Mamuju – Sebanyak 13 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI resmi diserahkan untuk bertugas di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar). Acara serah terima ini berlangsung pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Ruang Rapat Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar. Acara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800.1.2.5/3703/SJ serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan IPDN. Acara serah terima ini dihadiri oleh Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamasa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasangkayu. Dari 13 lulusan IPDN, berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan IPDN, sebanyak 6 orang ditempatkan di Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, serta 7 orang ditempatkan di Pemerintah Provinsi Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menyatakan bahwa acara serah terima ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi para lulusan IPDN. "Kami berharap para lulusan IPDN dapat menjadi ASN yang berdedikasi tinggi dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulbar," ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan menyampaikan harapannya agar para lulusan IPDN dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. "Dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di IPDN, saya yakin mereka mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah," ucapnya. Acara serah terima ini diharapkan dapat menjadi awal yang…

MAMUJU -- Rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) RI ke 79 tingkat provinsi Sulawesi Barat berbeda dari rangkaian tahun sebelumnya. Termasuk berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. HUT 2024 kali ini, Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menggagas tema "Merdeka dari Kemiskinan". Hal ini dikemukakan Bahtiar menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI yang akan berlangsung di Anjungan Manakarra Mamuju. Pada kesempatan tersebut Pj Bahtiar menilai bahwa untuk merdeka dari kemiskinan maka Sulbar harus memanfaatkan potensi alam yang melimpah. Menurut Dirjen Kemendagri tersebut, Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ang memiliki potensi sumber daya alam yang besar terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikana serta peternaka. Wilayah ini juga strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. "Harapan dan masa depan telah nampak di depan mata dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN adalah salah satu entry poin bagi Sulbar untuk maju dan mensejahtrerakan rakyatnya" tandas Bahtiar. Maka dari itu lanjut Bahtiar penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau dan peternakan adalah konsep yang paling nyata dan tepat bagi Sulbar agar rakyatnya merdeka dari kemiskinan. Salah satu agenda rangkaian HUT Kemerdekaan RI Sulbar adalah menebar bibit kepiting bakau. Program ekonomi biru ini disebut sebut Bahtiar akan menjadi daya tarik baru bagi nelayan. Untuk itu pihaknya akan memulai menebar benih kepiting bakau yang dia beli sendiri dari Kabupaten Bone. "Sore ini semarak HUT RI ke 79 kita akan lepas kepiting di bakau mangrove desa Bambu dan desa Sumare Mamuju" kata Bahtiar, Jum'at (16/8/2024). Kepiting bakau tersebut diangkut dari Bone dan Wajo menggunakan dana pribadi Pj Bahtiar agar kelak empat bulan ke depan nelayan di sekitar bakau manggrove akan memanfaatkan atau memanennya. Menurut Bahtiar, siklus nelayan di Sulbar hanya bisa mencari ikan di tengah laut selama delapan bulan namun jika memasuki musim angin barat tiba maka nelayan nelayan…

Mamuju --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin didampingi PJ Ketua TP.PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, bersama sejumlah pejabat Forkopimda Sulbar menghadiri Malam Ramah Tamah dan Pisah Sambut Danrem 142/Taroada Tarogau dari Brigjen TNI Deni Rejeki Kepada Kolonel INF. Hartono, di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis (15/08/2024). Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, kehadiran Danrem 142 Tatag di Sulbar sangat membantu pemerintahan provinsi Sulbar. Menurutnya, cara kerja TNI di Sulbar harus dicontoh, begitupun kebersamaan dengan Pejabat lama Deni Rejeki, sejak menjabat Danrem telah menjalankan tugas melampaui panggilan tugas. "Kami sangat terbantu jadi saya bangga dengan kebersamaan TNI dan Forkopimda lainnya di Sulbar," ucap Bahtiar. Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan sistem tata negara yang dianut di Indonesia. Yakni pembagian kekuasaan. Sehingga, di pusat, Presiden selain kepala negara juga sekaligus kepala pemerintahan maka pada titik tertentu demi kepentingan rakyat sehingga pimpinan legislatif, yudikatif akan berinteraksi presiden selaku kepala negara untuk memutuskan kebijakan demi kebaikan negara. "Hal ini lah yang dipertajam lagi ke level daerah. Inilah membedakan di negara-negara lain. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Jadi saya disini wakilnya pimpinan pimanna di pusat," kata Bahtiar. Sehingga dalam menjalankan tugas daerah, koordinasi antar seluruh Forkopimda mulai dari provinsi, kabupaten hingga level kecamatan harus terbangun dengan baik.. "Ini yang harus kita rawat, seluruh penyelenggara negara harus berada pada frekuensi dan pemahaman yang sama. Untuk itu, dia mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru Danrem 142/Tatag serta keluarga. Bahtiar berharap kedepan dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Sulbar sangat diharapkan dukungan dari Korem 142 Tatag bersama forkopimda lainnya. "Inilah peluang kita menambah sahabat. Kita saling mendukung dan menguatkan," ungkapnya. Pejabat lama Danrem 142/Tatag Deni Rejeki berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mendukung tugas tugas Korem 142/Tatag di provinsi Sulawesi Barat. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan Pj Gubernur Bahtiar. Meskipun baru tiga bulan bersama di…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, telah mengukuhkan sebanyak 63 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju, Sabtu, 17 Agustus 2024 mendatang. Pengukuhan Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar itu berlangsung di lantai III gedung Kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, Kamis, 15 Agustus 2024. Bahtiar Baharuddin pun mengucapkan selamat kepada para Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar yang berasal dari enam kabupaten se Sulbar yang telah terpilih dan diberi amanah setelah melalui proses seleksi. "Kita sudah mengukuhkan Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang terpilih dan diberi amanah oleh negara," kata Bahtiar Baharuddin, saat diwawancarai wartawan usai melakukan upacara pengukuhan. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu mengungkapkan, bendera merah putih sebagai lambang negara tidak sekadar dikibarkan. Sehingga, dirinya meminta keseriusan Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar untuk betul-betul menjalankan tugas sebagaimana sumpah yang telah diucapkan. "Ini bendera kita ini, kita tidak hanya sekadar mengibarkan. Merah putih ini adalah simbol pemersatu bangsa. Dan ulang tahun kali ini, ulang tahun yang spesial, karena kita ulang tahun ke-79 dan tahun pertama ibu kota pemerintah kita berpindah dari Jakarta ke IKN," ungkapnya. Bahtiar Baharuddin pun menjelaskan, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. "Jadi, benar-benar ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat kembali rasa kebangsaan kita dan persatuan kita. Sulbar bagian integral dari NKRI, maka siapapun masyarakat dan penyelenggara negara di wilayah Sulbar wajib hukumnya untuk memperkuat persatuan masyarakat Sulbar dan memperkuat persatuan Indonesia dan kita mengecam dan pasti akan lawan semua, siapapun orang-orang kalau memperkeruh dan membuat negara ini menjadi berantakan," pungkas Bahtiar Baharuddin. Ia pun berharap, upacara bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79…

Mamuju—Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar melalui Bidang Pengembangan ASN melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Indeks IP ASN di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan monev di mulai Kamis, 15 Agustus 2024. Pada hari pertama ini BKD Sulbar dalam hal ini Tim Kerja IP ASN mengunjungi sejumlah OPD yaitu : 1. Satpol PP 2. BPBD 3. Dinas Pemdes 4. Badan Kesbangpol 5. Dinas Transmigrasi 6. Biro Ortala Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengatakan, selama beberapa hari kedepan TIM Kerja IP ASN dari BKD akan melakukan monev ini di semua OPD Lingkup Pemprov Sulbar. “Monev ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh ASN terkait penginputan data kompetensi yang dapat meningkatkan nilai IP ASN Lingkup Pemprov Sulbar,” kata Rini. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menekankan untuk memaksimalkan penginputan data kompetensi berupa diklat yang dilaksanakan di tahun 2023 untuk penilaian IP ASN 2024. Diketahui, nilai IP ASN Lingkup Pemprov Sulbar Pertanggal 13 Agustus 2024 adalah 78,64 berada pada ketegori sedang. Sementara itu, Sekban Kesbangpol Sulbar, Yusuf Tahir mengatakan, pelaksanaan pengukuran IP ASN yang dilaksanakan oleh BKD Sulbar berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan oleh BKD Sulbar sangat diapresiasi oleh ASN lingkup Badan Kesbangpol, meskipun sebagian ASN masih berada pada poin rendah. "Ini bukan karena ketidakmampuan memenuhi 4 indikator penilaian, namun lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman bagi para ASN dalam memberi informasi terkait 4 indikator tersebut, khususnya pada indikator pengembangan kompetensi," kata Yusuf Tahir. "Sangat banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman sesuai Tusi, namun epidem pendukung tidak diinput dalam aplikasi my ASN masing-masing, sehingga pasca monev ini kami optimis ASN Badan Kesbangpol Sulbar akan mendapatkan nilai terbaik dari sebelumnya," sambungnya. Perwakilan dari Dinas Transmigrasi Sulbar, M. Nasir menyampaikan, dengan adanya monev terkait IP ASN…

Mamuju--Turnamen Cabang Olahraga (Cabor) Bola Voli antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2024 resmi dimulai, Kamis, 15 Agustus 2024. Berlangsung di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar, Turnamen Cabor Bola Voli ini dibuka oleh Sekretaris DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Sulbar, Stephanus, yang juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Cabor Bola Voli. Hadir pula sejumlah pejabat fungsional dan staf Sekretariat DPRD Sulbar, para panitia, serta para peserta turnamen bola voli dari berbagai OPD di lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya, Sekretaris DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana untuk mempererat silaturahmi dan semangat kebersamaan antara OPD di lingkup Pemprov Sulbar. "Kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan solidaritas dan kekompakan antar OPD, sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI yang penuh semangat kebangsaan," ujar Hamzih. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Fakultas Peternakan dan Perikanan (Fapetkan) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Kamis, 15/08/2024. Hadir dalam kunjungan ini, Dekan Fapetkan Unsulbar Prof. Sitti Nurani Sirajuddin, beserta jajarannya. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma'rif, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nur Kadar beserta staf, serta Kepala UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan, Nurdin. Dalam kunjungan ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Fapetkan Unsulbar dengan Dinas TPHP Sulbar, dalam hal Tri Dharma dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma'rif mengatakan, kunjungan dari Fapetkan Unsulbar tersebut dalam rangka silaturahmi, audiensi serta perjanjian kerja sama Tri Dharma dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Syamsul Ma'rif berharap, kerja sama tersebut dapat meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara Dinas TPHP Sulbar dengan Fapetkan Unsulbar. Sementara itu, Dekan Fapetkan Prof. Sitti Nurani Sirajuddin mangaku sangat senang atas sambutan yang dilakukan oleh Kepala Dinas TPHP Sulbar bersama jajarannya. Prof. Sitti Nurani menjelaskan, kerja sama itu bertujuan meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal, guna menunjang pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama, meliputi penelitian dosen dan mahasiswa, dosen dan laporan berkegiatan Tri Dharma di luar kampus, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lain yang disepakati. Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, kegiatan ditutup dengan acara pemberian cinderamata, ramah tamah dan foto bersama. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin merayakan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 dengan cara berbeda sebelumnya. Dimana berbagai kegiatan dilaksanakan salah satunya konsisten membangun ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru yang inklusif. Seperti, tadi pagi bersama TNI Angkatan Laut Lanal Mamuju melakukan pelepasan Terumbu Karang Buatan atau apartemen ikan (artifisial reefs) di Mako Lanal mamuju bersama forkopimda sulbar, intansi vertikal dan masyarakat Sulbar. "Ini bertujuan agar dalam tempo 4 bulan kedepan masyarakat bisa menikmati ikan-ikan tepi pesisir teluk Mamuju," kata Bahtiar. Sehingga, semakin banyak apartemen ikan atau terumbu karang buatan maka semakin banyak ikan dipesisir teluk mamuju. Pj Gubernur sudah arahkan TAPD alokasikan program karya bakti TNI AL kerjasama Pemda Sulbar membuat 2000 unit terumbu karang buatan yang akan dilepas bersama masyarakat. "Program ini konkrit meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam tempo sangat singkat. Kita berharap semua kabupaten pesisir hingga desa-desa pesisir melakukan hal sama," tambahnya. Sebab, lanjut Bahtiar tempat yang paling netral non diskriminatif karena masyarakat boleh punya sama mancing ikan-ikan hasil terumbu karang secara gratis. "Jadi tugas bersama masyarakat merawat dan menjaganya. Laut jadi biru dan produksi ikan laut akan melimpah," tandasnya. Pj Bahtiar konsen memprogramkan hal ini di Sulawesi Barat sebab daerah yang sedang dipimpinnya tersebut menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahtiar berharap jika program tersebut sukses maka pasokan hasil alam dari Sulbar dapat memenuhi kebutuhan IKN dan Kalimantan Timur. (Rls)

Mamuju --Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulbar menggelar Talkshow Duta Baca Indonesia (DBI) Tahun 2024, di Aula Perpustakaan Daerah Sulbar, Kamis 15 Agustus 2024. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, Talkshow Duta Baca salah satu instrumen merangsang minat baca bagi masyarakat melalui tauladan orang lain atau duta baca. Sehinga langkah-langkah yang dilakukan DPKD Sulbar dalam upaya meningkatkan indeksi literasi di daerah sudah tepat. Untuk itu juga Pj Bahtiar meminta Dinas DPKD segera membentuk Duta Baca di setiap desa dan kelurahan di Sulbar guna memperkuat literasi di desa. Bahtiar juga berkomitmen akan mendorong urusan perpustakaan masuk dalam rumpun pendidikan agar urusan Perpustakaan di Sulbar dapat lebih maju. Lanjut Bahtiar, melalui Duta Baca di setiap desa nantinya diharapkan berkembang literasi sosial ekonomi bagi masyarakat. Tujuannya adalah melahirkan manusia produktif. "Literasi yang harus diperkuat adalah literasi sosial ekonomi, agar manusia dapat memproduksi. Bagaimana masyarakat kita 1,4 juta ini , agar dapat memproduksi. Maka penting literasi," kata Bahtiar. Menurutnya tanpa literasi, potensi yang dimiliki Sulbar tidak dapat terkelola dengan baik, maka sewajarnya jika persoalan kemiskinan , stunting dan lainnya itu masih terjadi di Sulbar. "Sungguh ironi ketertinggalan, keterbatasan, kemiskinan di tengah kesuburan dan kemegahan alam yang tuhan ciptakan, sehingga diperlukan literasi kepada masyarakat," ungkapnya. Bahtiar menilai, Sulbar adalah provinsi paling bahagia di Indonesia bahkan di dunia, dasarnya melihat kekayaan dan potensinya, mulai dari udara terbersih, sunset indah dan dapat dinikmati gratis sepanjang 672 Km dari Paku hingga Suremana, Potensi laut yang melimpah dan menjadi tempat memancing gratis, memiliki Ph tanah hingga 7-8. "Sulbar luar biasa potensinya sehingga saya berterima kasih kepada presiden Jokowi memberi kesempatan menempatkan disini," ungkapnya. Terkait Duta Baca di Setiap desa ini sejalan dengan harapan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI , Adin Bondar. Menurutnya dengan Duta Baca di Desa dapat membuka membuka ruang ruang kreatif…

Mamuju–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan pedoman manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar bekerjasama dengan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada Selasa 13 Agustus 2024. Kegiatan ini berlangsung di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar dan dihadiri oleh perwakilan pengelola SPBE dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKPD). Dalam kegiatan ini, Nanang dari UGM memberikan pemaparan mengenai pentingnya penyusunan pedoman SPBE yang efektif dan efisien. Pembahasan mencakup berbagai aspek penting, seperti manajemen aset TI, manajemen layanan, serta progres manajemen SDM dan manajemen pengetahuan. Peserta juga dilibatkan dalam diskusi aktif untuk memberikan masukan terkait penyusunan pedoman tersebut. Sementara, Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta menyampaikan bahwa penyusunan pedoman manajemen SPBE adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. “Pedoman SPBE ini akan menjadi rujukan penting bagi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan SPBE secara efektif dan efisien,” ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menyatakan, kegiatan itu menunjukkan komitmen BKD dalam melakukan transformasi digital dalam pemerintahan. “Penyusunan pedoman SPBE ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan setiap perangkat daerah dapat beroperasi secara optimal dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis elektronik,” kata Bujaeramy. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pemerintahan di Sulbar akan semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar