Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menggelar pertemuan dengan empat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar yang baru, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 19 Oktober 2020. Keempat pimpinan OPD tersebut, masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Gufran Darma Dirawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fadly Syamsuddin, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Mohammmad Saleh Rachim dan Kepala Biro Hukum, Arianto. Pertemuan itu dalam rangka orientasi pengenalan tugas untuk memberikan dan sekaligus pengarahkan kepada para pimpinan OPD yang baru, dalam mengenali fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan struktur yang ada. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta untuk lebih memahami fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan struktur, sebab dinas dengan biro yang ada di sekretariat tentulah berbeda. "Tantangan untuk para pejabat dipemerintahan itu berat, karena pertama harus menjawab ekspektasi masyarakat di Bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, serta secara internal di biro-biro,"ucap Idris Selain itu, juga meminta para pimpinan utama OPD untuk mengidentifikasi masalah utama yang harus diselesaikan dengan cara membenahi dan mengelola organisasi secara lebih kuat, seperti permasalahan generik misalnya tata kelola yang tidak baik, memperbaiki SOP (Standar Operasional Prosedur), IT (Informasi Teknologi), SDM (Sumber Daya Manusia) dan masalah keuangan internal. "Poin saya, saya ingin hal ini diperbaharui karena pimpinan baru itu biasanya pasti ada perspektif yang baru. Olehnnya itu mohon dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masalah,"imbau Idris (ayu)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan peninjauan sekaligus meresmikan ruas jalan akses Pelabuhan Belang-belang Mamuju, Kamis 15 Oktober 2020. Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Budi Amin melaporkan, pembangunan infrastruktur jalan akses Pelabuhan Belang-belang bersumber dari APBN tahun 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.288.970.000 miliar, dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Pelabuhan Belang-belang akan menjadi salah satu harapan untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Ali Baal menuturkan, pembenahan fasilitas pendukung secara bertahap di Pelabuhan Belang-belang, bertujuan memudahkan pengangkutan hasil bumi dari Mamuju dan Sulbar pada umumnya. "Selain memudahkan dan melancarkan pengangkutan barang, membangun tol laut juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan kewirausahaan, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya sehingga akan berdampak positif,"ucap Ali Baal Untuk itu, lanjut Ali Baal, sebagai tol laut Pelabuhan Belang-belang diharapkan terus berkembang untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulbar. Melalui kesempatan itu, Ali Baal menekankan, demi menjaga atau memelihara sarana dan prasarana fasilitas yang tersedia, dibutuhkan peran serta semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. (deni)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Sulbar , Kamis, 14 Oktober 2020. Kunjungan tersebut untuk melihat kesiapan -kesiapan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, dimana saat ini tahapan pilkada sudah pada proses tahapan kampanye. Di Bawaslu, diterima oleh dua orang komisioner yaitu Dr. Fitrinela Patonangi dan Supriadi Narno Ali Baal Masdar menyampaikan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengar dan melihat kondisi kesiapan Bawaslu apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di lapangan. "Tapi sejauh ini , saya melihat masih sesuai prosedur. Jika memang ada pelanggaran yah diproses saja, jika masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Meski demikian , bukan berarti jika ada pelanggaran tidak dilakukan pengawasan, itu harus tetap dilakukan ," tandas lelaki yang akrab disapa ABM. Ia juga mengatakan, dalam melakukan pengawasan, bukan berarti terus menerus melihat kesalahan, pengawasan dilakukan sesuai ketentuan. Menghadapi pelaksanaan pilkada pada empat kabupaten yang akan dilaksanakan di Sulbar, Ia berharap pelaksanaan berjalan damai, dan lancar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan " Jangan ada ribut -ribut, kita tidak ingin seperti itu, "Macoa toi tia mua malaqbi Sulbar, tapi kalau ada riak-riak, blitu hal yang biasa terjadi dalam demokrasi," katanya Komisioner Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno menyingung tentang indeks kerawanan pemilu, khususnya Kabupaten Mamuju yang masuk dalam urutan kedua nasional. Disampaikan, dalam kunjungan Gubernur Sulbar, Ia berharap kepada Bawaslu kedepan dapat mengantisipasi hal itu sehingga kerawanan itu tidak lagi dideteksi sebagai kerawanan yang sangat rawan. (rls)

