Polman --Komoditi Bawang Merah berpotensi dikembangkan di Polman, tepatnya di Desa Renggeang Kecamatan Limboro. Namun, puluhan kelompok tani sangat terkendala persoalan akses jalan, seperti disampaikan Kades Renggeang Musdar dan sejumlah petani saat menyambut kunjungan Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 25 Juli. Olehnya,Prof Zudan berkomitmen akan mendukung pengembangan perkebunan Bawang Merah di Desa Renggeang. "Saya memdukung program bapak. Ini sangat positif membangkitkan ekonomi di Sulbar, jadi tolong bertani yang baik, kami berkomitmen membantu ibu dan bapak semua," kata Zudan kepada puluhan petani Bawang Merah di Desa Renggeang, Polman. Salah satu upaya yang akan didorong adalah pengerjaan akses jalan menuju ke lokasi perkebunan. Ratusan meter yang memerlukan dukungan anggaran akan rencananya dipenuhi pada 2024 mendatang. "Kita akan penuhi jalan, tadi dibilang kira-kira 800 meter lagi yah," kata Zudan. Bahkan Zudan juga akan mengupayakan bantuan alat pertanian, baik dari APBD Pemprov maupun Pemkab Polman. "Mudah-mudahan bisa terwujud di APBD 2024. Harus diprogramkan dulu," pungkasnya. Pada kunjungan itu, Pj Gubernur melakukan dialog dengan para petani. Beberapa poin aspirasi petani meminta bantuan untuk mendukung suplai air ke lokasi perkebunan, serta penerangan untuk mencegah penularan hama. (rls)

POLEWALI -- Pemprov Sulbar berkomitmen memberikan kemudahaan akses pangan murah bagi masyarakat melalui pasar murah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Polman dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digelar di Area Perkantoran Bupati Polman, Selasa 25 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan , pasar murah digelar sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah. Disebutkan, saat ini inflasi Sulbar masih terbilang rendah, yaitu 2,28 persen, inflasi tiga terendah se Indonesia. Lanjut Zudan, sebagaimana tema pasar murah 'Bijak Berbelanja Sesuai dengan Kebutuhan, maka penting agar masyarakat betul-betul memperhitungkan dalam berbelanja pangan "Sampai saat ini pasokan tesedia dan harga stabil. Inflasi masih terendah ketiga se -Indonesia, tetapi kita harus antisipasi kedepan sehingga tidak boleh boros pangan," ujar Zudan. Prof Zudan juga meminta, perlunya sebuah sistem untuk memantau pergerakan pangan guna menjaga ketersediaan pasokan di Sulbar. Ia berpesan agar kedepan perlu mengantisipasi fenomena El-Nino "Ini agar pemda dapat bersinergi dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan di Sulbar," pungkasnya. (rls)

MAMUJU, - Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar terus berupaya menekan anak putus sekolah di Sulbar. Diknas ingin memastikan agar anak putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar tercipta sumber daya manusia (SDM) yang sejahtera. Sehingga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar bersama seluruh tim melakukan pemantauan sekaligus melakukan koordinasi secara langsung di berbagai titik di Sulbar. "Untuk memastikan program penanganan Anak tidak Sekolah berjalan dengan baik, Diknas melaksanakan koordinasi dan monev secara langsung ke Wilayah kecamatan Tabulahan , Aralle dan Mambi," kata Mithhar. Ia mengatakan, monitoring dilakukan diawali dengan mengunjungi SMKN 1 Tabulahan, kemudian SMAN 1 Tabulahan. Setalah itu pihak Diknas, melanjutkan monitoring sekaligus berkoordinasi dengan Camat dan Staf di Kecamatan Tabulahan. Bertolak dari Tabulahan Diknas kemudian bergerak menuju ke SMKN 1 Buntu Malangka Kec. Buntu Malangka, kemudian SMAN 1 Aralle, dan SMAN 1 Mambi, sekaligus berkoordinasi dengan Camat Aralle. "Semua dilakukan untuk memastikan terlaksananya Penanganan ATS. Sehingga nantinya Sulbar tanpa ATS sebagai mana Standar Pelayanan Minimal Pendidikan kita tidak boleh ada anak usia 7 -18,Tahun tidak mendapatkan layanan Pendidikan," ucap Mithhar. Ia mengatakan, dari empat titik yang telah disambangi pihak Diknas di Kabupaten Mamasa, menemukan bahwa data yang ada mengalami pengurangan. "Alhamdulillah kerja-kerja kita menghasilkan hal yang maksimal, terkonfirmasi data ATS yang ada ternyata sudah sangat berkurang," tutupnya. (rls)

