Mamuju – Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fatta menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2024 yang dilaksanakan Pemprov Sulbar di Aula Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/05/2024). Pada kesempatan itu, hadir mendampingi Plt. Kalaksa BPBD Sulbar yakni Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur dan Pejabat Fungsional Perencana Nurdin. Rakerpim tersebut dibuka langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan dihadiri para Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Pada sesi pemaparan para kepala OPD, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD untuk bersinergi dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Sulbar, dan selalu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak menimbulkan masalah hukum. Prof. Zudan menegaskan, seluruh OPD harus memahami bahwa target dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja harus maksimal sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia. Usai menghadiri rakerpim, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta menyampaikan, BPBD membuat pemaparan yang pada kesimpulannya menitik beratkan pada Indikator Kerja Utama (IKU), yaitu Penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) Sulbar pada Tahun 2024, dan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Periode 08 Mei 2024. Yasir Fatta juga merespon kejadian bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). “Kita semua turut prihatin dan BPBD Sulbar telah melakukan koordinasi lintas sektor terkait kejadian bencana di Luwu untuk bersama-sama membantu masyarakat di wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor,” sebutnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Inaldy L.S Silang dan Penelaah Teknis Kebijakan Asrifin, melakukan koordinasi ke BNPB RI perihal Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024, yang diterima langsung oleh Direktur Kesiapsiagaan BNPB RI di ruang kerjanya di Kantor BNPB RI, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, Rabu 8 Mei 2024. Koordinasi ini menindaklanjuti arahan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah kepada Stafnya untuk melakukan koordinasi ke BNPB dalam hal pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 - 22 Mei 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulbar. Direktur Kesiapsiagaan BNPB RI, Drs. Pangarso Suryotomo menegaskan, kegiatan HKBN bukan hanya seremonial saja tetapi bagaimana Hari Kesiapsiagaan Bencana ini bertujuan untuk membudayakan pelatihan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana. Menurut Pangarso, Peringatan HKBN adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan sebagai bangsa, khususnya masyarakat yang ada di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana tandasnya. "Harapannya, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana ini menjadi tempat kita untuk menguji dan melatih hingga akhirnya menjadi budaya yang tersistem dalam struktur kehidupan masyarakat kita," ucapnya. Secara terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain Lomba Pasang dan Bongkar Tenda Pengungsi serta Lomba Cerdas Cermat Kebencanaan yang melibatkan BPBD se-Sulbar. “Tidak hanya itu, BPBD Mateng juga akan menampilkan simulasi bencana sebagai bagian rangkaian kegiatan " kata Yasir Fattah. Koordinasi yang dilakukan di BNPB bertujuan untuk menyiapkan soal-soal yang akan di gunakan pada lomba cerdas cermat nantinya serta beberapa hal yang perlu untuk dilaporkan ke BNPB yang menunjang dalam hal peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju_ Kepala Biro (Karo) Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Anshar Malle menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2024 lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, di Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 09 Mei 2024. Rakerpim dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Muh. Jaun dan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Amujib. Karo Umum Setda Sulbar, Anshar Malle mengatakan, melihat padatnya agenda, atas inisiasi pimpinan membuat jajarannya harus total dalam melakukan fasilitasi pelayanan di berbagai kegiatan, dan untuk Rakerpim itu sejumlah pelayanan disiapkan sesuai standar pelayanan di Biro Umum, dimulai dari sound sistem, tempat rapat, pengaturan tempat dan susunan acara dari Tim Protokol, Tim Dokumentasi serta konsumsi berupa makanan ringan (snack) serta jamuan makan siang bersama. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan, rakerpim tersebut harus terus dilakukan agar dapat terus mengetahui berbagai kendala dan juga tingkat keberhasilan Pemprov Sulbar itu sendiri. "Raker ini tempatnya saling mencocokkan visi dan misi demi meraih tujuan kita secara bersama, " sebutnya. Adapun tujuan dari rakerpim ini yaitu mengevaluasi rencana dan target realisasi capaian output dan outcome selama tahun 2024. Review kinerja ini sangat penting sebagai acuan dasar agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih maksimal serta tidak luput mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan 2024 sehingga mendapatkan tindak lanjut solusi atas permasalahan yang ada. Di sesi wawancara, Prof. Zudan menyimpulkan bahwa rakerpim ini bertujuan untuk melihat progress pekerjaan selama empat bulan terkhir, serta mengkoordinasikan kembali OPD-OPD yang memiliki urusan yang sama agar lebih selaras serta mengukur progress kinerja OPD yang berdampak langsung ke masyarakat dengan ukuran dan indikator yang jelas serta dilaporkan dan dievaluasi secara bertahap. Dalam kegiatan tersebut, turut mendampingi Kabag Administrasi Pimpinan Nurlaela, Kasubag Protokol , Muh. Azikin Hidayat, Kasubag Tata Usaha Pimpinan,…

