Polman-- PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh membuka Rapat Koordinasi Keuangan dan Pendapatan Daerah se- Sulawesi Barat, oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan rakor dipusatkan di Polman, Rabu 18 Oktober 2023. Pj Gubernur, Prof Zudan melalui rakor meminta kepada Pemkab agar dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun 2024 mendukung penanganan 4+1, yakni penanganan Kemiskinan Ekstrim, penurunan angka Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Usia Anak dan pengendalian inflasi. Olehnya , perlu memperhatikan agar dalam penyusunan APBD, antara lain alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekurang-kuranya 20 %, anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja diluar gaji, alokasi anggaran untuk pengawasan (APIP) sesuai ketentuan perundang-undangan, dukungan terhadap program JKN menuju universal health coverage, pemda harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban LHP BPK, memastikan dukungan anggaran pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka mitigasi bencana yang setiap saat dapat terjadi. Terkait pembayaran pajak, kata Zudan tidak akan ada pemutihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) selama masa kepemimpinannya. Sestama BNPP ini pun menyampaikan terdapat Dana Bagi Hasil diserahkan ke kabupaten diharapkan betul-betul dipergunakan untuk yang berdampak ke masyarakat. Adapun DBH untuk masing-masing kabupaten, 1. Kab. Mamuju sebesar Rp8.426.554.115,00 2. Kab. Polewali Mandar sebesar Rp6.579.282.609,00 3. Kab. Pasangkayu sebesar Rp6.034.489.427,00 4. Kab. Mamuju Tengah sebesar Rp4.207.539.644,00 5. Kab. Majene sebesar Rp3.631.387.787,00 6. Kab. Mamasa sebesar Rp2.352.750.232,00 Total DBH sebesar Rp31.232.002.814,00 “Guna memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak ini dicairkan tepat waktu, maka langsung ditransfer dan dipastikan sudah masuk ke Rekening Kas Daerah masing-masing Kabupaten,” ucap Prof Zudan. Terkait Pemilu 2024, Zudan mengingatkan kewajiban Pemda untuk menganggarkan dana hibah dalam rangka mendukung pilkada serentak pada perubahan APBD 2023 sebesar 40% dan sisanya 60% pada APBD pokok tahun 2024. “Kami telah melakukan penandatangan NPHD Dana Hibah Pilkada Serentak tahun 2024…

Polman - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Pj Ketua Penggerak PKK Sulbar, Ny Ninuk Triyanti Zudan melakukan launching rumah Kibas Stunting di Desa Bunga-bunga, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 18 Oktober 2023. Turut, hadir Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua Penggerak PKK Polman Jumriah Ibrahim, Asisten I Setda Sulbar Herdin Ismail, Kadis Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, Kadis Kesehatan drg Asran Masdy, Kepala DP3KB Sulbar Djamila, dan Karo Tapem Sulbar Saleh Rahim. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ini sangat luar biasa yang dilakukan di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman karena sangat aktif. "Bayi disini 158 dan yang masuk stunting hanya 16, artinya hanya 10 persen, saya minta ke Kepala Desa dalam tiga bulan ini sudah zero stunting," kata Prof Zudan. Sementara, jika tiga bulan ini diintervensi bersama dengan menyalurkan terus bantuan pangan yang bergizi bagi anak stunting, maka bisa zero. "Insya Allah ini bisa selesai, saya juga optimis Polman mendekati zero stunting minimal dibawah target nasional 14 persen dan kita target dibawahnya," ungkap Sestama BNPP inj. Hal tersebut diungkapkan karena melihat kekompakan semua elemen instansi baik itu pemerintah provinsi dan kabupaten. Termasuk tim penggerak PKK provinsi dan kabupaten. "Saya sampaikan semua ASN diseluruh Indonesia jadi orang tua asuh stunting. Begitupun di Sulbar dan Polman ini, makanya saya minta tolong untuk di data ASN di Pemkab dan Kecamatan jadi orang tua asuh," ucap Ketua DPN Korpri itu Mantan Dirjen Dukcapil itu juga mengungkapkan jika ASN semua menjadi orang tua asuh maka masalah stunting bisa diatasi. "Ini juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tinggal monitoring juga. Termasuk kepada TP PKK yang jaringannya luas sekali dan turut aktif. Jadi semua ikut serta menangani stunting," paparnya. Bahkan, lanjutnya, pada tahun 2024 mendatang Pemprov Sulbar menargetkan permasalahan stunting menjadi zero disemua kabupaten. Pj Ketua TP PKK Sulbar, Ny…