Kominfo Sulbar-- Mengisi kekosongan pasca wafatnya Bupati Majene, Fahmi Massiara, dan Wakil Bupati Majene, Lukman cuti selama masa kampanye pilkada, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengukuhkan M.Natsir sebagai Pjs. Bupati Majene di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 14 Oktober 2020. Selain itu, juga melantik empat pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar.Masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar dijabat oleh Prof. Gufran Darma Dirawan, yang sebelumnya merupakan Guru Besar UNM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Dr.Fadly Syamsuddin yang sebelumnya bekerja sebagai Peneliti di Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Sulbar dijabat oleh Mohammmad Saleh Rachim yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Kawasan dan Agraria pada Biro Tapem , dan Kepala Biro Hukum Setda Sulbar dijabar okeh Arianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Dokumentasi Produk Hukum pada Biro Hukum Setda Sulbar Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam sambutannya menyampaikan, sesuai ketentuan perundang-undangan harus ditunjuk pejabat sementara Bupati Majene sampai akhir masa kampanye pilkada. "Untuk itu, saya berharap saudara yang telah dilantik sebagai pejabat sementara dapat melaksanakan tugas dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ali Baal Ia juga berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar bekerja profesional, transparan serta akuntabel dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat "Saya juga mengingatkan kepada para pejabat di Pemprov Sulbar, agar selalu memperbaharui semangat kerja untuk memberi yang terbaik bagi kepentingan daerah dan masyarakat serta hilangkan kebiasaan menunda pekerjaan atau memandang enteng pekerjaan dimana hal itu bisa menggugurkan kewajiban. Sebagai pejabat harus mudah dihubungi, hp jangan selalu dimatikan, sehingga mudah dihubungi," tegas Ali Baal Ali Baal juga mengingatkan, sebagai pejabat harus siap melaksanakan tugasnya dalam mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta mampu berpikir inovatif dan kreatif. "Berpikir inovatif untuk mengatasi setiap permasalahan dan senantiasa menempatkan diri sebagai teladan bagi jajaranya dan masyarakat," tandasnya(tawin)

Kominfo Sulbar-- Menkopolhukam RI Mahfud MD meminta setiap kepala daerah dan jajaran Forkopimda agar dapat menjaga keamanan, serta mengedukasi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang baik terkait Undang-Undang Omnibus Law. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law, yang digelar secara virtual, Rabu 14 Oktober 2020. “Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan dengan hoax dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari Undang-undang ini,”ucap Mahfud Selain itu, juga meminta unjuk rasa yang tujuannya bukan menyampaikan aspirasi melainkan hanya membuat kerusuhan, agar dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Yang memang anarkis harus ditangani, negara ini harus diselamatkan, jangan sampai kita kacau lalu tidak terkendali,”tandasnya Mahfud mengungkapkan, unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja masih dan akan terus berlanjut di berbagai daerah. "Saudara sekalian unjuk rasa terkait dengan Undang-undang ini masih terus berlangsung dan dari sudut intelijen memang akan terus berlangsung sampai beberapa lama, meskipun skalanya semakin kecil,”bebernya Ia menjelaskan, Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh sulitnya ijin usaha, adanya korupsi, angkatan kerja yang tiap tahunnya terus bertambah sehingga harus disediakannya lapangan pekerjaan. Hal senada disampaikan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang menyampaikan tentang manfaat Undang-Undang Cipta Kerja dan substansinya. Airlangga menuturkan, Undang-undang Cipta Kerja mempunyai manfaat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru dan mendukung pemberantasan korupsi. Sedangkan substansinya, lanjut Airlangga, diantaranya peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN, administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah mengatakan, jika pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak dilakukan, maka lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain, penduduk yang…

