Polman--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 di Hotel Lilianto, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Selasa, 05 Maret 2024. FPD DLH itu dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar Muhtar sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan itu, dengan membawakkan materi terkait Kebijakan Umum Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali dan Kepala DLH kabupaten se-Sulbar. Kegiatan itu berlangsung hingga 06 Maret 2024. Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Muhtar, dalam sambutannya menekankan bagaimana cara meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang, tetapi mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Sementara, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, pelaksanaan FPD tersebut merupakan salah satu langkah yang wajib dilaksanakan dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. "Adapun tujuan dari kegiatan ini, antara lain untuk melakukan penjaringan saran dan masukan dari DLH di seluruh kabupaten di Sulbar, dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan DLH Sulbar 2025," kata Zulkifli. Pada kesempatan itu, Zulkifli juga menyampaikan terkait rencana kegiatan dan anggaran, capaian kinerja tahun 2023, target kinerja tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025. Hari kedua pelaksanaan kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana juga dihadirkan sebagai narasumber, dengan membawakan materi Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Sulbar. Pelaksanaan kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara FPD yang berisi kesepakatan program kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dan peningkatan adaptasi perubahan iklim yang merupakan kebutuhan yang sama di setiap kabupaten. (rls)

Mateng--Dalam upaya mendorong perbaikan data sektoral perkebunan, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) melalui Bidang Perlindungan Tanaman dalam hal ini diwakili Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Pramudiana, melakukan koordinasi teknis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Rabu, 06 Maret 2024. Koordinasi ini mengenai metode pengamatan dan pengumpulan data serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di kabupaten tersebut. Tujuannya, untuk penyegaran bagi petugas pengamat kabupaten, dalam melakukan pengamatan dan pelaporan hasil pengamatan OPT pada tanaman perkebunan yang sesuai dengan petunjuk teknis agar data yang dilaporkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pengendalian. Koordinasi ini disambut baik Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng Asmirah Djamal. Hadir dalam koordinasi tersebut Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng I Wayan Purnayase dan Pengamat Hama Lapangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng. Dalam pertemuan itu, membahas tahapan-tahapan dalam pengambilan sample per wilayah pengamatan, penggunaan form pengamatan yang disepakati antara pengamat lapangan dan pengolah data, serta teknik pengolahan data hingga data dapat disajikan di aplikasi Sipereda. POPT Pramudiana Disbun Sulbar mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Sulbar Herdin Ismail, untuk melakukan koordinasi teknis dengan pihak kabupaten terkhusus pada Bidang Perlindungan Tanaman. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng, I Wayan Purnayase berharap, dengan dilakukannya koordinasi dan penyegaran data kedepannya sinergitas antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam penanganan hama dan penyakit yang menyerang komoditi perkebunan dapat lebih efektif sehingga pemerintah dapat dengan cepat mengambil langkah-langkah pengendalian. Setelah koordinasi teknis dilakukan, dilanjutkan dengan kegiatan metode pengambilan sample pengamatan yang dilaksanakan di beberapa lokasi titik pengamatan, diantaranya di Desa Kabubu dan Desa Wae Pute, Kecamatan Topoyo dan di Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong Secara terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Disbun Sulbar, Hartati Pawelloi menyampaikan harapan agar data yang dilaporkan melalui aplikasi Sipereda merupakan data yang…