POLMAN - Pemprov Sulbar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menyalurkan dana bagi hasil pajak ke semua kabupaten di Aula Kantor Bupati Polman, Rabu 18 Oktober 2023. Penyerahan dana hasil pajak ini dilaksanakan di Pemkab Polman dalam acara rapat koordinasi tatakelola keuangan dan pendapatan hasil daerah se-Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dana hasil pajak baik itu kendaraan bermotor hingga mobil langsung dibagikan ke kabupaten. "Hari ini langsung kita salurkan, ini bisa langsung dicek dikeuangan masing-masing kabupaten langsung ditransfer," kata Prof Zudan. Dana hasil pajak ini dibagikan sebesar Rp 31.232.002.814 miliar semua kabupaten di Sulbar. "Pemkab bisa gunakan untuk pembangunan apa saja yang berkaitan dan dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya," ungkap Prof Zudan. Selain itu, samsat setiap kabupaten terus berbenah untuk terus meningkatkan pendapatan hasil daerah. Karena ini juga peruntukannya pembangunan daerah. "Masyarakat juga kami mohon agar taat membayar pajak, terutama yang menunggak pajaknya karena sampai saat ini masih ada Rp 75 miliar belum bayar pajak," bebernya. Sedangkan, Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengungkapkan, penyaluran hasil pajak daerah ini merupakan triwulan III tahun 2023. "Ini mulai pajak kendaraan, biaya balik nama kendaraan motor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar. Semoga semakin meningkatkan pendapatan hasil pajak dan masyarakat turut taat bayar pajak," tutupnya. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan III Tahun 2023 kepada 6 Kabupaten se-Sulawesi Barat, masing-masing : 1.Kabupaten Mamuju Rp 8.426.554.115,00 2.Kabupaten Polewali Mandar Rp 6.579.282.609,00 3.Kabupaten Pasangkayu Rp 6.034.489.427,00 4.Kabupaten Mamuju Tengah Rp 4.207.539.644,00 5.Kabupaten Majene Rp 3.631.387.787,00 6.Kabupaten Mamasa Rp 2.352.750.232,00.(rls)

MAMUJU—Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan kegiatan Konsultasi Publik untuk membahas Dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi. Berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, Rabu, 18 Oktober 2023, kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Andi Aco Takdir dan dihadiri Balai Pengelolaan DASHL Karama, BBKSDA Sulawesi Selatan (Sulsel), beberapa OPD terkait di Sulbar, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Kabupaten Pasangkayu, Dosen Unsulbar sebagai Tim Ahli serta kepala desa yang daerahnya masuk dalam peta kerja inventarisasi. Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Andi Aco Takdir, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada segenap stakeholder yang sudah berkenan hadir dan berharap dapat memberikan tanggapan dan saran mengenai pengelolaan hutan di Sulbar. Melalui kesempatan itu, mengajak semua pihak bersama-sama mengelola, menjaga dan melestarikan hutan serta satwa yang ada hidup di dalamnya. Serta siap menerima saran/tanggapan dari berbagai pihak untuk kemajuan pengelolaan hutan. "Konservasi Kawasan Hutan membutuhkan kerjasama stakeholder dan menjadi kegiatan jangka panjang,”tutur Andi Aco Takdir Konsultasi Publik merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi yang sebelumnya telah dilakukan Dinas Kehutanan di 8 (delapan) desa pada Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dan Kecamatan Karossa Kabupaten Mateng. Hasil Konsultasi Publik ini, menjadi penentu untuk Pengajuan Dokumen Keanekaragaman Hayati Tinggi Sulbar dijadikan Kawasan Ekosistem Penting. (rls)

JAKARTA -- Sulawesi Barat kini telah terbentuk Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar. Pembentukan P4MI yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dirangkaikan dengan pengukuhan dewan pengurus Korpri Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) yang digelar di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023 dihadiri Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam kesempatan itu mengatakan , pembentukan P4MI dan pengurus Korpri BP2MI menjadi komitmen serius pemerintah mendekatkan layanan kepada masyarakat. "Tentu kita bersyukur bisa membentuk sebuah tempat sebagai post yang bisa memberikan perlindungan dan layanan bagi pekerja Migran. Terimakasih untuk Kepala BP2MI yang memberi ijin pendirian," kata Sestama BNPP Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia mengatakan, pembentukan P4MI merupakan langkah yang tepat sebab saat ini seluruh layanan yang ada telah terpenuhi dengan baik dan siap untuk mengoperasikan P4MI. "Sebagai Pj Gubernur Sulbar saya mendukung penuh apalagi ini juga menjadi arahan Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini juga menjadikan usaha perluasan tenaga kerja sampai keluar negeri secara legal dengan perlindungan yang maksimal," ucap Zudan. Ia meminta seluruh pengurus yang ada agar mendukung penuh program yang dicanangkan pemerintah pusat, sebagai komitmen untuk menyerap secara maksimal tenaga kerja sekaligus juga dengan memberikan perlindungan yang optimal. Prof Zudan juga mengaku bersyukur karena telah terbentuk pengurus Korpri bagi jajaran BP2MI, ini menunjukkan ekosistem ASN harus terus ditingkatkan menjadikan ASN berprestasi dan berinovasi serta berkinerja tinggi. "Ini sejarah di Korpri, karena Korpri pertama terbentuk di BP2MI, Korpri kita dorong agar membuat program yang berdampak langsung ke masyarakat dan berdampak kepada anggota," kata Zudan. Mewakili Kepala BP2MI, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon, menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar menjadi momen penting…