Polman --Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah, dipusatkan di Kabupaten Polman, melibatkan Pemkab dan TPID se -Sulbar serta sejumlah unsur forkopimda Sulbar. Berlangsung Aula Pemkab Polman, Selasa 25 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap, melalui HLM menjadi forum bagi seluruh pemda dan TPID membangun komunikasi yang baik, menyamakan frekuensi dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah sehingga kedepan mengeluarkan kebijakan yang betul-betul berdampak untuk masyarakat banyak. Misalnya, terkait inflasi di Sulbar, dijelaskan salah satu penyumbang inflasi adalah ikan. Dan menjadi persoalan adalah tidak adanya pabrik es dan cold storage di Sulbar. Untuk itu kedepan, perlu menyamakan frekuensi dalam melakukan revolusi APBD "RKPD yang sedang disusun sekarang dan APBD 2024, inflasi dianggarkan, dicadangkan di Belanja Tak Terduga. Belanjakan untuk cold storage, pabrik pabrik es dan pusat pusat pertumbuhan. Kolaborasi Pemprov dan kabupaten itu penting agar bisa nyambung," ujar Zudan Menurutnya, dengan kekompakan seluruh pemda dan TPID dalam menyelesaikan permasalahan inflasi, termasuk masalah stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak dan anak putus sekolah. "Mari TPID bersama kepala daerah terus mendorong inflasi ini terkendali. Saya optimis masalah Stunting, perkawinan anak, kemiskinan dan anak putus sekolah Itu bisa diatasi dengan kekompakan kita. Kita samakan frekuensinya, provinsi kerjakan apa kabupaten mengerjakan apa," pungkasnya. Ia pun mengingatkan agar dalam menjalankan tugas penting memperhatikan manajemen risiko. Kuncinya menjaga internal dan memastikan kinerja dirasakan langsung masyarakat. Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Masriadi Nadi Atjo menambahkan, HLM secara rutin dilaksanakan dua hingga tiga kali setahun. Tujuannya menetapkan langkah-langkah kongkrit dan kebijakan dalam melakukan pengendalian inflasi. Disebutkan Sulbar saat ini urutan ketiga inflasi terendah se Indonesia, 2,28 persen. Dan sembilan bulan berturut-turut masih dibawah nasional. "Ini berkat kerjasama semua pihak. Diharapkan kebersamaan dapat tetap berlanjut dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," pungkasnya. (rls)

