Mamuju - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris didampingi Direktur RSUD, mengunjugi Operasi Bakti Sosial Bibir Sumbing, yang diselenggarakan oleh RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 5 Maret 2024. "Alhamdulillah saya bersama jajaran RSUD Sulbar, dimana kita meninjau pelaksanaan bakti sosial yang dilaksanakan RSUD,"kata Idris. Ia menambahkan bakti sosial operasi bibir sumbing dan penanganan kesehatan lainnya secara gratis bagi masyarakat. "Ada 19 pasien bibir sumbing sudah dioperasi. Ini sangat luar biasa, kita sangat bersyukur karena RSUD bisa melaksanakan aksi sosial," tambahnya. Mantan Deputi LAN RI juga mengungkapkan , kegiatan bakti sosial ini harus selalu ada karena bermanfaat bagi masyarakat Sulbar. "Saya kira ini bisa menjadi contoh bagi rumah sakit yang lain, dimana dilaksanakan juga bakti sosial yang berdampak kepada masyarakat," ungkap Idris. Dimana, lanjut Idris bakti sosial bisa dilaksanakan satu kali dalam satu tahun atau dua kali untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. "Saya saksikan sendiri begitu bahagianya orang tuanya saat melihat anaknya bisa dioperasi. Jadi ini modal bagi kita membangun hubungan sosial dengan masyarakat," ujarnya. Selain itu, Ia berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat harus terus diperbaiki kedepan. "Apa yang kita lakukan hari ini, bisa mewujudkan harapan para orang tua agar anaknya bisa tertangani," tandasnya.(rls)

Majene-Polman--Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) Hartati Pawelloi bersama Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Bidang Perlindungan Perkebunan melaksanakan koordinasi teknis pengamatan dan pengolahan data serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu 28 Februari 2024. Koordinasi teknis dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Sulbar Herdin Ismail untuk melakukan koordinasi teknis dengan pihak kabupaten terkhusus pada bidang perlindungan perkebunan. Tujuan dari koordinasi teknis pengamatan dan pengolahan data serangan OPT adalah untuk penyegaran bagi petugas pengamat kabupaten, dalam melakukan pengamatan dan pelaporan hasil pengamatan OPT pada tanaman perkebunan yang sesuai dengan petunjuk teknis agar data yang dilaporkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pengendalian yang akan dilaksanakan. Kedatangan Kabid Perlindungan Perkebunan Disbun Sulbar bersama POPT Disbun Sulbar disambut dan diterima Kabid Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Majene, Maslian. Pada koordinasi teknis itu, Kabid Perlindungan Perkebunan Disbun Sulbar, Hartati Pawelloi menyampaikan harapan Kadisbun Sulbar agar data yang dilaporkan melalui aplikasi Sipereda merupakan data yang aktual dan akurat, sehingga menggambarkan kondisi serangan OPT di lapangan. Selanjutnya, koordinasi teknis berlanjut ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Polman yang disambut Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Polman, Namri Izzuddin. Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Polman, Namri Izzudin menyampaikan beberapa masukan terkait kegiatan yang diharapkan akan dilakukan kedepannya di bidang perlindungan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membahas mengenai pengendalian hama penyakit kelapa yang sebelumnya terindikasi berat di Polman. Dia juga menyarankan, penambahan Regu Pengendali OPT (RPO) di Polman mengingat daerah sentra perkebunan di kabupaten itu yang cukup luas. (rls)

Mamuju--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) menerima kunjungan Penggiat Petani Aren Rusni, Senin, 4 Maret 2024. Kunjungan ini diterima Sekretaris Disbun Sulbar Andi Sitti Kamalia di Ruang Kerja Kepala Disbun Sulbar. Aren (Arenga Pinnata Merr) merupakan jenis tanaman palma yang serbaguna. Tanaman aren memiliki potensi menjadi komoditas perkebunan berkelanjutan, yang bisa menjadi sumber pendapatan alternatif dan pengembangannya bisa menjadi sumber energi terbarukan lewat proses ekstraksi nira. Kapasitas produksi yang dihasilkan sekitar 10-20 liter air nira per-hari dalam satu pohon. Sebagai Penggiat Petani Aren, Rusni menilai saat ini petani aren masih menggunakan cara tradisional dalam menanam hingga memproduksi hasil tanaman. "Diharapkan ke depan, dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan pihak terkait secara massal, yakni bidang perkebunan. para petani tidak lagi menanam aren tanpa pengetahuan, akan tetapi ada bimbingan teknis dilakukan dan akan diterapkan secara profesional," ucap Rusni Sekretaris Disbun Sulbar, Andi Sitti Kamalia merespon proposal yang ditawarkan dari penggiat petani aren. Ia mengatakan, terlebih dahulu perlu melakukan pembinaan petani, penataan kelembagaan dan kolaboratif dalam pengelolaan dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan petani aren. Pengembangan tanaman aren di wilayah Sulbar diharapkan dapat berhasil dan sukses dalam meningkatkan produksi aren serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sulbar baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. (rls)

Mamuju--Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Bulog, Selasa, 5 Maret 2024. Koordinasi dilakukan Kepala Bidang Perdagangan, Muhammad Najib Ali beserta jajaran. Tujuan utamanya adalah memverifikasi ketersediaan stok beras dan minyak di wilayah Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali menekankan pentingnya koordinasi itu untuk menjamin ketersediaan bapok menjelang ramadhan. “Kami ingin memastikan bahwa stok beras dan minyak cukup dan tidak akan ada kekurangan selama Bulan Ramadhan,” kata Najib. Selain koordinasi ke Bulog, Dinas Koperindag Sulbar juga kembali melanjutkan upaya pemantauan stok bapok ke Hypermart. Ini adalah bagian dari upaya Dinas Koperindag Sulbar untuk memastikan bahwa stok bapok di pasar modern juga mencukupi dan tidak akan mengalami kelangkaan. Dari hasil dari koordinasi dan pemantauan yang telah dilakukan selama dua hari ini, Najib berkesimpulan bahwa stok bapok di Sulbar khususnya di Mamuju menjelang Ramadhan mencukupi. “Dari koordinasi dan pemantau yang kami lakukan bisa dikatakan satu bulan kedepan stok bapok aman, selama tidak ada spekulasi atau aksi penimbunan barang oleh orang-orang tidak bertanggung jawab,” ujar Najib. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Dinas Koperindag Sulbar berharap dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tanpa kekhawatiran mengenai pasokan bapok. (rls)

Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat staf, Selasa 5 Maret 2024. Rapat dipimpin Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar ini dihadiri seluruh Staf Bapperida Sulbar. Salah satu tema pembahasan rapat adalah lebih menekankan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait kinerja ASN dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Dalam arahannya, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menjelaskan tentang Plan, Do, Check. Plan diartikan bagaimana merencanakan sebaik mungkin usulan atau program yang akan dilaksanakan. "Usulan program yang direncanakan selain berbasis data juga harus memiliki manfaat yang besar kedepannya," tandasnya. “Semua program yang diusulkan by evidance, by data, misalnya merencanakan pembangunan gedung sekolah kita harus tahu data kapasitas kelas, apakah ratio jumlah murid dan jumlah kelas sudah memadai di dalam 1 (satu) kelas, dan tentunya pembangunan sekolah bermanfaat bagi masyarakat luas," sambungnya. Dalam menyusun perencanaan, Kepala Bapperida Sulbar menitikberatkan bahwa sebagai seorang ASN yang bertugas di Bapperida sebaiknya paham dan tahu konsep dasar perencanaan. Kemudian, lanjut Junda menjelaskan, do artinya dilaksanakan dan chek adalah evaluasi. Periksa, kroscek apakah yang direncanakan sudah sesuai dengan yang dilaksanakan. "Semua poin penting arahan Pj. Gubernur Sulbar sudah ada dalam Bapperida yang diharapkan menjadi salah satu contoh terdepan dalam organisasi Pemprov Sulbar," ucapnya. Untuk itu, Junda menegaskan untuk melakukan check, richek dan croschek terhadap program yang sudah direncanakan. “Jadi program yang sudah terencana dievaluasi, check datanya, jika kurang yakin atau butuh info tambahan lakukan richeck dengan OPD. Lalu jika diperlukan, lakukan pendalaman croscheck lakukan monev lapangan,” tegasnya. (rls)

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana meminta jajarannya agar lebih berinovasi dalam melaksanakan kegiatan. Itu disampaikan dalam arahannya pada Rapat Evaluasi Kegiatan Bapperida Sulbar Januari-Februari 2024 di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (5/3/2024). “Berkaitan dengan kinerja kita untuk saya sudah puas, dalam tataran hal yang normative dan formal. Tapi hal di luar tusi kita, saya belum liat. Inilah yang diminta Pak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk inovasi kita," kata Junda. Dalam rapat tersebut, para Kepala Bidang Bapperida Sulbar menyampaikan hasil kinerja Januari -Februari. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Hasanuddin menyampaikan, pelaksaaan Musrenbang RPJPD dan RKPD direncanakan dilaksanakan 1 April 2024. "Persiapan penyelesaian rancangan awal RPJPD maupun rancangan awal RKPD sampai Maret, diharapkan April saat Musrenbang rancangan awal RPJPD telah diselesaikan," katanya. Sementara, Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Muh. Saleh melaporkan hasil kegiatan FGD di Bidang Riset dan Inovasi. Ia menyampaikan, dari empat FGD yang direncanakan telah dilaksanakan dua FGD dan ditargetkan dua FGD lagi dirampungkan di Maret. "Ini akan menjadi bahan dalam rancangan awal RPJPD menuju ke rancanagn RPJPD yang akan berlangsung di April sehingga empat FGD ini akan menjadi penyempurnaan RPJPD," ujarnya. (rls)

