Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Sulbar. Langkah ini dilakukan dengan menyalurkan kembali alokasi vaksin sebanyak 4.200 dosis ke tiga kabupaten pada Senin (20/01/2025). Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar membenarkan adanya distribusi vaksin PMK dari Dinas TPHP Sulbar ke tiga kabupaten di wilayah Sulbar. "Tiga kabupaten itu diantaranya Mamuju sebanyak 2.000 dosis, Mamuju Tengah 1.500 dosis dan Pasangkayu 700 dosis," ungkap Nur Kadar. Ia menambahkan, sebelumnya telah disalurkan juga vaksin PMK ke Kabupaten Majene sebanyak 2.100 dosis, Polman 4.500 dosis dan IPTU Beroangin 200 dosis. “Vaksin-vaksin ini ditujukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan ternak sekaligus mencegah penyebaran PMK yang bisa berdampak besar pada sektor peternakan,” tambahnya. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf, yang juga Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar mengatakan, selain mempercepat kegiatan vaksinasi dan pengobatan, pihaknya juga telah melakukan pengawasan dan pengetatan lalu lintas hewan rentan PMK dan media pembawa penyakit lainnya serta melakukan prosedur lalu lintas sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. “Kami juga bersama dengan pemerintah kabupaten bersinergi melakukan komunikasi dan edukasi kepada para peternak dan pedagang ternak terkait PMK dan meminta peternak/pedagang agar segera melapor jika menemukan ternak yang dicurigai PMK,” ujarnya. Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat saling menjaga stabilitas sektor peternakan dan melindungi mata pencaharian peternak dari dampak penyakit yang merugikan. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Makassar — Kepala UPTD BPHMT IB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Nurdin, menghadiri Pelantikan Pengurus Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan (PERSEPSI) Komisariat Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Komda Sulselbar) Periode 2024-2027, pada Sabtu, 18 Januari 2025. PERSEPSI merupakan wadah bagi para ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan yang tersebar di seluruh Indonesia, beranggotakan para lulusan atau mahasiswa S2, dosen, dan peneliti. Himpunan yang diketuai oleh Prof. Budi Guntoro (Dekan Fapet UGM) ini bertujuan mewujudkan kontribusi yang nyata dari Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia. Kegiatan yang bertempat di Aula Dekanat Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin ini juga dihadiri oleh Dirjen Peternakan, drh. Agung Suganda. Dalam arahannya, Ia berharap agar PERSEPSI Komda Sulselbar dapat aktif berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan subsektor peternakan di Wilayah Timur Indonesia. Dalam pelantikan tersebut, Prof. Syahdar Baba sebagai Ketua PERSEPSI Komda Sulselbar untuk periode 2024-2027. Dengan terpilihnya, Ia diharapkan dapat membawa organisasi ini menjadi lebih progresif dan inovatif dalam mendukung kemajuan peternakan di Sulsel, Sulbar dan sekitarnya. Sementara, Kepala UPTD BPHMT IB Dinas TPHP Sulbar, Nurdin mengatakan organisasi PERSEPSI diharapkan semakin mendukung peran bidang sosial ekonomi peternakan, tidak hanya sebagai sektor penunjang saja. “Bidang sosial ekonomi peternakan ini sangat penting karena merupakan salah satu pilar bidang peternakan yang harus didalami, sebab didalamnya banyak membahas lebih dalam tentang sistem manajerial, membahas tentang kebijakan, juga membahas tentang finansial, serta organisasi keprofesian," kata Nurdin. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU --Visit to Sulbar salah satu tagline semangat pembangunan 2025 yang terus digelorakan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menginginkan Sulbar menjadi tempat kunjungan dari berbagai daerah. Setelah sebelumnya mendatangkan sejumlah pejabat dari berbagai daerah pada kegiatan Rakornas Kesbangpol Pol 2025, kemarin, kali ini PJ Bahtiar berinisiasi menggelar turnamen Domino. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar, Safaruddin Sanusi mengutarakan, masyarakat dari berbagai daerah antusias mengikuti turnamen ini. Bahkan saat ini sudah menerima pendaftar ribuan peserta. "Sekarang sudah 535 pasang, berarti sudah ada seribu lebih orang yang mengikuti turnamen ini," ucap Safaruddin, 19 Januari 2025. Rencananya, turnamen domino dilaksanakan 25 Januari di Maleo Town Square Mamuju. "Ini menjadi salah satu turnamen diminati, baik kalangan atas maupun bawah, banyak provinsi dilain dan para pejabat yang ikut," kata Safaruddin.. Menurutnya, ini menjadi peluang bagi Sulbar sebab dengan mendatangkan banyak orang dari luar daerah dapat menggerakkan perekonomian. Olehnya, atas arahan PJ Gubernur pula, dalam turnamen ini juga digabungkan dengan kegiatan lain seperti pameran Baru Ngalo. Selain itu melibatkan juga sejumlah UMKM untuk memeriahkan acara tersebut. (Rls)

Mamuju - Sekdis Dukcapil Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Sri Utari menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis, 16 Januari 2025. Sulbar menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya penyelenggaraan rakornas ini. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Turut hadir pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, unsur pimpinan DPRD Sulbar, Forkopimda, para kepala OPD, serta peserta dari Kesbangpol seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, dirinya kali pertama bertandang ke Sulbar. Mantan Ketua Asosiasi Walikota ini berharap agar Sulbar segera memiliki Kota Madya pula. Bima Arya mengatakan, banyak target nasional yang menjadi perhatian terus digaungkan seperti pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, swasembada pangan dan yang lainnya. "Untuk mencapai terget nasional, diperlukan tim yang bekerja sama dan solid, dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Memang tidak mudah, tapi jika dibarengi dengan cara bersinergi, improvisasi dan akselerasi hal ini bisa dicapai," pungkasnya. Sementara, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan ucapan terima kasih karena telah memilih Mamuju, Sulbar sebagai lokasi penyelenggaraan rakornas tersebut. "Saya berharap Sulbar bisa sering-sering dikunjungi karena memiliki potensi yang luar biasa. Mamuju juga menjadi salah satu kabupaten yang udaranya terbersih di Indonesia sehingga sangat pantas untuk dikunjungi," kata Bahtiar. Melalui kesempatan itu, Pj. Bahtiar menyampaikan harapan kepada Wamendagri agar Sulbar diberi perhatian khusus, mengingat provinsi ke-33 ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dan menjadi penyangga IKN. Usai menghadiri rakornas, Sekdis Dukcapil Sulbar Sri Utari menyatakan mendukung Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, dengan merancang pembangunan yang progresif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif. "Berbagai sasaran nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta pencapaian swasembada pangan, menjadi fokus…

Polman, -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat menghadiri pelantikan PJ Ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Polman, Jumat 17 Januari 2025. PJ Gubernur Bahtiar mengucapkan selamat kepada PJ Ketua TP PKK Polman dan PJ Ketua TP PKK Mamasa yang telah dilantik dan terima kasih kepada PJ Ketua PKK sebelumnya. Bahtiar berharap TP PKK Provinsi dan kabupaten hingga ke tingkat desa senantiasa berkoordinasi dengan kepala daerah dalam menjalankan agenda program kerja, terutama dalam mengawal Asta Cita Presiden. Salah satunya yang penting untuk terus di dorong adalah pemanfaatan posyandu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi pusat dalam menyelesaikan setiap permasalahan di wilayah masing masing, baik penanganan kemiskinan maupun stunting, dan persoalan lainnya. "Aktifkan posyandu, apalagi 2025 ini mulai ada program makan bergizi gratis," ucap Bahtiar. Selain itu, Bahtiar juga mengajak PJ Bupati untuk mendorong swasembada pangan. Saat ini, kata Bahtiar, Pemprov juga telah berkomitmen mendorong swasembada pangan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan peternakan. "Posyandu aktif, dan sektor lain kita juga bangun, kerjasama Pemda, forkopimda, PKK, untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (Rls)

Mamuju -- Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mendapatkan nilai 97,04 masuk kategori “AA” dengan Predikat “ISTIMEWA” pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024. Bagi Pemprov Sulbar, penilaian IRH tahun 2024 merupakan capaian yang sangat baik, karena terjadi peningkatan dari penilaian Tahun 2023 dengan nilai 77,03 pada kategori “BB” dengan predikat “BAIK”. IRH merupakan penilaian yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Hukum RI sebagai instrumen untuk mengukur reformasi hukum baik di pemerintah pusat/nasional maupun daerah. Atas nama Pemprov Sulbar, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Afrisal mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. “Peningkatan IRH ini merupakan predikat istimewa, dan merupakan buah dari kerja keras pemerintah daerah bersama dengan stakeholder terkait, dan merupakan bukti nyata bahwa Sulbar mampu menghadirkan reformasi hukum yang lebih baik, responsif, dan transparan," kata Afrisal, Jumat 17 Januari 2025. Afrisal menjelaskan, IRH merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional maupun daerah. "Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," ungkapnya. Afrisal menambahkan, penilaian IRH yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1. Memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi regulasi, (bobot 25%). 2. Peningkatan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas, (bobot 25%). 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, (bobot 30%). 4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan, (bobot 20%). Dengan pencapaian ini, Sulbar menjadi salah satu daerah yang mampu mengintegrasikan visi pembangunan daerah dengan agenda reformasi hukum nasional, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola hukumnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD 2024 serta rencana kegiatan tahun anggaran 2025. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Selasa, 14 Januari 2025, raker dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Sulbar, diantaranya Mulyadi Bintaha, Andi Muhammad Qusyairy, Andi Muhammar Qhadafi, Suhadi Kandoa dan Daud Tandi Arruan. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPSDM, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pemerintahan dan Kesra, serta Biro Umum. Dalam raker, masing-masing OPD memaparkan apa yang telah terealisasi di tahun 2024, program prioritas tiap OPD apakah sudah berjalan secara efektif serta kendala yang dihadapi. "Komisi I DPRD Sulbar hari ini (Selasa, 14 Januari red.) menggelar raker lanjutan bersama OPD terkait untuk melakukan monev pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini bertujuan memastikan program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat," kata Irwan SP Pababari, Ketua Komisi I DPRD Sulbar. Selain itu, dalam raker juga membahas secara mendalam rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 agar perencanaan ke depan lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah. "Dalam raker ini, kami menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD dalam menyusun langkah strategis demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Sulbar," ujarnya. Komisi I DPRD Sulbar berharap hasil dari monev ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman - Setelah resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar (Polman) pada Senin 13 Januari 2025, Muhammad Hamzih langsung memulai tugasnya dengan langkah yang mencerminkan kedekatan dengan masyarakat. Dalam perjalanan menuju Polman, Muhammad Hamzih yang juga Sekretaris DPRD Sulbar menyempatkan diri untuk singgah melayat di Kecamatan Tinambung, tepatnya di Manjopai, guna menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya salah satu masyarakat setempat, almarhum Zainal Abidin Bin Syamsuddin. Kehadirannya di rumah duka merupakan bentuk empati dan perhatian kepada masyarakat Polman, sekaligus menunjukkan komitmen untuk hadir di tengah-tengah warga, baik dalam suka maupun duka. Usai melayat, Pj. Bupati Polman langsung menuju Rumah Jabatan Bupati Polman, tempat di mana beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menanti untuk menyambut kedatangannya. Sambutan hangat tersebut menjadi awal kolaborasi antara Pj. Bupati dan jajaran pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Polman. Pelantikan yang dilaksanakan sehari sebelumnya menjadi momentum awal kepemimpinan Pj. Bupati dalam membawa Polman menuju arah yang lebih baik. Dengan langkah awal yang penuh empati dan sinergi, diharapkan kepemimpinan Muhammad Hamzih dapat menjadi teladan dan membawa dampak positif bagi masyarakat Polman. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dalam upaya memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi (monev), Rabu 15 Januari 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulbar, Asran Masdy, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Darmawiyah, di Kantor Dinkes Sulbar. Tim Kemenkes RI yang hadir diantaranya adalah Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Obat Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, Denti Widayanti, serta anggota tim, Mira Indarwita. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kesiapan, ketersediaan, dan pengelolaan obat-obatan di wilayah Sulbar, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan farmasi di daerah tersebut. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menyatakan bahwa ketersediaan obat yang mencukupi merupakan elemen penting dalam menjaga pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sulbar. Pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Tim Kemenkes RI sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan obat-obatan di wilayah Sulbar dapat terpenuhi secara berkesinambungan. "Dengan kolaborasi bersama pemerintah pusat, kami akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan distribusi obat-obatan, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh masyarakat Sulbar dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai," ujar Asran Masdy. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan SDMK, Darmawiyah menyatakan menyambut baik monev tersebut, karena diberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan arahan dari Kemenkes RI terkait pengelolaan obat. "Fokus kami adalah memastikan rantai distribusi obat berjalan lancar, termasuk memperhatikan ketersediaan obat-obatan esensial dan penyediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, kami yakin upaya ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sulbar," ucapnya. Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sistem pelayanan farmasi di Sulbar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Tim Kerja Barang Milik Daerah (BMD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rekonsiliasi BMD untuk bulan Desember tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Biro Umum Setda Sulbar pada Selasa, 14 Januari 2025. Rekonsiliasi tersebut bertujuan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan BMD sesuai dengan data faktual, guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, juga membahas realisasi pengadaan barang tahun anggaran 2024 serta evaluasi persediaan barang habis pakai yang digunakan pada periode yang sama. Dalam pembahasan terkait realisasi pengadaan barang, Afrizal dan Ahmad Wirahman yang merupakan Tim Kerja BMD melaporkan pada Muhammad Tahir selaku Tim Pendamping, capaian yang telah terealisasi sesuai rencana kerja serta tantangan yang dihadapi selama proses pengadaan barang. Tim juga melaporkan kondisi persediaan barang habis pakai saat ini. "Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akurasi pengelolaan aset daerah melalui evaluasi berkala, memastikan setiap pengadaan dan persediaan barang mendukung tata kelola yang efisien dan akuntabel," ungkap Afrizal. Kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar