Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 14 Juni 2021. Rapat dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto Mendagri , Tito Karnavian dalam rakor tersebut menyampaikan, rapat koordinasi dengan semua kepala daerah dan stakeholder tersebut dilakukan untuk mempercepat vaksinasi sesuai arahan Presiden RI yang perlu dikordinasikan tiap pimpinan daerah agar tidak terjadi hal-ha yang tidak diinginkan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan, PPKM Mikro akan dilanjutkan dengan melakukan perpanjangan tahap 10 yang akan mulai diberlakukan 15-18 Juni 2021 sesuai instruksi Mendagri yang sedang dalam proses penyelesaian dengan mempertimbangkan perkembangan zonasi resiko di wilayah masing-masing daerah Sementara, Menteri Perekonomian, Sri Mulyani menyampaikan, situasi dimulai April dan Juni sudah mulai membaik. Terbukti dengan pemulihan beberapa daerah yang mulai beraktifitas dan tidak menyebabkan penularan tinggi. Untuk itu, kepada seluruh provinsi dapat bersatu padu menggunakan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk bisa menyukseskan penanganan Covid-19 untuk kegiatan 3M dan 3 T Jaksa Agung RI, Burhanuddin menyatakan, mendukung penuh pembatasan dan pencegahan dalam penyebaran Covid-19 .Ia pun meminta untuk dilakukan pengawasan dan monitoring perkembangan Covid-19 di berbagai daerah. "Dampingi kepala daerah dalam program-program untuk pencegahan Covid-19 dan berbagai permasalahan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang.Untuk itu , perlu menjalin komunikasi dan penyamaan persepsi diantara semua pihak," kata Burhanuddin Mendikbud RI, Nadiem Makarim pada kesempatan tersebut meminta dukungan kepala daerah untuk membantu belajar tatap muka, dan melaksanakan SKB 4 menteri yang sudah divaksinasi secara lengkap. " Melalui Dinas Pendidikan wajib memastikan proses belajar yang aman, " tandasnya. Kepala Satgas RI, Ganip Warsito menyebutkan, untuk sumber daya operasionalisasi , untuk penanganan Covid-19, diperlukan penguatan melakukan tracking dan tracking, monitoring dan supervisi aktif dari pemerintah daerah , rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin serta kolaborasi , dan solidaritas unsur posko.…

Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan gubernur terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2020 di Gedung Sementara DPRD Sulbar, Senin, 14 Juni 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, yang menjadi sorotan dalam paripurna tersebut adalah Silpa tahun anggaran 2021, permasalahan stunting, rekomendasi perbaikan 18 item terhadap temuan BPK, dan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada pengelolaan anggaran tahun 2020, Idris mengungkapkan, Pemprov akan mengkonsolidasi datanya terlebih dahulu, karena berdasarkan penjelasan fraksi-fraksi, besaran Silpa itu berasal pada dua sumber yaitu kas dan luncuran. Jadi luncuran terakhir itu biasanya akan memunculkan Silpa yang besar. Terkait permasalahan stunting, Idris mengungkapkan , stunting ini bukan merupakan pekerjaan yang sekali sulap langsung jadi. Stunting itu harus dikelola dengan road map yang jelas, idris juga menambahkan permasalahan terkait stunting ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat, tanggungjawab pemerintah dilevel provinsi dalam hal ini memvalidkan data untuk kemudian membantu jikalau disetiap pemerintah kabupaten yang dimaksudkan ada permasalahan stunting. Kemudian terkait persoalan 18 item temuan BPK, Idris juga menjawab untuk sekarang ini sudah kami kerjakan karena hal itu merupakan catatan BPK yang tidak boleh terlewatkan. Menyinggung Dana PEN 2020, Idris menjelaskan bahwa PEN waktu itu adalah PEN yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di daerah-daerah yang ketergantungan fiskalnya sangat tinggi, tapi Sulbar menjadi yang paling terkecil mendapatkan dana PEN tersebut. Terkait, anggaran PEN kapak akan dikucurkan, Pemprov berusaha agar bulan Juni ini sudah ada gambaran berapa yang disetujui oleh kementerian keuangan. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah menyampaikan, terhadap pandangan fraksi-fraksi Ia menyampaikan harapan agar semua masukan dan saran tersebut harus mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pemerintah daerah untuk menjadi dasar penyusunan jawaban gubernur yang akan disampaikan pada rapat…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai (Kakanwil DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, Barat dan Tenggara, Parjiya dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar, Imik Eko Putro, melakukan rapat di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin 14 Juni 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas mengenai perencanaan dan percepatan pembangunan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Sulbar tepatnya di Mamuju sebagai daerah pusat pemerintahan, yang ditargetkan berjalan di tahun 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap, kiranya seluruh stakeholder dapat segera membentuk tim kerja yang tergabung dari unsur Pemprov Sulbar, Kanwil DJBC dan 34 OPD lingkup Pemprov Sulbar serta unsur terkait lainnya. "Saya ingin Kantor Bea dan Cukai Sulbar Segera terbangun tahun ini, maka dari itu kiranya kita dapat segera membentuk tim kerja dari unsur-unsur terkait mulai dari sekarang. Kata Jusuf Kalla, semakin cepat semakin baik, "kata Ali Baal Kakanwi DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Barat dan Tenggara, Parjiya mengatakan, agenda tersebut dalam rangka kunjungan kerja dan membangun sinergitas dengan Pemprov Sulbar, yang dirangkaikan dengan pembahasan perencanaan pembangunan KPPBC di Kabupaten Mamuju. Parjiya menuturkan, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu pada perkembangan perekonomian di bidang industri wilayah, sehingga perekonomian dapat berkembang dan berorientasi pada ekspor yang mewujudkan Kantor Bea Cukai harus berdiri di Sulbar. "Sejauh ini masih mempertimbangkan beberapa tahap dikarenakan harus disetujui oleh Menteri Keuangan dan Menteri PAN-RB. Setelah disetujui, sesegera mungkin kita bisa merealisasikan keinginan pemerintah daerah,"beber Parjiya Menanggapi pertemuan tersebut, Kakanwil DJPb Sulbar Imik Eko Putro menilai agenda itu sangat baik guna memberikan gambaran kepada Gubernur Sulbar agar bisa lebih mengoptimalkan serapan anggaran di OPD-OPD lingkup Pemprov Sulbar, sehingga dibutuhkan belanja untuk bisa mendongkrak perekonomian Sulbar di pasca gempa dan di tengah pandemi covid- 19. Selain itu, pertemuan tersebut juga sebagai bentuk sinergitas dalam rangka memajukan…

Banyaknya risiko dalam mengurus perizinan yang menjadi kewenangan provinsi, sulitnya akses dari kabupaten tentu memakan waktu yang lama, belum lagi antrian hingga menimbulkan kerumunan massa yang justru berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19. Inilah yang melatarbelakangi DPMPTSP mencanangkan proyek perubahan Gerai Marasa, untuk mendekatkan pengurusan izin di kabupaten. Digagas oleh Tajuddin Hasan Sulur, dalam rangka Diklat Penyetaraan Reform Leader Academy (RLA) dengan pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II LAN RI, Angkatan Pertama Tahun 2001, Sengaja tetap mengambil branding Marasa sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah provinsi Sulawesi Barat, yakni Mandiri Cerdas dan Sehat (Marasa). Gerai tersebut diharapkan menjadi jembatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar untuk menjemput pelayanan.Bukan hanya memudahkan pelaku usaha, bahkan gerai itu menjadi solusi saat gencar-gencarnya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19. "Ide ini diangkat dari realitas pengurusan izin di instansi DPM-PTSP Sulbar. Urusan perizinan yang menjadi kewenangan provinsi menumpuk di ibukota provinsi ke 33 ini, Mamuju. Bahkan perpanjangan perizinan sendiri kerap menimbulkan kerumunan massa. Karenanya melalui gerai itu, pelaku usaha di kabupaten dapat mengakses lebih mudah tanpa harus mendatangi kantor DPM-PTSP Sulbar. Kita harapkan bagaimana pelaku usaha terlayani sesuai harapan mereka, nyaman, aman mudah, tanpa berbelit-belit," tutur Kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi Penanaman Modal DPM PTSP Sulbar ini. Tajuddin juga mengatakan, Gerai Marasa berbeda dengan kewenangan DPM-PTSP Kabupaten, sebab Gerai Marasa khusus melayani perizinan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi, di sektor pelayanan, nelayan misalnya, untuk kabupaten mengurus izin kapal dibawah 30 GT sementara kewenangan provinsi di atas 30 GT. Rencananya, launching program ini dilakukan dalam waktu dekat ini setelah pihak Pemprov Sulbar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab yang menjadi lokus penempatan gerai tersebut. Sebagai tahap awal, gerai ini baru ditempatkan di dua kabupaten, Majene dan Polman. Berikutnya menyusul empat kabupaten lainnya. "Ini akan berkembang kedepannya, adanya gerai ini…

