Mamuju—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2023, Senin, 03 Juni 2024. LHP LKPD Provinsi Sulbar diserahkan melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulbar oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulbar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksa Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dwi Sabardiana kepada Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar berhasil mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014-2023. Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulbar. Atas capaian itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan rasa syukur. Ia menegaskan, dengan kerja sama pastinya memperoleh hasil sesuai yang diharapkan bersama. “Alhamdulillah, dengan kerja bersama tentu bisa melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya seperti hasilnya yang kita dapatkan hari ini,” kata Masriadi, usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulbar. Masriadi berharap, capaian itu menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa akan datang. Sementara itu, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menekankan, bahwa yang terpenting bukan hanya mengejar opini WTP, tetapi juga apa yang dikerjakan akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Jadi bukan hanya opini WTP yang diraih, tetapi setelah mendapat opini WTP ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi dan ada implikasi positif terhadap pembangunan di Sulbar ke depan,” harapnya. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu–Dalam rangka penyusunan peta potensi dan peluang investasi sektor perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur bersama Tim dan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) melakukan kunjungan ke Dinas Perkebunan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasangkayu, Selasa, 04 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi serta peluang investasi di sektor perkebunan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Dalam pertemuan tersebut, DPMPTSP Sulbar dan Tim Unsulbar berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan dan Bappeda Kabupaten Pasangkayu untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan peta potensi dan peluang investasi. “Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasangkayu dalam sektor perkebunan. Dengan data yang lebih terstruktur dan lengkap, kami dapat menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan sektor ini,” kata Satriawan Hasan Sulur, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Sulbar. Satriawan juga mengatakan, penyusunan peta potensi tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan perkebunan yang lebih efektif dan efisien. “Selain itu, peta ini juga akan menjadi alat promosi yang penting untuk menarik minat para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi di sektor perkebunan di Kabupaten Pasangkayu,” ucapnya. Kerja sama antara DPMPTSP Sulbar dan Unsulbar menunjukkan sinergi antara pemerintah dan akademisi dalam upaya pengembangan ekonomi daerah melalui sektor perkebunan. Diharapkan, hasil dari kunjungan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Pasangkayu dan Sulbar secara keseluruhan. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Penilaian Addendum Andal RKL/RPL Pengembangan RSUD Sulbar di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju oleh UPTD RSUD Sulbar. Rapat diselenggarakan, Senin, 03 Juni 2024, bertempat di Grand Maleo Hotel & Convention, Jl.Yos Sudarso No 51 Mamuju, Sulbar, dimulai Pukul 09.00 Wita – Selesai. Kegiatan ini di awali dengan sambutan atau pengantar oleh Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri, selanjutnya dibuka oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Rapat Penilaian Addendum Andal, RKL/RPL Pengembangan RSUD Sulbar dipimpin oleh Kabid Penataan dan Penaatan PPLH DLH Sulbar, Andi Alffianti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memverifikasi saran dan masukan KPA dan Tim Teknis KPA Kabupaten Mamuju terhadap Dokumen Andal dan RKL/RPL dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Rencana Pengembangan RSUD Sulbar. Dalam sambutnnya, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dinyatakan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan perubahan harus melalui mekanisme perubahan Persetujuan Lingkungan. Disampaikan, kegiatan operasional RSUD Sulbar sebelumnya telah memiliki Dokumen Lingkungan berupa Amdal dan DELH, sehingga terhadap perubahan dengan penambahan fasilitas pendukung wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan menyusun dokumen baru berupa Addendum Andal, RKL/RPL. Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap Addendum Andal, RKL/RPL Pengembangan RSUD Sulbar berdasarkan Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan yang diterbitkan oleh DLH Sulbar pada Maret 2024. Pembangunan Gedung MRI dan Sitostatika sangat dibutuhkan di Sulbar mengingat RSUD Sulbar merupakan Rumah Sakit Tipe B yang menjadi Rumah Sakit Rujukan. Dengan adanya fasilitas ini maka pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan MRI tidak lagi harus dirujuk ke Makassar. Diharapkan kepada RSUD Sulbar selaku pemrakarsa agar tetap memperhatikan dampak-dampak potensial yang ditimbulkan dari proses pembangunan Gedung MRI dan Sitostatika, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana pembangunan. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menerima audiensi Cultural Affairs Assistant United States Consulate General (Asisten Urusan Kebudayaan Konsulat Jenderal Amerika Serikat), Puguh Budi Susetiyo, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pertemuan itu, Muhammad Idris bersama Puguh Budi Susetiyo membahas tentang potensi mempromosikan program pertukaran pelajar dan mahasiswa asal Sulbar ke Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikan langsung Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai pertemuan. Ia mengungkapkan, pertemuan itu membicarakan mengenai peluang yang dimiliki Sulbar untuk mengisi slot-slot pertukaran pelajar 2024 ini. "Kita bicara mengenai peluang-peluang Sulbar untuk mengisi slot-slot pendidikan warga negara kita, terutama anak-anak muda yang bisa mengenyam pertukaran pelajar, pertukaran pemuda dan pertukaran mahasiswa di Amerika Serikat," kata Muhammad Idris. Muhammad Idris mengaku, dirinya meminta agar Sulbar diberikan kesempatan yang luas pada program pertukaran pelajar dan mahasiswa tahun ini. "Saya sampaikan, usahakan kita diberikan kesempatan yang luas karena ini daerah baru, dimana kita membutuhkan para generasi muda itu punya pengalaman untuk membangun literasi dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat ini memberikan peluang sebesar-besarnya, bagi daerah yang mempunyai perhatian," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Puguh Budi Susetiyo menjelaskan, pihaknya bakal memberikan kesempatan bagi pelajar, mahasiswa hingga pemuda Sulbar, jika program itu dibuka. "Besar harapan dari kami, juga tetap membangun hubungan dengan para alumni dari program pertukaran Amerika Serikat di Sulbar untuk terus menjaga dan memperkuat hubungan antar pemuda dan juga antar masyarakat dari Indonesia dan juga Amerika Serikat," tutur Puguh Budi Susetiyo. (Rls)

Mamuju–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan angkat bicara soal fenomena sapi mati mendadak di Kabupaten Majene, tepatnya di lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar, dalam keterangannya Senin, 03 Juni 2024, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan melalui UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Banggae, Kabupaten Majene terkait kematian empat ekor sapi yang terjadi pada Minggu pagi (02 Juni 2024) di lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kacamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Berdasarkan keterangannya, tiga orang petugas dari UPTD Puskeswan Banggae telah menginvestigasi ke tempat kejadian pada Minggu pagi. Kepala UPTD Puskeswan Banggae, Hafid menyampaikan, hasil dari investigasi menunjukkan bahwa empat sapi mati mendadak tersebut bukan karena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), melainkan karena keracunan. Dia mengungkapkan, tanda klinis yang tampak pada saat investigasi kasus adalah perut kembung yang tidak normal serta mulut berbusa dan tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah ke penyakit tersebut. “Tidak ada tanda klinis yang menunjukkan gejala PMK seperti lepuh-lepuh kaki maupun sariawan pada mulut serta tidak ada laporan pemasukan ternak sapi baru ke lingkungan tersebut, sehingga dapat dikatakan penyebab kematian ternak tersebut bukanlah PMK,” ungkapnya. Ia menambahkan, sapi-sapi tersebut masih dalam kondisi sehat ketika digembalakan sehari sebelum kejadian. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berpesan agar Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene untuk terus memantau perkembangan ternak di lapangan, untuk memastikan tidak ada lagi laporan kematian ternak. “Dihimbau juga kepada para peternak agar segera memberikan informasi kepada petugas sehingga ternak yang sehat dapat segera divaksin, serta dilakukan pengobatan pada ternak yang sakit dan dilakukan penyemprotan kandang atau desinfeksi,” kata Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Dalam rangka melaksanakan Aksi Serentak Penanganan Stunting, Posyandu Teratai di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene menghadirkan balita dan ibu hamil ke posyandu, Senin, 3 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, puskesmas hingga desa. Lurah Baurung, Saddam Husain, menyatakan pelaksanaan aksi serentak tersebut sangat penting untuk menyisir seluruh sasaran dan melakukan intervensi yang sesuai standar, agar hasil yang didapatkan akurat dan cakupan layanan yang diterima oleh sasaran meningkat. Disampaikan, gerakan itu merupakan upaya bersama yang melibatkan berbagai sektor dan program untuk memastikan bahwa semua ibu hamil, balita, dan calon pengantin mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. ”Kami melakukan pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi secara berkelanjutan untuk mencegah stunting," ujar Saddam Husain. Saddam mengatakan, Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kelurahan Baurung diharapkan dapat mencapai 100 persen sasaran ibu hamil, balita, dan calon pengantin. “Mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan berupa deteksi dini, edukasi, serta intervensi bagi yang mengalami masalah gizi,” ungkap Saddam. “Melalui gerakan ini, kami berharap dapat mencegah munculnya kasus stunting baru dan mendukung terwujudnya Indonesia bebas stunting," tambahnya. Camat Banggae Timur, Najibah B. Fattah menyampaikan, kegiatan itu melibatkan berbagai rangkaian aksi bersama, termasuk pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi bagi ibu hamil, balita, dan calon pengantin. "Dengan gerakan ini, kami berharap dapat mencapai 100 persen sasaran ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Mereka akan mendapatkan deteksi dini, edukasi, dan intervensi yang diperlukan untuk mencegah masalah gizi dan stunting. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya Indonesia yang bebas stunting,” kata Najibah. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sular), Asran Masdy, mengadakan rapat teknis bersama Tim Humas Dinkes Sulbar, Senin, 3 Juni 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kadinkes Sulbar dan dihadiri oleh Sekretaris Dinkes Sulbar, Mahdiana dan seluruh anggota Tim Kehumasan dinas tersebut. Dalam rapat, Kadinkes Sulbar, Asran Masdy, menekankan agar tim kehumasan serta tim data dan informasi lebih proaktif dalam melakukan publikasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinkes dan jaringannya. "Saya mendorong tim kehumasan untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai berbagai program dan kegiatan kita. Publikasi yang efektif bukan hanya tentang memberitakan kegiatan, tetapi juga tentang membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang kita berikan," tegas Asran Masdy. Sementara, Sekretaris Dinkes Sulbar, Mahdiana, juga menekankan pentingnya peran tim kehumasan dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Tim kehumasan memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program dan kegiatan Dinkes dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat. Dalam era digital ini, kehumasan yang kuat dan responsif adalah kunci untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui SPBE," pungkas Mahdiana. Melalui rapat ini, diharapkan Tim Humas Dinkes Sulbar dapat meningkatkan kinerja mereka dalam menyampaikan informasi kepada publik, serta mendukung implementasi SPBE secara lebih efektif dan efisien. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar Muhammad Iksan Mustari, turut menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sulbar dengan Polda Sulbar, Korem 142 Tatag, dan Pangkalan TNI AL Mamuju di Graha Sandeq, Kompleks Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 03 Juni 2024. Muhammad Iksan Mustari, hadir dalam acara itu mewakili Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, serta mengurangi emisi karbon di Sulbar. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari menyampaikan pihaknya mengapresiasi kesepakatan itu. Ia menegaskan, sinergi tersebut adalah langkah nyata untuk menciptakan Sulbar yang lebih baik. “Kami sangat mendukung dan akan terus berkomitmen untuk menjalankan program-program yang telah disepakati bersama,” kata Iksan Mustari, usai menghadiri acara itu. Iksan Mustari juga menekankan, keberhasilan dari kesepakatan itu sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan dukungan dari seluruh pihak terkait. Ia berharap, dengan sinergi yang kuat, Sulbar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. “Pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai hasil yang diharapkan,” pungkasnya. Sebelumnya, dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, kolaborasi tersebut adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan pangan di wilayah Sulbar. Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan serta militer sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. “Ini adalah komitmen kita untuk membangun ekosistem hijau dan biru di Sulbar,” ujar Bahtiar. Bahtiar juga menyoroti peran penting TNI AL dalam kesepakatan itu, yang bertujuan untuk mendorong ekosistem ekonomi biru. “Penghijauan itu konsepnya di daratan. Begitu juga di laut. Kita membawa pesan selain membangun ekosistem ekonomi hijau, juga ingin membangun ekosistem ekonomi biru,” ucapnya. Bahtiar menambahkan, pertama kalinya di Indonesia diadakan kerja sama seperti itu yang melibatkan Pemda, TNI AD, Polri, dan TNI AL. Acara ini mencerminkan komitmen bersama Pemerintah dan Forkopimda…

MAMUJU - Baru tiga minggu menjabat di Sulbar. Pj Gubernur Bahtiar kembali berhasil piawai dalam menekan angka inflasi pada daerah yang baru dipimpinya. Seperti di Provinsi Sulbar, di mana Bahtiar mampu membawa Sulbar terbaik kedua pengendalian inflasi seluruh Indonesia. Hal ini, terkuak dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar terkait potret inflasi di Sulbar. "Tim pengendali inflasi daerah Sulbar telah mampu mengelola inflasi dengan baik. Itu dilihat bulan lalu angkanya 2,02 persen sekarang 1,25 persen," kata Bahtiar, Senin 3 Juni 2024. Sejak menjabat sebagai Pj Gubernur, Bahtiar gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok pada enam kabupaten di Sulawesi Barat. Bahkan hanya dalam tempo dua hari, Bahtiar keluar masuk guna memantau dan berdialog dengan para pedagang. Selain itu Pemprov Sulbar juga gencar melakukan operasi pasar murah. "Kita nomor dua terbaik seluruh Indonesia. Baru tiga minggu itu belum lama. Saya ditempat lain tidak pernah bicara komoditas pisang biasanya beras, telur, hingga ikan. Khas di Sulbar saya bicara pisang," tambahnya. Memang sejak menjabat di Sulbar, Bahtiar juga mengencangkan program penanaman pisang cavendish serta mewacakan industrilasi pisang bagi Sulawesi Barat. Apalagi, memang pisang bagian ekonomi Sulbar yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ini harus menjadi perhatian khusus. "Bahwa memang kita punya peluang sekaligus tantangan mengelola produksi pisang," ungkapnya. Sebab hilirisasinya di Sulbar di mana pisang salah satu sub bahan pokok kebutuhan masyarakat Sulbar. Sedangkan, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengungkapkan pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,46. "Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 104,82 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 105,87," ucapnya. Selain itu, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,85 persen kelompok kesehatan…

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Muhammad Idris memimpin rapat tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di Rujab Sekprov, Senin, 3 Juni 2024. Menurutnya, pada penilaian berikutnya menargetkan sudah ada kenaikan hasil SPBE yang dimiliki Pemprov Sulbar. "Paling tidak kita sudah dapat gambaran komponen-komponen penilaian dari setiap elemen. InshaAllah Sulbar bisa lebih meningkat," kata Idris. Ia menambahkan semoga ini bisa sesuai harapan bersama dan sekaligus tujuan rapat ini untuk mengidentifikasi masalah yang ada. "Termasuk masalah yang sulit ditangani secara mandiri. Jadi kita berkomitmen mengembangkan dan memajukan SPBE sebagai kemajuan," tambahnya. Sementara itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menginternalisasi SPBE ini sebagai sebuah kebutuhan yang tidak boleh dianggap sebagai pelengkap dari sistem pemerintahan. "Tapi dia menjadi budaya dan tulang punggung dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita harap manfaatnya lebih luas kepada masyarakat," harapnya. Sedangkan, Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengungkapkan tim SPBE melakukan evaluasi penilaian mandiri yang telah dilakukan masing-masing OPD. "Jadi hasil penilaian mandiri yang diklaim ini, mudah-mudah hasil evaluasi ini tidak jauh bedah hasil evaluasi dari tim evaluator SPBE tingkat nasional," ucapnya. Namun, dia menegaskan bahwa setelah enam bulan bekerja seluruh indikator yang lemah pada tahun 2023 itu diperbaiki pada tahun ini. "Tentu saja yang berperan disini OPD-OPD pengambil kebijakan baik domain menegmennya maupun tatakelola, kebijakan bahkan layanan. Tahun lalu yang lemah itu menegmentnya," ujarnya. Seperti, lemahnya auditor mengaudit keamanan SPBE, termasuk terkait juga perencanaan dan penganggarannya misalnya pada saat ada belanja aset harus sinkron diperencanaan. "Semoga nilai indeks SPBE kita tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun lalu kategori baik mudah-mudahan bisa masuk sangat baik," tandasnya.(rls)