JAKARTA, -- Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, memberikan sertifikat Pengakuan Warisan Budaya Tak Benda, yaitu Tari Pallake, Tari Pattu'du dan Mappande Sasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat di Taman Fatahilla Kota Tua Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Sulbar Mitthar menjelaskan, penetapan ini melalui proses panjang, dimana berawal diusulkan oleh kabupaten melalui fasilitas dan verifikasi Dikbud Provinsi. Kemudian melalui Sidang penetapan oleh tim ahli Kemendikbudristek, tim Dikbud Sulbar Berhasil meyakinkan tim ahli, bahwa Warisan budaya tersebut adalah Warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Sulawesi Barat. "Alhamdulillah sejak tahun 2019, di tahun 2023 ini berhasil mendapatkan Apresiasi sebagai Pengakuan Budaya," kata Mitthar Tim Diadisdikbud berkomitmen akan terus menggali dan mengekspos Warisan budaya yang kini dijadikan sebagai investasi daerah dalam memajukan Kebudayaan dan dapat mengangkat sektor lainnya. (Rls)

BANDAR SRI BEGAWAN -- Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam forum Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA sendiri merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan utama meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi di antara wilayah anggotanya. Dalam kesempatan itu, Prof Zudan menyampaikan sejumlah gagasan, ide dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya. Bahkan, keinginan Indonesia dalam mengembangkan digital transformasi, blue and green ekonomi, serta koridor ekonomi yang perlu dibangun, dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. "Dan kita juga menyampaikan beberapa permintaan kepada ADB (Bank Pembangunan Asia) agar bisa memberikan bantuan teknis atau teknikal asisten, kemudian berbagai pelatihan yang terkait kita membangun transformasi digital, kemudian pengembangan SDM, termasuk bagaimana penguatan pelayanan publik di 18 provinsi yang ikut dalam forum ini," kata Zudan. Terkhusus, kata Prof Zudan, dirinya mendorong kerjasama dan menyampaikan kesiapan Tanjung Silopo yang ada di di Polman, Sulbar, untuk membuka pelayaran langsung ke Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. "Juga bagaimana produk coklat yang ada di Polman pada khususnya dan di seluruh Sulbar pada umumnya bisa kita kembangkan. Dan respon dari audiensi bagus sekali, mereka sangat tertarik untuk itu," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar yang ikut dalam forum itu mengaku, sangat bersyukur dengan respon positif dari peserta BIMP-EAGA terhadap usulan-usulan Pj Gubernur Sulbar. "Kita sangat bersyukur karena forum ini selesai dengan baik dan banyak usulan-usulan yang disampaikan Pj Gubernur Sulbar, bagaimana Tanjung Silopo bisa berjalan dengan cepat dan konektivitas antar Tanjung Silopo dengan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, bisa cepat terlaksana," ujar Andi Ibrahim Masdar. Lanjut, Zudan menjelaskan, sejumlah pihak dari negara lain yang tergabung dalam BIMP-EAGA tertarik berkunjung ke Sulbar dan melihat produk-produk yang ditampilkan dalam pameran. "Mudah-mudahan sekaligus ada lagi…

BANDAR SRI BEGAWAN -- Prof.Zudan Arif Fakrulloh ditunjuk sebagai delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan BIMP-EAGA Chief Ministers, Governors and Local Government Forum (CMGLF), di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, berlangsung dari 23-26 Oktober 2023 Pertemuan CMGLF merupakan forum kepala daerah se-kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina East Asean Growth Area ( BIMP-EAGA) dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dan diskusi tentang peluang investasi serta menyepakati langkah-langkah untuk mengoptimalkan kemanfaatan kerja sama BIMP-EAGA dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah. Kata Prof Zudan, pertemuan itu membahas kepentingan bisnis antar empat negara, Indonesia-Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Kehadiran Prof Zudan yang juga selaku PJ Gubernur Sulbar didampingi Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar. Forum yang juga melibatkan 18 provinsi itu membahas terkait arah pembangunan Indonesia dalam mengembangkan digital transformasi, blue and green ekonomi serta koridor ekonomi yang perlu dibangun dari Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. "Termasuk berbagai pelatihan yang terkait tranformasi digital, SDM, dan penguatan pelayanan publik di 18 provinsi yang ikut di forum ini," ucap Prof Zudan. Pj Gubernur Sulbar juga menyampaikan kesiapan Pelabuhan Tanjung Silopo Sulbar membuka pelayaran langsung ke Lahad Datu Malaysia. "Dan juga bagaimana produk coklat bisa kita kembangkan. Dan mereka sangat merespon ini," kata Zudan. Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar sangat bersyukur Sulbar terlibat dalam forum ini, serta berterima kasih melalui Prof Zudan selaku delegasi Indonesia memperkenalkan potensi Sulbar. Kata Ibrahim, banyak dari negara lain melirik potensi yang ada di Sulbar dan ini menjadi peluang kerja sama pembangunan ekonomi ke depan. "Saya selaku Bupati terima kasih kepada pak gubernur dan mohon doa apa yang kita bicarakan hari ini bisa secepatnya terlakasana," tandasnya. (Rls)

