MAJENE--Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Mithhar menyambangi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Kamis 12 Oktober 2023. Kedatangannya disambut langsung Rektor Unsulbar, Prof. Dr. Muh. Abdi. Kunjungan Kepala Disdikbud Sulbar untuk mengajak membangun kerjasama dalam menjalankan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar yaitu Penanganan masalah 4 + 1 (Kemiskinan ekstrem, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perkawinan Anak Dini dan Pengendalian Inflasi). Upaya itu untuk memaksimalkan pelaksanaan program tersebut. Dalam pertemuan keduanya membahas seputar bagaimana dapat berkolaborasi menuntaskan masalah mendasar di Sulbar, utamanya masalah Anak Tidak Sekolah. Kepala Disdikbud Sulbar Mithhar mengatakan, Disdikbud telah berupaya dengan memberdayakan semua potensi yang dimiliki seperti bersama kepala sekolah dan guru SMA, SMK dan SLB yang tergabung dalam Satuan Tugas ATS Dikbud. Sehingga menurutnya, jika perguruan tinggi seperti Unsulbar juga terlibat langsung melalui Program Pengabdian Masyarakat seperti Kuliah Kerja Lapangan, baik itu reguler maupun terpadu maka tentunya masalah itu akan segera dapat tertangani. "Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan/Nyata kita arahkan program kegiatannya dengan menyasar masalah 4 + 1,"kata Mithhar Sementara, Rektor Unsulbar, Prof. Muh. Abdi sangat menyambut baik ajakan kerjasama Kepala Disdikbud Sulbar. Ia mengatakan, akan secepatnya menugaskan tim untuk segera menindaklanjuti dengan terlebih dahulu melaksanakan PKS (Perjanjian Kerja Sama). "Insha Allah secepatnya kita akan bergerak bersama, Kepala Disdikbud juga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Pj, Gubernur, kita akan membangun kerjasama pada semua perguruan tinggi di Sulbar, maupun di luar Sulbar yang mengarahkan mahasiswanya ber-KKN di Sulbar,"kata Prof. Abdi (rls)

MAMUJU,- Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur terhadap Nota keuangan RAPBD Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi mengatakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tersebut sebagai tindak lanjut dari penyampaian nota keuangan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar. APBD 2024 yang telah dirancang mengusung tema "Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing SDM,"beberapa indikator menjadi prioritas mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks gini rasio, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Sebelumnya dalam Rancangan APBD 2024, Pendapatan Daerah ditarget Rp2,21 triliun, bertambah Rp211,2 miliar dari target pendapatan APBD 2023. Sementara belanja Rp2,11 triliun meningkat Rp 36,8 miliar dari belanja 2023. Dengan Pendapatan dan Belanja maka diperkirakan surplus anggaran mencapai Rp 99 miliar. Selanjutnya akan diseimbangkan sebagai pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 99 miliar. Keseluruhan Fraksi menyampaikan pandangan atas penjelasan tersebut hampir seluruh fraksi berpendapat agar Pemanfaatan PAD yang telah disampaikan dapat terus di tingkatkan. "Pada umumnya, para fraksi ini memberi atensi terhadap asumsi-asumsi umum, misalnya pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran dan yang paling spesifik itu adalah mengenai belanja dan juga pendapatan," kata Idris. Idris mengatakan, dari aspek pendapatan, pada umumnya mereka masih konsen untuk memberi perhatian dan dukungan untuk menambah peluang-peluang PAD yang ada di kita atau intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, hal tersebut menjadi perhatian. Selain itu yang menjadi perhatian dan menarik adalah asumsi antara belanja operasional dan belanja modal yang selalu bandingkan secara umum dalam RAPBD "Daerah manapun itu pasti larinya kearah sana karena dari postur-postur APBD di situ dilihat, seberapa konsen kita ke belanja-belanja modal, pembangunan jalan, infrastruktur dan sebagainya," ucap Idris. Pemprov dan DPRD akan melanjutkan pembahasan untuk menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan seluruh fraksi. "Termasuk juga didalamnya penjelasan mengenai bagaimana menyikapi permintaan DPRD untuk menunda pembayaran…

MAJENE--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar Rapat Rekonsiliasi dan sinkronisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain Triwulan ke III Tahun 2023 beberapa waktu lalu. Bertempat di Hotel Villa Bogor Majene, kegiatan itu dibuka Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, dan dihadiri Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Para Kolektor OPD serta Tim Rekonsiliasi PAD. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Pendapatan Lain-lain Triwulan ke III Tahun 2023 dilaporkan bahwa seluruh OPD telah menerima penyetoran penerimaan melalui Qris sebagai perwujudan dukungan pelaksanaan Elektronifikasi Tranksaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, menghimbau seluruh pengelola Pendapatan Lain-lain Asli Daerah yang sah ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan asli daerah agar dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Dalam rapat, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rachman selaku moderator. Pemaparan materi, serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan Pendapatan Lain-lain bersama OPD, pengelola Kas Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipandu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Syamsul Arifin. (rls)

Mamuju - Dinas Kominfopers Sulbar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Pembangunan Manusia Sulbar (Banua), Kamis, 12 Oktober 2023. Kegiatan yang dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, berlangsung di Hotel Grand Putra, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar. Idris mengungkapkan, aplikasi Banua merupakan langkah strategis yang dilakukan Dinas Kominfopers Sulbar dalam menghadapi perkembangan teknologi. "Dan ini sangat strategis karena kita punya program 4+1 yang harus diintegrasikan oleh sebuah dukungan IT yang harus memadai. Saya lihat, kawan-kawan di Kominfo sudah sangat jeli, bisa mengikuti kebutuhan perkembangan dan akhirnya dibuatkan aplikasi ini," kata Idris. Dia menjelaskan, tujuan dari aplikasi Banua untuk mengkonsolidasi laporan-laporan yang ada. Sehingga, terjadi keseragaman yang berbasis teknologi dan juga berbasis evidence (bukti) yang benar. "Jadi, kebenaran data itu menjadi salah satu kunci perbaikan pembangunan manusia. Kalau datanya tidak bagus, jangan harap kita bisa maju, mengukur kemajuan kita sendiri, bahkan kekurangan," ungkapnya. Idris berharap, dengan aplikasi Banua dapat membantu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas. Terlebih khusus, OPD yang diberi tugas sebagai koordinator Pokja. "Apalagi untuk pimpinan karena ada dasbor. Artinya simplifikasi laporan kepada pimpinan dalam mengikuti perkembangan dan sekaligus nanti akan melakukan monitoring evaluasi dan juga pengambilan keputusan," imbuh Idris. Di tempat yang sama, Kadis Kominfopers, Mustari Mula menjelaskan, pihaknya memberikan Bimtek terhadap perwakilan dari masing-masing OPD lingkup Pemprov Sulbar. Sehingga, calon operator itu dapat memahami aplikasi Banua secara mendalam. "Yang jelas, tujuannya untuk memonitoring laporan yang awalnya dibuat secara manual, ini di digitalisasi terkait penanganan 4+1 itu. Misalnya, pada saat OPD turun melakukan intervensi, dilaporkan sehingga laporannya series," pungkas Mustari Mula. (rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar tengah mempersiapkan launching pelayaran perdana di pelabuhan Tanjung Silopo, Kabupaten Polman. Sekprov Muhammad Idris mengatakan launching ini merupakan program pemerintah pusat dengan melibatkan Pemprov dan Pemkab Polman. "Jadi kita memulai membangun aset-aset untuk relasi pemerintah Sabah Malaysia. Ke depan Sulbar harus berani dan harus membangun kerjasama internasional untuk mendapatkan keuntungan bagi rakyat," kata Idris, usai hadiri paripurna di DPRD Sulbar, Kamis 12 Oktober 2023. Ia menambahkan Pemprov Sulbar memulai dulu dari misi pelayaran, karena pelayaran merupakan kesempatan yang harus betul-betul menjadi perhatian. Apalagi tidak semua daerah bisa membangun kerjasama internasional. "Jalur tradisional yang kita support. Sekarang kita fokus melengkapi infrastruktur di sana termasuk bea cukai," tambahnya. Dalam mendukung infrastruktur tersebut Pemprov sudah menyiapkan lahan jika kantor Bea Cukai ingin membangun kantor di Sulbar. "Karena kita menggenjot kantor bea cukai agar bisa memberikan pemasukan kepada daerah. Lahan sudah kita siapkan," ujarnya. Sedangkan, Kadis Tenaga Kerja Sulbar Andi Farid Amri mengungkapkan saat ini sudah ada ratusan warga terdata yang akan melakukan pelayaran. "Terdata saat ini sudah ada 200 an yang akan melakukan pelayaran ke Malaysia untuk bekerja," paparnya. Warga yang akan berangkat ini ada dari Sulawesi Selatan seperti orang Jeneponto, Sidrap dan daerah lainnya.(*)

Mamuju - Pemprov Sulbar memantapkan persiapan launching pelayaran perdana pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar. Mulai dari fasilitas sarana dan prasaran penunjang pelabuhan agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti penyiapan layanan internet ditangani oleh Dinas Kominfopers Sulbar. "Kita sudah melakukan koordinasi ke PT. Telkom dan survei lapangan ke Pelabuhan Tanjung Silopo. Insya Allah layanan internet akan terpasang sebelum final chek kesiapan launching pelayaran perdana PMI," kata Kadis Kominfopers Mustari Mula, Kamis 12 Oktober 2023. Bahkan, lanjut Mustari, secara teknis dirinya telah berkoordinasi juga dengan pihak Bea Cukai Parepare terkait besaran Bandwith yang dibutuhakan untuk layanan kepabeanan. Sedangkan, Kabid Egov Dinas Kominfopers Sulbar Muh. Ridwan Djafar mengungkapkan Kominfo sudah negosiasi dengan PT. Telkom untuk penyiapan layanan internet di Pelabuhan Tanjung Silopo Polman. "Mereka sudah bersedia membantu untuk menyambungkan nanti, meskipun itu sifatnya temporary atau sesuai kebutuhan kegiatan," ucap Muh. Ridwan. Pemasangan akan dilakukan bersama PT. Telkom menjelang launching pelayaran perdana bagi pekerja migran ke Negara Malaysia. "Akhir November 2023 akan dilakukan pemasangan bekerjasama PT. Telkom. Karena rencana kegiatan di bulan Desember 2023. Jadi tinggal dieksekusi dan sudah dibuat surat dikirim ke PT. Telkom dan nantinya akan kita pantau terus di lapangan," (rls)

MAJENE--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Pendapatan melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah Periode Juli-September (Triwulan III) Tahun 2023 di Hotel Villa Bogor, Kabupaten Majene baru-baru ini. Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III Tahun 2023 dibuka secara resmi Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, mewakili Kepala BPKPD Sulbar. Kegiatan ini diikuti pejabat pengelola dan bendahara penerima OPD pada SKPD pengelola retribusi daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi serta Tim Rekonsiliasi PAD BPKPD Provinsi Sulbar. Rapat tersebut merupakan kegiatan rutinitas setiap triwulan sebagai bagian dari proses sinkronisasi data, optimalisasi dan evaluasi penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terhadap penerimaan retribusi daerah, melalui kanal QRIS dan EDC yang memberikan kemudahan, efisien dan transparansi dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi daerah. Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan BPKPD seyogyanya bukan hanya menjadi kegiatan rutinitas setiap triwulan, namun juga dapat dimaksimalkan serta menghasilkan sesuatu yang dapat memicu dan memacu kinerja ke depannya. "Jadi ini bukan hanya kegiatan rutinitas, akan tetapi dapat kita maksimalkan sehingga lebih mampu berkontribusi dalam peningkatkan penerimaan PAD khususnya pendapatan retribusi daerah,"kata Fahri Yusuf dalam sambutannya Dalam kegiatan itu Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rachman selaku moderator. Pemaparan materi serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan retribusi daerah bersama OPD, Pengelola Kas Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipandu Kasubbid Pendapatan Retribusi Daerah Andi Nursyadana. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPKPD dan OPD pengelola retribusi daerah, dengan catatan masih terdapat realisasi OPD belum sinkron dengan data bidang akuntansi dan pelaporan disebabkan keterlambatan pelaporan/penginputan realisasi melalui aplikasi SIPD. Diharapkan hal tersebut tidak terulang kembali pada triwulan berikutnya. (rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar memantapkan persiapan launching pelayaran perdana pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar. Mulai dari fasilitas sarana dan prasaran penunjang pelabuhan agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti penyiapan layanan internet ditangani oleh Dinas Kominfopers Sulbar. "Kita sudah melakukan koordinasi ke PT. Telkom dan survei lapangan ke Pelabuhan Tanjung Silopo. Insya Allah layanan internet akan terpasang sebelum final chek kesiapan launching pelayaran perdana PMI," kata Kadis Kominfopers Mustari Mula, Kamis 12 Oktober 2023. Bahkan, lanjut Mustari, secara teknis dirinya telah berkoordinasi juga dengan pihak Bea Cukai Parepare terkait besaran Bandwith yang dibutuhakan untuk layanan kepabeanan. Sedangkan, Kabid Egov Dinas Kominfopers Sulbar Muh. Ridwan Djafar mengungkapkan Kominfo sudah negosiasi dengan Telkomsel untuk penyiapan layanan internet di Pelabuhan Tanjung Silopo Polman. "Mereka sudah bersedia membantu untuk menyambungkan nanti, meskipun itu sifatnya temporeri atau sesuai kebutuhan kegiatan," ucap Muh. Ridwan. Pemasangan akan dilakukan bersama Telkomsel menjelang launching pelayaran perdana bagi pekerja migran ke Negara Malaysia. "Akhir November 2023 akan dilakukan pemasangan bekerjasama Telkomsel. Karena rencana kegiatan di bulan Desember 2023. Jadi tinggal dieksekusi dan sudah dibuat surat dikirim ke Telkomsel dan nantinya akan kita pantau terus di lapangan," (rls)

MAMUJU - Pemprov melalui Balitbangda Sulbar melaksanakan kajian pencegahan perkawinan anak di usia dini, Rabu 11 Oktober 2023. Kajian ini melibatkam stakeholder dilingkup Pemprov Sulbar yang menjadi bagian untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak di usia dini. Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan beberapa temuan tim yang masuk dalam kajian tersebut seperti tingginya pernikahan anak di Sulbar. "Ini paling banyak persentasenya di Pasangkayu dan Mamuju. Kalau jumlahnya paling banyak di Kabupaten Polman," kata Hamzih. Olehnya itu, tim mengkaji penyebab terjadinya peningkatan pernikahan anak di usia dini di Sulbar, termasuk dalam memecahkan masalahnya. "Ada beberapa faktor ini meningkat seperti budaya, ada tradisi di kampung orang tua segera menikahkan anaknya dan ada faktor ekonomi. Ini selalu menjadi faktornya kalau sudah ada yang melamar langsung dinikahkan tanpa harus melihat resikonya," ungkap Hamzih. Selain itu, ada juga faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah. Tentunya harus di nikahkan orang tuanya. "Beberapa masukan dalam kajian ini dalam mengurangi angka pernikahan anak di usia dini itu. Intinya di situ, perlu melibatkan beberapa komponen pemerintahan," ujarnyanya. Komponen pemerintah dimaksudkan turut terlibat mulai Pemprov, BKKBN, Pemkab, pemerintah desa sampai ketingkat dusun. "Karena persoalan ini harus menjadi perhatian khusus dan perlu edukasi kepada masyarakat bahayanya pernikahan dini. Ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah," tutupnya.(rls)

Mateng--Merespon laporan serangan hama ulat api yang kembali terjadi di Desa Tinali dan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah pada Jum’at 6 Oktober 2023, Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamatan dan pengendalian terhadap hama tersebut. "Mendapat laporan dari masyarakat Desa Tinali dan Desa Salugatta, saat itu juga Saya langsung menugaskan Tim POPT untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, untuk segera melakukan pengamatan dan pengendalian hama ulat api,"kata Syamsul Ma’rif, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 11 Oktober 2023 Syamsul Ma’rif mengatakan, Tim POPT Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang tiba di lokasi pada Sabtu, 7 Oktober 2023 langsung melakukan pengamatan serangan hama. "Dari hasil pengamatan Tim di lokasi, diperoleh kesimpulan bahwa hama berada pada fase larva (2 – 7 hari) dan sangat efektik untuk dikendalikan dengan cara fogging," ucap Syamsul Ma’rif Pada hari yang sama, sambungnya, Tim melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa Tinali, PPL dan Petugas RPO Perkebunan untuk membahas langkah-langkah pengendalian yang tepat dan efektif. "Dari hasil pertemuan tersebut disepakati waktu dan cara pengendalian hama ulat api yaitu dilakukan secara bersama-sama dengan target satu blok harus tuntas setiap malamnya,"bebernya Dia menjelaskan, luas serangan hama ulat api di kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Tinali dan Salugatta telah mencapai 270 Ha dengan intensitas sangat berat, sehingga upaya memaksimalkan penanganan dan mencegah makin meluasnya serangan hama ulat api, pada hari yang sama, TIM POPT bekerjasama dengan Pemerintah Desa, PPL, Petugas RPO dan Petani Pekebun Kelapa Sawit melakukan pengendalian dengan cara fogging. "Fogging dimulai pada jam 20.00-23.30 Wita dengan luas pengendalian 25 Ha/satu Blok hamparan Sawit, kemudian dilanjutkan pada malam berikutnya Minggu 8 Oktober 2023 seluas 21 Ha, Senin 9 Oktober 2023 seluas 20 ha dan Selasa 10…