MAMUJU- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah melakukan penginputan jurnal penyusutan aset tetap dan penyusutan aset lainnya secara terjadwal, yang berlangsung sejak 4-6 Maret 2024 di Ruang Rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah bersama dengan seluruh Perangkat Daerah Sulbar. Penyusutan aset dapat diartikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Aset pemerintah daerah yang tercatat dalam neraca (kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan), secara umum nilai dan fungsinya akan terus menurun sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Agar nilai aset dapat disajikan sesuai dengan nilainya terkini, maka dilakukan penyusutan aset yang dimana bentuk prinsip akuntansi yakni terkait dengan pengakuan biaya, biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Karena pemanfaatan aset tetap lebih dari satu periode pelaporan, maka biaya perolehan aset secara bertahap harus dipindahkan ke laporan operasional sejalan dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan aset setiap periodenya. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah BPKPD Sulbar, Muhammad menyampaikan, penting melakukan pengawalan terhadap proses penjurnalan penyusutan aset bersama perangkat daerah karena segala material yang dihasilkan dari proses ini akan sangat berpengaruh pada kualitas LKPD nantinya. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mangatakan, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak menyoroti khususnya pengelolaan Aset Tetap dan permasalahannya, bahkan menjadi dasar untuk mengkualifikasi LKPD. "Untuk itu perlu lebih cermat dalam menyajikan laporan-laporan yang dibutuhkan agar terbebas dari salah saji material dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi,” kata Masriadi. (rls)

MAMUJU -- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar telah menggelar penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada orang tua wali pasien peserta baksos operasi celah bibir dan lelangit di RSUD Provinsi Sulbar 4 Maret 2024. Pada sosialisasi yang digelar RSUD menghadirkan beberapa dokter untuk menjadi narasumber seperti drg. Amraningsih, drg. Ida Bagus Kresnananda, drg. Andi Muhammad Zulham. Direktur RSUD Sulbar, dr Merintani Erna Dochri mengatakan, Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran orang tua/wali pasien peserta baksos operasi celah bibir dan lelangit. "Narasumber ini memberikan materi bagaimana manjaga Kesehatan Gigi dan mulut, apa itu gigi berlubang, akibat dari gigi berlubang bagaimana cara menagani gigi berlubang dan hal – hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah gigi berlubang," ucap Erna. Ia menjelaskan, selain pemahaman tersebut para peserta juga diberi pemahaman terkait karies atau gigi berlubang adalah keadaan ketika ada bagian – bagian pada gigi yang rusak dan ditandai dengan adanya noda kehitaman pada gigi yang tidak bisa hilang hanya dengan menyikat gigi. "Akibat dari gigi berlubang inj adalah kerusakan gigi, penyebaran infeksi, masalah berbicara, gangguan tidur dan tidak bisa makan," ucap dr Erna. Menurutnya, dari penjelasan para narasumber beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah gigi berlubang adalah rajin menyikat gigi dengan baik dan benar disertai penggunaan benang gigi, rutin memeriksakan diri kedokter gigi, mengurangi komsumsi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih setelah makan dan menjaga pola makan dan hidup yang sehat. Setelah pemberian penyuluhan menjaga kesehetan gigi dan mulut dilanjutkan penyuluhan celah bibir dan lelangit dalam pertemuan tersebut dijelaskan pengertian celah bibir dan lelangit, epidemiologi celah bibir dan lelangit, etiologi celah bibir dan lelangit klasifikasi celah bibir dan lelangit, tahap penatalaksanaan dengan celah bibir dan lelangit, tatalaksana memberi makan pada anak dengan celah bibir dan lelangit, opreasi celah bibir, opreasi celah langit dan perawatan pasca operasi. dr…

MAMUJU -- Peningkatan Layanan perizinan terus di maksimalkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulbar. Peningkatan layanan perizinan untuk masyarakat dilakukan selaras dengan peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh DPMPTSP Sulbar. Ahli Madya Perizinan DPMPTSP Provinsi Sulbar Irfan AT mengatakan peningkatan layanan terus di lakukan DPMPTSP. "Upaya memaksimalkan layanan perizinan di DPMPTSP di samping sudah ada layanan OSS yang berbasis resiko, kemudian ada aplikasi android kita, juga ada beberapa layanan yang kita kerjasamakan dengan kabupaten, itu untuk memaksimalkan pendekatan pelayanan ke masyarakat yaitu terkait gerai yang ada di kabupaten,"ujarnya, Rabu, 6 Maret 2024 Ia menambahkan, terkait gerai layanan yang dikerjasamakan dengan Kabupaten saat ini terdapat dua kabupaten yaitu Kabupaten Polman dan Kabupaten Majene. "Tahun ini kami ada pengembangan, insyaallah kami fokuskan di dua titik yaitu Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah,"kata Irfan. Irfan menjelaskan, DPMPTSP berkomitmen terus melakukan pengembangan dan peningkatan layanan perizinan untuk masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan perizinan. "Alhamdulillah meskipun kita keterbatasan anggaran kita tidak peduli persoalan anggaran yang terpenting bagaimana memaksimalkan layanan ke masyarakat lebih sempurna," terangnya. Ia berharap, dengan peningkatan layanan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dapat bermanfaat, sekaligus mendorong DPMPTSP untuk terus berbenah meningkatkan kualitas layanan. (Rls)

MAMUJU- Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan amanat dari Pasal 91 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas dan wewenang tersebut adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menyelenggarakan Rapat Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka menciptakan APBD kabupaten yang sehat, Senin (4/03/2024). Rapat ini dilaksanakan secara daring bagi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Rapat dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Asisten Bidang Administrasi Umum Amujib, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Pejabat yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar serta anggota TAPD Sulbar lainnya. Pemerintah kabupaten (Pemkab) yang hadir antara lain Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, Wakil Bupati Majene Arismunandar, dan pejabat yang mewakili Pj. Bupati Polewali Mandar beserta TAPD dari tiga kabupaten tersebut. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, tugas Pemprov Sulbar saat ini adalah membantu pemerintah kabupaten agar dapat menyusun APBD yang sehat. Indikator APBD yang sehat antara lain adalah pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai, belanja yang direncanakan telah memenuhi mandatory spending, kewajiban (utang) dapat segera diselesaikan dan anggaran pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kata Idris, pemerintah kabupaten diharapkan dapat memperhatikan indikator tersebut ketika menyusun APBD dan melaksanakan rekomendasi/saran yang disampaikan oleh Pemprov Sulbar. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, BPKPD Sulbar sebagai badan daerah provinsi yang melaksanakan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang keuangan siap bersinergi dan membantu Pemkab dalam menyusun APBD sehingga menghasilkan APBD yang sehat. (rls)

Mamuju--Berdasarkan surat Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Periode Dasarian I Maret 2024 Tanggal 29 Februari 2024 oleh BMKG Wilayah IV, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulbar melakukan beberapa langkah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah di Sulbar dampak dari perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Amir Maricar mengatakan, berdasarkan data tersebut pihaknya melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti banjir, tanah longsor dan lainya. Amir Maricar menyampaikan, adapun langkah-langkah yang dilakukan diantaranya melakukan koordinasi ke dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Sulbar dan Balai Jalan Nasional Wilayah Polman-Majene, Mamuju-Mamasa, Mamuju-Mamuju Tengah dan Pasangkayu untuk menempatkan alat berat sesuai dengan kondisi wilayah titik rawan bencana longsor untuk memudahkan penanganan kedaruratan. Kemudian, BPBD Sulbar melakukan kunjungan koordinasi ke BPBD kabupaten dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah, terutama bencana banjir dan longsor di wilayah kabupaten. Selanjutnya, Pusdalops BPBD Sulbar melakukan pemantauan dan monitoring perkembangan kondisi cuaca yang terjadi di Sulbar dengan berkoordinasi ke BPBD se kabupaten di Sulbar. "Pusdalops BPBD Sulbar tetap melakukan pemantauan dan terus akan melakukan update data terkait kondisi cuaca dengan berkoordinasi dengan BMKG Wilyah IV," kata Amir Maricar, Selasa 5 Maret 2024. Kemudian, BPBD Sulbar tetap mengaktifkan Pos Bersama Siaga Darurat Bencana Hidro meteorologi basah sampai dengan 31 Maret 2024. "BPBD juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana baik kendaraan maupun peralatan lainnya yang ada di Kantor BPBD Sulbar, dan melakukan koordinasi kesiapan sarana dan prasarana BPBD kabupaten apabila terjadi kejadian bencana," ucapnya. Langkah lainnya adalah BPBD Sulbar dan BPBD kabupaten mengaktifkan TIM TRC untuk memantau lingkungan sekitar apabila terjadi cuaca ekstrem. Amir Maricar menegaskan, BPBD Sulbar, BPBD kabupaten dan Basarnas bersiap melakukan evakuasi warga yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti bantaran sungai, lereng rawan longsor dan tepi pantai…

