Mamuju – Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, didampingi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy L.S. Si'lang, menerima kunjungan koordinasi dari Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Rabu 18 Desember 2024.
Tim Kemenkes RI yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Sanitarian Ahli Timker APIKL, Trisno Soebarkah, bersama PPNP Dit. PL, Sutrisno. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPBD Sulbar, membahas tentang fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kontigensi (Renkon) Klaster Kesehatan.
Sanitarian Ahli Timker APIKL, Trisno Soebarkah mengatakan, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia menjadi tantangan global yang semakin nyata. Salah satu dampak perubahan iklim yang paling signifikan adalah terjadinya bencana alam dan non-alam.
"Berdasarkan Climate Risk Profile Indonesia (2021), bahaya bencana alam terkait iklim yang dihadapi Indonesia, antara lain gelombang panas, kekeringan, banjir, kenaikan muka air laut, dan topan. Dan berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa pada tahun 2023 tercatat 4.940 kejadian bencana alam, dengan dominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," ungkap Trisno.
Untuk itu, Trisno menekankan pentingnya upaya memperkuat sistem ketahanan kesehatan dalam menghadapi situasi darurat bencana dan krisis kesehatan. Salah satu langkah konkret adalah dengan penyusunan dokumen tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan lingkungan pada situasi bencana, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Renkon Klaster Kesehatan.
"Langkah ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas mengenai pelayanan kesehatan lingkungan pada saat bencana terjadi," ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan tanggapan positif atas pertemuan koordinasi antara Tim Kemenkes RI dengan BPBD Sulbar terkait Renkon Klaster Kesehatan.
"Pertemuan di Kantor BPBD Sulbar ini, bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat," kata Yasir Fattah.
Yasir Fattah menekankan, koordinasi tersebut sangat penting dalam upaya memperkuat sistem ketahanan kesehatan di wilayah Sulbar. Dengan semakin meningkatnya frekuensi bencana alam, terutama yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, pihaknya merasa bahwa dukungan dan fasilitasi dari Kemenkes RI sangat relevan.
"Penyusunan Renkon Klaster Kesehatan ini akan membantu kami untuk lebih siap dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal saat terjadi bencana,” ujar Yasir Fattah.
Yasir Fattah juga mengatakan, sebagai tindak lanjut dari surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: KL.04.02/C.VI/3705/2024, yang mengatur fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan Renkon, BPBD Sulbar berkomitmen untuk mendukung penuh penyusunan Renkon tersebut.
“Kami berharap penyusunan Renkon ini dapat segera terealisasi sehingga bisa menjadi panduan dalam meningkatkan respons terhadap bencana, sekaligus mendukung tercapainya adaptasi perubahan iklim dalam sektor kesehatan,” ujarnya.
"BPBD Sulbar juga mengharapkan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait bencana dan kesehatan, guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap masyarakat," sambungnya.
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy L.S. Si'lang menekankan koordinasi yang dilakukan sangat penting bagi kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, mengingat potensi bencana yang terus meningkat di Sulbar akibat perubahan iklim.
“Perubahan iklim memang memberikan tantangan besar, terutama terkait bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik kerja sama dengan Kemenkes RI yang memberikan fasilitasi dalam penyusunan Renkon ini,” kata Inaldy.
Ia menambahkan, dalam menghadapi bencana yang melibatkan aspek kesehatan lingkungan, BPBD Sulbar memandang pentingnya peran kementerian terkait dalam mendukung penyusunan rencana yang komprehensif dan terintegrasi.
“Renkon Klaster Kesehatan ini akan menjadi pedoman kami dalam memberikan respons cepat dan efektif terhadap ancaman kesehatan yang muncul akibat bencana. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menanggulangi bencana,” tutupnya.
Penulis : BPBD Sulbar
Editor : humassulbar
