Makassar -- PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mendapat apresiasi dari Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof.Husain Syam. Menurut Rektor UNM, kehadiran Sestama BNPP ini telah menginspirasi dan memotivasi mahasiswa. Ia mengaku sengaja menghadirkan Prof. Zudan sebagai sosok pembelajar "Yang dibutuhkan generasi muda saat ini adalah sosok yang bisa menginspirasi, inspiring, yang bisa menggugah diri untuk kemudian bagaimana mengisi hidup dan kehidupan bagaimana mengisi potensi untuk kemudian memenangi kompetisi di luar sana kelak setelah berproses di UNM," tutur Prof Husain, menyambut kehadiran Prof Zudan dalam rangka memberikan kuliah umum di Kampus UNM, Senin 18 September. Kuliah umum oleh PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan di UNM menyajikan materi tentang Transformasi Sosial dan Pemerintahan. Hadir dalam acara Kuliah umum antara lain Para Wakil Rektor,Dekan,Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi,DWP UNM mahasiswa S2 dan S3. Memulai materinya, PJ Gubernur Sulbar menjelaskan tentang transformasi sosial dengan mengurai klasifikasi peradaban 1.0 hingga 5.0 atau dari generasi peradaban berguru dan mencari hingga generasi yang bergantung pada teknologi. Sementara, transformasi pemerintahan mengurai tentang bagaimana pemerintahan mengakomodir masyarakat yang hidup di lima peradaban, dari 1.0 hingga 5.0 "Bagaimana negara ini harus mengakomodir masyarakat yang hidup di peradaban. 1.0 hingga 5. 0 dengan kebijakan yang sama," kata Zudan. Ia mencontohkan, Undang-undang perbankan memberikan ruang untuk setiap peradaban. Sehingga dalam pelayanan masih terdapat pelayanan manual dan ada juga sudah bertransformasi ke peradaban 5.0. "Ini Adjustment policy (menyesuaikan kebijakan) terus menerus di tataran teknis tanpa merubah kebijakan perbankan. Itulah dilakukan negara kita; mewadahi semua peradaban yang ada," jelas Prof.Zudan. Begitupun di Sulbar, kata Zudan, pemerintah memberikan wadah untuk setiap peradaban sebab di Sulbar pun masih terdapat generasi 1.0 hingga 5.0. "Semua harus kita wadahi. Bagaimana kita mentransformasi sosial. Kita harus melihat konteks yang ada," ungkapnya. Olehnya sebagai PJ Gubernur di Sulbar, Ia melihat perlunya membangun tradisi di sektor pemerintahan agar bergeser ke…

Polman -- Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menghadiri Dzikir dan Doa Bersama Refleksi 19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat di Masjid Nuruttaubah Imam Lapeo, Polman, Senin, 19 September 2023 Kegiatan tersebut mengusung tema " merajut harapan mengkokohkan komitmen perjuangan menuai benua Mala'bi' Anna' Ma'barakka', di Sejumlah sosok hadir seperti manta Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Anggota DPR RI, Andi Ruskati Ali Baal, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Pejuang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Rahmad Hasanuddin, Syahrir Hamdani, Naharuddin, Camat, Kepala Sekolah, dan tamu undangan lainnya. Muhammad Idris berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak dalam mendukung acara tersebut, menurutnya acara tersebut menjadi komitmen bersama kembali merefleksikan tujuan terbentuknya pembentukan provinsi Sulbar. "Komitmen kita untuk membentuk provinsi apa? Kita tidak mau lagi menjadi daerah yang tertinggal jauh. Daerah kita masih sangat terbelakang dilihat dari pola pikir , tingkat kemiskinan ekstrem kita di Sulbar masih cukup tinggi," ujar Idris. Tujuan lain adalah mengkat derajat provinsi di level nasional. "Kita masih tertinggal darinsisi SDM, baik tingkat pendidikan kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus keluar dari permasalahan ini," tambahnya. Karenanya, lanjut Idris berharap seluruh pihak bahu membahu mewujudkan cita cita pembentuknya provinsi Sulbar. Di Usia 19 tahun Sulbar harus kembali mengokohkan yang menjadi komitmen bersam setelah terpisah dari Sulawesi Selatan. "Untuk apa? untuk membangun kemandirian daerah ini. Saya minta kepada semua untuk komitmen untuk provinsi yang diberikan kepada kita agar bertransformasi, artinya bergeser ke arah yang lebih baik," tutup Idris. (rls)