Mamuju -- Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024, Rabu, 6 Maret 2024 UD dan UPKP dengan metode Computer Assisted Test (CAT) itu merupakan kegiatan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, ujian itu merupakan salah satu proses kenaikan pangkat dan kenaikan golongan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan dua ke golongan tiga dan seterusnya. "Alhamdulillah kegiatan ini luar biasa tertib, aman dan terkendali, serta sesuai dengan standar yang dibutuhkan," kata Idris Ia mengaku bangga atas pelaksanaan ujian yang diselenggarakan di Sulbar dan merupakan hasil dari kerjasama BKD Sulbar dengan BKN. Bahkan, ujian itu memfasilitasi ASN di luar Sulbar. "Kami berbangga kawan-kawan di Sulbar bisa menyelenggarakan kegiatan, BKD bersama dengan BKN dan memfasilitasi teman-teman dari luar Sulbar. Ada yang dari Kalimantan Timur ada yang dari Sulsel," ungkapnya. Idris pun berharap, peserta ujian dari Sulbar sendiri dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga berhasil mencapai apa yang diinginkan. "Ini kita bersyukur, kita berharap teman-teman dari Sulbar bisa memanfaatkan kegiatan ini atau kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berhasil mengikuti persyaratan kenaikan golongan. Mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan, semua peserta dari Sulbar berhasil," tutur Idris. (Rls)

Mamuju--Dalam rangka memperingati HUT ke 71 Ikatan Hakim Indonesia ( IKAHI ), UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) dan Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama pengurus IKAHI Cabang Mamuju melaksanakan kegiatan Donor Darah, Selasa, 5 Maret 2024. Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Mamuju, kegiatan ini diikuti sebanyak 14 orang yang lolos seleksi dari 34 calon pendonor. Kepala UPTD Balai Labkes dan Transfusi Darah, A. Hadra Passamula menyambut baik pelaksanaan donor darah tersebut. Menurutnya kegiatan itu sangat membantu untuk persediaan darah khususnya di Mamuju yang sering terjadi kekurangan stok darah. "Dengan mendonorkan darah kita akan membantu sesama yang sangat membutuhkan darah dan juga dapat berdampak pada kesehatan tubuh yang lebih sehat," kata A. Hadra. Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Rustam, selaku Pembina IKAHI Cabang Mamuju mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian IKAHI kepada para pasien yang membutuhkan darah. "Harapan kedepannya kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun," ucapnya. Sebagai Pembina IKAHI Cabang Mamuju, Rustam berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Balai Labkes dan Transfusi Darah yang telah bersedia bekerjasama, begitupun kepada para pendonor yang bersedia mendonorkan darahnya. Ia menambahkan, kegiatan itu diikuti Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Mamuju, Hakim dan ASN Pengadilan Agama Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, Pos Bantuan Hukum/LBH Citra Yustisia Sulbar dan Bank BSI Mamuju. (rls)

MAMASA--Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar agar memperhatikan perlindungan dan pengelolaan arsip dengan baik sehingga informasi-informasi penting tersebut dapat tetap terjaga keberadaannya. Itu disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Dinas (DPKD) Sulbar di Ruang Pertemuan Gedung Kareba, Tondok Bakaru, Mamasa, Selasa 5 Maret 2024. "Kita harus memastikan bahwa arsip-arsip dapat diakses dengan mudah dan aman. Saya memimpikan Sulbar pada step yang lebih terhormat kedepannya melalui kemampuan literasi yang baik dan kemampuan pengelolaan dan melindungi arsip,' kata Idris. Disampaikan, dalam rangka peningkatan kualitas layanan dalam bidang perpustakaan, Pemprov Sulbar bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional pada tahun 2023 telah berhasil membangun sebuah kanyor layanan perpustakaan daerah yang representatif dan telah eksis memberikan layanan kepada masyarakat/pemustaka. Ia menambahkan, ada beberapa hal yang masih menjadi masalah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang harus dihadapi bersama, diantaranya : capaian IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) dan TGM (Tingkat Kegemaran Membaca) secara provinsi, masih di bawah target nasional, angka capaian IPLM Sulbar 2023 yakni 62,90 sementara target atau capaian 69,42. Selanjutnya capaian TGM Sulbar tahun 2023 yakni 64,86 sementara target nasional 66,77. "Meskipun dengan kondisi sekarang ini capaian Sulbar masih di bawah standar nasional, namun kita tetap menargetkan angka capaian IPLM dan TGM pada tahun 2024-2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 untuk IPLM, kita menargetkan 65,00 dan TGM 66,00 serta tahun 2025 target IPLM 69,00 dan TGM juga dengan 69,00," tambahnya. (rls)

Mamuju -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali mengadakan Rapat Pansus terkait lanjutan pembahasan Ranperda tentang Jaringan Utilitas, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Komisi III DPRD Prov. Sulbar, Selasa, 5 Maret 2024 Rapat ini dipimpin langsung Ketua Ranperda Jaringan Utilitas Sukardy M Noer, didampingi Wakil Ketua Pansus Taufiq Agus dan Sekretaris Pansus Abidin Abdullah serta hadir pula OPD terkait antara lain Dinas PUPR dan Biro Hukum. Ketua Pansus, Sukardy M Noer mengatakan, jaringan utilitas merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. " Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya regulasi yang jelas dan terinci mengenai pengelolaan jaringan utilitas, "kata Soekardy Olehnya itu , Panitia Khusus terkait Ranperda Jaringan Utilitas kembali melakukan pembahasan untuk menyesuaikan ranperda dengan perkembangan terkini dan masukan dari berbagai pihak terkait. Dari pertemuan ini dapat disepakati beberapa hal sebagai berikut : Dinas PUPR perlu menyampaikan dan memaparkan terkait teknis dan pelaksanaan Ranperda tentang Jaringan Utilitas kepada Kementerian Dalam Negeri, Perlu ada konsultasi ke Kemendagri untuk meminta kejelasan dari Kemendagri, Perlu ada konsultasi kepada Gubernur melalui Tenaga Ahli terkait Ranperda tentang Jaringan Utilitas dan perlu ada pembaharuan fasilitasi kembali ke kemendagri terhadap Ranperda tentang Jaringan Utilitas. (Rls)

Jakarta -- Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke V Tahun 2026 bakal dipusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Sulbar, Mamuju Tengah hingga saat ini memang masih minim fasilitas, sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung Porprov ke V tersebut. Karena itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, belum lama ini menemui pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Kadispora yang didamping Kepala Bidang PPLP, Muhammad Sabir, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Agus, Kepala Bidang Layanan Kepemudaan, Karnoto dan staf Dispora, Ruslan, diterima oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bersama sejumlah jajaran dan staf Kemenpora. "Salah satu agenda kami menemui Pak Deputi Kemenpora adalah untuk menyampaikan persoalan Porprov V 2024 yang akan dipusatkan di Mateng," kata Safaruddin Sanusi DM, Selasa (5/3/24). Safaruddin mengaku telah mengajukan usulan untuk berbagai bantuan seperti pembangunan Sarpras dalam rangka mendukung pelaksanaan Porporv 2026 mendatang. "Dan kami sampaikan ke Pak Deputi bahwa Sarpras olahraga di Mateng belum ada. Kita sudah mengajukan, dan direkomendasikan ke Menteri PUPR seperti pembangunan stadion sepak bola dan sebagainya," ungkapnya. "Selain itu, kita ajukan kebutuhan untuk olahraga yang masuk dalam DBON (Desain besar olahraga nasional), seperti ring tinju misalnya. Janjinya kita akan disupport Kemenpora," tambahnya. Tak hanya itu, lanjut Safaruddin, Kemenpora juga akan mendukung Porporv dengan menyiapakan dan mengirim wasit untuk sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. "Jadi Kemenpora itu siap untuk mensupport kebutuhan SDM misalnya untuk wasit kita akan disupport oleh Kemenpora. Jadi ini semua atas arahan dari bapak Pj Gubernur Sulbar sehingga kita menghadap ke Kemenpora. Intinya apa yang kita lakukan semuanya sebagai bentuk bekerja keras untuk menyukseskan Porprov," ujarnya. Safaruddin berharap agar event besar olahraha Porprov ke V 2026 ini dapat berjalan dengan support dan bantuan optimal dari berbagai pihak, baik Kemenpora, DPRD, pihak swasta dan sebagainya. "Kita berharap Sulbar sebagai daerah baru maka…