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia (DPKN) atau Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, mengajak seluruh anggota Korpri, yang berjumlah 4,4 juta, untuk bersama-sama menjadi bapak dan ibu asuh bagi bayi stunting di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan pada acara peresmian Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Sulawesi Barat, Selasa, 17 Oktober 2023. Pada kesempatan yang sama, DPKN juga melaksanakan pengukuhan DP Korpri BP2MI, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Polowari Mandar, Andi Ibrahim Masdar, dan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Drs. Lasrosimbolon, MA. Dalam sambutannya, Zudan menyoroti permasalahan stunting yang telah menjadi isu nasional yang perlu diatasi oleh semua pihak. "Permasalahan stunting sudah menjadi isu nasional yang harus ditanggung oleh para pemangku kepentingan. Ini harus diatasi melalui sinergitas dan koordinasi dalam membangun kesepahaman untuk mengentaskan stunting, kemiskinan anak, putus sekolah, dan menjaga inflasi," ungkap Zudan dalam sambutannya. Beliau menekankan pentingnya komunikasi intensif dan intens untuk mencapai tujuan tersebut, dan yakin Korpri memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut karena pengurus Korpri adalah para pengambil kebijakan yang berkomitmen. Pesan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri pada 3 Oktober 2023, di mana Presiden menegaskan perlunya mendukung ekosistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). "Ditangan Korpri lah mesin penggerak birokrasi," ujar Presiden. Dalam rangka memperingati HUT ke-52 Korpri dengan tema "Korpri kan Indonesia," Ketum DPKN mengajak seluruh anggota Korpri untuk bersatu padu dalam berbagai kegiatan. Mulai dari donor darah, bakti sosial untuk penanganan stunting, penunjukkan duta Korpri, seminar, funsport, hingga puncak acara yang diisi dengan doa bersama dan upacara. "Saya mengajak bersama-sama majukan Korpri dan mengingatkan agar rangkaian HUT ke-52 ini membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Korpri harus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Zudan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Polowari Mandar, Andi Ibrahim Masdar, juga memberikan apresiasi…

MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan salah satu daerah yang terletak di sepanjang pesisir pantai Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi lokasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) Republik Indonesia. Dengan adanya IKN di Kaltim akan memberikan dampak besar kepada daerah sekitarnya, termasuk Sulbar terutama pada sektor perekonomian. Dengan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan suplai bahan pangan seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan lain-lain serta bahan konstruksi dengan jumlah memadai. Sulbar yang memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang pasir batu yang digunakan menjadi bahan konstruksi pembangunan harus menangkap peluang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana penunjang transportasi seperti pelabuhan laut yang menjadi prasarana utama untuk menunjang kegiatan tersebut. Namun, dalam melakukan pembangunan pelabuhan dan penentuan lokasi diperlukan studi atau kajian lebih rinci terkait kelayakan baik secara ekonomi, daerah hinterland, sosial budaya, mitigasi, operasional, dan lain-lain. Dengan pertimbangan di atas, Dinas Perhubungan Daerah (Dishubda) Sulbar sukses menggelar ekspose akhir study kelayakan pembangunan pelabuhan laut bekerja sama dengan konsultan PT. Rancang Rencana Indonesia. Untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan, Dishubda Sulbar melakukan kajian study kelayakan pelabuhan sebagai potensi pendapatan yang akan diperoleh. Kegiatan yang dilaksanakan di Mamuju beberapa waktu lalu itu, merupakan seminar akhir yang dilaksanakan dengan menghadirkan stakeholder – stakeholder yang berkompeten terhadap kegiatan tersebut. Salah satu tujuan seminar adalah mendapatkan gambaran komprehensif yang lebih menyeluruh dan obyektif perihal prospek pasar dan potensi usaha dalam persiapan kerja sama investasi dan pengoperasian pelabuhan berdasarkan faktor feasibility (kelayakan). Dalam sambutannya, Kepala Dishubda Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan, dengan adanya kajian study kelayakan itu, dapat menjadi dasar dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar. “Saya berharap ke depannya agar kegiatan ini menjadi awal dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar,”kata Maddareski Di kesempatan terpisah, Plh. Kabid Pelayaran, Irwyin menekankan, dalam penyajian akhir dari dokumen itu…