Mamuju -- Rombongan DPMPTSP Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 7 Maret 2024 Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan sharing Program Pemberdayaan Kerajinan UMKM guna meningkatkan fasilitasi kemitraan UMKM dan mendorong peningkatan investasi di Sulawesi Barat. Rombongan DPMPTSP dipimpin oleh Sulbar Pejabat Fungsional, Satriawan Hasan Sulur. Diterima oleh Ibu Nirmala, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Sulsel, yang juga merangkap sebagai Bendahara Dekranasda Sulsel. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi yang erat antara dua provinsi. Satriawan Hasan Sulur mengungkapkan, sesuai arahan Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis , berkomitmen menerapkan program ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) sebagai langkah inovatif untuk mendorong investasi di Sulawesi Barat. "Dengan melihat bagaimana pemberdayaan dan fasilitasi kemitraan UMKM, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat lokal," kata Satriawan DPMPTSP Sulsel diwakili Nirmala, sebagai tuan rumah, menyambut positif upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Sulawesi Barat. "Sharing lintas provinsi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor UMKM dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah semoga kedepan kerjasama antar daerah untuk peningkatan investasi bisa terlaksana. Kami mendukung penuh implementasi program ATM sebagai model yang dapat diadopsi untuk merangsang investasi dan memajukan sektor UMKM di Sulawesi Barat," kata Nirmala Ia juga mengatakan, peluang Kerjasama antara DPMPTSP Sulawesi Barat dan DPMPTSP Sulsel diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan signifikan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. (Rls)

Pasangkayu--Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan dan koordinasi ke BPBD Pasangkayu sebagai bagian dari upaya mengantisipasi cuaca ekstrem hidrometeorologi basah yang mungkin terjadi. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi, diterima langsung Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu, I Nyoman Sukardi, di ruang kerjanya, Kamis 7 Maret 2024. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Sulbar menyerahkan salinan Instruksi Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 100.3.4.1/1/2024 tetang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Ancaman Bencana Hidrometeorologi Basah kepada Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu. Pada pertemuan itu juga, kedua belah pihak membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana terkait cuaca ekstrem. Diskusi melibatkan evaluasi sistem peringatan dini, pengelolaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga terkait. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menghadapi potensi bencana alam. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu, I Nyoman Sukardi menegaskan komitmen BPBD Pasangkayu untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan respon dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Kunjungan ini menjadi bukti nyata dari sinergi antara BPBD Sulbar dan BPBD Pasangkayu dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di tengah ancaman cuaca ekstrem. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan mitigasi risiko dan mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem hidrometeorologi basah. (rls)

Mamuju --Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar menggelar rapat Forum Perangkat Daerah di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis 7/3/2024. Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Ridwan mengatakan, forum tersebut melihat Kepala Balai Kementerian PUPR, dan Dinas PUPR Kabupaten. Forum ini memberikan kesempatan kepada PUPR Kabupaten memaparkan program yang sedang dikerjakan pada 2024 dan memaparkan program yang akan dikerjakan pada 2025. "Forum ini dimaksudkan untuk mendapatkan saran saran usulan baik dari kementerian PUPR maupun dinas PUPR se Sulbar," ucap Ridwan. Dia menyampaikan, melalui forum itu diharapkan ada intergerasi sinkronisasi program yang dilaksanakan kaitannya dengan infrastruktur jalan, irigasi dan cipta karya tata ruang. Hal ini kata Ridwan juga sebagai langkah dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal. "Diharapkan dengan keterbatasan fiskal diperlukan kesamaan persepsi dalam membangun infrastruktur secara efektif," pungkasnya. (Rls)

Polman -- Kadis Kominfo Pers Sulbar , Mustari Mula membuka Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) dan Camp dengan tema "Menuju Sulawesi Barat Makin Cakap Digital dan Informatif" di Aula Pondok Wisata Rawa Bangun Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Kamis, 7 Maret 2024. "Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat atau disingkat Senter KIM adalah program literasi digital Dinas Kominfo Perss bekerja sama dengan Relawan TIK Sulbar. Khusus Senter KIM yang dilaksanakan di Polewali Mandar ini merupakan rangkaian kegiatan Senter KIM yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Majene," kata Mustari. Kegiatan Senter KIM ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Polewali Mandar yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Majene "Pesertanya ini para pengurus Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Polman. Ada juga komunitas lain baik yaitu Kelompok Pemuda Desa, Kelompok Dasa Wisma ," ungkap Mustari. Lewat kegiatan ini, Mustari berharap literasi digitalisasi ke masyarakat semakin meningkat dan bisa mengikuti perkembangan zaman. "Mudah-mudahan program ini berlanjut. Kita berharap juga literasi digital makin masif dipahami masyarakat Sulbar," harapnya. Selain itu, khusus keberadaan KIM itu sendiri bisa makin eksis membeikan edukasi sama masyarakat. "Insha Allah program ini terus dilanjutkan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," tandasnya(rls)

