MAMUJU -- Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan kerja tersebut dihadiri Ketua Komite IV DPD RI , Sukrianto bersama Wakil ketua Komite, Darmansyah Husein, serta anggota DPD RI perwakilan Sulbar , Ajbar Abdul Kadir .Itu dilaksanakan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) khusunya fokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik berterima kasih atas kunjungan Komite IV DPD RI. Ia pun berharap terbangun kerjasama antara Pemprov dan DPD RI, utamanya mendorong konektivitas wilayah guna mempersiapkan Sulbar sebagai penyangga IKN. "Kita sudah temui sejumlah maskapai bagaimana agar penerbangan Mamuju-Kalimantan, itu yang dulu kita dorong," tutur Akmal. Ketua Komite IV DPD RI Sukriyanto, mengatakan kunjungannya ke Sulbar, untuk melihat gambaran terkait kondisi yang ada di Sulbar, khususnya implementasi terkait undang-undang tersebut. Dikatakan, desentralisasi fiskal merupakan bagian daerah untuk membangun kemandirian sebagai pondasi otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur sumber-sumber penerimaan maupun perbelanjaan daerah, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang besar tidak berbanding lurus dengan kemandirian daerah Hal itu terbukti dengan masih rendahnya indikator kemandirian fiskal yang timpang secara kewilayahan. " Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kemerataan layanan dan kesejahteraan," kata Sukriyanto saat memberikan sambutan, Rabu 6 Juli di Rujab Wakil Gubernur yang merupakan Kantor Sementara Gubernur Sulbar Ia juga mengatakan, pemerintah meyakini, bahwa undang-undang HKPD ini akan memberikan nuansa baru dalam pengalokasian sumber daya nasional yang lebih efisien dan efektif melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan. Terkait dana alokasi khusus , merupakan bagian dari transfer daerah yang dialokasikan dengan tujuan mendanai program kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang…

Peringatan hari Bhayangkara ke- 76 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, melalui virtual bersama Presiden RI Joko Widodo. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bersama Ketua PKK Sulbar, Yulia Zubir Akmal dan jajaran Forkopimda mengikuti secara langsung upacara di lapangan Mapolda Sulbar, Selasa 5 Juli Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Verdianto I Bitticaca, berharap personil Polda Sulbar melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Presiden, yakni memaksimalkan tugas pengamanan di Sulbar dan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. "Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, seluruh anggota kami sudah didik dan terlatih untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam menegakkan hukum," ucapnya. Dia pun berharap Penjabat Gubernur dan seluruh pimpinan forkopimda serta bupati se -Sulawesi Barat mendukung demi lancarnya tugas Polda Sulbar dalam mewujudkan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) "Mohon dukungan dan do'a restu kepada Penjabat Gubernur dan Forkopimda serta Bupati dan masyarakat, dalam melaksanakan tugas agar Polda Sulbar dalam menjalankan tugas semakin baik,"terangnya. Sementara Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengucapkan selamat kepada Bhayangkara di hari jadi ke 76. "Bhayangkara yang bertugas di Sulbar mampu membangun sinergi bersama pemerintah tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi baik juga dalam pencegahan, koordinasi dengan insan Bhayangkara baik dari Polda Sulbar sampai Polres selama ini berjalan baik," ujarnya. Ia berharap agar Bhayangkara dapat terus berkarya, terus bersinergi untuk membangun Sulbar lebih baik di masa yang akan datang. "Kita berharap kita tingkatkan lagi koordinasi komunikasi penegakan hukum juga tentunya penegakan hukum berkeadilan," jelasnya. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kini resmi menjadi nasabah BPD Sulselbar ditandai dengan Penyerahan Buku Rekening dari pihak BPD Sulselbar kepada Akmal Malik di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 5 Juli 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan BPD Sulselbar. Ia pun berharap terbangun kerjasama antara Pemerintah dan Perbankan dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan daerah. "Salah satunya dengan mengembangkan UMKM," ujar Akmal Untuk itu, Akmal meminta kontribusi BPD Sulselbar turut mengintervensi UMKM di Wisata Pulau Karampuang, serta mendukung pelaksanaan event Festival Sandeq 2022. Menurut Akmal, dengan kerjasama seluruh pihak dapat membangkitkan perekonomian daerah. Tidak lupa Akmal menjelaskan, bahwa pemerintah dalam menjalankan bisnis, baik dengan perbankan maupun pihak lainnya itu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini pihaknya mulai melakukan proses perekrutan BUMD. "Demi meningkatkan pendapatan kita menginginkan BUMD yang sehat," ujar Akmal Pada pertemuan itu, BPD Sulselbar juga menyerahkan bantuan Sapi Kurban kepada Pemprov Sulbar.(rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan. Itu bertujuan agar seluruh hewan di Sulbar dipastikan aman dari penyakit menular PMK. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengatakan, terkait adanya wabah PMK, perlu adanya antisipasi, pencegahan yang terkoordinasi oleh seluruh pihak terkait. Sehingga rapat yang dilakukan mampu mencegah wabah tersebut masuk di Sulbar, apalagi Sulbar menjadi dareh strategis akses masuk perdagangan hewan. "Sampai hari ini belum ada informasi satupun hewan di Sulbar terinfeksi wabah PMK," kata Akmal dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rujab Gubernur Sulbar Selasa, 5 Juli 2022. Ia juga mengatakan, dari 34 Provinsi yang ada sudah ada 21 provinsi yang telah terinfeksi wabah virus tersebut. "Sehingga OPD dan forkopimda harus mewaspadai virus ini, Pemrov dan Forkopimda telah membuat satgas agar kita tidak menjadi provinsi ke 22 terinfeksi," ujarnya. Selain itu, Dirjen Otda tersebut juga mengatakan, dari aspek regulasi harus diperkuat sehingga mampun menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Termasuk memastikan agar tidak ada hewan yang masuk tanpa dokumen lengkap. "Apabila masih ada yang lolos, perlu melakukan penegakan hukum sehingga tim penegakan hukum harus di bentuk. Minimal berkerja sebulan ini, sampai wabah ini betul aman, sekarang libatkan seluruh Forkopimda buat titik terutama pelabuhan Simboro Mamuju, dan Palipi Majene terutama tim penegakkan hukum," jelasnya. Sementara Karantina Hewan Mamuju, Agus Karyoni sejak PMK terdeteksi sampai tanggal 5 Juli data yang ada di Balai Karantina Mamuju belum sama sekali menemukan adanya hewan yang terdeteksi virus PMK. "Dari 5 Mei sampai 5 Juli hari ini, Sulbar telah mengeluarkan sapi sebanyak 4.946 sapi, Kambing sebanyak 10.192 , totalnya 15.138 hewan ternak dan dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku karena taleh melalui masa karantina 14 hari," kata Agus. Ia mengaku, sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketapang dan sudah melaksanakan monitoring check poin di Polewali Mandar dan Mamuju…

Pj. Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memacu realisasi penggunaan dan serapan anggaran. Langkah ini juga merupakan upaya untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah. "Kita (Sulbar) harus berpacu dengan 33 provinsi lain di Indonesia dalam realisasi penggunaan anggaran. Serapan anggaran tinggi akan membuat perputaran uang di masyarakat dan berefek pada jalannya roda perekonomian daerah," tutur Akmal di Mamuju, Selasa , 5 Juli 2022 Akmal Malik mengajak semua OPD di lingkup Pemprov Sulbar untuk memaknai filosofi perahu Sandeq dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Menurut dia, perahu Sandeq itu ukurannya kecil, tapi memiliki kemampuan untuk berlayar dan melaju kencang di lautan. "Pakai filosofi Sandeq. Kecil tapi dapat berakselerasi, melaju di semua kondisi lautan. Tetap melaju di perairan tenang, maupun menyalip di tengah badai. Intinya, sekali layar terkembang, terus melaju menempati posisi terdepan," terang Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Di sisi lain, walau memiliki porsi anggaran yang kecil dan terjadi transisi kepemimpinan di awal tahun 2022, akan tetapi Sulbar tetap bisa melaju kencang dalam pencapaian realisasi anggaran terbaik kedua se Indonesia hingga posisi Juni 2022. "Serapan anggaran yang baik akan memberikan efek positif untuk daerah," terang Akmal. Data menunjukkan, realisasi pendapatan APBD Sulawesi Barat meningkat pada triwulan I 2022. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), realisasi pendapatan APBD Sulawesi Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp409,7 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 yang hanya sebesar Rp292 miliar. (rls)

Sapi kurban Presiden RI, Joko Widodo akan disembelih di Masjid Al Ikhlas Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sapi tersebut merupakan sapi terberat dari lima sapi yang diusulkan. Dengan berat 1 ton 27 kg, merupakan sapi peternak asal Polman dan saat ini di Karantina peternak di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulbar Muchtar mengatakan, kondisi sapi dipastikan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dan tim juga terus memantau kondisi dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. "Dua hari sebelum Idul Adha dibawa ke Mamuju, kita mau pemerataan sehingga tahun ini di bagi di Mamuju, di Masjid Al-Ikhlas, Mamuju," tutur Muchtar, usai melakukan rapat membahas Sapi Kurban Presiden, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 5 Juli 2022. Muchtar berharap, ini menjadi motivasi bagi peternak sehingga ke depan ternaknya dapat terpilih sebagai sapi kurban presiden. Diketahui, sapi kurban presiden tahun ini senilai Rp 105 juta. (rls)

HUMAS PEMPROV SULBAR -- Pemprov Sulbar sudah menerima hasil pemetaan ulang dana Pilkada 2024. Dana tersebut terbagi berdasarkan tahun pelaksanaan tahapan pilkada, yakni Tahun 2023, 2024, dan Tahun 2025. Selanjutnya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dana Pilkada 2024. Itu juga menjadi rujukan bagi kabupaten dalam menyisipkan dana Pilkada di tingkat kabupaten. "Kita usahakan bulan Juli ini (Pergub) selesai, Itu menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten," ujar Akmal, Senin 4 Juli, malam di Rujab Gubernur Sulbar Terpenting menurut Akmal, pendidikan politik dapat membawa demokrasi melahirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. "Dengan pendidikan politik yang baik kita berharap menghadirkan pemimpin yang baik," ungkapnya. Oleh karena itu, Pemprov pun akan menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar untuk melakukan edukasi kepada pemilih pemula. Selain itu menurunkan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada tenaga Ad Hoc. Ketua KPU Sulbar, Rustang menyebutkan, untuk dana Pilkada 2024 telah memetakan kebutuhan anggaran selama tiga tahun, khusus di tahun 2023 mengusulkan sekira Rp1 miliar. Dia pun meminta dukungan dari stakeholder turut mensosialisasikan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu Pemilu tidak sekedar formalitas, melainkan sebuah proses demokrasi yang mencerdaskan masyarakat. " Kita ingin pemilih mencoblos bukan sekedar menggugurkan kewajiban tetapi memahami betul apa yang menjadi pilihannya," ungkapnya. Dia pun berterima kasih atas respon Gubernur Sulbar. Apalagi, PJ Gubernur Sulbar tahu betul kebutuhan penyelenggara. Dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Sulbar, Rustang hadir bersama para komisioner KPU Sulbar dan jajaran KPU Sulbar lainnya

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyambut kunjungan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Barat, di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Akmal menjelaskan, pentingnya Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik sehingga demokrasi menghasilkan aktor-aktor hebat dalam hal mensejahterakan masyarakat. "Pengawasan yang hebat menghasilkan pemimpin dan legislator yang hebat," tutur Akmal Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menjelaskan, salah satu yang menyulitkan pengawasan demokrasi ketika kondisi masyarakat tertekan dari sisi perekonomian. Untuk itu, ia mengajak Bawaslu agar bersama sama menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus melakukan edukasi kepada publik. Lanjut Akmal, menghidupkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan membuat event nasional. Sebab menurutnya demokrasi berjalan dengan baik ketika masyarakatnya sejahtera. "Mendatangkan orang dari luar. Bukan dengan seperti Bimtek desa 3,3 miliar. Uang kita (TKDD) sedikit kembali lagi ke Jakarta. Untuk itu bikin event nasional disitu terjadi transfer uang dan transfer knowledge (pengetahuan). Ini bukan untuk saya, tapi untuk Sulbar sendiri," sambung Akmal. Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo siap membangun sinergi dengan pemerintah daerah, utamanya dalam hal pelaksanaan pemilu kedepan. Salah satu upaya yang didorong dalam mewujudkan demokrasi yang sehat adalah mendeklarasikan Tolak Politik Uang. "Kita mendorong 32 desa deklarasi tolak politik uang. Termasuk melakukan edukasi kepada Pelajar," tuturnya. (rls)

Realisasi APBD per Juni sangat lambat, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai 50 persen. Sebab itu Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Sidak dilakukan untuk mengetahui penyebab lambatnya realisasi tersebut. Sekaligus memberi semangat para ASN dalam mengejar realisasi anggaran. Sidak pertama dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar. Dengan realisasi 31 persen. Selanjutnya , di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Akmal memanggil seluruh kepala bidang dan sub bagian untuk memaparkan hasil kinerja, termasuk progres serapan anggaran. Dari Sekretaris Disdikbud Sulbar Syaifuddin memaparkan sekira Rp500 miliar lebih anggaran di Disdikbud Sulbar. Yang paling bermasalah adalah di DAK Pendidikan. Membuat realisasi hingga Juni 2022 baru di angka 23 persen yang seharusnya 59 persen. Salah satu kendala masih menggunakan akun lama (Kadis Sebelumnya) membuat proses penginputan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) terhambat. Karenanya Akmal Malik meminta agar segera melakukan perubahan aku. Berikutnya di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Koperindag) Sulbar, dengan realisasi di angka 28 persen disebabkan persoalan internal. Dinas Kehutanan Sulbar, dengan realisasi APBD 29 persen per Juni 2022. Meskipun begitu, dalam waktu dekat Dishut melakukan kontrak sejumlah paket. Dinas Kesehatan Sulbar, saat ini realisasinya baru di angka 25,25 persen. Itu dikarenakan beberapa paket kegiatan merupakan program dari pusat sementara pihak Dinkes menunggu rekonsiliasi dari pusat untuk melakukan pencairan anggaran. Dinas Perhubungan dengan progres 37 Persen realisasi. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar,18,33 persen. Atas realisasi sejumlah OPD, Akmal meminta agar setiap OPD melakukan percepatan realisasi anggaran, "Akhir Juli harus 50 persen semuanya. Saya yakin kalau OPD bisa lari kencang," ujar Akmal. Jika target itu tidak tercapai, konsekuensinya akan mengurangi anggaran OPD tersebut pada pada 2023 mendatang. Akmal mengharapkan setiap OPD membuat langkah strategis dalam melakukan…

Masih minimya realisasi serapan OPD lingkup Pemprov Sulbar memasuki triwulan III, membuat Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik menekankan agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) OPD lingkup Pemprov tidak lagi meninggalkan Sulbar. Itu disampaikan Pj. Gubernur, Akmal Malik setelah melakukan rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 4 Juli 2022. Namun, dalam pertemuan tersebut, beberapa OPD ternyata berada di luar daerah.Kondisi itu membuatnya geram, Ia menekankan tidak ada lagi OPD yang keluar daerah tanpa izin dirinya. "Silahkan keluar tetapi ketika anda minta pertanggungjawaban sama saya, saya tidak akan berikan,"tandas Akmal Dirjen Otda itu juga telah memerintahkan pelaksana harian Sekretaris Dareh Provinsi Sulbar, Khaeruddin Anas untuk membuat surat edaran agar tidak ada lagi OPD berkegiatan diluar daerah tanpa izin Pj.Gubernur. Asisten II bidang Ekbang , Khaeruddin Anas dikonfirmasi hal tersebut menyampaikan, OPD banyak keluar daerah. "Hari ini saya diperintahkan bikin surat edaran tidak ada lagi kepala OPD yang boleh meninggalkan Sulbar, tanpa seizin pak gubernur," kata Khaeruddin Anas. Ia mengatakan, jika hal itu masih ditemukan maka dirinya akan menindak tegas OPD, dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanan. "Kalau masih ada yang pergi maka pak gubernur tidak akan membayar, tadi meminta ke BPKPD untuk jangan dibayarkan ataupun tidak lagi boleh dicairkan kecuali dia tanggung dan bayar sendiri itu dia tanggung sendiri, dan tidak membayar perjalanan dinasnya tanpa seizin Gubenur," jelasnya. Itu dilakukan agar serapan anggaran di daerah ini bisa lebih maksimal, sebab relaisasi anggaran memasuki triwulan III masih sangat rendah.(rls)