Kominfo Sulbar- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN RI) Surya Tjandra dan Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT RI) M. Nurdin, melakukan kunjungan kerja ke Mamuju Tengah, Sulbar, Selasa 13 Oktober 2020. Kunjungannya tersebut dalam rangka menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah hak milik bagi warga transmigrasi yang bermukim di wilayah Sulbar, dengan total 1.225 sertifikat. Secara simbolis sertifikat tanah yang diserahkan sebanyak sembilan orang dari total jumlah sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 1.234. Prosesi penyerahan berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraida Suhardi, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Pjs. Bupati Mamuju Tengah, Bau Akram Da'i Wamen ATR/BPN RI, Surya Tjandra mengatakan, Sulbar merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat menemukan solusi dari berbagai masalah yang ada baik yang lama plus yang baru. "Kami telah mencoba merangkum berbagai masalah yang sedang dihadapi, sehingga dari permasalahan yang ada telah ditemukan 32 solusi dan salah satunya ditemukan di Sulbar,"ucap Suryo Disampaikan, di Sulbar terdapat 60 persen kawasan hutan dan 40 persen daerah yang dapat diolah dengan semaksimal mungkin dan tentunya dapat bersahabat dengan alam, serta mempunyai nilai manfaat ekonomi yang tinggi dengan efektif dan efesien, sehingga tercipta kombinasi ilmu pengetahuan yang dapat berkumpul pada satu tujuan. "Saya melihat potensi yang sangat besar di Sulbar, kita bisa jadikan Mamuju Tengah atau Mamuju Utara dan atau daerah manapun yang ada di sini menjadi suatu model pembangunan yang komplit, asalkan ada kepemimpinan dan komitmen yang kuat,"pungkasnya Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kemendes PDTT RI, M. Nurdin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu yang dinanti-nantikan, mengingat di daerah asal para imigran belum mendapat sertifikat tanah sesuai yang diharapkan. "Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tercipta suatu keseimbangan antara keluarga dan masyarakat di setiap desa dan hal itu menjadi suatu tugas…

Kominfo Sulbar- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN RI), Suryo Tjandra, Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT RI), M. Nurdin, berkunjung ke Topoyo, Mamuju Tengah, Sulbar, Selasa, 13 Oktober 2020. Kunjungan di Topoyo didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Pjs. Bupati Mamuju Tengah, Andi Bau Akram meninjau sekaligus meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Khaymoto di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah Wamen ATR/BPN RI, Surya Tjandra, mengapresiasi dengan adanya BUMDes di daerah tersebut. Menurutnya hal itu merupakan contoh yang baik karena sebuah desa punya badan usaha yang dapat dikelola bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kombinasi berbagai bantuan tidak habis begitu saja, melainkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kata Surya, kombinasi dan kolaborasi kerjasama yang baik antara kementerian, Pemprov, Pemkab, desa dan dusun jadi satu model yang baik dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran di Indonesia. "Kegiatan ini adalah salah satu momen yang menarik karena disini sangat bagus, maka dari itu kami akan belajar disini. Hal ini seperti ini ingin disebarkan ke seluruh Indonesia terkait pengetahuan yang kita dapatkan dari sini,"tutur Surya Suryo berharap, semoga model seperti itu bisa dijadikan pelajaran di seluruh Indonesia dan jadi contoh yang menarik dan bagus bagi BUMDes yang lain. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Ibrahim menyampaikan, kunjungan kerja Wamen ATR/BPN RI) dan Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kemendes PDTT RI ialah dalam rangka penyerahan sertifikat bagi warga transmigrasi yang ada di lima kabupaten, yaitu Mamuju Tengah, Mamuju, Polman, Pasangkayu dan Mamasa. "Kiranya penyelesaian sertifikat tanah APL maupun hak milik itu kedepan bisa lebih cepat lagi prosesnya, karena selama ini bahkan ada di daerah-daerah transmigrasi yang lain itu diatas lima tahun. Alhamdulillah di Sulbar sendiri terutama di Mamuju Tengah lebih cepat dari yang terjadi selama ini yakni kurang dari dua tahun…

