Mamuju - Memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke- 19 Tahun 2023, Pemprov Sulawesi Barat menggelar berbagai kegiatan untuk lebih menyemarakkan hari lahir provinsi ke 33 tersebut. Tahun ini, bulan September juga ditetapkan sebagai bulan bakti dalam rangka hari lahir sulawesi barat. Salah satu agenda dalam memperingati hari lahir sulawesi barat yaitu mengadakan kerja bakti seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar bersama OPD lingkup Kab. Mamuju yang dipusatkan disepanjang ruas jalan arteri hingga pelabuhan TPI Mamuju. Satpol PP Sulbar dipimpin oleh Kasatpol Sulbar, Bujaeramy Hassan melakukan pembersihan mulai dari depan Hotel Maleo hingga pelabuhan Mamuju. Diawali dengan apel lalu diberikan briefing dan berdoa sebelum melakukan kegiatan, Jumat 8 september 2023. Dengan membawa kantong sampah, sapu lidi dan alat lainnya, personel Satpol PP membersihkan sampah yang berserakan dipinggir jalan, seperti sampah plastik dan kemasan makanan hingga botol minuman plastik yang berada diselokan. Sampah kemudian dikumpulkan sesuai jenis organik dan anorganik untuk memudahkan petugas kebersihan. Sepanjang pantai manakarra hingga pelabuhan mamuju tak luput dari sasaran kerja bakti membersihkan lingkungan. Bujaeramy Hassan yang ditemui dilokasi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, juga bentuk syukur atas hari lahir sulawesi barat dan pengabdian kepada masyarakat. "Kepedulian terhadap lingkungan salah satunya diwujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, utamanya sampah plastik yang membutuhkan jutaan tahun untuk terurai, kemudian biasakan agar tidak membuang sampah sembarangan" ujarnya. "Hari ini kita bersama OPD lain yang juga terlibat, turun langsung membersihkan dengan harapan masyarakat yang melihat akan tergugah untuk selalu menjaga kebersihan yang tentunya kita juga yang akan merasakan manfaatnya" ungkapnya. “Jadi, kami Satpol PP selain konsen dalam upaya mewujudkan tratibum linmas yang menjadi kewenangan kami secara lebih humanis, kami juga merasa harus melibatkan diri lebih aktif lagi agar daerah yang sama-sama kita cintai ini menjadi lebih tertib, bersih, indah dan sehat” tutup Bujaeramy. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Pemprov Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh meminta Pemda di enam kabupaten bekerjasama dalam mempersiapkan program siaga bencana. Sestama BNPP ini menjelaskan, berdasarkan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki tingkat risiko bencana yang tertinggi dari seluruh Provinsi di Indonesia dengan skor nilai 166,49 tahun 2020, 164,85 tahun 2021 dan 165,23 tahun 2022. Berdasarkan Penghitungan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 hingga 2022. "Nilai indeks risiko di tingkat provinsi ini merupakan rata-rata dari nilai indeks risiko kabupaten. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana," terang Prof.Zudan Jumat 8 September 2023. Olehnya, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan meminta kepada pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat untuk dapat bekerjasama dalam upaya menurunkan nilai Indeks risiko bencana dengan meningkatkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan dan atau peningkatan kapasitas. Selain itu pemerintah Kabupaten juga wajib memiliki Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Penaggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (RENKON), Sistem komando penanganan Darurat Bencana (SKPDB), Memebntuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS), Membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat) Lintas OPD, dan Mengisi laporan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dan melaporkan ke BNPB oleh BPBD setiap tahunnya. Kalaksa BPBD Sulbar, Amir Maricar mengatakan, Pemprov pun telah menetapkan SK Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 30 Agustus dan berlaku hingga 30 Maret 2024. Selain itu membentuk Satgas untuk kesiapan pendirian posko siaga bencana di Sulbar. Kata Amir, status ini sewaktu-waktu dapat berubah melihat situasi kebencanaan di Sulbar. "Kalau memang sering terjadi bencana status ini kami tingkatkan dari Siaga darurat menjadi tanggap darurat," tandasnya. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris bersama seluruh unsur forkopimda melakukan Peletakan Batu Pertama pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, di Arteri Simboro Mamuju, Jumat 8 September 2023. Pembangunan tersebut merupakan pembangunan diatas lahan 1,5 hektar yang telah di hibahkan Pemprov Sulbar ke Pengadilan Tinggi melalui Mahkamah Agung. Pembangunan kantor tersebut juga dibangun menggunakan APBN dengan masa waktu kerja 365 hari. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan bersyukur karena seluruh pimpinan Forkopimda hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi. "Secara eksis Pengadilan Tinggi semakin kokoh dengan dibangunnya gedung untuk berkantor ini semakin menambah representasi kelengkapan lembaga institusi pemerintah di Sulbar," kata Idris. Ia menjelaskan, dalam perjalanannya keberadaan Pengadilan Tinggi Sulbar di Sulbar, pemerintah berupaya mencarikan lahan yang representatif untuk dijadikan lokasi kantor. Ia menekankan, dalam pembangunan kantor tersebut harus betul memahami kondisi geografis di Sulbar apalagi berada di wilayah rings of fire. sehingga aspek kebencanaan harus diperhatikan betul. "Saya tadi sempat diberitahu dan alhamdulilah karena pengadilan tinggi untuk tiang pancang lebih dalam lagi yaitu 23 meter, apalagi ini tempat selain ring of fire ini tempat kategori rawa," ucap Idris. Ia berharap, pembangunan kantor Gubernur dapat menjadi contoh bangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dan berbasis lingkungan. Pihaknya berjanji akan memenuhi beberapa permintaan dari Pengadilan Tinggi seperti pembukaan akses jalan di jalur Arteri dan pembangunan rumah jabatan. "Semoga dengan adanya bangunan ini paling Tidak dapat menjadi rujukan smart office, dengan kualitas terbaik untuk Sulbar maju terus,"kata Idris. Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nirwana, mengatakan setelah perjalanan panjang pihaknya bersyukur karena dapat melaksanakan peletakan batu pertama meskipun terkesan mendadak. "Rintisan awal ini kami betul-betul mulai dari nol dan dimulai dari bantuan Pemprov Sulbar Alhamdulillah kami bisa melaksanakan dengan tugas baik," kata Nirwana. Ia menyampaikan rasa terimakasih kepada pemerintah Provinsi telah menghibahkan tanah seluas 1,5 hektar. Namun menurutnya…

Polman -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengapresiasi sejumlah komunitas yang tampil pada Festival Ritual SENI Polewali Mandar 2023 " Mappasa'bi" Ekspresi Ritual Seni, di Taman Budaya Museum Buttu Ciping, Kab. Polman, Kamis, 07 September 2023. Dia berharap perkembangan berikutnya kegiatan tersebut memberi manfaat seluasnya bagi masyarakat, dan bisa menghadirkan penampilan serupa pada event-event yang berbeda. "Saya apresiasi semua pihak yang mendukung pementasan ini, ini bisa kita tularkan kepada generasi kita," ujar Idris. Menurutnya festival tersebut sebagai upaya menjaga kearifan lokal di Sulawesi Barat, olehnya ia berharap pementasan seni di Sulbar terus digalakkan dan melibatkan lebih banyak penggiat seni budaya di Sulbar. "Akhirnya kita bisa berkomitmen untuk seterusnya agar yang ditampilkan malam ini bisa disaksikan banyak pihak. Kita akan usahakan tampilkan kembali di even-event yang berbeda, yang jelas kita sudah memiliki apa yang kita sebut saat ini adalah kreasi-kreasi dan usaha kawan kawan melindungi kearifan lokal di Sulbar," tandasnya.(rls)

Polman -- Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) terus bergerak dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sulbar. Hal ini sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh agar Distapan Sulbar yang juga selaku penanggungjawab masalah inflasi terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan enam kabupaten agar menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Olehnya, Kepala Distapan Sulbar Waris Bestari meninjau ketersediaan pasokan pangan di Polman, Kamis 7 September 2023. Kunjungan itu sekaligus membahas terkait persiapan pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas harga beras di Sulbar. "Rencana bulan ini beras SPHP ini kita salurkan bersama Bulog, khususnya di tiga kabupaten yang menjadi wilayah penugasan bulog Polman," ujar Waris Pada kesempatan itu, Waris juga melakukan pengecekan beras, dan menurutnya beras Bulog dijamin berkualitas. “Jadi kita bisa lihat langsung berasnya memang sangat bagus hampir tidak ada pecahannya dan kualitas kemasannya juga bagus,” ungkapnya. Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Polman Farid Nur mengatakan, Beras SPHP segera didistribusikan ke Rumah Pangan Kita (RPK) di Toko Pasar Sentral guna memudahkan akses masyarakat serta memberlakukan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi Rp10.900 per kilogram "Ini bertujuan memberikan akses pada masyarakat atas beras yang murah dan berkualitas, serta terlaksananya SPHP beras yang tepat sasaran,"pungkasnya. (rls)

Jakarta -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Pembukaan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2023 di Hall 3-3A, ICE BSD City Tangerang, Jl. BSD Grand Boulevard No. 1 Pagedangan, Banten, Kamis 7 September 2023. Kunjungan itu sekaligus bertemu langsung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo membahas terkait pengembangan potensi pertanian Sulbar, khususnya kakao dan kopi yang merupakan komoditas unggulan di Sulawesi Barat. Melalui pertemuan itu, Sestama BNPP ini mengusulkan bibit kakao dan kopi masing masing 1.000 ha. Hal itu pun mendapat respon positif dari Mentan. Pada kesempatan itu, Prof. Zudan juga melakukan diskusi dengan Mentan terkait dukungan untuk pengolahan Kakao menjadi beberapa produk. "Diversifikasinya untuk menuju pengolahan, menjadi souvenir, coklat, minuman. Sedangkan di hilirnya teman-teman entrepreneur dan Dinas Perdagangan UMKM di enam kabupaten kolaborasi terus untuk melakukan Pemasaran," kata Zudan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Syamsul Maarif mengatakan, saat ini 800 pohon kakao produktif di Sulbar bisa dikembangkan. Untuk meningkatkan produktivitas kakao pihaknya telah mendorong program intensifikasi penggantian tanaman tua oleh tanaman baru serta penambahan luas areal Dinas Perkebunan juga sudah membuat roadmap pembangunan perkebunan melalui rencana strategis (Renstra) Dinas Tahun 2022-2026 dengan fokus pada pengembalian Kejayaan Tanaman Kopi, Kakao dan Kelapa, dengan moto: Gerakan Sulbar Kembali Ke Tanaman Kopi dan Kakao (GS-5K). Nantinya akan menjadikan lahan perkebunan di Desa Batupanga Daala Kab. Polman difungsikan sebagai penghasil benih/bibit terintegrasi (Kopi, Kakao, Kelapa), didesain dalam bentuk nursery terintegrasi. "Khusus kakao, Disbun menyiapkan lahan di Batupanga Daala seluas 10 ha," kata Syamsul. (rls)

MAJENE -- Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi dimana saja, siapapun juga dapat melakukan tindak pidana korupsi, untuk melawan korupsi juga bisa dilakukan siapa saja dimulai dari lingkungan sekitar hingga dari diri sendiri. Begitu menjadi penekanan Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris saat mengikuti pembukaan Sosialisasi Gratifikasi dan Whistleblowing WBS terintegrasi bagi ASN dan Mahasiswa di kampus Universitas Sulawesi Barat Majene, Kamis 9 September 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar, menjadi hal penting bagi lembaga perguruan tinggi dan Pemda, sebab melalui kegiatan yang digelar dapat terbangun budaya anti korupsi. "Kita berbahagia karena berada di tengah-tengah seluruh perguruan tinggi di Sulbar, ini untuk memastikan generasi masa depan di Sulbar menjadi generasi yang mencanangkan semangat anti korupsi. Menjadi lokomotif terbangunya budaya anti korupsi di Sulbar," kata Idris. Selain Perguruan Tinggi juga menjadi penting bagi Pemerintah Daerah, dan saat ini pemerintah juga telah membentuk penyuluh anti korupsi di Wilayah Sulbar. Itu menunjukkan komitmen Pemda melakukan pencegahan korupsi. "Kita mencoba memastikan melalui penyuluhan bertugas mengingatkan kita, bagaimana institusi Pemda itu ada kesadaran terhadap anti korupsi," ucap Idris. Upaya mencegah korupsi dari hal kecil perlu menjadi kebiasaan sebab akar korupsi itu terjadi karena sering membiasakan melakukan pelanggaran-pelanggaran hal-hal kecil. Dari kegiatan sosialisasi Program Anti korupsi tersebut, diharapkan seluruh pihak baik dari dunia kampus hingga Pemerintah Daerah memahami betul potensi terjadinya korupsi. Sehingga sedapat mungkin Upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. (rls)

MAJENE -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris membuka secara resmi aksi Bersih Pantai Tamo, yang digelar di Kelurahan Tamo, Kec. Banggae Timur Kab. Majene, Kamis, 7 September 2023. Aksi bersih pantai tersebut dihadiri Wakil Bupati Majene, unsur Forkopimda Majene serta para penggiat lingkungan. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, untuk mendorong aktivitas kemajuan daerah yang penting dilakukan memastikan bagaimana ekowisata dapat terkelola dengan baik. "Oleh karena itu, kita jadikan Tamo ini kita jadikan model terbaik untuk memastikan kabupaten terbesih di Sulbar," kata Idris. Sehingga untuk mencapai itu, lanjutya, dibutuhkan komitmen seluruh pihak menjaga kebersihan pantai yang ada. Itu menjadi tantangan, pasalnya, saat ini setiap orang memproduksi sampah sebesar 0,08 persen. Sehingga ,Ia mengajak kepada seluruh pihak agar seluruh masyarakat dapat menjadikan diri agar tidak menjadi sumber sampah. "Mari kita pastikan diri kita tidak menjadi Sumbar sampah, apalagi sampah plastik,"ucap Idris. Ia tidak ingin jika Majene menjadi kabupaten yang memproduksi sampah plastik.(rls)

Mamuju --Prestasi luar biasa dibawah kepemimpinan Prof.Zudan Arif Fakrulloh sebagai PJ Gubernur Sulbar. Tiga bulan menjabat sejak dilantik 12 Mei 2023, mengharumkan nama daerah melalui tiga penghargaan yang diperoleh. Pertama , penghargaan dari Mendikbud Ristek yang diterima di Gedung Trimurti Prambanan Yogyakarta , 29 Mei 2023 melalui progran Merdeka Mengajar. Penghargaan itu berkaitan dengan Transformatif Pembelajaran, Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka Mengajar, dan Program Sekolah Penggerak. Berikutnya, berkaitan dengan terobosan PJ Gubernur Sulbar melakukan reformasi birokrasi menuju sistem digital. PJ Gubernur Sulbar meraih penghargaan Indonesia Awards 2023 dari iNews Media Group pada 31 Agustus 2023. Penghargaan itu atas dasar terobosan yang dilakukan PJ Gubernur Sulbar dalam menata pemerintahan di lingkup Pemprov Sulbar dan berhasil menerapkan tanda tangan elektronik melalui aplikasi Srikandi dengan tujuan memudahkan pelayanan publik. Olehnya PJ Gubernur meraih penghargaan Kategori Excellent Award for Strategic Initiative Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Terakhir, 6 September dengan implementasi digitalisasi sistem pemerintahan berbasis SRIKANDI, PJ Gubernur Sulbar kembali menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di The Sultan Hotel Surakarta atas dasar kinerja PJ Gubernur Sulbar dalam mendukung dan memberikan pengaruh yang besar terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan SRIKANDI. PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, digitalisasi sistem pemerintahan yang diterapkan di Sulbar sebagai upaya mendorong percepatan pelayanan publik. Dia mengaku ketika ditugaskan di Sulbar, Ia melihat salah satu masalah yang membuat kerja-kerja birokrasi lambat. Yaitu jarak antar satu daerah dengan daerah lainnya. Belum lagi akses Sulbar yang harus melalui Makassar untuk urusan di pusat. Olehnya, dengan penerapan tanda tangan Elektronik segala urusan kini dapat dikerjakan di manapun. Saat ini tanda tangan elektronik terus bergerak ke seluruh kabupaten dengan menyurat ke para Bupati untuk menerapkan aplikasi Srikandi. "Dengan digitalisasi semua bisa diselesaikan dengan cepat dan memudahkan pelayanan kepada publik," ucap Sestama BNPP ini.…

Mamuju, --Digitalisasi Pemerintahan yang dimotori PJ Gubernur Prof Zudan berbasis aplikasi Srikandi di Lingkup Birokrasi Pemprov Sulbar mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kali ini penghargaan datang dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diberikan kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Penghargaan ini dilandasi atas peran PJ Gubernur Sulbar dalam memberikan dukungan penuh dan pengaruh yang besar terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan SRIKANDI. Olehnya, ANRI mengundang PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pada acara penganugerahan penghargaan pada 6 September 2023 di The Sunan Hotel Surakarta dan akan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah percontohan penerapan aplikasi SRIKANDI kepada pemerintah daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Adapun salah satu indikator penilaian dilihat dari jumlah OPD yang menggunakan dan jumlah surat masuk dan keluar, dan jumlah disposisi, menggunakan Srikandi. Untuk Pemprov Sulbar sebanyak 22.471 surat masuk dan 22.842 surat keluar Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga hadir menjadi pembicara pada Workshop Penerapan Aplikasi Srikandi dan Penyusunan Kebijakan Instrumen Kearsipan Daerah Dihadapan 1.500 pengelola arsip daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se- Indonesia, Pj Gub Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh memaparkan keberhasilan Pemprov Sulbar dalam transformasi digital melalui aplikasi Srikandi. Sestama BNPP ini menjelaskan pelayanan publik di Sulbar banyak terhambat akibat jarak jauh. Akibatnya, ketika melakukan perjalanan dinas itu memerlukan waktu 3-4 hari. Olehnya, Ia mulai bergerak meletakkan birokrasi modern dengan mengimplementasikan Srikandi. "Sejak Mei ditugaskan menjadi Pj Gubernur Sulbar, saya mengajak seluruh dinas untuk pindah bertransformasi dari paradigma birokrasi lama ke paradigma birokrasi baru. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu," kata Zudan. Saat ini tanda tangan elektronik terus bergerak ke seluruh kabupaten dengan menyurat ke para Bupati untuk menerapkan aplikasi Srikandi. "Melalui tandatangan elektronik ini bisa hemat, dari kertas kalau sudah sampai desa…