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menghadiri Rapat Lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaringan Utilitas, Selasa 5 Maret 2024. Dalam Rapat Pansus DPRD Sulbar tersebut, hadir dari Biro Hukum Setda Sulbar, Fatwansyah Rasyid, Muspirah dan Dharmawangsa. Rapat digelar di Ruang Komisi III DPRD Sulbar dipimpin Sukardy Muhammad Noer sebagai Ketua Pansus Pembahasan Ranperda tentang Jaringan Utilitas, dan dihadiri Sekretaris Pansus Abidin dan perwakilan dari Sekretariat DPRD Sulbar. Pada Kesempatan ini, Fatwansyah Rasyid sebagai Tim Penyusun Ranperda dari Biro Hukum Setda Sulbar mengatakan, Ranperda tentang Jaringan Utilitas sudah dilakukan permohonan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Namun, pihak Direktorat Jenderal Otonomi Daerah meminta untuk dipaparkan terkait kesiapan Pemprov Sulbar dalam melaksanakan Ranperda Jaringan Utilitas ini. Ketua Pansus Pembahasan Ranperda tentang Jaringan Utilitas, Sukardy Muhammad Noer menyarankan sebaiknya DPRD Sulbar sebagai inisiator Ranperda tentang Jaringan Utilitas bersama Pemprov Sulbar melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri terkait kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Ranperda itu. Adapun kesepakatan rapat kali ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu menyampaikan dan memaparkan terkait teknis pelaksanaan Ranperda tentang Jaringan Utilitas kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan perlu adanya konsultasi kepada Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melalui Tim Ahli terkait Ranperda tentang Jaringan Utilitas. (rls)

MAMUJU--Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dimulai. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy Hasan turut memantau pelaksanaan ujian ini di hari pertama pelaksanaannya di UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mamuju, Selasa 5 Meret 2024. Dalam pemantauannya, Kepala BKD Sulbar didampingi Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sulbar Rini Lukita Sari. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses ujian berjalan dengan lancar dan bebas dari kecurangan. Sistem CAT (Computer Assisted Test) telah diterapkan dalam pelaksanaan ujian ini, yang memungkinkan evaluasi hasil ujian peserta secara langsung dan transparan. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan mengatakan, penggunaan metode CAT dalam seleksi itu membantu memastikan bahwa hasil ujian peserta memenuhi standar minimal secara langsung, serta mencegah terjadinya kecurangan. Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengatakan, Ujian UD dan UPKP yang menggunakan sistem CAT kali ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di Sulbar. "Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan integritas dan kredibilitas dalam proses seleksi kepegawaian di Sulbar," ucapnya. Diketahui, sesuai rencana pelaksanaan UD dan UPKP tersebut akan berlangsung hingga Rabu 6 Maret 2024, diikuti sebanyak 272 peserta. (rls)

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menekankan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida kepada seluruh jajarannya. “Kita harus paham tugas kita sebagai perencana, dan juga menjalankan fungsi pengendalian. Jangan sampai kita terlalu fokus pada action tapi tidak ingat dengan kontrolnya," kata Junda saat memimpin Rapat Internal yang dihadiri oleh seluruh pegawai, baik PNS dan Non PNS di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (5/3/2024). Junda juga mengingatkan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk mengecek setiap usulan program. “Untuk memudahkan semua proses evaluasi, maka inventarisir semua program kegiatan di OPD, agar kita tahu, program mana yang harus kita kontrol. Kita tidak masuk di aspek keuangannya, tapi di aspek program. Tidak hanya bidang makro, tetapi semua bidang harus turut menjalankan fungsi itu terhadap OPD yang menjadi mitra di bidangnya," tegas Junda. “Cek dulu, evaluasi secara administrasi. Jika ada yang dipertanyakan, maka undang rapat. Jika belum yakin, lakukan crosscheck di lapangan,” imbuhnya. (rls)

Jakarta--Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Hamdani Hamdi mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jelang Ramadhan dan Idul FItri 1445H/2024 M di Hotel Kempinski Jakarta, Senin 04 Maret 2024. Acara tersebut digelar Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) untuk memastikan pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan. “Hari ini kita menguatkan sinergi kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan untuk secara bersama-sama memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Bapak Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 lalu menugaskan kita semua agar menjaga betul-betul ketersediaan pangan dan stabilitas harga di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri," kata Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi dalam Rakornas yang dihadiri para Pj. Gubernur seluruh Indonesia. Arief menekankan, kenaikan permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa harus diwaspadai agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi. "Saat ini, inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tapi dialami oleh semua negara di dunia. BPS mencatat inflasi nasional Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen," bebernya. Arief mengungkapkan, berbagai upaya strategi mengendalikan inflasi pangan melalui serangkaian langkah strategis, antara lain menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. “Kami berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan GPM ini, karena GPM ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. Karena itu, GPM ini kita minta akan ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran,” ujarnya. “Selain GPM, kami harapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan.…