Pemprov Sulbar menyerahkan Ranperda Pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar T.A 2020 kepada DPRD Sulbar, Jum'at 11 Juni 2021. Ranperda diserahkan oleh Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar kepada Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan dan Sambutan Gubernur Terhadap Ranperda Pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar T.A 2020, yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar. Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengemukakan, maksud dan tujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2020 yang telah disampaikan tersebut, untuk memberi gambaran mengenai realisasi APBD T.A 2020, disusul dengan melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional bagi kepala daerah pada akhir tahun anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, juga memberikan akses bagi publik sebagai bentuk akuntabilitas agar masyarakat mengetahui seberapa besar realisasi ABPD T.A 2020, serta sebagai salah satu bahan evaluasi dan bahan untuk melakukan perbaikan bagi kepentingan perencanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya. Disampaikan, Ranperda yang diserahkan disusun berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2020, yang telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Sulbar kepada Ketua DPRD Sulbar disaksikan Gubernur Sulbar pada sidang istimewa DPRD Sulbar Pada 31 Mei 2021, dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk yang ke-7 kalinya secara berturut-turut. Adapun hasil audit BPK RI Perwakilan Sulbar, lanjut Enny, diperoleh Silpa untuk T.A 2020 sebesar Rp.103.192.697.843,62, terdiri dari kas daerah sebesar Rp.91.643.605.740,52, kas bendahara penerimaan sebesar Rp. 0,00 dan kas bendahara pengeluaran sebesar Rp.3.105.284.886,77. Enny juga menyampaikan, pelaksanaan program dan kegiatan pada T.A 2020 sebagai suatu produk peraturan daerah yang disepakati bersama antara Legislatif dan Eksekutif, masih didominasi oleh program kegiatan yang sifatnya pro rakyat, antara lain program kegiatan penyiapan sarana dan prasarana infrastruktur dalam penyelenggaraan pemerintahan, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dengan tetap mempertimbangkan potensi…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta Tim Portal ATS harus menyelesaikan berbagai tahapan-tahapan, dimulai dengan penguraian data secara lengkap dengan melibatkan TNI-POLRI serta Mahasiswa KKN. Hal Itu perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan program penanganan anak putus sekolah atau anak tidak sekolah bisa berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi Tim Program Tangani Total Anak Tidak Sekolah (Portal ATS), yang berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 10 Juni 2021. "Kita harus memastikan ketersediaan tenaga untuk melakukan intervensi menyelesaikan masalah, karena apa gunanya data ada kalau tidak menyelesaikan masalah. Sesudah itu kita ingin langsung bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Ini adalah data soal jumlah anak tidak sekolah, lokasinya, nama, jadi mohon segera ambil tindakan. Misi dari tim kita akan berhasil ketika si anak tersebut sudah kembali masuk bersekolah,"kata Idris Untuk memastikan data itu terurai, lanjut Idris, sasaran pendataan kedua yang harus dilakukan adalah pendataan di 575 desa serta 73 kelurahan yang ada. Secara detail dalam pendataan ATS tersebut seperti jumlah anak tidak sekolah dan penyebab si anak putus sekolah. Idris menuturkan, permasalahan ATS bisa saja menjadi sumber masalah, seperti orang tidak mendapatkan pengetahuan, dapat menimbulkan pengangguran yang banyak. Selain itu dapat juga berdampak ke semua aspek lainnya, misalnya menyebabkan angka pernikahan usia dini, dan pernikahan di usia dini itu menyebabkan stunting. "Jadi akar atau sumber masalah ini memang ada pada anak yang tidak sekolah. Untuk itu, diharapkan supaya ada percepatan penanganan ATS di Sulbar. Jadi Sulbar ini sangat concern dengan permasalahan ATS,"pungkasnya Ketua Tim Sekretariat Portal ATS yang juga Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM Bappeda Sulbar Andi Almaliayudin menyampaikan, perkembangan setelah setahun lamanya Tim Portal ATS masih berproses hingga saat ini. Selain itu, tim juga aktif turun melakukan sosialisasi untuk mendorong kabupaten dan desa membuat tim seperti itu. "Tim ini sudah menyusun dokumen terkait strategi penanggulangan anak tidak…

Harian Radar Sulbar diharapkan terus berkembang sebagai media yang independen dan profesional menyajikan berita aktual, akurat, dan terpercaya dan mencerdaskan dengan memberikan edukasi melakukan kontrol yang konsumtif dan berimbang serta solusi yang mencerahkan. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar saat menghadiri peringatan HUT ke-17 Radar Sulbar yang berlangsung di Nal Cafe Rumah Adat Mamuju, Kamis 10 Juni 2021. Enny juga menuturkan, Harian Radar Sulbar hendaknya menjadi marwah media yang konsisten menjalankan fungsinya dalam penyajian yang selau menjujung tinggi etika dimana hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999. Kepada harian Radar Sulbar tidak hanya beredar di Sulawesi Barat, tetapi mampu beredar di seluruh Indonesia dimana ada masyarakat Sulbar berada sehingga berita atau informasi seputar Sulbar bisa diterima oleh seluruh masyarakat Sulbar yang berada di perantauan di seluruh Indonesia. "Mari bersama kita mendoakan Harian Radar Sulbar semakin eksis, berkembang, dan semakin maju, semoga Radar Sulbar tetap eksis mengawal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat, dan menjadikan provinsi ini semakin maju dan malaqbi. Terimakasih kepada harian Radar Sulbar atas perannya dari aspek pemberitaan, serta bantuan, pada musibah gempa bumi pada Januari, dirgahayu ke-17 Radar Sulbar mari senantiasa bersatu padu untuk memajukan Sulawesi Barat,"tandasnya. Direktur Harian Radar Sulbar, Mustafa Kufung mengatakan, untuk membangun ekosistem pers yang sehat tidak mudah tentunya membutuhkan perjuangan serta dibutuhkan kerja keras, dan yang paling terpenting adalah dukungan dari pemerintah daerah, dan juga dewan pers. "Kita tentu menginginkan Sulawesi Barat ini cepat melakukan perkembangan yang cepat dengan ditopang oleh media yang sehat,"tutur Mustafa Disampaikan, , ketika bencana gempa pada Januari lalu, Radar Sulbar tak meliburkan diri, sekalipun kantor Radar Sulbar tak bisa difungsikan, akan tetapi jurnalis kami tetap hadir mengumpulkan data untuk menjadikan sebuah narasi berita untuk memenuhi kebutuhan berita aktual bagi para mitra kami, pembaca kami, dan bagi para individual yang menjadi stakeholder…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka acara Kick Off Meeting Response Toward Resilience Project Bussines Development Program, Rabu 9 Juni 2021. Bertempat di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, kegiatan itu diselenggarakan oleh Yayasan Karampuang bekerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme) Indonesia, Pemkab Mamuju serta Pemkab Majene. Melalui UNDP Indonesia, LSM Yayasan Karampuang mengajukan program untuk peningkatan dan perbaikan ekonomi masyarakat Sulbar, khususnya diprioritaskan bagi dua kabupaten terdampak yakni Mamuju dan Majene pada situasi pandemi dan bencana gempa bumi. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan itu dan menyambut hangat adanya program tersebut, yang mana menurutnya sangat presisi untuk bisa membantu memberdayakan kelompok-kelompok usaha masyarakat yang ada di Sulbar. "Tujuannya kita dalam Kick Off Meeting ini adalah memulai suatu program atau ikhtiar baru, yang basisnya untuk memulihkan perekonomian masyarakat kita yang terdampak dua bencana. Pemprov men-support itu karena seperti yang diketahui, sebelum bencana gempa yang lalu, Covid-19 itu sudah lebih dulu mematikan berbagai usaha masyarakat, sebagaimana data yang dirangkum oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dampak pandemi ini sangat luar biasa,"tutur Idris Agar program itu dapat berhasil terlaksana, Idris berharap, ada sinergi dengan pemerintah untuk mendukung program tersebut khususnya di level desa yang sistem Bumdesnya jelas, sehingga pengelolaan dalam program bersama itu bisa mencapai target yang sesuai. Melalui virtual, Perwakilan UNDP Indonesia, Saputra Liadi, juga selaku Ketua Program Management Resource menyampaikan, Kick Off Meeting itu merupakan lanjutan dukungan UNDP untuk kabupaten terdampak gempa yakni Kabupaten Mamuju dan Majene yang berkaitan dengan komponen life be good dari rencana pemulihan. "Kami harap adanya dukungan UNDP program itu dapat berjalan lancar dan dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah dan instansi terkait di dua kabupaten tersebut, termasuk koordinasi dengan BPBD setempat,"kata Saputra Ia menambahkan, UNDP Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Adra untuk pembangunan fasilitas isolasi covid-19 di Rumah Sakit Mitra Manakarra…

Pemprov menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19, yang berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 9 Juni 2021. Rakor dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy. Digelar secara vitual, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengevaluasi capaian pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Sulbar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, pelaksanaan vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengakhiri pandemi covid-19. "Pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri pandemi ini, salah satunya melakukan vaksinasi covid-19 dengan aman dan efektif, melewati pengawasan dan tahapan-tahapan dan cara pembuatan obat yang baik, serta mendapatkan izin Emergency Use Autoritazation (EUA) dari BPOM, serta sertifikat halal dari MUI,"ucap Idris Disampaikan, adanya bencana gempa bumi di Sulbar tepatnya di Kabupaten Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021 lalu sangat berdampak dalam pelaksanaan vaksinasi di Sulbar, sehingga vaksinasi tersebut baru dapat dilaksanakan pada 2 Februari 2021. "Semula pencanangan vaksinasi covid-19 akan dilaksanakan pada 15 Januari 2021, namun adanya gempa bumi saat itu maka hal tersebut baru dapat di mulai pada 2 Februari 2021,"tutur Idris Idris juga menyampaikan, sampai pada 7 Juni 2021 jumlah vaksin yang telah diterima di Sulbar dalam beberapa kali tahapan distribusi dari Bio Farma sebanyak 160. 760 dosis, dengan jumlah penggunaan vaksin sebanyak 110.924 dosis atau 69 persen meliputi capaian vaksinasi tahap pertama untuk vaksinasi tenaga kesehatan 99,49 persen dosis pertama dan dosis kedua 89,49 persen. Tahap kedua vaksinasi pelayanan publik 48,41 persen dosis pertama dan dosis kedua 31, 51 persen. Sementara tahap ketiga vaksinasi lansia dosis pertama 3,66 persen dan dosis kedua 1,66 persen. "Kalau kita bandingkan tiga tahapan ini yang paling rendah adalah lansia. Masih rendahnya cakupan vaksinasi covid-19 di Sulbar, kususnya sasaran lansia tentunya akan membuat kita lebih ekstra lagi dalam membuat prioritas pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dan kedepannya perlu melibatkan lintas sektor, terutama TNI/Polri dalam upaya menjaring sasaran vaksinasi,"tandas Idris Ia manambahkan,…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, membuka kegiatan dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bersama tokoh Agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di aula Hotel Berkah Mamuju, Rabu, 09 Juni 2021. Dalam kegiatan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan , usaha-usaha yang kita lakukan saat ini belum cukup bila hanya dalam setahun sekali untuk membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila. "Saya ingin mengatakan bahwa memang usaha-usaha yang dilakukan ini memang belum cukup, bila hanya satu kali agenda dalam satu tahun untuk membicarakan penting nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi berbangsa dan bernegara,"tutur Idris ia juga menegaskan, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, jadikan Pancasila sebagai nilai ikat dalam arti siapapun dalam negara ini itu terikat dengan ideologi, itulah mengapa nilai ikat wajib bagi kita warga negara karena bangsa bisa kuat oleh ideologi yang mengikat. "Kita ber Sulbar atau ber Provinsi ini tidak mudah, seharusnya kita memperkuat dan memastikan bahwa Provinsi Sulbar ini adalah lokomotif untuk membangun sebuah ideologi yang mengikat itu sudah seharusnya kita lakukan," ucap Idris Olehnya itu, lanjut Idris, tokoh agama harus menjadi modeling atau menjadi contoh bagaimana ajaran agama itu menjadi saluran utama untuk menginternalisasi nilai-nilai ikat dari Pancasila. Termasuk untuk tokoh pemuda, jangan biarkan bangsa ini berhenti pada usia seratus tahun, hanya karena kelonggaran kita menterjemahkan Pancasila ini. Masih kata mantan Deputi LAN RI bidang Diklat itu, daerah ini sebetulnya bisa meluncur sekaligus melakukan perubahan yang signifikan kalau nilai-nilai Pancasila diterapkan paling terdepan oleh Sulawesi Barat .Dengan mengedepankan ideologi, selain menghargai enviroment (lingkungan hidup) dengan baik, juga sekaligus memberikan apresiasi terhadap orang lain yang juga menghargai envairoment tersebut. Itulah nilai-nilai hidup yang ada dalam Pancasila, dengan "revitalisasinya adalah nilai ikat, dan "aktualisasi pada interaksi Hadir sebagai pemateri pada dialog tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, M. Natsir, dan Kepala Kesbangpol Pemprov Sulbar,…