Yogyakarta--Memasuki hari kedua, Pendampingan Pengelolaan Infrastruktur Darurat terus berlangsung di Hotel Indoluxe Yogyakarta, Selasa 25 Juni 2024. Acara yang diselenggarakan sejak 23 Juni 2024 ini menghadirkan narasumber ahli di bidang penanggulangan bencana. Hadir dalam kegiatan ini sebagai peserta, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Arnidah, didampingi oleh Muhammad Ali Rahman, Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana. Hari kedua pendampingan ini menghadirkan narasumber dari FORUM PB DIY, Danang Samsurizal. Ia menyampaikan materi berjudul "Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada Saat Keadaan Darurat Bencana". Dalam presentasinya, Danang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam pemulihan infrastruktur kritis pasca bencana. "Pemulihan prasarana dan sarana vital harus menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat bencana. Hal ini krusial untuk memastikan keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat terdampak," ujar Danang dalam paparannya. Lanjut Danang menyampaikan, pembinaan ini mencakup berbagai aspek penting dalam pemulihan prasarana dan sarana vital, termasuk: 1. Asesmen cepat kerusakan infrastruktur. 2. Prioritisasi pemulihan sarana vital. 3. Koordinasi lintas sektor dalam pemulihan darurat. 4. Manajemen sumber daya dalam kondisi terbatas. 5. Integrasi teknologi dalam pemulihan cepat. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar Arnidah menyatakan, materi yang disampaikan narasumber tersebut sangat relevan dengan kondisi Sulbar yang rawan bencana. "Kami akan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan pemulihan di daerah kami," ujarnya. Pendampingan Pengelolaan Infrastruktur Darurat yang akan berlangsung hingga 28 Juni 2024 tersebut akan terus menghadirkan narasumber ahli di bidang penanggulangan bencana. Senada dengan Arnidah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah juga menyampaikan, materi yang disampaikan oleh Danang Samsurizal pada hari kedua kegiatan sangat relevan dengan kondisi Sulbar. Olehnya itu, Ia menyatakan, pengetahuan itu akan memperkuat kemampuan BPBD dalam penanganan darurat bencana. "Kehadiran Ibu Arnidah selaku…

Mamuju--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Komisi II DPRD Pinrang, Selasa 25 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali upaya konkret yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao di wilayah Sulbar. Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Pinrang, Andi Pallawagau Kerrang, disambut hangat oleh Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Muliadi, Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Hartati Pawelloi, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Agustina Palimbong serta Jajaran dari Disbun Sulbar mewakili Kadis Perkebunan Sulbar. Turut hadir, Usri dari Sekretariat DPRD Sulbar. Ketua Komisi II DPRD Pinrang, Andi Pallawagau Kerrang, menyampaikan kunjungan itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh Dinas Perkebunan Sulbar dalam meningkatkan hasil produksi dan kualitas kakao. "Kami ingin belajar dari pengalaman Sulbar dalam mengoptimalkan potensi kakao, termasuk teknik budidaya dan pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi lokal," ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi, Muliadi memaparkan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Sulbar untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas kakao di daerah ini. Muliadi menekankan pentingnya diversifikasi komoditi sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menyoroti bahwa tidak seharusnya petani hanya bergantung pada satu komoditi seperti kakao, tetapi perlu diimbangi dengan komoditi lain seperti gula aren. "Kami sangat mendorong petani untuk mempertimbangkan diversifikasi komoditi sebagai langkah strategis. Selain dari kakao, tanaman gula aren adalah salah satu alternatif yang menjanjikan, karena memiliki manfaat ekonomi yang signifikan dan dapat memberikan keuntungan tambahan kepada petani," ucap Muliadi. Dia pun menjelaskan bahwa diversifikasi komoditi tidak hanya memperluas sumber pendapatan petani, tetapi juga mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul akibat fluktuasi harga pasar atau kondisi cuaca yang tidak menentu. "Dengan memiliki beberapa komoditi yang berbeda, petani dapat lebih fleksibel dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi hasil panen mereka," tambahnya. Dihubungi usai…

Bogor--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menghadiri acara Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Hotel Mirah Bogor pada Selasa (25/6/2024). Dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nancy Dian Anggraeni, acara ini dihadiri oleh Gubernur, perwakilan perangkat daerah, TP-PKK serta Kanwil Kementerian Agama dari 27 Provinsi se-Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mengadvokasi dan mensosialisasikan Pekan Imunisasi Nasional Polio dan mengatasi kejadian luar biasa yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, diharapkan komitmen seluruh provinsi untuk mendukung kegiatan ini agar tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal dalam memperoleh fasilitas kesehatan terutama cakupan Imunisasi Polio. Ditemui seusai penandatanganan komitmen bersama ditengah acara, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan program PIN Polio untuk melindungi generasi mendatang dari penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan. "Imunisasi polio adalah kunci untuk mencegah penyebaran penyakit polio. Kami berharap masyarakat dapat memahami pentingnya vaksinasi ini dan memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Kerja sama semua pihak sangat diperlukan dalam menyukseskan PIN Polio 2024," pungkasnya. Junda menegaskan Pemerintah Provinsi Sulbar siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk edukasi dan pelayanan kesehatan. Dengan diadakannya acara sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya imunisasi polio dan diharapkan dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, PIN Polio 2024 akan berjalan sukses dan target Indonesia Bebas Polio dapat tercapai. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Bone--Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan studi lapang ke Pusat Pembibitan dan Perkebunan Pisang Cavendish di Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu, 23 Juni 2024. Kegiatan ini berlangsung dengan pendampingan dari Plh. Kepala Biro Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Muhammad Iksan Mustari. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari berbagai aspek teknis dan manajerial dalam pengembangan perkebunan pisang Cavendish yang dinilai berhasil di wilayah tersebut. Selama kunjungan, rombongan disambut oleh pengelola perkebunan di bawah Binaan Camat Mare Muhammad Hidayat. Ia memaparkan berbagai tahapan dalam proses pembibitan hingga produksi pisang Cavendish. Dalam penjelasannya, Muhammad Hidayat menjelaskan bahwa kesuksesan mereka tidak terlepas dari penerapan teknologi modern dan manajemen yang efisien. "Kami berharap kunjungan ini bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan praktis yang bisa diterapkan di Sulbar," ungkapnya. Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan kunjungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani lokal. "Kami ingin para petani di Sulbar dapat mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di tempat lain, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Bahtiar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengembangkan sektor pertanian di Sulbar. Sementara, Plh. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, yang mendampingi kunjungan tersebut, menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah provinsi. "Pengembangan pisang Cavendish ini tidak hanya penting untuk diversifikasi tanaman, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat," jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan adopsi teknologi dalam pertanian modern. Iksan Mustari menyampaikan, salah satu tujuan utama dari studi lapang itu adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana membangun rantai pasokan yang efisien dari pembibitan hingga pemasaran. "Kita harus memastikan bahwa seluruh proses,…

MAMUJU—Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Nuryani turut hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dengan agenda Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda tersebut, Senin 24 Juni 2024. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Kantor Sementara DPRD Sulbar, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muhammad Idris, dan para anggota DPRD Sulbar serta para Pejabat Pemprov Sulbar. Penyerahan Ranperda ini merupakan langkah penting dalam proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengeloaan keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bukan sekedar sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran. Sebagai siklus akhir dari pengelolaan keuangan daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sekaligus merupakan sarana untuk evaluasi secara menyeluruh baik dari perencanaan, pelaksanaan serta hasil atau output yang dicapai dari pelaksanaan anggaran. Sekprov Muhammad Idris mengatakan, BPK sudah menyerahkan hasil pemeriksaan anggaran tahun 2023 ke DPRD Sulbar, sehingga Sulbar Kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut. “Ini berkat kerja sama yang baik antara Pemprov dan DPRD,” kata Idris. Usai menghadiri rapat, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani memberikan pernyataan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Ia berharap, semua pihak yang terkait tetap bisa menjalin kerja sama yang baik sehingga pencapaian WTP tersebut dapat dipertahankan terus menerus di masa mendatang. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023, Senin, 24 Juni 2024. Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sulbar ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Hj. Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris, anggota DPRD Sulbar, serta para undangan dari berbagai instansi terkait. Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyerahkan dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Sulbar. Dokumen ini mencakup laporan penggunaan anggaran, pencapaian program, serta berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2023. Selanjutnya, Sekprov Sulbar memberikan penjelasan rinci terkait ranperda tersebut. Dalam penjelasannya, bahwa daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah direview Inspektorat Sulbar, serta telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulbar. “Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah kami serahkan kepada anggota dewan yang terhormat, kami susun berdasarkan lappran hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, yang telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Sulbar kepada Ketua DPRD Sulbar disaksikan Gubernur pada sidang istimewa DPRD Sulbar hari Senin 3 Juni 2024 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut,” terangnya. Sementara, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, setelah mendengarkan bersama Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Fraksi-Fraksi dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi. “Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada masing-masing Fraksi untuk segera menyusun Pemandangan Umum Fraksi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya,” kata Suraidah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023, Senin 24 Juni 2024. Berlangsung di Ruang Paripurna, Kantor Sementara DPRD Sulbar, Rapat Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dipimpin Ketua DPRD Sulbar Hj. Sitti Suraidah Suhardi. Hadir, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin , para anggota DPRD Sulbar dan para tamu undangan dari berbagai instansi terkait. Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan dari pemerintah daerah. Setelah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi disampaikan, akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna terkait Jawaban Gubernur atas Padangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Sebelumnya, di hari yang sama DPRD Sulbar juga telah menggelar Rapat Penyerahan dan Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Gubernur Sulbar terkait APBD Tahun Anggaran 2023. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Senin 24 Juni 2024. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Hj. St. Suraidah Suhardi, dan dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, para Anggota DPRD Sulbar serta OPD terkait. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dalam kesempatan itu menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023. Disampaikan, realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kontraksi secara presentase jika dibandingkan dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022. “Ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah di tahun 2023 tidak mengalami pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023,” ungkap Idris. Fraksi Nasdem melihat penerimaan yang menurun sehingga sangat berharap supaya bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui penyertaan modal ke BUMN/PERUSDA memberikan deviden yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Sulbar. Adapun pandangan Fraksi Demokrat, menyarankan untuk tetap fokus dalam melakukan langkah dan perencanaan penganggaran sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan diprioritaskan kepada program-program OPD berdasarkan RPJMD. "Kami dari Pemprov Sulbar pada prinsipnya mendukung saran dari anggota Dewan yang terhormat untuk tetap fokus dalam melakukan perencanaan penganggaran,” kata Idris. Sekprov Sulbar menegaskan bahwa sekiranya masih terdapat penjelasan dan jawaban yang diperlukan maka akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, baik pada rapat-rapat Komisi maupun pada rapat-rapat Pansus Dewan dengan pemerintah daerah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Bapperida Sulbar menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2025 – 2045 pada Selasa (25/6/2024) secara virtual. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir memaparkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2045. Di awal pemaparan, Sekretaris Bapperida Sulbar ini mengingatkan mengenai agenda dan tahapan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tahun 2025 – 2045. “Jika memperhatikan dasar penyusunan, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2045 paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024. Sehingga dengan terlaksananya musrenbang hari ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene harus memanfaatkan waktu dua bulan ke depan untuk memenuhi agenda penyusunan sesuai target,” kata Muh. Darwis Damir. Darwis pun menyampaikan prinsip imperatif dalam penyelarasan Visi dan Misi daerah. “Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah Provinsi dan Nasional, maka Daerah Kabupaten harus selaras pada hal-hal yang telah diatur dan ditetapkan, dengan tetap memperhatikan aspek Keotonomian, Kekhasan, dan Karakteristik Daerah masing-masing,” jelasnya. Turut hadir baik secara daring maupun luring, Asisten Sekretariat Daerah Pemkab Majene yang mewakili Bupati Majene, Perwakilan DPRD Majene, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Majene, Perangkat Daerah Pemkab Majene, Camat Se–Kabupaten Majene, Perwakilan Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan berbagai organisasi serta lembaga di Kabupaten Majene. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Semangat para atlet dayung putra dan putri Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang berlaga di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dayung 2024 di Teluk Mamuju patut diapresiasi. Hingga hari kedua, Selasa (25/6/24) pelaksanaan Kejurnas Dayung ini, sebanyak 4 nomor canoeing atlet Sulbar berhasil melaju ke babak final. Pertama, untuk kelas kayak putri (Wk) 2 dengan atlet masing-masing adalah Risda, Saoda, Arsia dan Nurwahdini. Kedua, kelas kayak putri (Wk) 2 yang masuk final dengan atlet bernama Risda dan Arsia. Ketiga, kelas kayak putra (Mk) 2 yang melaju ke babak final dengan atlet atas nama Saiful dan Muhajirin Keempat, kelas Mc 2 dengan atlet bernama Arief dan Rahmat. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM, mengungkapkan rasa syukur atas semangat dan spirit para atlet dayung Sulbar. "Alhamdulillah hingga hari kedua ini, saya mendapat informasi dari tim dan delegate bahwa beberapa atlet Sulbar untuk sejumlah kategori masuk di semi final dan final. Sebagai tuan rumah tentu saya sangat senang dan bersyukur," ucap Safaruddin. Safaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada para atlet yang telah berlaga dengan baik dan berhasil menuju babak final. "Saya mengapresiasi semangat para atlet, termasuk juga kepada seluruh tim dalam pelaksanaan Kejurnas ini. Insya Allah kita bisa dapatkan hasil maksimal sesuai harapan kita semua," harapnya. Menghadapi final besok, Safaruddin berharap kepada para atlet agar tetap menjaga stamina, kesehatan dan semangat bertanding. "Makan telur, buah-buahan dan jaga kesehatan. Salah satu kelebihan kita, karena tempat ini adalah arena latihan bagi para atlet setiap hari. Oleh karena itu, kita optimis dan yakin atlet kita dapat mempersembahkan medali," kunci Safaruddin. (Rls)