Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program, yang digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Selasa 30 September 2025.

Rapat ini diselenggarakan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi tersebut mengatur tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah.

Kegiatan ini juga selaras dengan instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga setiap program mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam rapat ini, pembahasan difokuskan pada tiga hal utama, yakni:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kehadiran BPBD dalam forum ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan program penanggulangan bencana sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Rapat monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang penting bagi kami untuk menyelaraskan program BPBD dengan dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana dapat lebih terukur, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yasir Fattah.

Ia menambahkan, BPBD Sulbar akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam menyusun langkah strategis agar pembangunan di Sulbar tetap memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. (Rls)