Jakarta -- Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Klinik Penyusunan Muatan Materi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Daerah Penyangga IKN pada Rabu (8/5/2024) di Hotel Sari Pacific Jakarta Pusat. Mewakili Pemerintah Provinsi Sulbar, hadir Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin beserta staf. Dalam keterangannya usai kegiatan, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar Hasanuddin menyampaikan, selain diskusi mengenai penyusunan RPerpres Daerah Penyangga IKN, juga dilakukan pengisian form pemenuhan kebutuhan daerah penyangga IKN. “Pengisian form pemenuhan kebutuhan daerah penyangga IKN yaitu data dari OPD terkait seperti Dinas ESDM, DTPHP, Diskoperindag, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Distrans dan Disnaker, yaitu kegiatan apa saja yang terakomodir dalam rencana kerja OPD untuk Penyusunan Lampiran RPres Daerah Penyangga IKN,” kata Hasanuddin. Hasanuddin menyampaikan, dari data yang terkumpul untuk lampiran tersebut, dibagi ke dalam 6 (enam) Klaster yaitu : 1. Pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan dan Kelautan, Kehutanan, dan Transmigrasi. 2. Pengembangan sentra logistik material. 3. Pengembangan lumbung energi. 4. Peningkatan konektivitas dan simpul pergerakan. 5. Peningkatan nilai tambah pariwisata berkelanjutan. 6. Peningkatan keahlian sumber daya manusia. “Pada pembahasan substansi dari batang tubuh RPerpres tersebut, salah satu yang diusulkan untuk dicantumkan dalam aturan tersebut adalah poin yang memuat penganggaran program strategis yang mendukung pembangunan IKN melalui APBN, sehingga tidak ada lagi program – program strategis yang terhambat, seperti pembangunan infrastruktur jalan daerah yang selama ini tidak diakomodir dalam APBN, karena status jalan yang bukan menjadi kewenangan pusat,” beber Hasanuddin. Selain itu, sambungnya, terdapat beberapa perbaikan terkait pengisian form kebutuhan daerah penyangga IKN, antara lain perlu untuk mendorong sektor swasta untuk berinvestasi ke daerah penunjang IKN. Dia menambahakan, selanjutnya akan diagendakan rapat lanjutan pada tanggal 20 Mei 2024 mendatang. “Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut teknis guna pendalaman form…

Mamuju --Pemprov Sulbar menggelar Rapat Kerja Pimpinan Tahun 2024, di Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/05/2024). Berdasarkan data Bapperida Sulbar Realisasi APBD per 30 April 2024, Program 34,14 persen dan Realisasi anggaran 29,85 persen. Realisasi masing-masing OPD secara bergantian memaparkan capaian kinerja hingga 30 April 2024. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan berharap rapim menjadi ruang bagi setiap OPD untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Untuk itu ia berharap OPD mampu mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan realisasi program dan anggaran. "Kita tidak bekerja sendiri tapi bekerja dalam satu sistem," ucap Prof. Zudan. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga menekankan, OPD juga harus berperan mengisi 20 indikator yang menjadi penilaian langsung Presiden RI Joko Widodo atas realisasi program di setiap daerah. "Teman-teman isi indikator yang diperiksa oleh presiden, oleh Bappenas oleh Menteri dalam Negeri. Ada 20-an indikator nah tolong OBD-OPD yang terkait dengan ini mulai mengambil peran," kata Zudan. Beberapa indikator dimaksud seperti Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pengangguran, IPM,prevalensi stunting, kemiskinan dan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan sejumlah indikator lainnya. Termasuk penting untuk menambahkan satu indikator yakni inflasi. (Rls)

MAMUJU,--Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta agar seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar lebih memperkuat koordinasi. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan pada Rapat Pimpinan Pemprov Sulbar Tahun 2024, di Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/04/2024) Prof. Zudan mengatakan, Rapim dilaksanakan untuk melihat progres pekerjaan di Pemprov Sulbar selama empat bulan, Januari-April 2024. "Kita sampling beberapa OPD untuk kita bisa melakukan koordinasi lebih baik," kata Prof. Zudan Menurut Sestama BNPP ini, koordinasi antar OPD perlu ditingkatkan lagi, utamanya menyangkut dalam penyelesaian program yang berdampak langsung ke Masyarakat. Misalnya PTSP sebagai motor penggerak untuk investasi, perlu berkoordinasi dengan Disnaker untuk mendorong serapan tenaga kerja. Begitu juga dengan OPD lain, harus mampu berperan pada setiap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan Prof. Zudan menekankan realisasi program dan anggaran setiap OPD harus berorientasi pada hasil dari program tersebut. "Realisasi anggaran bukan satu-satunya ukuran yang harus dilihat adalah dampak dari realisasi, masyarakat mendapatkan apa, misalnya tenaga kerja harus tumbuh, stunting selesai, pendidikan berjalan dengan baik, anak-anak yang diterima di PTN bertambah, masyarakat yang sakit berkurang, harus berdampak seperti itu," tutup Zudan. (Rls)

MAMUJU, - Merespon tindaklanjut Program kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar bersama Perguruan Tinggi Se Sulbar. Program yang dilakukan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh merupakan langkah maju bagi Pemerintah Provinsi Sulbar. Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonedia (APTISI) Sulbar, Agusnia Hasan Sulur mengaku bahwa terobosan tersebut akan berdampak baik bagi kemajuan pendidikan. "Tentunya kami dari semua perguruan tinggi baik negeri dan swasta merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada bapak Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh yang sudah memberikan kesempatan berkolaborasi dalam komitmen MOU," kata Agusnia. Menurutnya , komitmen yang dilakukan menjadi legalitas dan langkah awal kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Sulbar. "Selama ini sudah ada tapi masih berjalan sendiri sendiri, sehingga dengan wadah seperti ini tentunya mewujudkan komitmen bersama untuk membangun kulialitas SDM di Sulbar," ucapnya. Ia mengatakan, beberapa arahan dan pandangan bapak Pj Gubernur Sulbar selama beliau bertugas belum melihat secara signifikan kolaborasinya terkhusus dalam pengembangan riset melihat potensi potensi SDA yang ada di Sulbar. Ia berharap, kedepan komitmen dan kolaborasi dapat di wujudkan dalam impelemntasi dengan nyata di lapangan melalui pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM di Sulbar. Tentunya, lanjut Agusnia, daerah yang maju adalah daerah yang berkualitas pendidikannya, sebab tidak dipungkiri kehadiran perguruan tinggi akan mampu mempromosikan daerah dan bisa menggerakkan ekonomi. "Memberdayakan perguruan tinggi suatu maju dalam mewujudkan Sulbar yang lebih Malaqbi dan mandiri. Kolaborasi ini juga akan mewujudkan peningkatan APK perguruan tinggi di Sulbar, sebab kolaborasi itu indah dan menyenangkan," tutupnya. (Rls)

Mamasa –Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat membangun kolaborasi dengan Distapang Kabupaten Mamasa dalam mempersiapkan genersi emas Sulbar 2045. Giat kolaboratif ini diluncurkan di Desa Marampan Orobua Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa, 8/5/2024. Menurut Ir. H. Waris Bestari, M.Si, Kadis Ketapang Sulbar, bahwa Program rumah pangan B2SA ini merupakan kegiatan yang dibiayai dari bantuan pemerintah melalui dana dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) untuk Sulbar tahun anggaran 2024 ini. “Sulbar mendapatkan bantuan rumah pangan B2SA ini untuk 4 desa di 4 kabupaten di Sulbar, salah satunya adalah Desa Marampan Orobua ini. Kegiatan ini juga kita lakukan untuk merespon cepat program bapak PJ. Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrullah khususnya program 4 + 1 (Stunting, perkawinan anak, anak tidak sekolah, kemiskinan ekstrim plus inflasi), sambung Waris. Rumah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Rumah Pangan B2SA ini berisi kegiatan sosialisasi dan edukasi serta implemantasi konsep makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Ssaran utamanya adalah balita stunting dan ibu hamil yang mengalami Kekurangan energi kronik (KEK). Jumlah sasaran yang diberikan makanan tambahan adalah 40 orang dan akan diberikan sebanyak 50 kali pemberian, dengan durasi 3 kali seminggu. Jadi kegiatan ini akan berlangsung selama 4 bulan,” kata Nugroho Hamid. “dengan implementasi pola makan B2SA ini, ibu hamil tidak lagi melahirkan anak BBLR (berat badan bayi lahir rendah) yang menjadi penyebab utama terjadinya stunting pada bayi dan diharapkan balita stunting dapat tumbuh dan berkembang secara optimal” ungkap Nugroho Hamid, SKM.,M.Kes., Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. ‘Prinsip dari upaya kita dalam penanganan stunting adalah bagaimana mengoptimalkan potensi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif generasi penerus bangsa kita. Kita sudah akan memasuki periode bonus demografi. Jika generasi kita memiliki kemampuan sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta Generasi Emas Indonesia di usia NKRI yang ke 100 Tahun di 2024. Pada saat itulah bangsa…

Mamuju--Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo melakukan pertemuan dengan perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sulselbartra membahas terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit dalam kaitan optimalisasi pajak pusat dan daerah. Perwakilan Ditjen Pajak Sulselbartra yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Agus Suprayetno, KPP Pratama Mamuju diwakili oleh Kepala Seksi Pengawasan KPP Mamuju, Edy. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala BPKPD Sulbar, Selasa 08 Mei 2024 ini, juga dihadiri Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, para Kasubid Bidang Pendapatan Daerah dan Kasubid Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi. Kegiatan ini menindaklanjuti PKS Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI dan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam paparannya, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Sulselbartra, Agus Suprayetno mengatakan, pertemuan itu merupakan percepatan eksekusi dari PKS dimaksud. Adapun tujuan dari PKS ini adalah mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan data, mengoptimalkan penyampaian data Informasi Keuangan Daerah (IKD), mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan bersama wajib pajak dan mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. Berdasarkan kebutuhan optimalisasi pajak pusat dan daerah maka pertemuan fokus membahas 3 (tiga) hal yaitu : 1. Peningkatan SDM Pajak Daerah. Pembahasan ini fokus kepada penyiapan tenaga juru sita akuntansi dan perpajakan yang sampai saat ini belum tersedia di Pemprov Sulbar. Ada beberapa pola pendidikan juru sita yang dibahas. Berdasarkan tugas dan kewenangan serta pengalaman tersedianya juru sita, maka diyakini akan dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan jumlah pajak yang disetor kepada kas negara dan kas daerah. 2. Integrasi sistim informasi pajak daerah (Pajak Kendaraan Bermotor) dengan sistim informasi/portal perpajakan pemerintah. Tujuan dari integrasi sistim informasi ini adalah…

Mamuju--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Bidang Pengelolaan BMD melakukan kegiatan proses finalisasi koreksi LKPD Audited Tahun Anggaran 2023 dalam kaitannya dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan Pemberian Opini atas LKPD Provinsi Sulbar. Berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar, Selasa-Kamis, (07-09 Mei 2024), kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Muhammad bersama Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Gaffar, Staf Bidang Akuntansi, Fitri Pratiwi dan Ismail Yahya. Kegiatan finalisasi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas informasi yang disajikan di LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Pemprov Sulbar berupaya untuk memenuhi semua kriteria serta indikator untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya. Adapun kriteria pemberian opini WTP oleh BPK meliputi : a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). c. Kepatuhan terhadap ketentuan perarturan perundang-undangan. d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPD Sulbar, Muhammad menjelaskan, meskipun telah dilakukan uji analytical procedures yang bertujuan menguji validitas terhadap LKPD, finalisasi laporan itu penting untuk dilakukan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan pada LKPD dan sesuai standar SAP. Di tempat lain, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, atas nama Pemprov Sulbar pihaknya menyampaikan harapan, dukungan dan support dari BPK Perwakilan Sulbar untuk dapat bersinergi dengan baik dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sehingga Sulbar dapat mempertahankan opini WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar