Majene --Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan di PKM Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Kamis, 02 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri Jf. Penata KKB Ahli Muda Muhammad Jafar, beserta Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AP2KB Sulbar. Tutur hadir, Kepala PKM Totoli Andi Nurriza, orang tua dan remaja. Adapun narasumber Rita Badu, dan dr. Zulfatmah, SpOG (Dokter Spesialis Kandungan). Jf. Penata KKB Ahli Muda Muhammad Jafar mewakili Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar Amir membuka kegiatan itu. Dalam sambutannya, Ia menekankan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan perlu terus di dorong bersama, mengingat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih sangat tinggi serta angka kelahiran pada usia remaja masih sangat tinggi meskipun data terakhir menunjukkan di tahun 2022 (42,60%) dan mengalami penurunan (37,40%) sumber data BKKBN (Tahun 2024). “Persentase ini menunjukkan Sulbar mengalami penurunan kelahiran pada usia remaja,” ucap Jafar. Sementara, Kepala PKM Totoli Andi Nurriza menyampaikan, kegiatan kolaborasi tersebut sangatlah dibutuhkan dan menjadi kegiatan perdana semenjak dirinya menjabat sebagai Kepala PKM Totoli. Narasumber Rita Badu dalam paparannya menyampaikan perlunya pemahaman dan mengetahui manfaat terkait program keluarga berencana. dr. Zulfatmah, SpOG (Dokter Spesialis Kandungan) mengajak keluarga berencana ibu hamil yang hadir dalam kegiatan itu untuk sebisa mungkin memakai alat kontrasepsi (IUD/ SPIRAL) pasca bersalin. Peserta yang hadir dalam kegiatan itu di luar target, yang mana dibutuhkan hanya 25 ibu hamil, namun yang datang kisaran 37 ibu hamil. Ini menandakan bahwa kegiatan tersebut sangat diminati oleh masyarakat dan direncanakan akan diagendakan kembali di tempat yang berbeda. Penulis : Dinas P3AP2KB Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Bidang Pemenuhan Hak Anak (PUHA) bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar melakukan Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), Pendidikan Karakter Anak dan Remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gedung PKK Polman pada Senin 29 April 2024 tersebut, dihadiri Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar Amir A. Dado, Sekretaris Dinas P3AP2KB Polman dr. Andi Emy Purnama, Kepala Bidang PUHA Nana Darmania beserta stafnya, serta diikuti oleh Pj. Ketua TP-PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan melalui Zoom. Sekitar 200 peserta hadir dalam sosialisasi tersebut, terdiri dari perwakilan OPD, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, kader posyandu, BKR, BKB, Forum Anak, orang tua dan TP-PKK provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta unsur terkait lainnya. Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar Amir. A. Dado, dalam arahannya menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pola asuh yang baik dan benar sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak. “Ini sejalan dengan program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk mengentaskan permasalahan 4 + 1 di Sulbar, salah satunya adalah masalah angka perkawinan anak yang masih tinggi,” kata Amir. Sekretaris Dinas P3AP2KB Polman, dr. Andi Emy Purnama menekankan pembinaan karakter perlu dilakukan sejak dini dari keluarga dan peran orang tua baik ibu maupun ayah. Menurutnya, peran keduanya sangat besar dalam mendidik dan membentuk karakter anak untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan berbudi pekerti yang luhur untuk menjadi generasi yang unggul. Sementara, Pj. Ketua TP-PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan dalam sambutan dan arahannya juga menekankan sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui pola asuh anak dan perlu sinergi dari semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga. “TP-PKK…

Mamuju— Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) yang diwakili oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Andi Bisyri Nur dan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindatanganan dan Pengamanan Armina dan staf lainnya melakukan kegiatan pemeriksaan fisik atas rencana hibah barang milik daerah yang dilaksanakan di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, 1 Mei 2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 salah satu Pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah Hibah. Hibah Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, Budaya, Keagamaan, Kemanusiaan, Pendidikan yang bersifat Non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah pusat/pemerintah Daerah. Kegiatan diikuti oleh Tim perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dari Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Mamuju. Kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari rencana Hibah Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sebagai Kantor Unit Pelayanan Teknis Penyelenggara Seleksi Calon dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara. Pengecekan yang dilakukan berupa panjang Bangunan, Lebar bangunan, Tinggi Bangunan, Luas tanah dan kesesuaian antara hasil pengecekan dengan KIB yang tercatat di aplikasi yang ada. Cek Fisik dilakukan sebagai acuan bagi Tim untuk melakukan proses hibah berikutnya. Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo memberikan pernyataan bahwa “Pemeriksaan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan merupakan salah satu tahapan penting sebelum adanya hibah untuk memastikan barang milik daerah yang akan dihibahkan” ujar Masriadi. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rini Lukita Sari, mewakili Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Staf Dinas Sosial Sulbar Radi Murti. Kunjungan ini berkaitan dengan hasil komprehensif yang disampaikan kepada Dinas Sosial Sulbar, yang menyarankan agar segera dilakukan koordinasi dengan BKD dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terkait pengembangan kompetensi teknis dan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat 3 Mei 2024 tersebut, kedua belah pihak membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN di bidang pengembangan. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Dinas Sosial Sulbar guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM di lingkungan ASN. Pengembangan kompetensi teknis dan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan menjadi fokus utama dalam rapat tersebut, dengan harapan agar ASN di lingkungan Dinas Sosial Sulbar dapat meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan ini menandai langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas ASN di Sulbar, serta memperkuat sinergi antara berbagai instansi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta--Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Kadisbun Sulbar) Herdin Ismail turut mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat menyajikan capaian kinerja triwulan ke-IV di hadapan Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Kamis, 2 Mei 2024. Tim Evaluasi dipimpin Irjen Kemendagri RI Komjen. Pol Tomsi Tohir. Berlangsung di Kantor Itjen Kemendagri RI, Jakarta, kegiatan itu juga dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Sulbar serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Dalam paparannya, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyoroti berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta program-program prioritas lainnya yang menjadi fokus pembangunan daerah. Prof. Zudan juga memberikan penekanan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Tim Evaluasi Kemendagri RI yang hadir dalam pertemuan tersebut memberikan respon yang sangat positif terhadap capaian kinerja yang telah dipaparkan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Mereka memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai berbagai target yang telah ditetapkan. Irjen Kemendagri RI, Komjen. Pol. Tomsi Tohir menyampaikan pujian dan penghargaan atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh Pemprov Sulbar. Ia yakin bahwa capaian tersebut akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemaparan capaian kinerja triwulan ke-IV Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di hadapan Irjen Kemendagri RI bersama Tim Evaluasi Kemendagri RI tersebut, menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan semangat kerja yang tinggi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Sulbar akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyatnya. Dihubungi usai kegiatan, Kadisbun Sulbar Herdin Ismail mengatakan, selain untuk pemaparan capaian kinerja triwulan ke-IV Pj. Gubernur Sulbar, kegiatan itu juga menjadi forum diskusi yang berharga, dimana di…

Yogyakarta - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris didampingi Kadis Kominfopers Mustari Mula, Plt. Kaban Kesbangpol Muhammad Yusuf pertemuan dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada beserta Tim dalam rangka Pemaparan Evaluasi Program Digitalisasi Tata Kelola SPBE Provinsi Sulawesi Barat, di Ruang Rapat Fisipol Universitas Gadjah Mada, Jum'at, 3 Mei 2024. Turut hadir mendampingi antara lain, Kabid E-Gov Kominfoperss, Kabag Adpim Biro Umum, Kasubag TUP Biro Umum serta Tim Bapperida. Sekprov Muhammad Idris mengatakan kunjungan ini untuk mereviu atas kerjasama yang dibangun selama kurang lebih tiga tahun. "Kerjasama pendampingan dan sekaligus netralitasi SPBE Pemprov Sulbar. Apa yang kita dapatkan dalam pertemuan ini adalah sejumlah informasi menunjukkan tingkat capaian SPBE kita bahwa diperlukan kerja keras," kata Idris. Kerja keras dimaksudkan agar SPBE Pemprov Sulbar bisa semakin baik dan bagus kedepan. "Sejumlah temuan seperti lemahnya pengelolaan SPBE dan tentu ini akan menjadi perhatian dengan menindaklanjuti saran dan masukkan yang sudah dibicarakan bersama," tambahnya. Mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI tersebut juga mengungkapkan strategi menjadi hal penting untuk mencapai tujuan SPBE Pemprov Sulbar. "Jadi saya menyampaikan terimakasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir bersama di UGM. Ini akan menjadi tindak lanjut mempercepat SPBE kita," ungkapnya. Dia berharap tahun ini SPBE Pemprov Sulbar bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. "Pembudayaan SPBE ini harus kita capai. Sehingga tidak terjadi ke indeksnya, tapi juga pemanfaatan deliveri yang diniatkan dalam SPBE," ujarnya. Selain itu, akan digagas juga bersama Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk menaikan level keseriusan pengelolaan SPBE. "Dari dulunya kita hanya memiliki program 4+1, kini kita meminta dukungan Gubernur menjadikan SPBE tambahan," tandasnya.(rls)

Jakarta – Pj.Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrullah mengikuti evaluasi kinerja Triwulanan masa jabatan Penjabat Gubernur di Kantor Itjen Kemendagri Jakarta, Kamis 2 Mei 2024 PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah OPD. Tim Evaluator Kinerja Pj Gub Sulbar dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir mengapresiasi inovasi yang dilakukan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam menata birokrasi di Lingkup Pemprov Sulbar. Utamanya dalam penerapan pelayanan berbasis digital. Irjen Kemendagri dalam melakukan evaluasi juga menjadikan satu data Pemprov Sulbar yang kini tersaji secara digital serta aktivitas dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKAND) Pemprov Sulbar. Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, transformasi digitalisasi pemprov menjadi salah satu prioritas PJ Gubernur Sulbar. Bahkan tidak butuh waktu lama Tanda Tanda Tangan Elektronik di Pemprov Sulbar mulai diterapkan di semua OPD setelah dua pekan PJ Gubernur mendampingi OPD melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar. Penggunaan SRIKANDI di Sulbar terus dikembangkan, selain di OPD juga diterapkan ke SMA-SMK se Sulbar. Selain menata pemerintahan, kehadiran PJ.Gubernur Sulbar memberi peluang bagi setiap ASN dalam mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan melalui jalur beasiswa. (Rls)