Polman --Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah, dipusatkan di Kabupaten Polman, melibatkan Pemkab dan TPID se -Sulbar serta sejumlah unsur forkopimda Sulbar. Berlangsung Aula Pemkab Polman, Selasa 25 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap, melalui HLM menjadi forum bagi seluruh pemda dan TPID membangun komunikasi yang baik, menyamakan frekuensi dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah sehingga kedepan mengeluarkan kebijakan yang betul-betul berdampak untuk masyarakat banyak. Misalnya, terkait inflasi di Sulbar, dijelaskan salah satu penyumbang inflasi adalah ikan. Dan menjadi persoalan adalah tidak adanya pabrik es dan cold storage di Sulbar. Untuk itu kedepan, perlu menyamakan frekuensi dalam melakukan revolusi APBD "RKPD yang sedang disusun sekarang dan APBD 2024, inflasi dianggarkan, dicadangkan di Belanja Tak Terduga. Belanjakan untuk cold storage, pabrik pabrik es dan pusat pusat pertumbuhan. Kolaborasi Pemprov dan kabupaten itu penting agar bisa nyambung," ujar Zudan Menurutnya, dengan kekompakan seluruh pemda dan TPID dalam menyelesaikan permasalahan inflasi, termasuk masalah stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak dan anak putus sekolah. "Mari TPID bersama kepala daerah terus mendorong inflasi ini terkendali. Saya optimis masalah Stunting, perkawinan anak, kemiskinan dan anak putus sekolah Itu bisa diatasi dengan kekompakan kita. Kita samakan frekuensinya, provinsi kerjakan apa kabupaten mengerjakan apa," pungkasnya. Ia pun mengingatkan agar dalam menjalankan tugas penting memperhatikan manajemen risiko. Kuncinya menjaga internal dan memastikan kinerja dirasakan langsung masyarakat. Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Masriadi Nadi Atjo menambahkan, HLM secara rutin dilaksanakan dua hingga tiga kali setahun. Tujuannya menetapkan langkah-langkah kongkrit dan kebijakan dalam melakukan pengendalian inflasi. Disebutkan Sulbar saat ini urutan ketiga inflasi terendah se Indonesia, 2,28 persen. Dan sembilan bulan berturut-turut masih dibawah nasional. "Ini berkat kerjasama semua pihak. Diharapkan kebersamaan dapat tetap berlanjut dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," pungkasnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh membuka secara resmi sosialisasi Badan Pusat Statistik terkait proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 24 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data kependudukan menggambarkan kekuatan dan potensi di suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Ia sangat mengapresiasi, kegiatan yang digelar oleh BPS. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan satu pondasi dalam menentukan langkah kebijakan beberapa tahun kedepan. "Ada harapan besar misalnya di tahun 2030 tidak perlu lagi sensus penduduk, tetapi proyeksi data perlu dilakukan karena kita perlu mengantisipasi berbagai hal yang akan kita lakukan lebih jauh kedepan," kata Zudan. Menurutnya, proyeksi data menjadi penting walaupun dalam level eksekusinya kembali ke data registrasi data by name by address. "Proyeksi menjadi sangat penting dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa depan sekaligus mengantisipasi kebijakan dimasa yang akan datang,"ucap Sestama BNPP itu. Kebijakan menurutnya dapat berubah sewaktu-waktu, apalagi dengan berbagai potensi masalah yang dihadapi. "Karena kita tahu dalam sistem kita setelah proyeksi, dibuat kebijakan kemudian kebijakan diimplementasikan dengan pendekatan kinerja menggunakan perencanaan dan penganggaran, dititik itu sudah harus by name by address karena yang dituntut keakuratan," ucap Zudan. Sementara , Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, kegiatan sosialisasi proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 merupakan hasil pendataan yang dilakukan BPS. "Proyeksi hasil penduduk 2020 sampai 2035 di level nasional dan Provinsi telah dirilis dan ditindaklanjuti melalui proyeksi penduduk di tingkat kabupaten," ucap Tina. Ia mengatakan, dilevel Nasional, Bappenas telah memanfaatkan data hasil proyeksi BPS untuk berbagai hal, dapat menjadi acuan atau pembanding di masa depan sampai 2035 dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh membuka secara resmi sosialisasi Badan Pusat Statistik terkait proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 24 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data kependudukan menggambarkan kekuatan dan potensi di suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Ia sangat mengapresiasi, kegiatan yang digelar oleh BPS. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan satu pondasi dalam menentukan langkah kebijakan beberapa tahun kedepan. "Ada harapan besar misalnya di tahun 2030 tidak perlu lagi sensus penduduk, tetapi proyeksi data perlu dilakukan karena kita perlu mengantisipasi berbagai hal yang akan kita lakukan lebih jauh kedepan," kata Zudan. Menurutnya, proyeksi data menjadi penting walaupun dalam level eksekusinya kembali ke data registrasi data by name by address. "Proyeksi menjadi sangat penting dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa depan sekaligus mengantisipasi kebijakan dimasa yang akan datang,"ucap Sestama BNPP itu. Kebijakan menurutnya dapat berubah sewaktu-waktu, apalagi dengan berbagai potensi masalah yang dihadapi. "Karana kita tau dalam sistem kita setelah proyeksi, dibuat kebijakan kemudian kebijakan diimplementasikan dengan pendekatan kinerja menggunakan perencanaan dan penganggaran, dititik itu sudah harus by name by address karena yang dituntut keakuratan," ucap Zudan. Sementara , Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, kegiatan sosialisasi proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 merupakan hasil pendataan yang dilakukan BPS. "Proyeksi hasil penduduk 2020 sampai 2035 di level nasional dan Provinsi telah dirilis dan ditindaklanjuti melalui proyeksi penduduk di tingkat kabupaten," ucap Tina. Ia mengatakan, dilevel Nasional, Bappenas telah memanfaatkan data hasil proyeksi BPS untuk berbagai hal, dapat menjadi acuan atau pembanding di masa depan sampai 2035 dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. (rls)

Mamuju --Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh hadir membuka Sosialisasi Pemuda Anti Narkoba di Graha Sandeq, Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Senin 24 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof.Zudan menjelaskan, awal pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah ingin mencoba-coba lalu mendapatkan tawaran atau iming-imingan sebagai pengedar narkoba, namun tidak berpikir dampak yang ditimbulkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang disekitar. Olehnya, Prof.Zudan mengajak pemuda agar tidak terjerumus ke hal negatif. Salah satu solusi adalah mengajak pemuda mendapatkan pelajaran melalui aktivitas berorganisasi "Jadilah generasi aktif di olahraga, aktif di komunitas, kemudian banyak pekerja bersama-sama dengan orang tua, aktif di dalam berbagai organisasi itu penting," ujar Zudan. Dihadapan para pemuda Zudan jug berpesan agar pemuda bisa membahagiakan orang tua, salah satunya denhan tidak memakai narkoba. "Memakai narkoba pasti membuat orang tua kita akan susah dan menjadi menderita jadi itu yang saya minta," kata Sestama BNPP itu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi menambahkan, dengan hadirnya sejumlah organisasi kepemudaan diharapkan menjadi ujung tombak dalam melakukan sosialisasi memerangi narkoba di Sulbar. Begitupun pemerintah, berkomitmen hadir memberikan motivasi kepada masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. "Selain peran orang tua tadi, dari pemerintah juga akan turun bersama-sama sampai di tingkat kelurahan melakukan langkah-langkah pencegahan," ungkapnya. (rls)

Mamuju--Apel Pagi dan Do'a Bersama Lingkup Pemprov Sulbar dipimpin Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, berlangsung secara virtual yang diikuti seluruh ASN dari kantor masing-masing, Senin 24 Juli 2023. Pada kegiatan itu, empat OPD pengampu isu prioritas memaparkan progress intervensi terhadap penanganan empat permasalahan daerah plus satu yaitu kemiskinan, stunting, perkawinan anak, dan anak tidak sekolah, dan pengendalian inflasi. Salah satunya paparan progress stunting oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy via zoom dari Arab Saudi. Dalam paparannya, progress penanganan spesifik stunting yang sudah dilakukan terkait Satgas Stunting, antara lain : Dinas Kesehatan Sulbar melakukan zoom meeting rapat evaluasi setiap pekan bersama para pihak yang terlibat dalam penanganan stunting, dan terdapat empat kabupaten melaporkan situasi dan kondisinya di lapangan. "Empat kabupaten di Sulbar telah menyampaikan laporan tentang situasi dan kondisi lapangan terkait masalah stunting. Laporan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam upaya penanganan stunting,"ucap Asran Selanjutnya, Dinas Kesehatan Sulbar telah melakukan sosialisasi alur penanganan stunting ke OPD-OPD yang merupakan Pj. Wilayah. "Langkah ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang baik dan dukungan dari semua pihak terkait,"ungkapnya Asran menyampaikan, terdapat satu OPD yang telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan dalam rangka penanganan stunting, yaitu Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). "OPD ini memberikan contoh nyata komitmen dalam upaya melawan stunting,"tandasnya Selain itu, dua OPD lainnya, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kelautan dan Perikanan, juga telah melakukan rapat melalui zoom meeting untuk membahas strategi dan langkah-langkah penanganan stunting. "Sudah ada satu OPD yang turun ke lapangan yaitu Dinas ESDM dan juga sudah ada dua OPD yang melakukan rapat zoom meeting yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kelautan dan Perikanan,"bebernya Kemudian, lanjut Asran, pihaknya juga melakukan pendampingan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi balita gizi kurang dengan stunting dan gizi kurang tanpa stunting dengan pembiayan…

Mamuju--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulbar Djamila, menghadiri Peringatan dan Pemberian Remisi Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2023, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, Minggu 23 Juli 2023. Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar Djamila berharap, melalui kegiatan itu anak-anak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang tepat, dan tumbuh menjadi penerus bangsa yang berintegritas, berkualitas, dan berdaya saing, menjadikan Indonesia Maju yang semakin terlindungi. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar membagikan SK Penerima Remisi kepada anak yang memperoleh remisi sesuai dengan keputusan Kemenkumham Republik Indonesia. Terdapat tujuh anak binaan yang memperoleh remisi pada hari ini. Selain itu, juga mengunjungi dan menyapa anak binaan serta keluarganya yang ada pada saat itu. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Kepala LPKA Kelas II Mamuju, Kepala Disukcapil Kab. Mamuju, Kepala Rupbasan Kelas II Mamuju, Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mamuju dan orang tua anak binaan LPKA Kelas II Mamuju.