Majene--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Ansarullah dan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Alexander melakukan distribusi bantuan tempat sampah terpilah di Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada Kamis, 20 Juni 2024. Desa Bonde merupakan salah satu lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang ada di Majene. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sulbar, Alexander mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu bentuk upaya DLH Sulbar untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. "Upaya ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat setempat dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga, terutama yang berada di wilayah pesisir sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampahnya di pinggir pantai atau ke laut," kata Alexander. Sejalan dengan pemberian bantuan tempat sampah ini, Pemerintah Desa Bonde yang juga difasilitasi oleh DLH Sulbar telah melakukan kerja sama dengan Komunitas Relawan Siaga 86 untuk melakukan pengelolaan sampah terpilah dari warga setempat, yang kemudian akan diolah kembali menjadi barang berguna dengan sistem Bank Sampah. Kepala Desa Bonde, Awaluddin menyatakan hal itu tentunya akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi lingkungan sekitarnya karena sampah-sampah yang dulunya dibuang ke pinggir pantai atau bahkan ke laut sekarang sudah bisa dipilah, dikumpul dan dijual serta dihargai sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dan pihak Relawan Siaga 86. "Bahkan dari hasil penjualan sampah terpilah ini, dapat menjadi tabungan emas nantinya, karna Komunitas Relawan Siaga 86 telah bekerjasama dengan pihak Pegadaian Majene untuk program “Menabung Sampah Jadi Emas," tutur Awaluddin. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kadis Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail, turut hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin 24 Juni 2024. Rapat ini diselenggarakan guna mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri Sekprov Muhammad Idris, serta para anggota DPRD Sulbar maupun pejabat Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, BPK sudah menyerahkan hasil pemeriksaan anggaran tahun 2023 ke DPRD Sulbar. "Ini berkat kerja sama antara Pemprov dan DPRD, sehingga Sulbar kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut," kata Idris. Ia menambahkan, APBD tahun 2023 yang disampaikan ini merupakan ketentuan dimana harus membuat apa hasil pemeriksaan BPK RI dan sudah memberikan opini kepada Pemprov. "Penekanannya bagaimana menjadi sebuah dokumen politik atas pertanggungjawaban bagi kepala daerah. Makanya Perda yang kita buat diserahkan agar DPRD bisa memastikan sudah sesuai sebagai mitra Pemprov," tambahnya. Ditemui usai kegiatan, Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menyampaikan apresiasi atas terjalinnya diskusi yang konstruktif antara DPRD Sulbar, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait dalam rapat hari ini. "Rapat Paripurna hari ini (Senin 24 Juni 2024) merupakan momentum penting untuk menjalin koordinasi yang lebih erat dalam mengimplementasikan program-program perkebunan di Sulbar," ujar Herdin. Herdin menegaskan, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal serta kesejahteraan petani di Sulbar. "Evaluasi yang dilakukan selama rapat akan menjadi landasan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi ke depan guna menghadapi berbagai tantangan yang ada," ucapnya. Rapat Paripurna ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD daerah. Herdin berharap, hasil rapat dapat memberikan arah yang jelas dalam upaya memajukan sektor perkebunan di Sulbar, sesuai dengan visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Herdin menyatakan kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan semua pihak…

Mamuju--Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), M. Yusuf Tahir beserta Jajaran Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan selaku Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi Sulbar, melaksanakan Koordinasi terkait hasil Pengumuman Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekprov Sulbar, Senin 24 Juni 2024. Dari hasil verifikasi Calon Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPIP terpilih sebagai calon Paskibraka Tingkat Pusat yakni Putra atas nama Aditya Bagaskara dari Kabupaten Polman dan Putri , Mutiara Wasilah dari Kabupaten Mamuju. Selanjutnya hasil verifikasi Paskibraka Provinsi dan Pusat Tahun 2024 akan disampaikan kepada Panitia Paskibraka di tingkat Kabupaten. Pada kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian Tim Kerja Paskibraka Tingkat Provinsi dan Pusat Tahun 2024 yang telah menyelesaikan tahapan seleksi dengan memunuhi standar sesuai dengan ketentuan. “Alhamdulillah, kita telah bekerja sekian lama untuk mempersiapkan anak-anak kita mengikuti kegiatan sebagai Paskibraka baik di provinsi maupun nasional. Kita telah menghasilkan pengumuman yang intinya menunjukkan bahwa kita berhasil memenuhi standar dengan jumlah anak-anak sebanyak 63 orang, ditambah 2 orang Paskibraka nasional. Semua ini telah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam peraturan teknis, ” ujarnya. Idris juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim kerja yang telah menunjukkan profesionalitas dalam melakukan seleksi. "Saya merasa bangga karena teman-teman telah bekerja dengan sangat baik. Harapan kita ke depan, Sulbar semakin konsisten dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Komitmen kita adalah bagaimana menyiapkan generasi yang berkualitas, termasuk dalam jalur Paskibraka,” ucapnya. Idris berharap, untuk pelaksanaan seleksi kedepan agar sekiranya dapat memenuhi standar seperti yang dihasilkan pada tahun 2024. ‘Oleh karena itu, dari tahun 2024 ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kabupaten untuk menyiapkan calon-calon anggota Paskibraka dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan standar yang ada.…

Mamuju--Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan VI oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sedang berlangsung di Hotel Grand Putra Kabupaten Mamuju, Senin 24 Juni 2024. Salah satu highlight dari pelatihan ini adalah pemaparan materi kebijakan dan strategi BPBD Sulbar dalam penanggulangan bencana, yang disampaikan oleh Inaldy L.S. Silang, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda. Pemaparan materi dipandu oleh Nurdin sebagai moderator dari BPBD Sulbar. Adapun peserta pelatihan, terdiri Camat Kalukku, Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kalukku. Dalam presentasinya, Inaldy L.S. Silang memaparkan secara komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh BPBD Sulbar dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana di wilayah tersebut. Beberapa poin penting yang dibahas dalam materi tersebut meliputi: 1. Kebijakan terkini BPBD Sulbar dalam penanggulangan bencana. 2. Strategi implementasi program pencegahan dan mitigasi bencana. 3. Koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana. 4. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. 5. Inovasi teknologi dalam sistem peringatan dini dan penanganan bencana. Para peserta sangat antusias dan memberikan apresiasi dalam mendengarkan paparan Inaldy L.S. Silang, dan berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam praktik nyata di masing-masing wilayahnya. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana yang tangguh di tingkat kecamatan dan desa. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan dengan diadakannya pelatihan itu dan kontribusi dari narasumber seperti Inaldy, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat Sulbar dalam menghadapi berbagai potensi bencana. "Pelatihan ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam upaya bersama mengurangi risiko bencana di Sulbar. Semoga pengetahuan yang diberikan dapat diimplementasikan secara maksimal untuk meningkatkan ketahanan bencana di tingkat kecamatan dan desa yang ada di Sulbar," kata Yasir Fattah. Yasir Fattah mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan untuk bersinergi dan bekerjasama dalam membangun ketahanan bencana. "Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat,…

Mumuju--Insinerator adalah fasilitas yang mengolah Limbah B3 medis dengan cara membakarnya. Fasilitas insinerator berlokasi di Dusun Garuda, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, merupakan bantuan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada 11 provinsi pada Tahun 2021 dan salah satunya adalah Sulbar. Fasilitas insinerator mulai dibangun Tahun 2022 dan serah terima sebagai hibah pada Tahun 2023. Sehubungan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan PT. Wastec Internasional melaksanakan Sosialisasi Operasional Fasilitas Insinerator pada Kamis 20 Juni 2024. Kegiatan itu dibuka Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketapang Sulbar, sosialisasi itu dihadiri beberapa instansi seperti DLH kabupaten se-Sulbar, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten se-Sulbar, RSUD se-Sulbar, BPKPD Sulbar dan Inspektorat, serta pemerintah wilayah Kecamatan Papalang. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, bantuan hibah fasilitas insinerator pengelolaan limbah medis kapasitas 150 Kg/Jam merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan limbah medis yang aman dan ramah lingkungan. Adapun tujuan yang diharapkan pada kegiatan itu ialah tersosialisasi fasilitas insinerator dan stakeholder yang hadir dapat memberikan saran masukan serta membantu dalam mensosialisasikan kepada fasyankes serta penghasil limbah B3 medis yang ada pada wilayah masing-masing untuk bekerjasama dalam pengelolaan limbah medis dengan UPTD Pengelolaan Limbah B3 DLH Sulbar. “Saya harapkan operasional fasilitas insinerator dapat lebih dimaksimalkan dan kami mengharapkan kerja sama dari semua penghasil limbah B3 medis di wilayah Sulbar untuk bekerjasama dengan kami, ” tambah Zulkifli. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Yogyakarta--Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Arnidah, didampingi Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar Ali Rahman, menghadiri kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada Saat Keadaan Darurat. Acara ini berlangsung di Hotel Indoluxe Yogyakarta mulai tanggal 23 Juni hingga 28 Juni 2024. Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Plt. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Agus Rianto. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian acara yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam pemulihan infrastruktur kritis pasca bencana. Selama enam hari, para peserta, termasuk Arnidah, akan mengikuti berbagai sesi yang mencakup: 1. Strategi pemulihan cepat prasarana dan sarana vital. 2. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan darurat. 3. Manajemen logistik dan distribusi bantuan. 4. Penggunaan teknologi dalam asesmen kerusakan dan pemulihan. 5. Studi kasus dan pembelajaran dari penanganan bencana sebelumnya. Kehadiran Arnidah dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas BPBD Sulbar dalam menangani situasi darurat dan melakukan pemulihan pasca bencana secara efektif dan efisien. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pembinaan ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesiapsiagaan Sulbar menghadapi berbagai potensi bencana. Kegiatan ini juga menjadi wadah pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar daerah dalam penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Diharapkan, setelah mengikuti pembinaan ini, BPBD Sulbar dapat mengimplementasikan strategi dan metode terkini dalam penyelenggaraan pemulihan segera prasarana dan sarana vital, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan masyarakat. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan, keikutsertaan Arnidah dalam kegiatan nasional itu merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kapasitas BPBD Sulbar. "Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diimplementasikan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat di wilayah kami," kata Yasir Fattah. Yasir Fattah menekankan, fokus pada pemulihan segera prasarana dan sarana vital sangat penting bagi Sulbar, mengingat…

Mamuju--Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Muhammad Juaeni Yusuf, turut menghadiri Rapat Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin, 24 Juni 2024. Rapat ini diadakan di Ruang Rapat DPRD Sulbar dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban dan Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 serta Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda tersebut. Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, dan dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, para anggota DPRD Sulbar, serta sejumlah pejabat dari Pemprov Sulbar. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penting dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil pemeriksaan anggaran tahun 2023 kepada DPRD Sulbar. Idris menegaskan, pencapaian itu adalah hasil dari kerja sama yang baik antara Pemprov dan DPRD Sulbar. "Ini berkat kerja sama antara Pemprov dan DPRD, sehingga Sulbar kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut," ujar Idris. Penyerahan Ranperda ini merupakan langkah penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam rapat tersebut, Sekprov Sulbar juga memberikan penjelasan rinci mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di akhir acara, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Juaeni Yusuf memberikan pernyataan terkait pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses ini dan berharap pencapaian WTP tersebut dapat terus dipertahankan di masa mendatang. "Keberhasilan ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras semua pihak. Kami akan terus berupaya menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Juaeni. Penulis…

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, melakukan koordinasi intensif dengan BPBD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terkait bencana tanah longsor yang terjadi pada Rabu, 12 Juni 2024 lalu. Longsor ini berdampak signifikan pada dua ruas jalan penghubung di Kecamatan Tu'ubi Taramanu, Polman. Lokasi bencana meliputi: 1. Jalan penghubung Desa Piriangan Tapiko menuju Desa Besoangin. 2. Jalan penghubung Desa Besoangin Utara menuju Desa Ratte. Akibat bencana ini, sebanyak 970 Kepala Keluarga (KK) terisolir dan mengalami kesulitan akses. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan, pihaknya terus memantau situasi dan berkoordinasi erat dengan BPBD Polman untuk memastikan penanganan yang cepat dan efektif. "Prioritas utama saat ini adalah membuka akses dan memberikan bantuan kepada warga yang terisolir," kata Yasir Fattah, Jumat 21 Juni 2024. BPBD Sulbar menegaskan kesiapannya untuk memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. "Kami siap membantu BPBD Polewali Mandar, baik itu personel, logistik, maupun peralatan," tegas Yasir Fattah. Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru kepada publik. "Keselamatan dan kesejahteraan warga yang terdampak menjadi fokus utama kami, BPBD Sulbar dan BPBD Polman akan terus berkoordinasi dan memberikan update terkait perkembangan penanganan bencana ini secara berkala," imbuhnya. Menanggapi situasi itu, Kalaksa BPBD Polman, Aksan Amrullah menyampaikan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan BPBD Sulbar apabila memerlukan bantuan. "Saat ini, Pemerintah Kabupaten Polman mengerahkan sumber daya yang ada untuk menangani situasi ini," ungkapnya. Langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polman antara lain: 1. Asesmen kerusakan dan dampak bencana. 2. Upaya pembukaan akses sementara. 3. distribusi bantuan logistik. 4. Koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan jangka panjang. Kedua instansi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Masyarakat juga diharapkan dapat saling membantu dan menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi ini. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Meskipun memasuki musim kemarau, sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih dilanda hujan yang dapat menyebabkan potensi bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar telah bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memonitoring kondisi cuaca di seluruh kabupaten di wilayah Sulbar. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan meskipun memasuki musim kemarau, hujan yang terjadi di beberapa daerah di Sulbar menunjukkan potensi risiko tertentu, seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, BPBD Sulbar terus melakukan pemantauan intensif terhadap situasi cuaca dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Dalam upaya menghadapi cuaca ekstrem, BPBD Sulbar akan melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penguatan peringatan dini dan tindakan preventif. "Kolaborasi antara lembaga terkait ini diharapkan dapat memberikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi, " kata Yasir Fattah, Senin 24 Juni 2024. Selain itu, lanjut Yasir Fattah, Pusdalops BPBD Sulbar akan terus koordinasi, memantau dan melaporkan apabila ada kejadian bencana di kabupaten. Ia menegaskan, informasi mengenai potensi bencana harus disosialisasikan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kepada masyarakat secara luas guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana. Yasir Fattah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana dengan melakukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai, memantau perkembangan cuaca, dan bersiap siaga menghadapi kemungkinan bencana. "Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara instansi terkait serta kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana, diharapkan Sulbar dapat menghadapi musim kemarau nantinya dengan lebih siap dan tanggap terhadap potensi bencana alam," pungkasnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - DPRD Sulbar gelar Rapat paripurna dalam rangka penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban penjelasan APBD tahun anggaran 2023 dan penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Senin 24 Juni 2024. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri Sekprov Muhammad Idris, serta para anggota DPRD Sulbar maupun pejabat Pemprov Sulbar. Sekprov Muhammad Idris mengatakan BPK sudah menyerahkan hasil pemeriksaan anggaran tahun 2023 ke DPRD Sulbar. "Ini berkat kerjasama antara Pemprov dan DPRD, sehingga Sulbar kembali mendapatkan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut," kata Idris. Ia menambahkan APBD tahun 2023 yang disampaikan ini merupakan ketentuan dimana harus membuat apa hasil pemeriksaan BPK RI dan sudah memberikan opini kepada Pemprov. "Penekanannya bagaimana menjadi sebuah dokumen politik atas pertanggungjawaban bagi kepala daerah. Makanya Perda yang kita buat diserahkan agar DPRD bisa memastikan sudah sesuai sebagai mitra Pemprov," tambahnya. Karena jangan sampai ada temuan atau evaluasi inspektorat, dimana ada hal dilihat secara politik tidak sesuai. "Ini sebagai penguat secara politik di Sulbar kita sudah sepakat dengan Perda yang sudah dibuat," ungkapnya. Sedangkan, APBD tahun 2024 mau tidak mau harus jauh lebih baik, misalnya catatan BPK menjadi perhatian semua pihak terutama kepala OPD. "Berita acara kemarin banyak hal-hal yang tidak perlu terjadi misalnya kekurangan volume, catatan tidak sistematis dan kemudian ada hal dianggap tidak perlu diperbaiki padahal sudah ada rekomendasi sebelumnya. Poin inilah harus dirapikan," bebernya. Namun, dia meyakini tahun 2024 ini Pemprov akan bisa mempertahankan WTP yang diberikan BPK sepanjang pengelolaan keuangan dan perencanaan berjalan dengan baik. "WTP kita yang ada dalam Ranperda pertanggungjawaban harus diperkuat pemeriksaan kinerja. Kinerja itu bukan hanya keuangan tapi hasilnya, ini yang harus didorong di Sulbar dengan WTP tapi tertinggi hasilnya se-Provinsi," tandasnya.(rls)