BALIKPAPAN--Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan salah satu provinsi yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Zona II dari 10 provinsi lainnya. Dengan adanya momentum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi kesempatan bagi provinsi ke-33 ini bersama provinsi lainnya menjual potensinya. Adapun 10 provinsi lainnya meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Gelaran ALKI II Zone Investment Forum di Kota Balikpapan, Kaltim, yang berlangsung dari tanggal 24-29 Oktober 2023, menjadi peluang besar bagi daerah-daerah itu memamerkan potensi dan peluang investasi, termasuk Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar Habibi Azis mewakili Pj. Gubernur Sulbar, bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Sulbar Andi Bau Akram Da'i. Pada ALKI II Zone Investment Forum berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan seperti, Internasional Investment Seminar, Bussiness Matching, One on One Meeting, Investment Expo dan Nusakraf UMKM Expo. Pada kegiatan expo, DPMPTSP Sulbar berkolaborasi dengan Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar memamerkan potensi dan peluang investasi di Sulbar. ALKI II Zone Investment Forum juga dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Deputi Otorita IKN, Konjen Australia, Kedubes Korea Selatan, dan perwakilan 10 provinsi lainnya yang dilalui ALKI Zona II. (rls)

JAKARTA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2023 atas perannya dalam mendorong pelaksanaan Proklim di tingkat tapak, dengan serangkaian kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana Proklim di seluruh kabupaten se-Sulbar. Bersama 9 (sembilan) perwakilan Pemerintah Provinsi se Indonesia, Sulbar mendapat Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Zulkifli Manggazali, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Siti Nurbaya Bakar di Audiotorium DR. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2023. Untuk diketahui, Sulbar telah melakukan pembinaan Proklim sejak tahun 2016 dengan jumlah Lokasi Proklim hingga tahun 2023 sebanyak 97 lokasi yang tersebar di 6 (enam) kabupaten. Lokasi Proklim terbanyak ada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yakni sebanyak 46 lokasi, disusul Kabupaten Pasangkayu sebanyak 14 lokasi, Kabupaten Majene sebanyak 13 lokasi, Kabupaten Mamuju sebanyak 10 lokasi, Kabupaten Mamasa sebanyak 9 (sembilan) lokasi dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) sebanyak 5 (lima) lokasi. Untuk Tahun 2023, terdapat 34 Lokasi Proklim yang telah teregistrasi dalam Sistem Registri Nasional. Sebanyak 16 Lokasi berhasil masuk dalam nominasi Proklim Utama Nasional dan telah dilakukan verifikasi lapangan pada bulan Agustus 2023 oleh Tim Verifikator KLHK, sehingga hasil akhirnya adalah 1 (satu) lokasi berhasil meraih penghargaan Tropi Proklim Utama dan berhak mendapatkan insentif dari KLHK yakni Desa Salururu Kecamatan Bambangan Kabupaten Mamasa, 12 lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Utama, 12 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Madya dan 9 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Pratama. Selain Pemprov Sulbar, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) juga berhasil meraih penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim Nasional tahun 2023 untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota. (rls)

POLMAN--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar terus menggalakkan Program Penanganan Masalah 4 + 1 (stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan pengendalian inflasi) di dua kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yaitu Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Campalagian, tepatnya di Puskesmas Campalagian, Puskesmas Katumbangan, dan Puskesmas Pambusuang, Selasa, 24 Oktober 2023. Kali ini Biro Umum Setda Sulbar menyiapkan 134 paket, terdiri 50 paket bagi penderita stunting berupa beras, telur dan susu SGM, dan 84 paket lainnya berupa beras, kacang hijau dan susu bumil diperuntukkan bagi ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronik). Dari hasil pantauan di lapangan, saat ini sejumlah perubahan ke arah yang lebih baik mulai dirasakan bagi penderita stunting di lokus tersebut. Kepala Puskesmas Pambusuang, Yusnani menilai program bantuan Pemprov Sulbar melalui Biro Umum Setda Sulbar sangat bermanfaat dan berdampak langsung bagi bumil KEK, terbukti dari 16 bumil yang melahirkan, 10 diantaranya melahirkan secara normal. "Dari 45 sasaran ibu hamil terdapat 16 Ibu hamil yang telah melahirkan, 6 (enam) orang diantaranya dinilai masih melahirkan di bawah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), sedangkan 10 Ibu hamil yang lain melahirkan secara normal. Ini menunjukkan adanya suatu kemajuan setelah dilakukan intervensi dari pemerintah provinsi melalui Biro Umum Setda Sulbar,"beber Yusnani Dia menekankan, dalam rangka memutuskan mata rantai stunting, diperlukan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan dan pihak puskesmas setempat. Untuk itu, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, pihaknya terus melakukan sosialisasi berupa jaga jarak kelahiran anak melalui Program KB. Petugas Gizi Campalagian, Arna Nengsih mengemukakan, berdasarkan data di lapangan, terdapat kenaikan berat badan dari sejumlah bayi yang telah dilakukan intervensi. "Dari hasil observasi di lapangan tinggi badan bayi tetap, namun berat badan cenderung naik dan bertambah,"kata Arna Ia berharap, program pemerintah tersebut dapat terus berlanjut, hingga angka stunting di Sulbar…