Mamuju – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali berharap proses pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) yang baru tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu disampaikan saat membuka Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN, yang berlokasi di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar, di Hotel Grand Maleo & Convention Mamuju, Jl.Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Sulbar, Selasa, 05 Maret 2024. "Oleh karena itu, kepada Pemrakarsa diharapkan agar tetap memperhatikan dampak-dampak potensial yang ditimbulkan dari proses pembangunan ini, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana pembangunan," kata Zulkifli. Dikemukakan, pembangunan GKN tersebut merupakan pembangunan gedung baru pasca kerusakan yang terjadi pada peristiwa gempa bumi tahun 2021 lalu. Terkait pelaksanaan rapat teknis, Zulkifli menyampaikan, pertemuan itu dimaksudkan untuk melakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN yang telah disusun oleh Pemrakarsa dan Konsultan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Andal, RKL-RPL. Sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenagan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung merupakan kewenangan kabupaten, sehingga kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk bangunan gedung adalah kewenangan kabupaten. Namun, karena Kabupaten Mamuju saat ini tidak memiliki Komisi Penilai Amdal sehingga melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju pada tanggal 7 Februari 2024, Penilai Dokumen Amdal Pembangunan Gedung Keuangan Negara dilimpahkan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi. Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN itu dilaksanakan DLH Sulbar. Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan itu diawali dengan sambutan Prof. Hazairin Zubair, dilanjutkan sambutan Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar selaku Pemrakarsa. Selanjutnya kegiatan ini dibuka Kepala DLH Sulbar. Dan berikutnya rapat teknis pemeriksaan formulir kerangka acuan rencana pertambangan batuan dipimpin Kabid Penataan dan Penaatan…

Mamuju---Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Teknis UPTD BPTPH-P (Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) kembali melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada komoditi padi di dua kabupaten di Sulbar, pada 24-28 Februari 2024. Dua kabupaten dimaksud yakni Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Di Polman, Gerdal OPT pada komoditi padi dilakukan di dua titik, yaitu di Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali dan di Desa Tonroloma, Kecamatan Matakali. Sementara, di Mateng di Desa Lara Kecamatan Karossa. Kepala UPTD BPTPH-P Hasadiq Ramadhan mengatakan, dalam pelaksanaannya di Polman, LPHP Wilayah II Rea Timur Polman beserta seluruh stakeholder bersama-sama melakukan pengendalian OPT penggerek batang padi di dua titik, yaitu di Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali Kelompok Tani Maritangngae seluas 25 Ha pada 24 Februari 2024 dan di Desa Tonroloma, Kecamatan Matakali Kelompok Tani Cinta Damai seluas 25 Ha pada 27 Februari 2024. Sementara di Mateng, LPHP Wilayah I Salugatta Mateng juga Gerdal OPT Penggerek Batang Padi pada 28 Februari 2024 di Kelompok Tani SAMA KARYA II Desa Lara, Kecamatan Karossa. Dalam kegiatan ini didampingi langsung Kepala LPHP Wilayah II Salugatta, Koordinator POPT Mamuju Tengah, POPT Karossa, Kepala Desa Karossa, Koordinator BPP Karossa, dan PPL desa setempat. Berdasarkan hasil pengamatan POPT di lapangan, hama ini ditemukan menyerang pada fase vegetatif. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan, yaitu dengan aplikasi Agens Hayati Beauveria Bassiana dilakukan secara serentak pada pertanaman padi usia 30-50 HST dengan luasan 25 Ha. Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan itu melibatkan seluruh anggota kelompok tani dan petani setempat. “Setelah pengendalian diharapkan agar anggota Poktan tetap memantau apabila masih ada serangan penggerek batang pada tanaman padi," kata Syamsul Ma’rif, Senin 4 Maret 2024. Syamsul Ma’rif menuturkan, hasil yang diharapkan dari kegiatan itu adalah berkurangnya populasi hama penggerek batang…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus berupaya dalam perbaikan mutu genetik ternak di Sulbar melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satunya adalah Program Layanan Optimalisasi Reproduksi melalui kegiatan Insemiansi Buatan (IB) ternak. Langkah ini sebagai upaya untuk mengakselarasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi di wilayah Sulbar. Inseminasi buatan atau IB merupakan upaya meningkatkan mutu sapi dengan memanfaatkan potensi sapi pejantan unggul. Manfaat IB diantaranya memperbaiki kualitas sapi melalui mutu genetika ternak, dengan adanya IB pada sapi lokal dapat menghasilkan anak sapi unggul. Disamping itu, IB juga meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur; efesiensi biaya dan waktu dengan tidak perlu memelihara pejantan dan mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding). “Program ini merupakan kolaborasi antara dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) provinsi dan kabupaten. IB ini dilakukan 75 orang Inseminator yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Dinas TPHP Sulbar menyiapkan sarana penunjang IB berupa semen beku, nitrogen (N2) cair, gun, plastic sheet, glove, dan termos IB," kata Nur Kadar, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP, Rabu (06/03/2024). Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, pada tahun 2024 ini, untuk kegiatan Layanan Optimalisasi Reproduksi melalui IB dengan target IB sebanyak 8.925 ekor, dan kelahiran sebanyak 4.630. "Target-target tersebut diharapkan dapat tercapai, mengingat keberhasilan capaian realisasi program optimalisasi reproduksi pada kegiatan Sikomandan tahun 2023 melebihi target yaitu layanan IB 7.624 ekor (102%) dan kelahiran 5.079 ekor (107%). Syamsul Ma’rif menambahkan, program IB yang sekaligus berperan dalam program Layanan Optimalisasi Reproduksi ini diharapkan dapat mendorong pembangunan peternakan Sulbar. Ia berharap pembangunan peternakan nasional bisa lebih efektif dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat. "Semoga dengan adanya program ini dapat mengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menunjuk sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulbar menjadi bagian dalam Forum CSR. Tujuannya untuk memaksimalkan CSR dalam menjalankan berbagai bidang program di Pemprov Sulbar. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan menyampaikan, APBD yang terbatas maka dibutuhkan kolaborasi dengan sejumlah pihak. "Termasuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Sulbar. Yang kita inginkan antara pelaku usaha di Sulbar dan pemerintah bisa bekerjasama mendorong sumber daya manusia agar daerah ini bisa bersaing dengan daerah lain," ucap Prof. Zudan. Untuk bidang olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin mengatakan, melalui Forum tersebut nantinya akan menjadi solusi untuk melakukan pembinaan prestasi olahraga. Menurutnya, untuk pembinaan prestasi olahraga memerlukan pendanaan secara berkelanjutan. Hal ini bisa dijalankan melalui bantuan CSR dengan melibatkan sejumlah perusahaan di Sulbar. "Kemarin kita diundang bersama KONI Provinsi Sulbar, termasuk kepala OPD Kadispora, Kadis PUPR, Sekwan, serta perwakilan perusahaan, bagiamana agar CSR ini bisa membantu kebutuhan bidang olahraga, misalnya untuk keperluan persiapan PON," kata Safaruddin. Terkait PON, kata Safaruddin, saat ini terdapat 16 cabor telah dipersiapkan mengikuti PON. "PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan berusaha agar 16 cabor lolos PON bisa disuport oleh perusahaan yang bekerja di Sulbar," ungkapnya. Safaruddin mengaku, saat ini dukungan Pemprov Sulbar untuk KONI adalah Rp8,3 miliar. Namun ini mendanai operasional dan kebutuhan lainnya. Khusus PON kini sudah ada bantuan dari perusahaan sebesar Rp5 Miliar, hanya saja anggaran ini belum cukup mengakomodir 16 cabor. "Kita masih kurang 7 miliar. Sehingga diminta ada kesiapan dari perusahaan. Dan perusahaan ini bersedia tinggal kita mengajukan proposal," tutur Safaruddin. (Rls)