Kominfo Sulbar -- Hari kedua pelaksanaan rapat evaluasi triwulan III berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 13 Oktober 2020. Dalam arahannya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mungkin menyelesaikan tugas dimasing-masing organisasinya. “Saya ingatkan kepada seluruh kepada OPD untuk menyelesaikan proses kegiatan yang ada di OPD masing-masing, agar serapan anggaran kita sesuai target yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan sasaran kerja,"kata Ali Baal Ia juga menegaskan, tidak ada kata lelah untuk kemajuan dan kemaslahatan pembangunan di Sulbar "Kembali saya tegaskan untuk OPD yang masih terdapat program yang belum terealisasi maupun program yang sedang berproses untuk segera merealisasikan dan tetap terus bekerja keras demi kemajuan pembangunan Sulbar,”tegasnya Dengan sisa waktu dua bulan ke depan itu, lanjut mantan Bupati Polman dua periode itu, Ia berharap kepada seluruh OPD untuk berkolaborasi dan terus melakukan konsolidasi, koordinasi baik internal ataupun eksternal di dalam dan diluar kantor itu sendiri, sehingga pekerjaan semakin lebih cepat, lebih fokus dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam rapat tersebut juga menyampaikan, kekacauan yang terjadi di beberapa OPD disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya perubahan mekanisme di awal pandemi covid -19 Berdasarkan hasil laporan, Idris menyebutkan, capaian Sulbar telah menyentuh angka 57,72 persen dari aspek pengelolaan keuangan dengan capaian 70 persen pengelolaan program pada triwulan ketiga Provinsi Sulbar. "SP2D yang belum masuk saat ini adalah pekerjaan yang berskala besar. Untuk saat ini SP2D yang belum masuk adalah proyek-proyek yang bersekala besar yang ditargetkan selesai pada akhir tahun tepatnya di bulan Desember sehingga evaluasi di triwulan keempat itulah yang sangat menentukan," tandasnya. (deni)

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilannya mendapatkan atau mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali secara berturut-turut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan BPK. Piagam penghargaan opini WTP diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada rapat kerja pimpinan triwulan III Tahun 2020 di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur, Senin 12 Oktober 2020. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro, mengatakan, pemberian penghargaan sebagai apresiasi dari pemerintah kepada Pemprov Sulbar atas keberhasilan meraih predikat opini WTP enam kali berturut-turut. "Capaian ini perlu diatensi untuk dipertahankan karena merupakan prestasi yang luar biasa. Kami instansi vertikal dan juga sebagai warga Sulbar merasa bangga atas prestasi yang dicapai di bawah kepemimpinan pak gubernur dan OPD yang ada di Pemprov Sulbar,"ucap Imik Terkait masa pendemi Covid-19, Imik menekankan, mengingat hal itu masih berlanjut hingga saat ini terdapat dua poin yang perlu diperhatian, yaitu pertama kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Hal ini perlu dijaga pada 2020 ini sebab banyak sekali peraturan yang muncul dan dinamis untuk mengantisipasi kondisi Covid, baik itu bansos maupun menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap bisa berjalan dengan baik,"kata Imik Kedua, pengawasan intern perlu juga dijaga sebab diketahui selama pandemi banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat, sehingga hal itu diharapkan tidak hanya sebatas toleransi tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Sehungan hal tersebut, Imik berharap, Pemprov Sulbar tetap bisa menjaga kelanjutan mempertahankan predikat opini WTP yang telah diraih, dengan tetap pada poin-poin yang dibuat atau diuraikan dalam aturan-aturan yang berlaku. Selain piagam penghargaan, Pemprov Sulbar juga mendapatkan plakat atas keberhasilannya mempertahan predikat opini WTP lima kali secara berturut-turut. (mhy)

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris melaunching Aplikasi e- LAPAK (Elektronik Layanan Pengadaan Berkualitas) di lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 8 Oktober 2020. Aplikasi tersebut bertujuan mempermudah pengelolaan data pengadaan dan monitoring pengadaan serta evaluasi pengadaan barang/jasa. Pengembangan Aplikasi e- LAPAK yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemprov Sulbar itu, sebagai salah satu strategi agar dapat mendukung pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, demi meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengadaan barang dan jasa. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Aplikasi itu dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dan metode pengadaan barang/jasa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat menyajikan informasi yang tepat untuk pengambilan kebijakan di Pemprov Sulbar. Idris menuturkan, peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa sangat penting untuk dilaksanakan, sebab nilai pengadaan sesuatu dan nilai manfaat yang didapat memperhatikan value for money. "Yang dimaksud value for money yaitu tidak lagi mengejar persaingan mencari harga termurah, namun kombinasi antara harga dan kualitas harus seimbang. Dengan harga dan kualitas yang seimbang, maka akan berdampak pada perekonomian,"pungkasnya Di tempat yang sama, selain launching Aplikasi e-LAPAK juga dirangkaikan peresmian ruangan Klinik e- LAPAK oleh Sekprov Sulbar yang ditandai dengan pemotongan pita. Dalam kegiatan itu, UKPBJ Pemprov Sulbar juga menggelar sosialisasi terkait aplikasi tersebut. (tawin)