitul Anwar, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Minggu 10 Juli 2022. Namun, pesawat yang digunakan Akmal perjalanan dari Kalimantan, dan transit di Makassar menuju Bandara Tampa Padang Mamuju dengan jam penerbangan per 9 Juli terkendala akibat cuaca buruk. Sehingga PJ Gubernur menunda penerbangan hingga esok harinya, Minggu 10 Juli. Pesawat yang digunakan Akmal mendarat di Bandara Tampa Padang, Minggu, 10 Juli 2022 pagi, sehingga Ia pun harus mengambil alternatif dengan melaksanakan Salat Idul Adha yang jaraknya tidak jauh dari Bandar Udara Tampa Padang "Jadi pagi ini pak Gubernur bergabung dengan masyarakat di Lengke melaksanakan Salat Idul Adha, setelah dari Lengke, lanjut melaksanakan pemotongan Sapi Kurban Presiden Joko Widodo ke Masjid Al Ikhlas Simbuang," kata Mustari. (rls)

MAMUJU-- Pemprov Sulbar menyerahkan 18 ekor Sapi Kurban untuk setiap kabupaten di Sulbar. Masing-masing kabupaten mendapatkan tiga ekor sapi. Sapi Kurban tersebut merupakan hasil donasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Sebelum diserahkan ke kabupatn, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan guna mastikan Sapi Kurban bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kepala Inspektorat Natsir, mengatakan merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama-sama membangun semangat kebersamaan melaksanakan ibadah Idul Adha. "Ini merupakan upaya kita bagaimana masyarakat bisa malaksanakan ibadah hari raya Idul Adha dengan ceria dengan bantuan sapi kurban ini," kata Natsir, usai menyerahkan sapi kepada masing-masing perwakilan Kabupaten, di Pelataran Masjid Baitul Anwar kantor Gubernur Jumat 9 Juli. Panitia kurban Maqdum Ibrahim mengatakan, rencananya Pemprov Sulbar mengangendakan pelaksanaan Ibadah Idul Adha di Masjid Baitul Anwar. Lalu dilaksanakan penyembelihan Sapi Kurban Presiden dan Sapi Pj. Gubernur Sulbar di Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Simboro, Mamuju. "Itu akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima," ucapnya. Sementara Sekda Majene Ardiansyah menyampikan terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Sulbar. "Sapi tersebut rencananya akan ditempatkan di lokasi eks Gempa, seperti Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana" tandasnya.(rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar One Day For Children pada puncak Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli mendatang. Begitu disampaikan Penjabat Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal melalui rapat persiapan HAN 2022, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 7 Juli. Dijelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak di Sulbar. Dan salah satu misi bersama adalah mengembalikan kegembiraan anak pasca bencana. Kegiatan itu nantinya juga akan melibatkan anak-anak difabel. "Kita ingin memberikan contoh yang baik, memberi inspirasi buat anak-anak di Sulbar, kita ingin fokus untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk anak di Sulbar, karena ini adalah harinya anak-anak," ucapnya usai memimpin rapat Kamis 7 Juli. Yulia berharap seluruh pihak memberikan dukungan demi menyukseskan program tersebut. Sementara Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Djamila mengatakan, rencananya kegiatan itu dilaksanakan dua hari, dan pada puncak pelaksanaan kegiatan digelar perlombaan, seperti lomba menggambar, lomba menghafal surah pendek. "Kita ingin bagaimana anak ini kita berikan ruang hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Kita ingin memberikan kebahagiaan kepada anak," ungkapnya.(rls)

Data monitor Kemendagri, Sulbar berada urutan kedua, realisasi tertinggi se- Indonesia. Namun Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menginginkan beberapa OPD yang masih realisasi rendah agar terus memaksimalkan kinerja. Untuk itu , Pemprov Sulbar mengundang Tim SIPD Kemendagri guna melakukan pendampingan kepada kepala OPD, yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi SIPD, Rabu 6 Juli 2022. Asisten III Setda Sulbar, Jamil Barambangi mengatakan, tujuan dari pelaksanaan itu agar proses pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan dipahami secara teknis oleh pengelola setiap OPD. "Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama yang realisasi rendah," ujar Jamil. Dilanjutkan, dengan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD yang terlibat langsung dalam SIPD.Sebab itu, ketika Pimpinan OPD memiliki keterbatasan tentu aan terlambat dengan sistem yang diterapkan SIPD. "Jadi bukan hanya bendahara, bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham,"ungkapnya. Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, Ihsan Dirgahayu membeberkan, hasil pendampingan dilakukan, Ia mengindikasikan beberapa kendala yang dihadapi Pemprov Sulbar, yakni jaringan "Jadi alat transportnya, seperti jaringan, dan mungkin operatornya yang baru sehingga perlu belajar dulu. Untuk 10 OPD, ada informasi yang belum tersampaikan dan beberapa melakukan kesalahan penginputan, sehingga kita memberikan solusi dan langkah-langkahnya, sehingga kedepan realisasinya lebih optimal," terang Ihsan. Masalah lainnya, terdapat kepala dinas berstatus PLT sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD. "Kami sarankan login menggunakan dua browser, satu Definitif satu PLT" Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengapresiasi atas langkah yang dilakukan. Dengan begitu proses pencairan tidak lagi terhambat. "Kita sepakat outputnya transparansi dan akuntabel, dengan begitu (melalui SIPD) DPRD Sulbar dapat mengakses program-program yangs sedang dijalankan eksekutif," tutur Suraidah. (rls)

MAKASSAR - Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik ingin mengubah mes Pemprov Sulbar yang terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, menjadi penginapan atau hotel. Ini untuk mendorong agar keberadaan mess tersebut bisa memberi kontribusi pada pendapatan daerah. "Lokasi mess Pemprov Sulbar di Makassar ini strategis. Harusnya bisa kita kelola jadi penginapan atau hotel agar bisa memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah," kata Akmal Malik usai meninjau mes Pemprov Sulbar, Rabu , 6 Juli 2022 Akmal menyebutkan, lokasi mess Pemprov Sulbar dekat dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sehingga bisa menjadi penginapan atau tempat transit bagi penumpang pesawat yang harus menunggu jadwal penerbangan. Namun, Akmal menilai untuk mewujudkan rencana tersebut, perlu dilakukan pembenahan. Hal itu diutarakan setelah melihat kondisi bangunan yang sudah tidak terurus dan belum bisa dikomersilkan saat ini. "Kalau kondisinya sekarang kontribusinya (kontribusi mess Pemprov Sulbar) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal," ujar Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini. Sebagai tindak lanjut memaksimalkan posisi mes Pemprov Sulbar untuk lebih komersil, Akmal Malik menyebutkan akan memerintahkan perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan mess pemda ini untuk melakukan terobosan, membangun kerjasama dengan investor. "Untuk pembenahan dan komersialisasi aset ini kami meminta perangkat daerah terkait untuk menjalin kerjasama dengan investor. Hal ini layak dilakukan mengingat lokasi strategi mes Pemprov Sulbar yang sangat dekat dengan Bandara Hasanuddin. Ini untuk penghasilan PAD," pung