Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar membuka acara Lomba dan Pameran Kreativitas Bhayangkari Daerah Sulbar di Mapolda Sulbar, Senin, 13 Desember 2021. Kegiatan tersebut mengusung tema" Pesona Kain dan Tenun Sulbar . Lomba dan Pameran Kreativitas Bhayangkari Daerah Sulbar itu turut disaksikan Kapolda Sulbar , Irjen Pol. Eko Budi Sampurno dan Ketua Bhayangkari Sulbar Ny. Nenny Eko Budi S., Ketua Persit Korcab Korem 142 Tatag , Ny . Purwitasari Firman dan undangan lainnya. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menyambut baik pelaksanaan kegiatan itu, yang mana merupakan upaya meningkatkan kreativitas Bhayangkari dan wujud kecintaan pada warisan budaya Indonesia. Disamping itu, juga sebagai upaya nyata dalam meningkatkan potensi UMKM di Sulbar. "Melalui kegiatan lomba dan pameran ini yang diprakarsai oleh Bhayangkari Daerah Sulbar, kita harapkan dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk ikut serta secara aktif dalam pelestarian dan pengembangan inovasi, sehingga semakin meningkatkan kualitas tenun dan hasil kreasi berbahan dasar tenun Sulbar, agar nantinya dapat menjadi komoditi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Sulbar,"ucap Enny Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan memunculkan kreativitas dan daya saing untuk melahirkan kreasi kerajiinan dan produk berbahan dasar tenun. "Kita akan menyaksikan hasil ciptaan karya seni dan ekspresi dari para peserta lomba dan desainer yang diharapkan dapat menambah wawasan dan inspirasi kita dan terutama meningkatkan keciantaan kita terhadap kain tenun Sulbar. Demikian pula dengan kegiatan pameran yang mengundang para kreator kerajinan, sehingga dapat menjadi sarana promosi dan tidak tertutup kemungkinan akan lahir jaringan-jaringan usaha yang saling menguntungkan antara perajin. Kita juga sebagai penonton mendapatkan kemudahan untuk menjangkau hasil kerajinan dan produk yang berkualitas,"katanya Disampaikan, keragaman budaya di Sulbar melahirkan beraneka ragam corak kain dan tenun, diantaranya, tenun Sekomandi, tenun Sure Mandar dan tenun Sabuq Mamasa. "Keindahan tenun khas Sulbar ini harus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda Sulbar, sehingga menimbulkan rasa cinta dan bangga terhadap…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan peninjauan pembangunan ruas jalan Salutambung- Urekang Kecamatan Ulumanda sepanjang 4,7 kilo meter melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kamis, 9 Desember 2021 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, dari hasil pantauan yang dilakukan, pembangunan jalan Salutambung-Urekan berjalan lambat. " Kontraktor itu harus bekerja secara profesional dan tidak macam-macam, jika ada yang tidak sesuai aturan, kontraktor nya akan ditindak tegas berupa denda ataupu pemutusan kontrak kerjasama," tegas Ali Baal Ia juga menyampaikan, sudah saatnya masyarakat Ulumanda dapat menikmati sedikit pembangunan infrastruktur jalan yang layak, maka dari itu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui dana PEN terus memaksimalkan proses pembangunan infrastruktur jalan di setiap kabupaten yang ada, khususnya di Ulumanda, Kabupaten Majene " Jalan ini akan terus mendapat perhatian untuk kelancaran transportasi ke Ulumanda. Melalui dana PEN kita targetkan pembangunan jalan khususnya di Kecamatan Ulumanda- Urekan sepanjang 4,7 km dapat segera diselesaikan," ujarnya Kepala Dinas PU Sulbar, Muh. Aksan menyampaikan, akan dilakukan peninjauan di seluruh Kabupaten se Sulbar terkait pembangunan ruas jalan melalui dana PEN. Salah satunya adalah pembangunan Jalan- Salutambung Urekan sepanjang 4,7 Kilo Meter. Dikemukakan, berdasarkan hasil survei yang ada lapangan, ternyata terjadi keterlambatan proses pembangunannya dikarenakan beberapa beberapa faktor salah satunya faktor cuaca sehingga peralatan-peralatan berat itu agak sulit untuk menembus jalan tersebut. " Terdapat beberapa kendala, salah satunya memang pihak kontraktor dinilai masih kurang serius dalam pengerjaannya sehingga perintah bapak Gubernur turun langsung dan ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi, " beber Ahsan Mendampingi Gubernur Sulbar dalam pantaun jalan tersebut antara lain, Asisten Bidang Ekbang, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Permukiman, Ince Rahmat, Plt.Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula, Tenaga Ahli Bidang Humas dan Protokol , M. Danial, Camat Salutambung, Muhyammad Arief. (farid)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, secara virtual dari Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Kamis 9 Desember 2021. Peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Kegiatan itu dipusatkan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dihadiri Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). "Dalam sebuah survei nasional pada bulan November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalah kedua yang mendesak untuk diselesaikan,"kata Presiden RI, Joko Widodo Presiden mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, lapangan kerja (37,3 persen), urutan kedua adalah pemberantasan korupsi (15,2 persen), dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai (10,6 persen). "Apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi adalah menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok,"sebut Jokowi Survei tersebut, menurutnya, menunjukkan masyarakat yang menilai baik dan buruk pemberantasan korupsi saat ini dalam proprosi seimbang. "Yang menilai baik dan sangat baik mencapai 32,8 persen, yang menilai sedang sebanyak 28,6 persen, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3 persen,"ungkapnya Masih kata Jokowi, perkembangan yang menggembirakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik. "Mengenai indeks perilaku antikorupsi di tengah masyarakat yang terus naik dan membaik, yaitu pada tahun 2019 di angka 3,7, pada tahun 2020 di angka 3,84, pada tahun 2021 di angka 3,88, artinya makin tahun makin membaik,"katanya Seperti diketahui, sambungnya, Transparancy International Indonesia (TII) pada 28 Januari 2021 merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan, yaitu melorot 3 poin dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada Tahun 2020. Peringkat Indonesia juga ikut menurun, yaitu dari peringkat 85 pada Tahun 2019 menjadi 102 dari 180 negara yang ikut disurvei. "Skor IPK dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.…

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Khaeruddin Anas, membuka acara Musyawarah Rapat Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar 2021 dan Sosialisasi UU-PP Tentang Kepalangmerahan, Kamis 9 Desember 2021. Bertempat di Wisata Malawwa, kegiatan itu dihadiri langsung Ketua PMI Sulbar, Enny Anggraeny Anwar. Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Khaeruddin Anas menyatakan, Pemprov Sulbar siap mendukung program kerja PMI, utamanya dalam kemanusiaan. "Sinergitas pemerintah dengan PMI harus terbangun sehingga mewujudkan peran dan upaya kerja-kerja kemanusiaan yang optimal,"tandas Khaeruddin Disampaikan, kinerja PMI dapat dilihat saat gempa beberapa waktu lalu, yang mana peran PMI sangat penting dalam rangka penanganan pasca gempa yang bekerjasama TNI, Polri dan relawan yang lain. "Sulbar ini rawan bencana, sehingga PMI sangat penting di dalam penanganan korban maupun evakuasi. Respon PMI ini sangat cepat tanggap dalam kebencanaan,"kata Khaeruddin Khaeruddin juga mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, PMI sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan dan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. "Ini merupakan bagian penting dari kerja-kerja kita. Pemprov Sulbar sangat berharap PMI dapat menyadarkan masyarakat terkait protokol kesehatan,"ucapnya Ia berharap, Musyawarah Rapat Kerja PMI Sulbar tersebut dapat melahirkan program kerja kemanusiaan yang dapat membantu masyarakat. Sementara itu, Ketua PMI Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, PMI adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan dengan tujuan untuk membantu sesama tanpa membedakan latar belakang. Enny menuturkan, pada saat ini, PMI ditantang untuk menjaga eksistensi dan kemajuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Eksistensi dan kemajuan PMI tergantung kepada kearifan pengurus sebagai pemegang mandat. "Kearifan pengurus bersama barisan staf-nya, di dalam menjalankan mandat akan tercermin melalui peningkatan terkini akan kapasitas, komitmen, gaya kepemimpinan dan pertanggungjawabannya terhadap perkembangan organisasi PMI. Untuk itu, dibutuhkan adanya refreshing pembelajaran dan peningkatan pemahaman akan tugas dan tanggungjawab pengurus beserta staf dalam memimpin dan penyelenggaraan organisasi,"kata Enny Menjawab kebutuhan akan pembelajaran, peningkatan kapasitas dan pemahaman pengurus beserta staf dalam peningkatan…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyerahkan bantuan jaringan internet kepada desa terpencil melalui koneksi satelit via VSAT (Very Small Aperture Terminal) di Kabupaten Mamuju Penyerahan secara simbolis itu dilakukan disela-sela peresmian Jembatan Karatau di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Rabu, 8 Desember 2021 Bantuan tersebut merupakan salah satu program Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat) yang tertuang dalam RPJMD Pemprov Sulbar 2017 -2022. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, berharap jaringan internet ini bisa membantu masyarakat mengakses informasi. “Gunakan sebaik-baiknya, kita harap dengan Internet ini dapat membantu masyarakat mendapatkan akses informasi," kata Ali Baal Masdar Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar , Mustari Mula mengatakan, dukungan internet gratis tersebut bagian dari Program Mandiri Cerdas Sehat (Marasa). Tujuannya untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat. "Sekaligus bantuan ini juga untuk mendukung sistem belajar daring yang biasa diterapkan dimasa Pandemi Covid-19," ujar Mustari Disebutkan, sebanyak dua intenet gratis yang akan disalurkan, menyasar di dua kecamatan. Soal pengelolaan, kata dia, untuk sementara akan menjadi tanggungan pemprov Sulbar. Namun untuk tindak lanjutnya diharapkan dapat ditopang melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Ini juga sudah kita lakukan di tahun sebelumnya sejak berjalannya program Marasa, kita bekerjasama dengan desa bagaimana agar masyarakat yang berada di daerah pelosok mendapatkan akses jaringan internet," terang Mustari. Amri Eka Sakti, selaku warga Bonehau mengaku, masih banyak desa di Kecamatan Bonehau belum menikmati internet. Karenanya, ditengah perkembangan zaman, masyarakat baru bisa mengandalkan Handy Talky (HT) untuk memudahkan komunikasi khusus di sejumlah desa di Bonehau. "Disini masih gunakan HT, jadi frekuensinya itu satu frekuensi," tandasnya.(idr)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Bupati Mamuju, St. Sutinah Suhardi bersama Direktur Utama Kalla Group, Solihin Jusuf Kalla meresmikan 14 Jembatan di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis di Jembatan Karataun dengan panjang bentang 70 Meter. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengemukakan, peresmian jembatan tersebut membuktikan bahwa setengah masa pandemi Covid-19 segala unsur stakeholder di Sulbar khususnya di Kabupaten Mamuju, dapat melaksanakan pembangunan khususnya prasarana infrastruktur yang sangat berperan pada perputaran roda perekonomian daerah. "Ruas jalan ini yang akan menghubungkan Kabupaten Mamuju dengan Seko Kabupaten Luwu Utara di Sulsel, yang akan berperan sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi bukan hanya bagi Sulbar melainkan juga berkontribusi pada lintas regional Sulawesi,"ujar Ali Baal Selain itu, pembangunan infrastruktur tersebut juga akan berkontribusi positif bagi Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur, serta mendukung PLTA Karama yang akan dibangun oleh Kalla Group sebagai salah satu sumber energi yang ramah lingkungan, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik regional Sulawesi. "Kami berharap Kalla Group dapat meningkatkan investasinya di Sulbar, dimana masih banyak potensi yang dimiliki daerah ini yang memerlukan sentuhan pengusaha yang menurut kami dapat dilakukan oleh Kalla Group,"sebut mantan Bupati