Makassar - Pemprov Sulbar melaksanakan rapat koordinasi pengawasan daerah serta membangun sinergitas APIP dan APH dalam mengawal stabilitas dan harmonisasi penyelanggaraan pemerintahan tahun 2024. Rapat koordinasi pengawasan ini dilaksanakan di mulai tanggal 24 sampai 25 Oktober 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ini forum koordinasi pengawasan daerah, satu kesyukuran karena bisa berkumpul bersama berbagai komponen. "Jadi APH, APIP, bahkan kawan-kawan di OPD Pemprov dan Pemkab diharap fungsi pengawasan semakin hari semakin baik," kata Idris, Selasa 24 Oktober 2023. Sementara itu, koordinasi ini bagaimana fungsi pengawasan itu berada di depan seperti peringatan dini. Termasuk juga di dalamnya ada pencegahan "Sehingga pengawasan tidak lagi terdesak bahwa ini penangkapan dan sebagainya. Kalaupun akhirnya sampai ke situ juga berarti menjadi bagian pengawasan," ungkapnya. Dalam rapat koordinasi juga didiskusikan bagaimana koordinasi APH dan APIP bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ini semakin hari semakin bagus. "Sekali lagi forum ini menurut saya sangat membantu, saya berharap ke depan jauh lebih baik proses pengawasan daerah," ujarnya. Kepala Inspektorat Sulbar, Muhammad Natsir menyampaikan rapat koordinasi ini untuk melihat pemetaan pengawasan daerah sejauhmana realisasinya. "Jadi kita bisa memperbaiki yang mana salah dan meningkatkan yang sudah bagus. Sehingga pengawasan itu kedepan semakin baik," ucap Natsir. Selain itu, pengawasan daerah akan dilakukan mengedepankan pencegahan agar bisa memperbaiki segala kekurangan yang ada di tahun 2023. "Jadi kita bisa mengantisipasi di tahun 2024. Dengan demikian setiap program tahun depan bisa berjalan lancar," tutupnya.(rls)

Mamuju - Komunitas KIM Allewuang menjadi perwakilan Sulawesi Barat pada acara Festival Komunitas Informasi Masyarakat KIMFest 2023 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur dari 27- 28 Oktober. Hal tersebut, disampaikan Kadis Kominfopers Mustari Mula, Selasa, 24 Oktober 2023. Ia mengatakan, KIM Alewuang terpilih mewakili Sulbar dengan beberapa alasan. "Salah satu alasan mengapa KIM Alewuang di rekomendasi mewakili Provinsi Sulawesi Barat karena komunitas ini telah terbentuk sejak tahun 2006, dan aktif melakukan penyebaran informasi publik melalui gerakan literasi menggunakan sepeda pustaka serta aktif pembinaan dan pelestarian seni budaya dan UMKM,.melalui workshop Workshop Seni Budaya dan UMKM " kata Mustari. Selain itu , lanjut Mustari, kelompok ini juga Komunitas melakukan transformasi digital sehingga informasi publik lebih banyak.melalui media digital baik media sosial maupun melalui produk film- film dokumenter. "Pada KimFest Nasional 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo RI di Surabaya 26-28 Okt, KIM Allewuang akan berkompetisi dengan Peserta KIMFest dari seluruh Nusantara dengan mengikuti semua kategori yang dilombakan" tambahnya. Sedangkan, Ketua KIM Allewuang Rusli Ramli sangat bersyukur bisa menjadi perwakilan Sulbar di ajang KIMFest 2023 di Surabaya. "Harapan kami dalam mewakili KIM Fest, eksistensi KIM selama beberapa tahun, tak mendapat ruang secara maksimal pada kredo kebijakan pemerintah dan ini menjadi peluang pada KIM Fest 2023 yang mesti disambut untuk tetap menyelaraskan kegiatan KIM dengan program dan kebijakan pemerintah," ucapnya. Apalagi, sejak tahun 2012,sambung Rusli, KIM sudah mulai tak ada kekuatan untuk bergerak kecuali " militan " dan menjadi instrumen sosial pada berbagai pengembangan dan pengelolaan informasi di masyarakat. "Jadi KIM sedapat mungkin untuk didudukkan kembali sebagai pilar atau menjadi "laboratorium" informasi dan pengembangan sumber daya manusia yang memuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Bahkan, bisa tetap menjadi mitra yang yang dapat penyampai dan pemberi informasi dari pemerintah ke masyarakat, termasuk sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah bisa menjadi jembatan informasi," tutupnya.(rls)

Tim Percepatan Satu Data Sulbar Menuju Satu Data Indonesia menggelar Rapat Pengembangan Data Center Pemprov Sulbar , Senin 23 Oktober 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Wali Data Sulbar,Tim Forum Satu Data Sulbar, Tim Teknis Aplikasi Telematika Kominfo dan Keamanan Siber serta Tim Admin Pimpinan dan dipandu langsung oleh Kepala Diskominfo Sulbar, Mustari Mula .Diawali dengan pemaparan pengelolaan data Pemprov Sulbar, penjelasan fitur aplikasi Sapota. Sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris berharap di tahun 2024 Pemprov Sulbar sudah harus menjadi pemerintahan digitalisasi melalui SPBE yang paripurna. Olehnya beberapa catatan menjadi masukan melalui rapat tersebut. Pertama, penyiapan command center pada kantor gubernur yang baru akan selesai dibangun. "Display data harus representative, analitik data yang paling dibutuhkan sekarang, membutuhkan Tim Percepatan Digitalisasi menuju Satu Data, Konsep keamanan Ruangan Data, Berhati-hati dalam menyusun Proposal pemanfaatan Anggaran, Pengembangan Aplikasi Sapota tidak memerlukan Aplikasi baru, Grand Design terkait data sampai 5 Tahun kedepan, mengundang desain interior yang profesional, dan integrasi Data yang dibutuhkan DPRD Provinsi Sulawesi Barat," urai Idris. Sementara Mustari Mula menyebut , saat ini Provinsi Sulawesi Barat sementara menginput 476 Dataset namun masih di lingkup perangkat daerah, belum melibatkan BPS. Kedepan dibutuhkan kerjasama perguruan tinggi untuk standarisasi Data Geospasial Sulawesi Barat, serta pengembangan sumber daya dalam menjalankan setiap aplikasi yang sudah berlisensi. "Untuk aplikasi Sapota masih perlu pembenahan, terutama soal visualisasi. Selain itu mendorong update data di setiap OPD. (Rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke 95, di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin ,23 Oktober 2023 Rapat dipimpin oleh Asisten III Pemprov Sulbar, Muhammad Jamil Barambangi. Turut hadir Kepala Dispora Sulbar, Safaruddin, sejumlah perwakilan OPD dan para pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP). Kepala Dispora Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi mengatakan, rapat tersebut melibatkan sedikitnya 7 OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdidkbud), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dispora, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Biro Umum Setda Sulbar, serta para OKP naungan Dispora. "Sejumlah OPD ini masing-masing kita bagi tugas untuk mengurusi dan menyiapkan berbagai hal teknis pada upacara Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober nanti. Begitupun OKP yang kita undang, kita kolaborasi dan beri mereka tugas," kata Safaruddin Sanusi DM. Menurutnya, jelang Hari Sumpah Pemuda tahun ini, Dispora Sulbar juga sebenarnya telah menyusun sejumlah agenda. Salah satunya adalah forum aksi pemuda penanganan masalah 4+1. "Jadi ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan menjelang Hari Sumpah Pemuda. Tapi sesuatu hal sehingga ditunda, akhirnya dipindahkan setelah upacara 28 Oktober mendatang," sebutnya. Sementara, Asisten III Pemprov Sulbar, Muhammad Jamil Barambangi menyampaikan, pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda bakal berlangsung di pelataran gedung merah putih depan rumah jabatan Gubernur Sulbar. Karena itu, Jamil meminta agar panitia penyelenggara menyiapkan segala perlengkapan dan kelengkapan upacara secara maksimal. "Jadi harus cek semua perlengkapan dan kelengkapan. Dicek satu persatu, supaya sebelum upacara dapat dilengkapi yang masih kurang. Saya harapkan agar 27 Oktober Sore hari juga ada gladi. Semua petugas upacara untuk gladi dan latihan," tegas Jamil. Dia juga berharap agar semua pihak yang terlibat dapat menyiapkan seluruh pendukung upacara sehari sebelum pelaksanaan seperti hal hal teknis. "Misalnya penyanyi, berapa banyak yang disiapkan, dan siapa yang bertugas untuk itu. Tentu Disdikbud Sulbar. Kemudian kesatuan upacara, undangan dan sebagainya. Ada juga parade pakaian…