Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus konsisten mengawal proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran BPKPD Sulbar pada rapat paripurna DPRD Sulbar yang digelar dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulbar TA 2026, Kamis (11/9/2025), di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar.
Langkah strategis ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, bersama Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Halim.
Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, bersama pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan jajaran terkait lainnya. Sementara dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil.
Kehadiran BPKPD Sulbar dalam forum paripurna ini menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, menyampaikan apresiasinya atas sikap terbuka Pemprov Sulbar dalam menanggapi pandangan fraksi-fraksi.
“Jawaban yang disampaikan gubernur menunjukkan komitmen untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif. DPRD Sulbar berharap APBD 2026 benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan pembangunan yang merata,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa peran BPKPD tidak hanya sebatas mengawal proses penyusunan APBD, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya.
“APBD 2026 kami kawal secara penuh agar menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran. BPKPD Sulbar berkomitmen menjaga keterbukaan informasi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dikelola,” tegasnya.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