Polman dua periode itu Direktur Utama Kalla Group, Solihin Jusuf Kalla mengemukakan, PLTA dengan kapasitas listrik 450 Mega Watt dirancang menjadi sumber kelistrikan Sulbar. Hal itu baru dapat dikerjakan 2023 mendatang yang ditargetkan selesai 2024. "Pihak PT. Bukaka Group sudah berkomitmen menuntaskan pekerjaan jembatan sebelum membangun PLTA,"kata Solihin Solihin mengungkapkan, telah menuntaskan 14 jembatan sepanjang 52 KM Ruas Salu Batu-Karataun. Setelah Jembatan Karataun, kini masih tersisa lima jembatan lagi yang akan dikerjakan. "Pekerjaan masih kita lanjutkan, masih ada 40 KM lagi dan kita bangun lima jembatan lagi,"ujar Solihin Dia pun meminta maaf atas lambannya pekerjaan disebabkan kondisi keuangan perusahaan yang harus berhemat. Jelasnya pihaknya berkomitmen menuntaskan apa yang sudah menjadi komitmen dukungan pembangunan…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Tahun 2021, yang berlangsung di Hotel Yaki, Jl. H. Andi Endeng Mamuju, Rabu, 8 Desember 2021. Data-data terbaru di Tahun 2021 adalah indeks resiko bencana yang menetapkan Sulbar menjadi provinsi yang paling beresiko di Indonesia. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pekerjaan BPBD baik provinsi maupun kabupaten di Sulbar adalah pembangun kesadaran di daerah Sulbar yang tertinggi indeks resiko bencananya sebesar 166,49. Artinya, daerah Sulbar sangat rentan dengan bencana. "Misi yang harus dimainkan BPBD kedepan adalah misi edukasi untuk kebencanaan. BPBD dan Pemerintah harus memperkuat komitmen daerah untuk lebih peduli dalam aspek kebencanaan,"tandas Idris Olehnya itu, Idris mengajak masing-masing daerah membangun persepsi yang sama, sebab Sulbar adalah daerah rawan bencana dan memliki indeks yang tinggi, sehingga tidak hanya dibiarkan namun harus ada tindakan-tindakan yang nyata. Idris menjelaskan, yang membuat rentan bencana yaitu dalam analisis biologinya, Sulbar memang daerah yang mana di dalamnya banyak peluang-peluang kejadian alam. Salah satunya gempa bumi, karena daerah Sulbar berada pas di sesar, bahkan bukan hanya di sesarnya tetapi di ujung-ujung sesarnya yang terus berkembang. Melalui kesempatan itu, Idris menekankan, bahwa sebelum bicara tentang sarana dan prasarana, yang harus dibicarakan terlebih dahulu adalah penyebabnya. “Jangan dulu berbicara sarana dan prasarana, yang harus dibicarakan tentang penyebabnya pekerjaan terlebih dahulu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya masyarakat Sulbar lebih peduli terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian alam, karena di negara-negara lain social safetynya lebih hidup,"kata Idris Disampaikan pula, mengenai pendekatan-pendekatan infrastruktur dan aspek kesehatan yang terdampak gempa dianggap sudah ada ilmunya, sehingga data-data tetap diperbaiki. "Berdasarkan data indeks resiko bencana, Majene merupakan urutan kedua tertinggi setelah Maluku Utara untuk sektor kabupaten dari 514 kabupaten di Indonesia,"ungkapnya Dari seluruh pembentuk resiko, Idris menekankan terkait aspek darurat pemerintah. Seperti faktor alam dan faktor non alam yang…

Pengelolaan Jaringan Dokumentasii dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di lingkup Pemprov Sulbar, rupanya menjadi salah satu yang terbaik di republik ini. “Kita masuk provinsi lima terbaik seluruh Indonesia,” beber Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar Arianto usai mendampingi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menghadiri Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2021, di Jakarta, Kamis 2 Desember 2021 Dia pun membeberkan indikator yang membuat Sulbar masuk dalam daftar lima terbaik, yakni aplikasi terbuka untuk umum/masyarakat, mudah untuk di akses, Data regulasi yang selalu update dan sudah terintegrasi dgn JDIH Nasional. Dijelaskan, Keberadaan JDIH di Daerah, merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum. Dalam konteks penataan regulasi, sebagaimana prioritas pemerintah dalam upaya pembangunan hukum di tanah air, JDIH yang terintegrasi sangat mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya bagi pemerintah, bagi masyarakat umum, pencarian dokumen hukum yang terintegrasi akan memudahkan mereka dalam mengkases sumber primer bahan hukum. Meski demikian, masih ada yang perlu dibenahi kedepan. Yakni, mendorong pembenahan JDIHN kabupaten, mengingat informasi peraturan daerah adalah kebutuhan masyarakat. “Jadi pengelolaannya harus bisa diakses masyarakat,” ungkapnya. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosandi) Sulbar , Mustari Mulla mengatakan, pihaknya pun terus mendrong perbaikan akses jaringan di Sulbar, serta berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan se-tiap informasi dapat diakses oleh masyarakat. “Jadi salah satu dukungan kita adalah penyediaan jaringan internet di setiap OPD, itu juga sebagai komitmen dalam mewujud-kan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ungkapnya. Patut diketahui, keberadaan JDIHN ini pada dasarnya bertujuan; Pertama, menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya. Kedua, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Ketiga, mengembangkan kerja…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar membuka Rapat Koordinasi (Raklopr) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulbar Tahun 2021, Kamis, 2 Desember 2021 . Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. "Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terintegrasi,"tandas Enny Dikemukakan, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sepanjang masa, yang butuh penanganan khusus, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan,"ucap Enny Enny menyampaikan, permasalahan penanggulangan kemiskinan saat ini terkait dengan beberapa hal, diantaranya adalah validasi data yang perlu dilakukan pembenahan. Persoalan validitas data menjadi isu yang sangat krusial. Ada banyak kasus penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial, disebabkan kurang validnya data. "Banyak warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),"kata Enny Lebih lanjut, Enny menyampaikan, saat ini program-program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, baik melalui anggaran pusat diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. "Berbagai program tersebut jika disinergikan bersama dan merujuk pada data kemiskinan yang valid, tentunya akan mempercepat menurunkan kemiskinan di Sulbar,"pungkasnya Enny mengungkapkan, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar, yaitu program Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat). Marasa adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi, sinkronisasi dan sinergi…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulbar, Muflih B. Fattah menghadiri Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Rabu, 1 Desember 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian yaitu, pengembangan dan pembangunan rumah ibadah pasca gempa bumi, pembinaan kerukunan ummat beragama, pembinaan dan pengelolaan Baznas, pembinaan peserta MTQ Provinsi di tingkat nasional kedepan, serta apresiasi yang besar atas prestasi Kafilah Sulbar pada MTQ Nasional. "Saya ucapkan selamat kepada Kafilah Sulbar yang telah meraih prestasi pada MTQ Korpri Tingkat Nasional di Kendari yang telah mengharumkan nama Sulbar. Semoga dapat semakin meningkatkan diri untuk menjadi yang lebih baik,"kata Ali Baal Kakanwil Kemenag Sulbar, Muflih B. Fattah mengatakan, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pembawa misi agama sekaligus sebagai Uswatun Hasanah teladan bagi semua ummat. "Kenapa Kemenag melaksanakan perayaan ini ?, tentu karena tidak sempurna rasanya kalau Kanwil Kemenag sendiri tidak melaksanakan peringatan Maulid, sebagai pembina keagamaan di Sulbar,"pungkas Muflih Melalui kesempatan itu, Muflih juga menyampaikan mengenai prestasi yang diraih Kanwil Kemenag Sulbar, yakni mampu meraih peringkat ke-2 se-Indonesia dari segi serapan anggaran. Selanjutnya, meraih peringkat ke-3 se- Indonesia kategori pembaca doa dan kaligrafi elektronik pada MTQ Korpri Tingkat Nasional, yang membanggakan nama Sulbar. "Hal ini tentunya atas bimbingan Bapak Gubernur dan seluruh unsur pimpinan daerah yang ada di Sulbar,"ucapnya (farid)