Polewali --Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar kembali mendatangi dua kecamatan melakukan intervensi Stunting, perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan Inflasi (Permasalahan 4+1 Sulbar), Kamis, 14 September 2023 Kepala Diskominfoperss Sulbar Mustari Mula mengatakan, aksi penanganan dilakukan dalam rangka bulan Bakti OPD Pemprov Sulbar, pihaknya juga mengajak mitra kerja bersama-sama meninjau lokus penanganan maslaah 4+1 Sulbar. Ada empat perusahaan yang menjadi mitra antara lain Jho Cellular, icon plus, telkom, Julian.net Kata Mustari , atas satgas penanganan 4+1 yang telah dibentuk PJ Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh, masing-masing OPD menangani dua kecamatan. Untuk Diskominfoperss mendapat arahan di Kecamatan Anreapi dan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Polman). "Kami turun bersama mitra kerja dan tim juga berkoordinasi dengan OPD di kabupaten, Kader Posyandu di kabupaten, camat hingga aparat desa," ujar Mustari. Tim yang bergerak di dua kecamatan saat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelum-sebelumnya. "Intervensi yang kami lakukan rutin dilaksanakan dengan menyasar dari desa ke desa. Melakukan sinkronisasi data dan terus meninjau perkembangan atas intervensi yang sudah kami lakukan," terang Mustari Kata Mustari, ketika ada keluarga yang masuk kategori langsung diintervensi saat itu juga dan pekan depan kembali dipantau perkembangannya. (rls)

Polewali --Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar kembali mendatangi dua kecamatan melakukan intervensi Stunting, perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan Inflasi (Permasalahan 4+1 Sulbar), Kamis, 14 September 2023 Kepala Diskominfoperss Sulbar Mustari Mula mengatakan, aksi penanganan dilakukan dalam rangka bulan Bakti OPD Pemprov Sulbar, pihaknya juga mengajak mitra kerja bersama-sama meninjau lokus penangananmaslaah 4+1 Sulbar. Kata Mustari , atas satgas penanganan 4+1 yang telah dibentuk PJ Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh, masing-masing OPD menangani dua kecamatan. Untuk Diskominfoperss mendapat arahan di Kecamatan Anreapi dan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Polman). "Kami turun bersama mitra kerja dan tim juga berkoordinasi dengan OPD di kabupaten, Kader Posyandu di kabupaten, camat hingga aparat desa," ujar Mustari. Tim yang bergerak di dua kecamatan saat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelum-sebelumnya. "Intervensi yang kami lakukan rutin dilaksanakan dengan menyasar dari desa ke desa. Melakukan sinkronisasi data dan terus meninjau perkembangan atas intervensi yang sudah kami lakukan," terang Mustari Kata Mustari, ketika ada keluarga yang masuk kategori langsung diintervensi saat itu juga dan pekan depan kembali dipantau perkembangannya. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Pusat telah menetapkan secara resmi nama DR. Yakub F. Solon ( Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar), sebagai Penjabat Bupati Mamasa. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, setelah berakhirnya masa jabatan Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi bersama Wakil Bupati Mamasa Marthinus Tiranda, maka kursi Bupati Mamasa akan diisi oleh Penjabat Bupati yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. "Pj Bupati Mamasa sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Yakub Solon," kata Prof Zudan, Jumat, 15 September 2023 Selanjutnya, Sestama BNPP itu menjelaskan sesuai jadwal pelantikan akan digelar sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Kemendagri. "Pelantikan dan sertijab sesuai aturan tanggal 19 September,"kata Prof Zudan. Sebelumnya, Sulbar mengusulkan tiga nama Penjabat Bupati Mamasa ke Kementerian Dalam Negeri. Tiga nama tersebut, yakni DR. Yakub F. Solon ( Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar), Ardiansyah S.STP (Sekda Kabupaten Majene), dan H. Habibi Azis S. STP., M.M. (Kepala DPMPTSP Provinsi Sulbar). (rls)

Polman --Sulbar sebagai salah satu daerah tertinggi stunting dan kemiskinan ekstrim. Sebab itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi, berkunjung ke Sulbar serta berkoordinasi dengan Pemda terkait perkembangan penanganan masalah tersebut. "Kita ingin mengetahui perkembangan stunting dan kemiskinan ekstrim, karena Sulbar angka kemiskinan dan stunting cukup tinggi," ujar Muhajir. Kehadiran Menko PMK di Sulbar juga menyempatkan berkunjung ke Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian Polman sekaligus menyerahkan bantuan serta berdialog langsung dengan keluarga sasaran terdampak stunting dan kemiskinan ekstrem. Menko berharap penerima bantuan stunting dan kemiskinan ekstrem tepat sasaran,dan mendorong Pemda melalui dana desa lebih maksimal dalam mengalokasikan untuk penanganan stunting dan Kemiskinan ekstrem. "Jangan sampai salah sasaran," tegas Menko PMK. Dia juga meminta para pejabat di Sulbar akan menjadi bapak asuh stunting, bahkan Menko PMK bersedia menjadi bapak asuh untuk dua keluarga stunting di Sulbar. "Kalau semua pejabat mau menjadi bapak asuh, saya kira stunting bisa kita turunkan 14 persen," pungkasnya. Stunting dan Kemiskinan Ekstrem adalah dua dari lima permasalahan yang menjadi fokus utama Pemprov Sulbar. PJ Gubernur Sulbar , Prof Zudan sejak menjabat Mei 2023, bergerak cepat dengan membentuk Satgas penanganan Masalah 4+1 Sulbar, yakni Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perkawinan Anak dan Inflasi. Melalui satgas Pemprov juga mengarahkan setiap OPD menangani dua kecamatan untuk masalah 4+1 tersebut. (rls)

Polman -- PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyambut kehadiran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi, MAP di Pondok Pesantren Syekh. Hasan Yamani, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Kamis 14 September 2023. Diketahui Ponpes ini tergabung didalamnya Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiah (MTS),Madrasah Aliyah (MA), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dengan total keseluruhan santri dan santriwati mencapai 654 orang. Ketua Yayasan Ponpes Syekh Hasan Yamani M. Amin Said serta Dewan Penasehat Ponpes Syekh Hasan Yamani Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf melalui sambutannya mengucapkan selamat datang dan berterima kasih atas kunjungan Menko PMK. Menko PMK Muhadjir menyampaikan, kunjungannya ke Ponpes Syekh Hasan Yamani dalam rangka kunjungan silaturahmi. Tujuan lain dalam rangka koordinasi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Pada kesempatan itu, Menko PMK juga menyerahkan bantuan berupa Alquran kepada Ponpes Syekh Hasan Yamani. "Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di ponpes ini, ini kunjungan silaturahmi. Beliau menawarkan agar bisa bersilaturahmi ke Ponpes ini," ujar Menko PMK. Menko PMK berharap Ponpes ini bisa Menghadirkan kader bangsa yang unggul. Ia juga mendoakan agar pra tenaga pengajar senantiasa diberi kesehatan dalam membimbing santri Ponpes Syekh Hasan Yamani. Pj Gubernur Sulbar z Prof Zudan berterima kasih atas kunjungan Menko PMK. Menurutnya kehadiran Menko PMK menjadi berkah bagi masyarakat Sulbar utamanya santri ponpes Syekh Hasan Yamani yang mendapatkan arahan langsung dari Menko PMK. Melalui kesempatan itu, PJ Gubernur Sulbar juga mendorong agar para siswa Ponpes Syekh Hasan Yamani fokus belajar dan mencapai gelar pendidikan setinggi-tingginya. Sestama BNPP ini mengatakan, salah satu modal siswa di Ponpes Syekh Hasan Yamani adalah memiliki pondasi yang kuat, sehingga akan lebih mudah memasuki perguruan tinggi. "Rumah yang kuat tidak akan roboh kalau pondasinya kuat. Gantungkan cita citamu setinggi tingginya. Teruslah belajar kuatkan hatimu teguhkan keyakinanmu, selesaikan tugasmu, taati para ustadz…

MAMUJU -- Upaya serius menekan stunting di Sulbar, Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan penandatanganan MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Polda, Korem, Bkkbn, Kemenag, Pengadilan Tinggi Agama, Kajati di Aula Mapolda Sulbar. Penandatanganan tersebut dilakukan Pj Gubernur Sulawesi Barat Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama seluruh Forkopimda dan instansi vertikal sebagai komitmen tuntaskan empat plus satu masalah Sulbar terutama stunting. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan utamanya Polda Sulbar melalui aplikasi SI-Centing. "Dengan dukungan seluruh intansi vertikal seperti Kanwil Kemenag, Danrem, BKKBN serta Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan seluruh ASN dapat menjadi spirit untuk bergerak bersama menyelesaikan masalah Stunting di Sulbar," kata Prof Zudan. Lebih lanjut, kata Sestama BNPP itu kedepannya melalui kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan dapat lebih cepat menekan angka Stunting di Sulbar. Dengan MOU dapat segera tindaklanjuti dan diimplementasikan sampai ke tingkat Posyandu agar seluruh bayi yang belum melakukan penimbangan bisa segera ditimbang berat badannya. "Karena bayi kita saat ini 116 ribu dan yang sudah ditimbang itu baru dikisaran 54 persen dan ini harus kita segera kita timbang agar dapat mengetahui kondisi real,"kata Prof Zudan. Dengan begitu, Sestama BNPP itu berharap, agar angka stunting di Sulbar dapat segera diturunkan, sesuai target nasional di tahun 2024. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulawesi Barat , Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar melakukan launching aplikasi SI- Centing Siamasei Launching dilakukan bersama seluruh Pimpinan Forkopimda dan stakeholder terkait di Aula Marannu Mapolda Sulbar Kamis 14 September 2023. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan , kolaborasi yang dilakukan bersama Polda Sulbar dan Pimpinan Forkopimda merupakan komitmen pemerintah menyelesaiakan empat plus satu masalah Sulbar, utamanya stunting, pernikahan anak serta kemiskinan ekstrim. "Melalui aplikasi SI-Centing ini sangat membantu banyak dalam proses pendataan bayi dari usia 0-5 tahun terutama yang stunting ini bisa didata secara real time,"kata Prof Zudan. Dengan dukungan seluruh intansi vertikal seperti Kanwil Kemenag, Danrem, BKKBN serta seluruh ASN dapat menjadi spirit untuk bergerak bersama menyelesaikan masalah Stunting di Sulbar. "Karena bayi kita saat ini 116 ribu dan yang sudah ditimbang itu baru dikisaran 54 persen dan ini harus kita segera kita timbang agar dapat mengethui kondidi real,"kata Sestama BNPP itu. Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar dalam sambutannya mengatakan, mengingat angka stunting di Sulbar cukup tinggi dan berada di posisi kedua di Indonesia setelah NTT, tentu menjadi perhatian serius pemerintah untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Hal itu juga sesuai dengan program nasional Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting. Ia menjelaskan, Polda Sulbar dalam hal ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulbar dan stakeholder untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang maju, bebas dari stunting menuju Indonesia emas 2045. Sehingga , melalui launching aplikasi SI-Centing, kedepan intervensi mengenai stunting dapat dilihat sejauh mana kegiatan program yang ada di Posyandu terutama mulai dari desa, kecamatan hingga Kabupaten. "Semoga dengan begitu, kita berharap 2024 khusus stunting di Sulbar turun drastis dengan bekerjasama bahu membahu sehingga program Pak Presiden turun 14 persen dapat kita laksanakan," tutup Irjen Pol Adang Ginanjar. (rls)