Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar , Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Hotel Grand Mutiara Mamuju, Selasa, 8 Juni 2021. Rapat tersebut juga dihadiri Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, M Natsir , Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulbar, Herjon Panggabean, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, dan instansi vertikal lainnya. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementrian Agraria , Andi Tenrisau yang hadir secara virtual yang menyampaikan, tema yang diusung pada rakor reforma agraria Provinsi Sulbar adalah pelaksanaan reforma agraria berkelanjutan untuk peraturan rakyat. Tema tersebut sangat tekstual. Dari tema tersebut, ada dua hal penting yang dapat dimaknai . Pertama, pelaksanaan reforma agraria yang harus berkelanjutan ini sangat tetap karena program ini disebutkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015, kemudian dilanjutkan tahun 2021 sampai 2024 . Kedua, adalah reforma agraria untuk pembangkitan rakyat " Ketika berbicara tentang sumber daya karya, bagaimana mengelola sumber daya karya amanat konstitusi jelas bahwa tujuan akhirnya adalah sebesar-besar kebangkitan rakyat Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, pelaksanaan reforma agraria merupakan komitmen pemerintah Indonesia agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan berbagai peraturan perundangan dimana pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat " Gugus tugas reforma agraria dibentuk untk mempercepat program reforma agraria yang dipimpin oleh setiap kepada daerah di daerahnya , dan Kementrian ATR/BPN terlibat secara aktif. Dengan adanya GTRA, kita bekerjasama untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah. Intinya adalah memberikan tanah ini kepada yang berhak menerima, membutuhkan dan memanfaatkannya. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan amanat dimaksud adalah harus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset berkelanjutan," tandas Idris. (ilham/kominfo)

Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke-IX Tingkat Prov. Sulbar yang berlangsung sejak 2 Juni 2021 di Kab. Polman resmi ditutup, Sabtu 5 Juni 2021 . Bertempat di Gedung Gadis Kab. Polman, penyelenggaraan STQH ditutup oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Pada STQH tahun ini, tuan rumah Kab. Polman berhasil keluar sebagai Juara Umum, disusul Kab. Mamasa sebagai Juara 2 dan Kab. Majene meraih Juara 3. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, penyelenggaraan MTQ atau STQH tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa keinginan membuat Al Quran menjadi bagian hidup adalah hal yang sangat fundamental untuk diperjuangkan dengan serius. "Sesuai tema yang ditetapkan dalam penyelenggaraan STQH tahun ini sungguh sangat berat kita wujudkan, tetapi apa yang kita saksikan malam ini menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semuanya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Quran, Insya Allah kita bisa wujudkan berkat usaha bersama untuk tetap menjadikan Al Quran sebagai pedoman hidup dan sekaligus menjadi tuntunan kita dalam berinteraksi dan juga berperilaku,"tandas Idris Pada kesempatan itu, Idris menyampaikan, atas nama Pemprov Sulbar mengucapkan puji syukur yang tak terhingga atas terselenggaranya STQH ke- IX di Kab. Polman. "Selamat atas usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pemkab Polman yang telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan STQH ke-IX ini,"kata Idris Idris juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Kafilah yang telah selesai mengikuti STQH, khususnya bagi Kafilah yang berhasil meraih prestasi dalam ajang tersebut. "Kami ucapkan selamat kepada seluruh Kafilah yang telah tuntas melaksanakan tugasnya. Kami paham bahwa dalam sebuah pertandingan atau perlombaan pasti ada yang menang, unggul dan sebagian ada yang belum mendapatkan kemenangan atau belum mencapai keunggulan itu. Tentu bagi yang berhasil sekali lagi kami menyampaikan selamat dan sukses atas prestasinya,"tutur Idris Khusus Kafilah Kab. Mamasa yang meraih Juara 2 dalam ajang itu, Idris menilai prestasi yang diraihnya tahun ini tersebut menjadi yang luar…

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2021 tingkat Provinsi Sulbar diperingati di Lingkungan Pulele, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Sabtu, 5 Juni 2021. Tahun ini, peringatan Hari Lingkungan Hidup mengusung tema " Restorasi Ekosistem". Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya untuk menjaga lingkungan. "Sebagaimana juga dalam salah satu visi misi Gubernur terkait dengan lingkungan. Kita mau Smart, Marasa dan Malaqbiq tidak terlepas dari bagaimana betul-betul kita menjaga lingkungan. Jika lingkungan rusak dan tidak terjaga dengan baik, maka akan hancurlah daerah kita. Untuk itulah, kepada kita semua betul -betul harus jaga lingkungan ini, kalau bukan kita semua, siapa lagi yang akan peduli ," tandasnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ali Baal Masdar juga menyampaikan perlunya manajemen yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup dengan tetap harus menjaga keseimbangannya. "Di satu sisi , bebas mengambil sesuatu, sementara di pihak lain juga harus menjaganya. Jadi bagaimana menyeimbangkan ini, antara pemerintah dan masyarakat. Kalau disini saya lihat, masyarakat di sini semua sadar, bahkan hampir setiap tahun dalam tiap enam bulan mereka keliling desa untuk memperbaiki tatanan yang ada,"kata Ali Baal Mantan Bupati Polman dua periode tersebut juga menyampaikan, di Mandar terdapat permasalahan lingkungan, misalnya jalan setapak di sungai sudah dipenuhi pohon coklat, begitupun dengan bendungan-bendungan telah terjadi kekeruan air dan tercemar dengan banyaknya sampah plastik dan lainnya. "Hal ini yang harus dicegah semuanya,"tegasnya. Olehnya itu, Ia berharap, agar kedepan semuanya bekerja keras dan bekerja ekstra bagaimana memperbaiki tatanan lingkungan hidup, agar ekosistem bisa terjaga dengan baik. "Ini yang kita harapkan. Tidak lama sebenarnya, kalau kita bersungguh-sungguh, dan pasti bisa kalau semua peduli. Jadi sebelum terjadi bencana dan terkuras habis semuanya, kita perbaiki cepat untuk Indonesia yang tercinta,"tandasnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aco Takdir menyampaikan, sesuai tema tahun ini yaitu Restorasi Ekosistem, yang berarti sebagai upaya bersama untuk melakukan penyesuaian berpikir dan bertindak…

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulbar menggelar rapat di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Jum'at 4 Juni 2021. Dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, rapat digelar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di lingkup Pemprov Sulbar semaksimal mungkin. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu meminta setiap OPD memiliki kepedulian dan keseriusan terhadap pentingnya SPBE. "Dimohon ada kepedulian, keseriusan dan care tiap-tiap OPD terhadap pentingnya SPBE,"kata Muhammad Idris, Sekprov Sulbar saat menyampaikan arahannya Disampaikan, indikator SPBE dilakukan dalam rangka menciptakan awalan star secara bersama di lingkup Pemprov Sulbar. Tidak hanya melalui ilmu yang dibentuk melalui SK Gubernur, tetapi lebih fokus kepada OPD yang akan didorong untuk lebih cakap menerapkan SPBE tersebut. "SPBE ini terus kita dukung dan kita coba menyemarakkan bagaimana semua OPD dapat semakin lincah mengelola tatanan terkait urusan-urusan kita dengan adanya dukungan teknologi, walaupun kita pahami bersama dengan adanya pandemi covid 19 dan gempa yang melanda Sulbar membuat impian kita bersama kemarin menjadi terhambat,"sebut Idris Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengemukakan, berdasarkan arahan Instruksi Presiden dalam rangka percepatan transformasi digital di lingkup Pemerintah daerah, kiranya segera melakukan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet yang memadai, dilanjutkan dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. Safaruddin menuturkan, percepatan integrasi pusat data nasional, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital yang berkaitan dengan regulasi dan skema pendanaan serta pembiayaan, diharapkan dapat segera disiapkan secepatnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu indikator penting yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini. "Berdasarkan instruksi, lima poin penting dari Presiden Republik Indonesia sudah dapat dipahami tentang pentingnya digitalisasi saat sekarang ini, yang mana dalam lima poin tersebut dinilai sangat menunjang kinerja terhadap seluruh OPD yang ada,"ucap Safaruddin Kegiatan…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, membuka Sosialisasi Terkait Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Kamis, 3 Juni 2021. Berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah (Mateng), kegiatan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan efesiensi dan transparansi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menekankan, demi mewujudkan Saber Pungli perlu adanya pemahaman kepada semua komponen masyarakat. "Kita tahu bahwa banyak kasus yang terjadi hanya karena kurangnya pemahaman terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku oleh masyarakat,"kata Enny Enny mengungkapkan, Saber Pungli telah diatur dalam Perpres 87 Tahun 2016. Hal tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. Dalam kegiatan itu, Enny tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat bahwa Pemprov Sulbar telah membuka Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS-TPK) terintegrasi bekerja sama dengan KPK. "Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan jika menemukan adanya tindakan oknum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,"tuturnya Adanya sosialisasi tersebut, Enny mengatakan, diharapkan dapat tercipta sinergi dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dengan Unit Pemberantasan Pungli Prov. Sulbar, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan penuh rasa tanggungjawab, guna mewujudkan situasi kehidupan masyarakat yang bebas Pungli dan juga meningkatkan wibawa hukum, serta demi terwujudnya Sulbar yang maju dan malaqbi. (rls)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, membuka secara resmi Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke-IX Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2021, yang berlangsung di Gedung Gadis Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 2 Juni 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, dalam sambutannya berharap semua pembinaan peserta STQH agar dilakukan lebih profesional, sehingga melahirkan bibit-bibit terbaik Sulbar. "Penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang lebih profesional. Kami akan selalu mensupport setiap kegiatan yang bertujuan untuk memajukan gairah dan semangat pembelajaran Al Qur'an. Oleh karena itu, seluruh dewan hakim harus bekerja secara profesional, sehingga Sulbar mendapatkan bibit-bibit terbaik untuk menjadi duta yang mampu bersaing di kancah nasional,"ucap Ali Baal Ali Baal menegaskan, dalam bermusabaqah (berlomba) harus menunjukkan kualitas terbaik, bukan hanya dalam arena STQH, tetapi juga berlomba dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi yang terbaik akhlak dan amalnya sesuai dengan tema STQH ke-IX. "Pelaksanaan STQH ini sejatinya dapat melahirkan generasi-generasi yang mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan moral sebagai modal untuk membangun bangsa khususnya Sulbar yang kita cintai,"pungkasnya Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, STQH ke-IX merupakan ajang kegiatan sebagai agenda nasional yang telah diprogramkan dan dilaksanakan setiap tahunnya di seluruh wilayah/daerah di Indonesia. Selaku Ketua LPTQ Sulbar, Idris menilai pembinaan untuk pengembangan Tilawah Al-Qur'an tersebut masih minim, sehingga perlu adanya pembenahan dalam rangka kemajuan prestasi pada event STQH Tingkat Nasional di masa-masa yang akan datang. "Oleh karena itu, pengurus LPTQ Sulbar tetap berkomitmen akan terus berupaya semaksimal mungkin, untuk tetap bersinergi meningkatkan pembinaan dalam rangka meraih prestasi di ajang STQH Nasional,"tegas Idris Ia menambahkan, kendati dalam situasi pandemi Covid-19, Sulbar dapat melaksanakan STQH ke-IX pada tahun ini dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. STQH ke-IX Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2021, diikuti 99 Kafilah dari enam kabupaten se-Sulbar, yaitu Kabupaten Mamuju 14 Kafilah 7 putra 7 putri, Majene 18 Kafilah 9 putra 9 putri, Polewali…

Dalam rangka pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan unjuk rasa, Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar menggelar rapat dengan beberapa pimpinan OPD terkait, di ruang kerja Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Rabu 2 Juni 2021. Dipimpin Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, M. Natsir, pembahasan SOP penaganan unjuk rasa dilakukan untuk melindungi dan menjamin hak, serta kewajiban para pengunjuk rasa dan penerima unjuk rasa. "SOP ini sangat penting dan membantu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan unjuk rasa yang ditujukan ke Pemprov, sehingga pihak yang melakukan unjuk rasa itu sebelumnya sudah ada pedoman dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Hal ini juga untuk menjaga opini yang berkembang bahwa Pemprov tidak terbuka dengan tuntutan-tuntutan para pengunjuk rasa, yang akhirnya akan memberikan citra yang kurang bagus,"kata Natsir dalam rapat tersebut Selain itu, SOP tersebut juga sangat membantu memberikan perlindungan kepada para pengunjuk rasa, sehingga tidak berdampak pada aspek-aspek hukum. "Biasanya unjuk rasa itu efeknya ada pengrusakan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita akan segera atur, agar bisa kita implementasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami harapkan SOP ini bisa menjadi sesuatu dasar yang mengatur dan mengikat, sehingga nantinya bisa dipedomani secara bersama,"ucap Natsir Dalam pertemuan itu, Natsir menjelaskan, bahwa nantinya yang akan diatur dalam SOP penanganan unjuk rasa adalah memfasilitasi para pendemo, seperti sound system dan konsumsi makan minum. Natsir juga menyampaikan mengenai lokasi atau titik kumpul pendemo, sebagai tempat untuk memberikan dan menyuarakan aspirasi dan hal-hal yang akan diajukan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu masih akan dikaji lebih jauh oleh Pemprov Sulbar. Ia menyatakan, persiapan yang perlu dilakukan adalah membagi peran dan kinerja di masing-masing OPD terkait, misalkan dari sisi keamanan ada Satpol PP, dari sisi data dan informasi tentunya ada Dinas Kominfo serta dari sisi kelancaran dan transportasi ada Dinas Perhubungan, dan Bagian…

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dari rumah jabatan Sekprov Sulbar, selasa 1 Juni 2021. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema,"Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu Untuk Indonesia Tangguh". Dan bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan di kehidupan berbangsa dan bernegara. "Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia berdiri, tantangan yang dihadapi Pancasila tidak ringan,"kata Joko Widodo saat menyampaikan amanatnya Presiden RI, juga mengungkapkan, perkembangan global tidak jarang menimbulkan kompetisi dan rivalitas antar pandangan, antar nilai, dan antar ideologi. "Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini masyarakat dengan berbagai cara dan strategi,"ungkapnya Sementara itu, disela-sela Peringatan Hari Lahir Pancasila, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat, Pemprov Sulbar harus gelorakan kembali semangat juang. "Hal ini harus kita tingkatkan dari seluruh elemen masyarakat dengan sosialisasi, agar mampu mengamalkan nilai- nilai luhur Pancasila,"ucap Enny Dalam mengokohkan nilai-nilai Pancasila, Enny berharap, hal tersebut sudah ditanamkan sejak usia dini, agar menjadi pondasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memasuki era 4.0. "Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak terutama generasi muda untuk mensosialisasikan, membumikan kembali Pancasila di seluruh daerah Sulbar,"tutup Enny. (deni)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini kembali meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Pemprov Sulbar tahun 2020. Penilaian opini WTP yang ketujuh kali disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulbar tahun 2020 "Semoga kerjasama Pemprov Sulbar dengan BPK RI Perwakilan Sulbar yang terus terjalin selama ini terus terpelihara, untuk semakin meningkatkan kinerja Pemprov Sulbar semakin baik dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan negara/daerah,"kata Ali Baal Masdar. Ia juga menyampaikan, penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar tahun anggaran 2020 pada hari ini merupakan hasil pemeriksaan awal maupun pemeriksaan lanjutan yang telah dilakukan oleh tim audit BPK RI sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. "Hasil yang diperoleh hari ini merupakan kerja keras kita semua, yang tidak terlepas pula dari dukungan masyarakat Sulbar, baik langsung maupun tidak langsung, terutama dukungan dan perhatian dari pimpinan dan para anggota DPRD Sulbar sebagai representase rakyat. Alhamdulillah, LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2020 yang diserahkan pada hari ini dengan opini WTP merupakan harapan kita, dan merupakan yang ketujuh kalinya yang diperoleh secara berturut-turut oleh Pemprov Sulbar, sebut mantan Bupati Polman dua periode itu. Masih kata Ali Baal, opini yang ketujuh kalinya yang diperoleh tahun ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja keras untuk hasil yang lebib baik dari sebelumnya.Dengan melaksanakan tata kelola keuangan yang betul-betul sesuai ketentuan perundang-undangan, serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. "Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan komitmen yang harus disertai konsitensi kita semua. Dalam hal pengelolaan anggaran, setiap nilai rupiah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, didasari prinsip efisien dan efektif, dan manfaatnya harus jelas untuk kepentingan rakyat,"tandasnya. Kepada…