Jakarta – Pj.Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrullah mengikuti evaluasi kinerja Triwulanan masa jabatan Penjabat Gubernur di Kantor Itjen Kemendagri Jakarta, Kamis 2 Mei 2024 PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah OPD. Tim Evaluator Kinerja Pj Gubernur Sulbar dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan mengatakan, Tim evaluator Itjen Kemendagri telah mengevaluasi upaya penurunan stunting dan pengendalian inflasi di Sulbar. Untuk penanganan stunting, Sulbar saat ini tercatat sebagai provinsi terbaik ketiga nasional. Angka prevalensi stunting Sulbar menurun 4,7 persen dari angka 35 persen pada 2023 menjadi 30,3 persen. Sementara pada pengendalian inflasi, Sulbar juga menunjukkan tren positif. Bahkan Sulbar dalam satu tahun terakhir menjadi provinsi yang satu-satunya konsisten dengan angka inflasi secara tahun ke tahun dibawah 3 persen. Terakhir inflasi April Sulbar 2,02 persen. Terbaik ketiga nasional. “Soal inflasi juga menjadi perhatian tim evaluator apalagi beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo bertandang langsung ke pasar tradisional di Sulbar, Tepatnya di Kabupaten Mamasa,” kata Prof. Zudan . Pada kunjungan itu, Presiden juga menyambut pemikiran PJ Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait program pengendalian inflasi, seperti intensif melakukan pasar murah dan pemberian subsidi distribusi pangan. (Rls)

Mamuju --Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melaunching program Rumah Pangan B2SA untuk pencegahan dan penanganan stunting di Sulbar. Kegiatan pertama di mulai di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupeten Polman 2/5/2024. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Distapang Sulbar Nugroho Hamid mengatakan, Rumah Pangan B2SA ini untuk memaksimalkan penanganan stunting di daerah. Diketahui prevalensi stunting di Sulbar tahun 2023 masih berada pada angka 30,03 persen, dan masih berada pada kategori zona merah. Olehnya PJ. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah telah mencanangkan 4 + 1 sebagai salah satu program prioritas untuk menangani masalah mendasar di Sulbar, salah satunya adalah stunting. "Kegiatan rumah pangan B2SA ini bertujuan sebagai tempat untuk sosialisasi, edukasi dan implementasi konsep pola pangan B2SA, kata Nugroho Hamid. “B2SA adalah konsep pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan mengimplementasikn pola makan ini diharapkan masyarakat mendapatkan asupan zat gizi yang cukup dan berimbang untuk kebutuhan beraktifitas dan mempertahankan kesehatannya," ungkapnya. Sebagaimana dijelaskan Kadis Ketapang Sulbar, Waris Bestari, menyebut program rumah pangan B2SA ini menyasar sejumlah desa di empat kabupaten di Sulbar untuk di Kabupaten Polman, Majene, Mamuju dan Mamasa bersumber dari dana dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Nasional (BAPANAS) tahun anggaran 2024. Untuk sumber APBD menyasar satu desa di Mamuju Tengah “Setiap desa mendapatkan bantuan sebesar 60 juta Rupiah yang digunakan untuk aktifitas sosialisasi dan eduksi pola pangan B2SA serta pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang KEK (Kekurangan Energi Kronik) dan balita stunting. Jumlah sasaran yang diberikan makanan tambahan adalah 40 orang dan akan diberikan sebanyak 50 kali pemberian, dengan durasi 3 kali seminggu. Jadi kegiatan ini akan berlangsung selma 4 bulan,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Kadis TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif menghadiri kegiatan Rilis Indeks Harga dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Kamis 2 Mei 2024. Hadir secara virtual, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar. Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri. Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan, NTP April 2024 sebesar 147,80 atau naik 6,81 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani sebesar 7,23 persen lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,39 persen. “Kenaikan NTP ini menunjukkan tingkat kemampuan/daya beli petani terus membaik,” kata Tina. Lanjut Tina, adapun perkembangan NTP per sub sektor berdasarkan data BPS yaitu NTP Pangan 104,44, NTP Hortikultura 109,32, NTP Peternakan 93,59 dan NTP Perikanan 100,69. Menanggapi peningkatan NTP di Sulbar pada April 2024 tersebut, Kadis TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif menyampaikan rasa syukur, sebab NTP merupakan tolok ukur dari kemakmuran petani. NTP sendiri adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). "Karena itu kesejahteraan petani sangat berpengaruh terhadap banyak bidang, seperti tingkat kemiskinan, produksi pangan, dan pertumbuhan pedesaan. Semoga dengan kerja sama dari berbagai pihak, angka ini bisa senantiasa kita pertahankan bahkan kita tingkatkan,” harapnya. Syamsul Ma’rif menjelaskan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar