Mamasa -- Intervensi penurunan stunting di Sulbar terus dilakukan oleh Pemprov Sulbar. Melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan TP. PKK Sulbar, kali ini intervensi dilakukan di Desa Lokus Stunting Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Menu Makanan Keluarga Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). "Aspek konsumsi pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah dan jenis asupan pangan yang dikonsumsi setiap harinya,"kata Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan, saat membuka Bimtek B2SA, di Kantor Desa Bubun Batu, Kamis 27 Juli 2023. Ninuk mengungkapkan, permasalahan gizi saat ini merupakan permasalahan gizi yang cukup berat untuk segala usia. Khusus pada Sulbar berada pada posisi kedua terbawah yang mengalami permasalahan anak pendek (stunting) dan kurus (wasting). "Secara teoritis, masalah stunting dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu konsumsi, sanitasi dan pola asuh. Kualitas konsumsi masyarakat Sulbar yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih jauh dari skor ideal,"ungkap Ninuk Kabupaten Mamasa sendiri, sambungnya, prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 38,58 persen, naik 4,88 poin dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah sasaran balita lebih dari 11.623 anak, upaya penurunan stunting di Kabupaten Mamasa memerlukan upaya yang terkonvergensi dengan semua pihak. "Khusus di wilayah Kecamatan Mamasa ini, kami dapatkan informasi sebanyak 258 anak yang menderita stunting. Dari 258 anak tersebut yang berstatus gizi baik dengan proporsi berat badan dibandingkan dengan tinggi badannya kurang (wasting) atau kurus, sebanyak 11 anak,"bebernya Terkait Bimtek B2SA, Ninuk berharap para peserta dapat mengembangkan terobosan dan kreasi menu pangan B2SA, guna menghasilkan menu pangan berbasis sumber daya lokal yang aplikatif, murah, tidak rumit, menarik dan memenuhi preferensi masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abd. Waris Bestari menyampaikan, kegiatan…

Mamuju, -- Pj Gubernur Sulbar , Prof.Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, Kamis 27 Juli 2023. Audiensi tersebut membahas terkait temuan BPOM atas sejumlah obat dan makanan yang tidak layak edar. Olehnya Pj. Gubernur Sulbar mengajak masyarakat agar lebih cerdas dalam mengenal obat dan makanan. Prof. Zudan juga berkomitmen mendukung BPOM dalam memaksimalkan pengawasan obat dan makanan yang beredar. Begitu juga makanan jajan, termasuk yang ada di sekolah-sekolah. "Penting juga UMKM mengantongi sertifikasi halal serta izin edar dari BPOM agar masyarakat merasa aman," ujar Sekretaris BNPP itu. Kepala BPOM Mamuju Suliyanto menyampaikan, selama 2023 terdapat sejumlah temuan bahkan sudah ada empat kasus masuk pengadilan. Olehnya melalui kolaborasi dengan pemda dan instansi vertikal lainnya dapat lebih memaksimalkan edukasi kepada masyarakat. " Kita harap melalui Pj Gubernur memberi edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati," ungkapnya. Termasuk bersama-sama memberikan pendampingan kepada pelaku usaha terkait sertifikasi atau melegalkan usaha mereka. (rls)

POLEWALI -- Setelah mendirikan Posko Induk Pengaduan penanganan empat plus satu masalah Sulbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulbar mulai tancap gas menggelar sosialisasi penanganan empat masalah Sulbar di kantor Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Rabu 26 Juli 2023. Kegiatan tersebut digelar melibatkan berbagai unsur seperti Kepala Desa se Kecamatan Luyo, Danramil, Kepala KUA, juga diikuti beberapa kepala OPD lingkup Kabupaten Polewali Mandar dan tim PKK Kabupaten. "Kegiatan ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, merupakan kegiatan solutif dalam mengambil peran dalam penanganan empat masalah Sulbar," kata Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulbar Rachmad. Langkah itu dilakukan, sesuai instruksi Pj Gubernur Sulawesi Barat yang menempatkan Dinas PUPR untuk ikut terlibat melakukan penanganan seperti Stunting, Anak Putus Sekolah, Pernikahan Anak dan Kemiskinan Ekstrim. Ia mengatakan, kegiatan sengaja digagas agar seluruh pihak ikut terlibat melakukan penanganan sekaligus mencari solusi masalah yang dihadapi. "Seluruh pihak harus terlibat melakukan edukasi tentang pentingnya masyarakat mencegah stunting,"ucapnya. Termasuk, mengenai angka putus sekolah apalagi di Sulbar masih tergolong tinggi, "sehingga fokus kita menjadikan satgas ini menjadi solusi, minimal mengurangi imbas dan keberlangsungan nya, tentunya dengan berkolaborasi dengan instansi yang ada di kabupaten ini,"kata Rachmad. Ia menambahkan, bahwa sinergitas adalah hal yang harus di lakukan. Sebab menurutnya tidak mungkin Maslah yang dihadapi bisa diselesaikan sendiri apalagi dengan cara biasa saja. Olehnya itu, ia berharap keterlibatan seluruh pihak dapat memberikan support bagi kegiatan yang digelar pemerintah provinsi. Pihaknya pun membuka diri terhadap aparatur yang ada di kecamatan Luyo. Ia juga akan bergerak ke masing-masing desa, ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemicu yang baik terhadap perkembangan gerakan kolaborasi ini. "Kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Luyo, agar memanfaatkan posko kami sebagai tempat bertukar pikiran, agar apa yang kami lakukan ini, tepat sasaran, tepat guna dan tepat biaya, begitu kuncinya," tutupnya. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menggugat (Gebrak) Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Rabu 26 Juli 2023. Zudan mengapresiasi Gebrak Sulbar yang menempuh cara audiensi dalam membahas permasalahan daerah. Ia pun berharap agar setiap pertemuan audiensi, ketika membahas suatu berjalan persoalan maka penting mempertimbangkan regulasi terkait, alat bukti atau data . "Dalam pemerintahan, sahabat terbaik itu hanya dua, yaitu regulasi dan alat bukti / data. Maka, saya selalu mengajak mahasiswa bertemu berdiskusi regulasi bagaimana alat bukti," ujar Zudan. Dengan dua unsur itu, akan menjadi dasar dalam memberikan teguran kepada pejabat yang melanggar. "Saya sebagai pimpinan tidak mungkin menjatuhkan sanksi pada orang yang benar. Walaupun Ia dibuli , dikritik oleh ribuan orang saya tidak akan menjatuhkan sanksi, tetapi kalau salah walaupun dipuji banyak orang kalau salah tetap kita jatuhkan sanksi" tegasnya . Lebih lanjut dikemukakan, kebenaran dan kesalahan tidak bergantung pada banyaknya orang berpendapat, bisa jadi dia sendiri yang disalahkan tetapi benar, bisa jadi juga salah tetapi semua orang mengatakan benar karena sudah kongkalikong mengatakan benar. "Saya tidak berada di titik itu. Saya akan tetap membela sendiri kalau benar saya bela, walaupun salah didukung banyak orang tetap saya akan sanksi prinsipnya seperti itu," lanjut Sekretaris BNPP ini. Terkait persoalan proses lelang yang menyeret Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Inspektorat, Dan Badan Pengadaan Barang Dan Jasa akan membahas lebih lanjut "Laporan banyak kita verifikasi semua berbasis regulasi alat bukti dan data. Saya bergerak dengan data bukan kata. Saya liat datanya bukan kata-katanya. Saya melibatkan inspektorat asisten dan biro hukum, saya libatkan semua," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Ketua KONI Sulbar Ali Baal Masdar bersama jajaran pengurus KONI Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Rabu 26 Juli 2023. Pertemuan itu dalam rangka menyampaikan terkait laporan persiapan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, menyambut gelaran olahraga terakbar seluruh persiapan tentu harus dimatangkan. Terutama terkait atlet yang akan dipersiapkan. "Kita bersama KONI mulai mempersiapkan atlet untuk babak penyisihan Pra Pon dan persiapan PON 2024," kata Zudan. Ia mengatakan, proses seleksi atlet harus dilakukan secara ketat memastikan atlet yang dipersiapkan siap mengikuti Pra Pon dan Pon mendatang. "Kita akan memilih atlet terbaik kita, karena persyaratan atlet PON ini ketat harus lolos pra pon terlebih dahulu,kita sedang mempersiapkan itu semua atlet bidang terukur seperti atletik," kata Sekertaris BNPP tersebut. Menurutnya, dari beberapa cabor unggulan yang dipersiapkan seperti dayung memiliki peluang besar untuk lolos lantaran atlet dayung sepeti Ramlah telah banyak menorehkan prestasi yang membanggakan bagi Sulbar. Begitu juga untuk cabor Gateball lantaran satu-satunya cabor yang dipastikan akan berlaga pada PON. Ia memastikan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan PON mendatang. "Dukungan anggaran kita sudah mempersiapkan. Kita sudah memberikan hibah ke KONI untuk penyelenggaraan ini," sambungnya. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh prestasi yang telah ditorehkan oleh KONI Sulbar sekaligus berharap pada 2024 Pra pon mendatang dapat meraih hasil maksimal untuk Sulbar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan pertemuan yang dilakukan sebagai bagian dari koordinasi terkait persiapan Pra PON dan Pon 2024 mendatang. "Sebagai Kadispora Sulbar mensuport kebijakan oleh Pj Gubernur dan langkah KONI kedepan," tutup Safaruddin. (rls)

Mamuju-- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar melalukan koordinasi dengan Disdikpora Pemkab Mamuju membahas Anak Tidak Sekolah (ATS), Rabu 26 Juli 2023. Kepala Disdikbud Sulbar Mithhar mengatakan, pertemuan itu secara khusus membahas Bis Sekolah yang menjadi salah satu faktor anak putus sekolah. Hasilnya, masalah Bus Sekolah dalam waktu dekat akan segera beroperasi. "Harapan kita semoga hal tersebut dapat segera terwujud, sehingga SPM kita bagaimana pemerintah memastikan masyarakatnya," ungkapnya. Dijelaskan, jasa angkutan di Mamuju hanya terdapat transportasi online, yang tentunya akan menjadi beban bagi siswa. Disisi lain siswa belim memegang izin mengemudi sehingga belum diperbolehkan. "Hal ini penting karena di Kabupaten Mamuju alat transportasi umum tidak ada mobil semacam angkot/pete-pete yang relatif murah biayanya," ungkapnya.(*)

Mamuju --Pemprov Sulbar akan membuka sayembara logo Hari Jadi Sulbar. Siapapun warga Sulbar, boleh ikut ambil bagian dari acara besar provinsi ke -33 ini. Ketua Panitia HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Sulbar, Jamil Barambangi menyampaikan , Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke 19 Tahun 2023 mulai dipersiapkan. Penggarapan event ini akan didesain bersamaan HUT Kemerdekaaan RI. "Kita akan membuat sayembara kecil-sederhana kepada masyarakat melalui media sosial untuk kita mencoba melombakan logo yang akan dijadikan dalam rangka hari jadi Sulawesi Barat," ujar Jamil, Rabu 26 Juli. Syaratnya, karya logo yang akan disertakan menuangkan angka 19. Kedua gambaran geografis Sulawesi Barat, Ketiga adalah filosofi sosial budaya Sulawesi Barat. Link pendaftaran akan ditentukan oleh panitian dalam waktu dekat "Panitia tidak akan melibatkan juri pada lomba sayembara ini. Melainkan hasil karya akan dinilai langsung oleh masyarakat terhadal hasil karya peserta yang akan dipasang pada akun media sosial Pemprov Sulbar. (rls)

Mamuju --Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Sulbar mengemas HUT Kemerdekaan RI bersama dengan HUT Sulbar ke 19 Tahun. Kepanitiaan yang terbentuk untuk dua acara besar itu mulai melakukan rapat perdana, Rabu 26 Juli 2023 di Rujab Sekprov Sulbar Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar , Jamil Barambangi menyampaikan, sejumlah item kegiatan mulai dirancang untuk event tersebut. Rencananya mulai digelar pada 5 Agustus. Untuk HUT Kemerdekaan, akan digelar pertandingan sejumlah cabang olahraga dan lomba kesenian. "Sudah ada beberapa masukan tapi kita belum memutuskan kira-kira cabang seni dan cabang olahraga yang diperlombakan," ungkapnya. Sementara untuk Hari Jadi Sulbar rencananya akan memperlombakan sejumlah olahraga tradisional. Usulan lainnya, melibatkan enam kabupaten melalui lomba menyanyi solo lagu daerah, lomba essai Sulbar untuk pelajar, Lomba baca puisi. "Tapi ini belum final, nanti kita sepakati di rapat berikutnya," kata Jamil. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mengadakan job fair, melibatkan 22 perusahaan dan siap menyerap 385 tenaga kerja. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar terus membuat kegiatan serupa. "Ini adalah event yang langsung berdampak positif bagi masyarakat," kata Pj Gubernur membuka Job Fair 2023 di Marasa Corner Komolek Perkantoran Gubernur Sulbar, Rabu 26 Juli 2023. Menurutnya, event Job Fair menjadikan dunia usaha bergerak terus-menerus dan bagi perusahaan bisa memilih calon tenaga kerja terbaik. "Ada 2615 pencari kerja ada kesempatan 385 lapangan kerja baru. Sisanya harus kita carikan lagi peluang-peluang kerja yang baru, peluang kerja di sektor ekonomi kreatif yang mana dia bisa bekerja sendiri mendapatkan penghasilan dari usaha," pungkasnya. "Saya sebagai penjabat gubernur akan memfasilitasi agar pencari kerja di Sulawesi Barat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan fashionnya," sambung Sekretaris BNPP ini. Kepala Disnaker Sulbar Andi Farid Amri menjelaskan, tujuan Job Fair menjadi suatu jembatan untuk mempertemukan dan memfasilitasi pihak pemberi kerja dan pencari kerja untuk menempatkan pencari kerja ke dalam posisi yang tepat sesuai dengan minat dan kompetensinya. "Yang menjadi tuntutan utama adalah meminimalisir angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja," ucap Farid. (rls)

POLEWALI -- Langkah nyata melakukan penanganan empat masalah Sulbar di wujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulbar dengan mendirikan posko pengaduan penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, anak putus sekolah, pernikahan anak di Kabupaten Polman. Hal itu dilakukan lantaran PUPR merupakan bagian dari satuan tugas penanganan empat masalah Sulbar. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rachmad mengatakan langkah yang dilakukan merupakan upaya serius Pemerintah Provinsi melalui PUPR untuk melakukan penanganan masalah Sulbar. Selain mendirikan posko sebelumnya PUPR juga telah menyediakan nomor layanan pengaduan 085397626929. "Posko induk ini kami dirikan di kecamatan Luyo kab Polman, PUPR sebagai leading sektor penanganan empat masalah Sulbar," kata Rachmad, Selasa, 25 Juli 2023 Ia juga mengatakan, posko yang didirikan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengaduan atau mencari informasi terkait empat plus satu masalah Sulbar. "Semua data yang masuk akan kami akan ramu, mencari solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi," kata Rachmad. Ia berharap, melalui posko tersebut masalah stunting, kemiskinan ekstrim,anak putus sekolah, pernikahan anak dapat atasi dengan baik. Dirinya juga berharap kepada seluruh petugas untuk bekerja dengan baik melakukan pendataan kepada masyarakat. (rls)