Pemprov Sulbar, melalui Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris memaparkan 16 (enam belas) program nasional terkait dengan pemulihan pasca gempa Sulbar, termasuk yang sudah dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam acara tatap muka bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lanyalla Mattaliti beserta rombongan di Marasa Corner Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 31 Mei 2021. Pada pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi Pemprov Sulbar untuk mendorong percepatan realisasi program nasional Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, juga mengungkapkan, program yang sudah sampai pada tahap perencanaan yang sudah kami sampaikan secara nasional. Selain program tersebut masih banyak kebutuhan, akan tetapi 16 (enam belas) program yang telah kami paparkan diharapkan dari kehadiran Ketua DPD RI disini dapat membawa berkah untuk untuk mendorong ke Kementerian terkait. " Kami mengharapkan percepatan realisasi komitmen pemerintah pusat, melalui DPD RI, terkait dengan proses percepatan pemulihan pascagempa bumi yang melanda wilayah Provinsi Sulbar pada Januari lalu," kata Idris Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Lanyalla Mahmud Mattalitti menyatakan semua paparan yang disampaikan tolong dikompilasi sesuai dengan mitra kementerian terkait, DPD RI akan memanggil menteri terkait, lalu langsung saya pertemukan dengan gubernur dan akan membuat semacam rapat kerja. Nanti kita langsung eksekusi ditempat, karena ini sudah waktunya. "Semua dorongan dan dukungan tersebut, nantinya kami harapkan dapat mempercepat normalisasi semua aspek, baik kegiatan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat di Sulawesi Barat,"tutur Ketua DPD RI tersebut. Acara tersebut dihadiri sejumlah aggota DPD RI dapil Sulbar antara lain, Andri Prayoga Putra Singkarru, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, H. Almalik Pababari, dan Ajbar, serta para asisten dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. (deni)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal, menggelar makan malam bersama dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, di rujab Gubernur Sulbar, Minggu 30 Mei 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengucapkan rasa syukur, bangga dan berterima kasih atas kunjungan kerja Ketua DPD RI bersama rombongan di Sulbar. Dalam kesempatan itu, Ali Baal menjelaskan terkait kondisi terkini Covid-19 di Sulbar yang menuju 0 (nol) kasus positif aktif. Disampaikan, bahwa memang masih terdapat satu orang pasien yang sementara menjalani perawatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu, Ia berharap setelah itu tidak ada lagi kasus yang bertambah dan Sulbar bebas dari Covid-19. Selain hal itu, Ali Baal juga menyampaikan mengenai kondisi terkini ekonomi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pasca diguncang gempa bumi 6,2 SR pada 15 Januari 2021 lalu. Ia mengatakan saat ini ekonomi di dua kabupaten tersebut berangsur-angsur pulih dan membaik, terutama di bagian pokok utama bahan pangan yang sementara ini diperbaiki. "Saya sangat mengapresiasi atas semangat dan Gotong royong antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk membangun kembali Sulbar kita tercinta ini. Olehnya itu, Saya berharap di masa pemulihan kita dari bencana ini, semuanya bisa tersistem dan terukur dengan baik supaya semuanya bisa cepat kembali membaik seperti sediakala. Hal ini juga tak lepas dari bantuan donasi yang diberikan oleh teman-teman di luar pemerintahan daerah lainnya, yang bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya. Mewakili semuanya, saya sangat berterimakasih,"tutur Ali Baal Ali Baal juga menyinggung terkait bantuan stimulan yang diberikan BNPB sebesar Rp. 209.535.000.000. Ia menjelaskan, bahwa dana tersebut peruntukkannya diberikan kepada tiga kategori kondisi bangunan, yakni masing-masing rusak berat mendapatkan sebanyak Rp.50 juta, rusak sedang sebanyak Rp.25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp.10 juta. Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengucapkan banyak terimakasih atas jamuan baik…

