MAMUJU--Setelah beberapa hari mengalami maintenance server dan penambahan kapasitas (storage), Aplikasi e-Perda kembali difungsikan seperti semula, sehingga permohonan fasilitasi Ranperda, Ranperkada dan Rancangan Peraturan DPRD serta untuk permohonan persetujuan pembahasan dan penandatanganan Ranperda dan Ranperkada bisa diakses kembali melalui sistem digitalisasi e-Perda. Itu disampaikan, Kabag Perundangan-Undangan Kabupaten Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Barat (Sulbar), Stephanus Buntu Madika, Selasa 3 Oktober 2023. Stephanus menjelaskan, Aplikasi e-Perda merupakan terobosan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah di Provinsi Sulbar. "Aplikasi e-Perda merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri yang bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi dari Rancangan Peraturan Daerah. Melalui aplikasi e-Perda ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, karena segala prosesnya berbasis digital,"kata Stephanus Dia mengungkapkan, saat ini ada beberapa draf usulan Ranperbup yang masuk melalui Aplikasi e-Perda dan telah diverifikasi oleh PIC e-Perda, diantaranya adalah Rancangan Peraturan Bupati Polman tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Mamuju Tengah dan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Mamuju Tengah Tahun 2022-2026. Sementara, dari Kabupaten Mamasa yakni Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dari Kabupaten Majene yakni Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene. Layanan e-Perda dapat dengan mudah diakses di laman http://eperda.kemendagri.go.id/ oleh seluruh kabupaten di Provinsi Sulbar. (rls)

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga sebagai Pj. Gubernur Sulbar pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri 2023, yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa 3 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Prof. Zudan menegaskan bahwa Korpri ingin turut berperan dalam memajukan Indonesia melalui penyelesaian permasalahan birokrasi. “Kami ingin sama-sama mencari solusi terkait beberapa problem yang betul-betul kami alami di lapangan,”ungkap Zudan. Prof. Zudan juga menekankan perlunya fokus pada pengembangan karier ASN. Untuk upaya tersebut, Korpri tidak hanya terbatas pada peningkatan kualifikasi ASN, tetapi juga pada perlindungan karier dan bantuan hukum ASN yang dapat menjadi landasan kuat bagi kelancaran tugas-tugas birokrasi. Korpri sebagai garda terdepan ASN, memegang peran krusial dalam memastikan pemerintahan berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mamuju --Dari 12 Mei hingga 31 September PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menerima 140 audiensi dari berbagai lapisan masyarakat. Prof.Zudan menjelaskan, langkah audiensi di lingkup pemerintahan sebagai upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah sebagai pelayan masyarakat dengan pihak lainnya, mulai dari instansi vertikal, ormas, OKP, mahasiswa, media, akademisi, tokoh pejuang dan tokoh masyarakat. Menurutnya , dengan cara audiensi akan lebih mudah menyamakan frekuensi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Utamanya lima fokus permasalahan daerah saat ini, yakni Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Anak Putus Sekolah, Perkawinan Anak, dan Inflasi. Hal ini bertahap dilakukan penanganan berkat masukan dari berbagai pihak. Olehnya, Sestama BNPP itu juga terus menekankan kepada OPD agar selalu siap memberi ruang audiensi dari siapapun. Dengan begitu terbangun kolaborasi antara pemerintah dan semua pihak. "Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita perlu samakan frekuensi dan kita kerjakan sama-sama, menyelesaikan permasalahan bersama-sama," kata Zudan, Senin, 2 September 2023 Lanjut Prof Zudan, dengan cara audiensi pula maka Sulbar dikenal dari luar sebagai daerah yang membuka ruang komunikasi yang baik dari manapun. Termasuk dari investor. Hal ini juga akan menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke Sulbar. "Bangun komunikasi yang baik, satukan frekuensi. Jadikan audiensi ini menjadi branding Sulbar agar Sulbar dikenal dengan daerah yang terbuka bagi siapapun. Ini akan mendorong investasi kita, industri tumbuh, ekonomi kita juga semakin tumbuh," ungkapnya. (rls)

JAKARTA -- Sebagai puncak koordinasi P2DD tahun 2023, Satgas P2DD menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD Tahun 2023 di Hotel Sahid Jakarta tanggal 3 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masuk kategori sebagai Tim Percepatqlan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II Wilayah Sulawesi. Penerimaan Penghargaan diterima oleh Kepala BPKPD Provinsi Sulbar Amujib yang mewakili Pj Gubernur Sulbar, di Hotel Sahid Jakarta. Prestasi tersebut merupakan capaian kedua yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Barat secara berturut-turut dalam pelaksanaan Rakornas sejak tahun 2022. Adapun kategori pembagian TP2DD terbaik antara lain TP2DD Provinsi Terbaik, TP2DD Kota Terbaik, TP2DD Kabupaten Terbaik dengan pembagian kategori wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua), serta Bank RKUD terbaik dan Program Unggulan TP2DD terbaik. Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa "“Ke depan, masih diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi di seluruh pemda, sehingga manfaat transformasi ekonomi digital betul-betul dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,”kata Wapres Ma'ruf Amin. Selanjutnya, Ketua Satgas TP2DD sekaligus Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan tersebut. Namun dia menegaskan kepada semua daerah di Indonesia akan pentingnya mensinergikan berbagai inovasi, inisiatif baru serta, penguatan kebijakan di berbagai Kementerian dan Lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. "Adapun sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah a.l. QRIS, KKI, Kartu Kredit Pemerintah, penguatan SPBE, Penguatan Sarana Prasarana melalui Satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja pemda dan penguatan regulasi local taxing power," ujarnya. Kepala BPKPD, Amujib menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi Tim P2DD Sulbar, "Kita bersyukur dengan pencapaian yang telah diraih provinsi Sulbar selama 2 tahun berturut-turut meraih TP2DD Terbaik II, Target kita tahun depan Insya Allah lebih baik lagi, kita tingkatkan transaksi non tunai secara masif tentunya hal ini sejalan dengan arahan Pj Gubernur…

Mamuju -- Pemprov Sulbar menyerahkan Nota Keuangan Ranperda APBD Pokok 2024 ke DPRD Sulbar, Senin 2 Oktober 2023 di Kantor DPRD Sulbar Rancangan APBD 2024, Pendapatan Daerah ditarget Rp2,21 triliun, bertambah Rp211,2 miliar dari target pendapatan APBD 2023. Sementara belanja Rp2,11 triliun meningkat Rp 36,8 miliar dari belanja 2023. Dengan Pendapatan dan Belanja maka diperkirakan surplus anggaran mencapai Rp 99 miliar. Selanjutnya akan diseimbangkan sebagai pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 99 miliar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang hadir secara virtual menjelaskan, APBD 2024 yang telah dirancang mengusung tema "Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing SDM,"beberapa indikator menjadi prioritas mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks gini rasio, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. "Kita sepakati bersama dengan mempertimbangkan seluruhnya skala prioritas untuk kebutuhan masyarakat dan juga yang paling dianggap penting secara ekonomi efisien dan lebih efektif," tutur Idris pada Paripurna Penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan APBD 2024, di DPRD Sulbar. Lanjut Idris menguraikan, untuk Pertumbuhan Ekonomi ditarget 5,1 persen, kemiskinan 10,24 persen, IPM bergerak ke angka 69,36 persen. Pengangguran terbuka 3,04 persen, dan Indeks gini rasio 0,351. "Kita harap dengan kerja keras semua pihak makan target ini dapat kita capai. Dengan demikian penanganan, kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan terus kita galakkan bersama dengan dukungan dari berbagai pihak. Kita berharap kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lebih baik dari kondisi perekonomian Tahun 2023," tutup Idris. (rls)

MAMUJU -- DPRD Provinsi Sulbar menggelar rapat Paripurna Pelantikan dua anggota DPRD Pergantian Antar Waktu sisa jabatan 2019-2024 di ruang paripurna DPRD Sulbar Senin 2 Oktober 2023. Rapat paripurna pelantikan tersebut dilakukan Ketua DPRD Sulbar , Sitti Suraidah Suhardi bersama Asisten III Pemprov Sulbar Jamil Barambangi. Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi mengatakan pelantikan yang dilakukan berdasarkan hasil tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri. "Hari ini Fitriani dan Ebsan telah dilantik berdasarkan tindak lanjut hasil dari Kemendagri," kata Suraidah saat memimpin rapat paripurna. Ia berharap, setelah dilantik menjadi anggota DPRD Sulbar dua anggota dewan tersebut akan menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban oleh anggota DPRD sebelumnya yakni Mutmainah dan Junzet. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Jamil Barambangi mengatakan permohonan maaf ketidakhadiran Pj Gubernur Sulbar. Ia mengatakan, dalam sistem perpolitikan di Indonesia dikenal dua sistem yaitu sistem perpolitikan supra struktur politik dan infra struktur politik. "Ini yang selalu berkolaborasi, hari ini kita menyaksikan pelantikan dan penggantian antara waktu anggota DPRD Sulbar. Selamat bergabung di DPRD Sulbar, ini masih ada sisa waktu satu tahun," kata Jamil Barambangi. Ia berharap, semoga dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kepentingan masyarakat. "Kemitraan dan kesetaraan menjadi kata kunci menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di wilayah Sulbar," ujarnya. Ia juga menyampaikan, terimakasih kepada Junzet dan Mutmainah yang telah menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Sulbar. (rls)

Jakarta, -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan tak ingin ketinggalan pada momen Istana Berbatik, yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, Minggu , 1 Oktober 2023 Hadir pada acara itu Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Acara ini dimulai dengan fashion show grup 1 yang terdiri dari perwakilan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian, peragaan busana akan dilanjutkan dengan grup 2 dan grup 3 yang terdiri dari finalis Miss Indonesia, Putri Indonesia, serta para figur publik. Peragaan Istana Berbatik juga menampilkan para pejabat dan gubernur dari 38 provinsi di grup 4 dan grup 5. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan bersama Ny. Ninuk Triyanti turut memeriahkan fashion show dengan mengenakan busana batik bermotif Sekomandi, yakni motif tenun khas Sulbar asal Kalumpang, Kabupaten Mamuju. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, acara tersebut dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional. Istana Berbatik digelar untuk melestarikan budaya Indonesia sekaligus meneguhkan batik sebagai warisan budaya asal Indonesia yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage. Karenanya selaku PJ Gubernur Sulbar , Ia pun turut menampilkan batik dengan motif khas Sulbar sebagai bentuk kebanggaan produk lokal daerah. "Ini bentuk penghargaan dan kecintaan kita pada produk lokal kita sendiri, di Sulbar banyak produk lokal yang dihasilkan dari tangan masyarakat. Ini bagus kalau didaftar dalam properti yang menjadi kekayaan intelektual. Baik itu dari masakan, lagu, produk UMKM, itu harus kita kapitalisasi, tidak boleh kita biarkan warga berkreasi ,tetapi tidak di hargai," kata Prof Zudan" tandasnya. (rls)

Mamuju --Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang melakukan perluasan Kooridor Ekonomi, salah satu wilayah yang berpotensi adalah provinsi Sulawesi Barat. Tim BIMP-EAGA Economic Corridors sudah meninjau Pelabuhan Tanjung Silopo dipersiapkan untuk operasi penyeberangan perdana ke Lahad Datu Malaysia. Olehnya Pemprov Sulbar akan mendukung pembenahan di Pelabuhan Tanjung Silopo dengan harapan Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi gerbang bisnis antara Sulbar dan Sabah Malaysia. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin mengatakan, untuk kesiapan pelabuhan di Lahad Datu melayani penyebarangan dari Polewali Mandar menuju ke Lahad Datu sudah mencapai 95 persen. Sementara pelabuhan Tanjung Silopo masih memerlukan beberapa perangkat yang harus dipenuhi. "Seperti jaringan internet dan listrik," kata Maddareski. Mengenai persiapan penyeberangan perdana ini, pihaknya juga sudah melengkapi izin ke pabeanan, karantina hewan, imigrasi dan keamanan. Persiapan penyebrangan perdana dilaksanakan bersama Pemkab Polman beberapa hari lalu di Aula Kantor Bupati Polman Rencana penyeberangan perdana digelar pada 9 Desember 2023, menggunakan KM Katthleya Express milik PT Panca Merak Samudera. Dengan adanya rute penyeberangan ini akan membuka kerjasama antara Sulbar dan Malaysia, selain kerjasama sektor industri dan Pariwisata juga memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI). (rls)

Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Rapat Paripurna secara virtual dalam rangka Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Gubernur Tentang Ranperda APBD Perubahan 2023 di Kantor DPRD Sulbar, Jum'at, 29 September 2023. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, adapun sejumlah jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi anggota dewan dimulai dari fraksi golkar terkait urgensi perubahan APBD Tahun 2023 yang mengakomodir perkembangan yang dinilai tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dan keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi,.antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. " Saya akan memerintahkan kepada Tim TAPD, agar kedepannya di proses pembahasan APBD dapat memberikan perhatian yang lebih maksimal sesuai dengan perannya dan bekerja secara tim dalam menyusun anggaran, " Ujarnya Masih kata Zudan, belanja hibah merupakan bagian dari penunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah yang harus dicantumkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 sehingga harus dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran. Sedangkan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, mengenai rencana peningkatan target Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor Pajak Daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp86.441.937.347,00 menjadi Rp91.441.937.347,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.000.000.000,00. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp82.374.040.401,00 menjadi Rp88.374.040.401,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.000.000.000,00. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp77.379.108.462,00 menjadi Rp92.379.108.462,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000.000,00. Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada BLUD RSUD yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp39.539.947.230,00 menjadi Rp53.668.745.764,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.128.798.534,00. " Terhadap segala permintaan, kiranya setiap perangkat daerah melahirkan inovasi nomenklatur sub kegiatan untuk menjawab indikator-indikator dan isu strategis pembangunan dapat kami jelaskan bahwa dengan ditetapkannya Permendagri Nomor…

MAJENE -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh berpesan agar seluruh anak dapat bersekolah dan mengenyam pendidikan dengan baik, hal itu merupakan salah satu cara meneladani sifat Fatonah Rasulullah. Itu disampaikan pada momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Salabose Kabupaten Majene, Kamis, 28 September 2023 Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, momentum maulid Nabi Nuhammad SAW yang digelar di Salabose menjadi upaya agar seluruh masyarakat dapat meneladani akhlak dan sifat Rasulullah. Salah satunya yaitu sifat Fatonah yaitu cerdas dan sifat kasih sayang. "Saya titip agar kita bisa meneladani sifat fatonah cerdas dan pintar, orang yang cerdas dan pintar adalah orang yang berilmu dan itu diawali dengan bersekolah sehingga saya mengajak semua anak di Majane harus sekolah," kata Prof Zudan Sestama BNPP itu juga mengatakan, tidak ingin jika ada keluarga yang tidak bersekolah, tidak sehat dan tidak memiliki kecukupan sehingga seluruh pihak harus berperan memberikan bantuan jika menemukan hal tersebut. Ia menjelaskan, pendidikan merupakan salah satu jalan mendapatkan ilmu dan itu harus dilakukan dengan bersekolah. Zudan pun berharap, dengan pendidikan , maka berbagai persolan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. (rls)