MAMUJU - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan aplikasi Elitbang yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Plt.Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan, aplikasi ini akan berfungsi bagi intansi maupun kelompok masyarakat untuk memasukkan programnya yang nantinya akan dikaji. "Kalau program yang dimasukkan berkaitan dengan masyarakat maka akan langsung dikaji dan ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat," kata Hamzih, Rabu 18 Oktober 2023. Ini juga untuk memudahkan instansi dan masyarakat dalam mengusulkan programnya yang akan dikaji berkaitan dengan kepentingan masyarakat. "Jadi kita harap usulan-usulan yang masuk di aplikasi berkaitan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat Sulbar," tambahnya. Termasuk, juga jika adanya pokok pikiran DPRD Sulbar yang ingin dikaji tentu bisa juga dimasukkan. "Kita berharap dengan adanya aplikasi ini semua OPD tidak lagi memasukan secara manual, tapi bisa langsung ke aplikasi," ujarnya. Apa yang dilakukan ini, kata Hamzih sejalan dengan program Pj Gubernur Sulbar untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Sulbar. "Kampus juga bisa memasukkan usulan program penilitian untuk dikaji di Balitbangda. Semoga ini berjalan lancar dan sesuai harapan bersama," tutupnya.(rls)

POLMAN--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong upaya penanganan stunting di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), dengan menggalakkan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap balita di Desa Duampanua diberikan perhatian khusus terkait pertumbuhan dan perkembangannya. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Makan Mega Rasa, Polman, Selasa 17 Oktober 2023, yang dihadiri oleh beberapa narasumber kunci, termasuk Camat Anreapi Masrullah dan Kepala Puskesmas Anreapi Jamaluddin. Mereka memaparkan materi terkait upaya penanganan stunting di Kecamatan Anreapi dan Desa Duampanua. Desa Duampanua menunjukkan komitmen dalam penanganan stunting dengan menyediakan lima Posyandu sebagai fasilitas kunci yang mendukung program kesehatan balita. Salah satu inovasi terkait penanganan stunting yang diusung oleh Kecamatan Anreapi adalah Program "PELAKOR JAGA TO," yang bertujuan untuk memantau dan mendukung pertumbuhan balita secara intensif. Selain itu, pemanfaatan bahan pangan lokal yang kaya zat besi, seperti "KANDEBA," turut menjadi strategi dalam upaya peningkatan status gizi balita di wilayah ini. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy mengatakan, Program Ma'silambi diharapkan dapat terus mendukung dan memacu upaya-upaya dalam penanganan stunting di wilayah Sulbar. "Dinas Kesehatan Sulbar dan masyarakat setempat berharap melalui kerja keras bersama, setiap balita di Desa Duampanua akan tumbuh sehat dan kuat, mendukung pertumbuhan generasi yang lebih baik di masa depan,"kata Asran Sementara, Camat Anreapi, Masrullah menyampaikan, Desa Duampanua merupakan salah satu Desa di Kecamatan Anreapi dengan angka stunting yang tinggi. "Semoga dengan kerjasama dalam program Ma'silambi, kami dapat menuntaskan masalah stunting di Desa Duampanua yang telah ditetapkan sebagai lokus Ma'silambi."ujarnya (rls) Berdasarkan data Per September 2023, Desa Duampanua yang memiliki jumlah sasaran balita sebanyak 308 telah mencapai pencapaian signifikan dalam upaya ini. Sebanyak 263 balita, atau sekira 87,67 persen dari jumlah total, telah berhasil ditimbang dan belum ditimbang sebanyak 45 balita. Namun, terdapat 73 balita yang masih menghadapi masalah stunting. (rls)

Mateng --Plt Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad meninjau pekerjaan Irigasi D.I Tobadak, di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Senin 17 Oktober 2023. Rachmad mengatakan, proyek yang menggunakan Rp1,11 miliar bersumber dari DAK. DI Tobadak ini. mengaliri area persawahan. "Hari ini kita meninjau hasil dari pekerjaan proyek ini untuk memastikan bisa difungsikan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat," ucap Rachmad. Ia mengatakan, proyek irigasi ini sebagai upaya mengantisipasi kekeringan akibat fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Beberapa lahan perkebunan terdampak mengalami kekeringan. "Untuk itu kita meninjau proyek ini dengan harapan kedepan dapat difungsikan dengan baik oleh warga dalam hal mengaliri persawahan masyarakat," ucap Rachmad. Dia juga mengajak seluruh kabupaten bersama sama memperhatikan aliran air untuk lahan perkebunan. Hal ini juga sebagai upaya memastikan ketersediaan pasokan pangan dan menekan inflasi kedepan. (Rls)