Hari kedua pelaksanaan acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Prov. Sulbar Tahun 2021, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar melalui dana dekonsentrasi Bappenas tersebut berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Selasa, 25 Mei 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meminta kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar maupun Pemkab se-Sulbar, agar mengoptimalkan kebijakan SDI dan menjadi yang terbaik dalam pengelolaan data sehingga terhindar dari tumpang tindih serta kekurangan data. "Kebijakan satu data ini dibutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi serta kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulbar,"tegas Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga menghimbau agar seluruh OPD bekerja dengan cepat, sehingga Sulbar tidak lagi tertinggal dalam pengelolaan data. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan, komitmen yang disampaikan Gubernur Sulbar sangat tinggi dalam mewujudkan Sulbar menjadi provinsi yang memiliki data tunggal. "Sesuai arahan pak gubernur, kita meminta seluruh kabupaten merujuk ke situ, karena tidak mungkin kita bisa wujudkan data provinsi tanpa adanya data kabupaten yang baik,"ucap Idris Olehnya itu, Idris menyatakan, selain rencana aksi juga dibutuhkan percepatan, yang mana setiap OPD itu merupakan produsen data yang harus mengikuti standar data Indonesia.Tidak boleh hanya upgrade data, tetapi data tersebut harus ada deskripsinya sesuai dengan standar data Indonesia. "Jangan lagi sibuk sendiri tetapi tidak memberikan hasil dan yang paling terpenting adalah komitmen dan konsisten untuk mewujudkan Sulbar memiliki data yang baik,"pungkasnya Dana yang digunakan untuk pelaksanaan acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi SDI Prov. Sulbar Tahun 2021 tersebut bersumber dari dana dekonsentrasi Bappenas. Dan turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pimpinan OPD dan undangan lainnya. (deni)

Rapat Koordinasi Pemantapan Pembangunan dan Grand Design Perkampungan Tangguh Bencana dengan Konsep Kehidupan yang Layak berlangsung di Hotel Maleo Makassar, Senin, 24 Mei 2021 Pada rapat tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengharapkan adanya sinergitas serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. "Harus ada sinergi serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan juga masyarakat setempat, karena apapun wujudnya masyarakat sekitar harus terlibat"ucap Idris Idris juga mengungkapkan, pembangunan hunian baru perkampungan tangguh bencana tersebut menjadi sebuah prototipe, dalam mewujudkan perkampungan terintegrasi yang sangat ramah lingkungan, dan kedepannya bisa menjadi rujukan untuk membangun perkampungan-perkampungan tangguh bencana. Masih kata Idris, pembangunan tahap pertama bertempat di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, karena daerah tersebut melibatkan berbagai pihak dan institusi mulai dari pematangan lahan dan pembangunan hunian bantuan dari pemerintah provinsi. "Semua butuh percepatan, dan ini merupakan komitmen kita bersama seluruh pihak yang terkait pembangunan hunian tangguh bencana,"tegas Idris Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sulbar, Ince Rahmat mengatakan , rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Sulbar di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda dan Ahulean, di Kecamatan Malunda yang dilanjutkan dengan rapat tingkat provinsi dan Kabupaten Majene. "Untuk sementara pembangunan kita fokuskan di satu kabupaten yaitu Kabupaten Majene, karena Kabupaten Mamuju yang terdampak parah berada di pusat kota. Oleh karena itu, kita masih menunggu lahan relokasi yang kemungkinan susah, sehingga kami dari Dinas Perumahan dan Permukiman mungkin akan membantu dalam hal perbaikan rumah,"kata Rahmat Ia juga mengungkapkan, dana tersedia untuk pengalokasian sebesar 3 miliar, yang akan membangun hunian tahap pertama ebanyak 50 unit di Desa Kabiraan, dengan anggaran per satu unit rumah itu senilai 60 juta sesuai dengan standar satuan harga (SSH), yang diharapkan grand design rumah-rumah yang spesifik tahan gempa akan menjadi role model di Sulawesi Barat. "Untuk itu, t pembangunan tahap awal ini kita bersama-sama mengharapkan sesuai dengan harapan sehingga di bulan depan kita sudah bisa…

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, menghadiri acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Prov. Sulbar Tahun 2021, Senin 24 Mei 2021. Berlangsung di Hotel Novotel Makassar, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Safaruddin Sanusi DM mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyatukan persepsi, sehingga perencanaan kedepan baik Bappenas, provinsi, dan kabupaten tidak lagi menggunakan data-data secara perspektif. Artinya tidak lagi memakai data yang dibuat-buat sendiri. ‘’Kita akan memakai sesuai dengan data dan sesuai dengan peranan Kominfo sebagai Wali Data,"ucap Safaruddin Safaruddin menekankan, dalam penanganan SDI diperlukan langkah-langkah strategis sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). "Kita sudah diperintahkan untuk pengelolaan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Sampai saat ini belum ada satu data, yang ada baru satu kata karena sulit untuk disesuaikan,"tandas Safaruddin Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Oktorialdi mengatakan, Presiden RI sudah mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI. Hal itu dilakukan karena selama ini data itu ada, tapi ketika dicari tidak ada. Dijelaskan, kebijakan satu data tersebut adalah penatakelolaan tentang manajemen data sehingga data itu mudah untuk dicari, didapatkan dan akurat. “Dengan kebijakan penatakelolaan ini, semua sistem yang dibangun baik sistem nasional, sistem formasi dengan pemerintah daerah bisa didukung jadi satu data dan sistem ini yang bisa menjadikan data lebih berkualitas,"pungkasnya Adapun tujuan tata kelola, lanjut Oktorialdi, yaitu sebagai acuan penyelenggara tata kelola, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, mendukung sistem-sistem nasional serta dikelola secara seksama, terintegritas dan berkelanjutan. Oktorialdi mengungkapkan, prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ketika memakai satu data yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi. "Prinsip data yaitu standar data artinya konsep, defenisi, klasifikasi, ukuran dan satuan harus jelas. Sedangkan metadata adalah informasi yang terstruktur yang…

Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Tingkat Prov. Sulbar 2021 berlangsung, Senin, 24 Mei 2021. Digelar di Aula Hotel Grand Mutiara Mamuju, rakor tersebut dibuka secara virtual oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dari Jakarta. Rakorwasinkeubang 2021 mengusung tema, Penguatan Pengawasan Intern Untuk Mengawal Program Strategis/Prioritas Daerah Menuju Sulbar Yang Maju dan Malaqbi. Dalam sambutannya melalui vitual, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menilai pelaksanaan kegiatan tersebut penting dan sangat strategis sebagai salah satu bentuk komitmen serta upaya dalam memujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Sulbar. "Dalam hal ini, fungsi pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara menjaga akuntabilitas pengeloaan keuangan dan APBD, serta mewujudkan pemerintahan yang melayani,"kata Ali Baal Disampaikan, modus penyimpangan dan penggelembungan anggaran sebenarnya dapat diproteksi lebih awal apabila APIP dilibatkan melakukan review atas RKA OPD, dengan mendorong OPD meningkatkan kualitas perencanaan dengan mempedomani biaya standar pelayanan yang jelas, mengawal sinkronisasi perencanaan dan sasaran pembangunan daerah dengan nasional. Olehnya itu, Ali Baal menegaskan, APIP harus berperan pada siklus anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Selain itu, APIP juga secara periodik harus melakukan proses pemantauan atas kinerja pelaksanaan OPD untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan mengenai program prioritas Pemprov Sulbar yaitu program Marasa, Ia mengatakan, program tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Sulbar untuk mendorong mempercepat kemajuan pembangunan desa menuju perkembangan dan terus maju. "Program Marasa sudah termuat dalan RPJMD Sulbar 2017-2022, dilaksanakan oleh masyarakat dengan melibatkan Pemprov, Pemkab, Pemdes dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui integrasi sumberdaya ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan produk unggulan sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergitas antara autput program dan kebijakan Pemda. Dengan…

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulbar melaksanakan Halal bi Halal di Masjid Baitul Anwar Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Minggu 23 Mei 2021. Ketua BKMT Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal menyampaikan, tujuan dari halal bi halal adalah menjaga silaturahmi antar sesama, apalagi seluruh umat Islam baru -baru ini merayakan hari kemenangan hari raya Idul Fitri, setelah menjalankan ibadah puasa ramadan "Beberapa manfaat yang bisa dirasakan dalam berhalal bi halal yaitu momentum untuk saling meminta maaf antara satu dengan yang lainnya, mempererat rasa persaudaraan, menghapus penyakit hati dan membangun kepedulian terhadap sesama apalagi di suasana seperti pandemi covid-19 seperti ini," kata Ruskati. Masih kata Ruskati, ini sangat penting untuk tetap menjaga hubungan kita antar sesama manusia agar hubungan kita kepada Allah SWT juga bisa berjalan baik dengan diberikan ridha dan kebaikan serta nikmat kesehatan melimpah. "Tetap jaga semangat keagamaan kita melalui halal bihalal seperti ini dan juga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak," sambungnya. Tak lupa Ia mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang hadir dan terlibat dalam mensukseskan acara halal bihalal tersebut terkhusus .(Ayu)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyepakati pembangunan rumah bagi masyarakat korban gempa bumi di Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Sekitar dua hektar lahan dipersiapkan, masing-masing satu hektar ditanggung oleh Pemkab Majene dan satu hektar ditanggung oleh Pemprov Sulbar. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi terkait relokasi penduduk korban bencana alam gempa bumi, dalam rangka pembangunan rumah bagi masyarakat di Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, yang berlangsung di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 19 Mei 2021. Disampaikan, saat ini dana pembangunan yang dimiliki Pemprov Sulbar kurang lebih Rp.5 miliar untuk tahap pertama. "Saya telah menyurat langsung kepada Menteri Sosial dan meminta kebijakan tambahan Rp.20 juta untuk dana pembangunan rumah-rumah yang hancur akibat gempa. Saya juga berharap dapat tambahan dana dari Menteri Transmigrasi,"ucap Ali Baal Ali Baal berharap, pembangunan perumahan tersebut agar tertata dengan baik dan berjalan dengan lancar. Bupati Majene Lukman mengatakan, data 443 unit rumah yang akan direlokasi sudah langsung masuk kategori berat, ditambah hasil verifikasi sekitar 514 tahap pertama akan dikirim ke pusat untuk mendapatkan bantuan Rp. 50 juta. "Yang sudah siap direlokasi di Desa Kebiraan sebanyak 50 KK, Desa Mekatta sebanyak 102 KK. Kalau provinsi rela membantu sebanyak 152 KK ini, maka tidak akan dikirim namanya ke pusat untuk menerima bantuan rusak berat yang Rp.50 juta itu,"kata Lukman Olehnya itu, Lukman meminta kepastian berapa jumlah rumah yang akan dibantu oleh provinsi agar pihaknya bisa melakukan pengurangan daftar ke pusat. Kapala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulbar, Ince Rahmat mengatakan, untuk penerima bantuan bagi rumah rusak berat, ketika nama sudah terkirim maka yang menentukan pihak kabupaten melalui desa dan kecamatan. Ince Rahmat mengungkapkan, untuk di Kecamatan Ulumanda perencanaan pembangunan diberikan per unit 9 x 11 tahap pertama, tetapi yang dibangunkan rumah tipe 36 semi permanen. Dan tanah yang digunakan sebanyak 50 KK sekitar 4.500 m3 masih…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Muh. Natsir, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junda Maulana, menghadiri Peluncuran Program Literasi Digital Nasional secara virtual, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 20 Mei 2021. Kegiatan yang digelar secara daring tersebut mengusung tema "Indonesia Makin Cakap Digital". Program itu diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johny G. Plate dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Tujuan peluncuran program tersebut, untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan teknologi baru, serta meningkatkan kecakapan digital masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo berharap, kiranya semua pihak berkewajiban meminimalisasi konten-konten negatif di ruang digital, dengan cara membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. "Kewajiban kita bersama terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten- konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten- konten positif. Untuk itu kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten- konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian,”kata Presiden RI, Joko Widodo Presiden menegaskan, internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM on boarding ke platform e-commerce sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Jokowi menyatakan, literasi digital merupakan pekerjaan besar. Untuk itu pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, sehingga perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Melalui kesempatan itu, Jokowi memberi apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional tersebut. "Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar semakin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif,"katanya Mendikbud Ristek RI, Nadiem Makarim menunjukan komitmen Kementeriannya mendukung gerakan nasional…